Visi Misi Kemenkes

BAB 2 PEMBAHASAN

2.1 Definisi 2.1.1 Definisi sehat Berabad-abad yang lalu, sehat diartikan sebagai kondisi yang normal dan alami. Karenanya, segala sesuatu yang tidak normal dan bertentangan dengan alam dianggap sebagai kondisi tidak sehat yang harus dicegah, sedangkan kondisi sehat/normal merupakan hal yang sulit didefinisikan. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), sehat adalah baik seluruh badan serta bagian-bagiannya (bebas dari sakit), waras, baik dan normal (tentang pikiran), boleh dipercaya atau masuk akal (tentang pendapat, usul, alasan, dan sebagainya), berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya (tentang keadaan keuangan, ekonomi, dan sebagainya). Menurut WHO, sehat adalah keadaan keseimbangan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial, tidak hanya bebas dari penyakit dan kelemahan. 2.1.2 Definisi kesehatan Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kesehatan adalah keadaan (hal) sehat; kebaikan keadaan (badan dan sebagainya). Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

2.2 Kementerian Kesehatan dan Visi Misinya

2.2.1 Apa itu Kementerian Kesehatan Sebuah

lembaga

yang

ditugaskan

untuk

membantu

presiden

dalam

menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan fungsi: 3

4

1. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang kesehatan. 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya. 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya. 5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. Dalam menyelenggarakan fungsi, Kementerian Kesehatan RI mempunyai kewenangan: 1. Penetapan

kebijakan

nasional

di

bidang

kesehatan

untuk

mendukung

pembangunan secara makro. 2. Penetapan pedoman untuk menetukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota di bidang kesehatan. 3. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang kesehatan. 4. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang kesehatan. 5. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang kesehatan. 6. Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidang kesehatan; 7. Penetapan standar pemberian izin oleh daerah di bidang kesehatan 8. Penanggulangan wabah dan bencana yang berskala nasional di bidang kesehatan 9. Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidang kesehatan 10. Penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang kesehatan 11. Penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidang kesehatan 12. Penetapan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak 13. Penetapan kebijakan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat

5

14. Penetapan pedoman standar pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan 15. Penetapan pedoman pembiayaan pelayanan kesehatan 16. Penetapan pedoman penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan dan standar etika penelitian kesehatan 17. Penetapan standar nilai gizi dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi 18. Penetapan standar akreditasi sarana dan prasarana kesehatan 19. Surveilans epidemiologi serta pengaturan pemberantasan dan penanggulangan wabah, penyakit menular dan kejadian luar biasa. 20. Penyediaan obat esensial tertentu dan obat untuk pelayanan kesehatan dasar sangat essential (buffer stock nasional) 21. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: Penempatan dan pemindahan tenaga kesehatan tertentu dan pemberian izin dan pembinaan produksi dan distribusi alat kesehatan

2.2.2 Visi a) Pengertian Visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, dan pandangan atau wawasan ke depan. b) Visi Kementerian Kesehatan 

Masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan artinya mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat, mampu menyediakan dan memanfaatkan (menjangkau) pelayanan kesehatan yang bermutu, serta mengerti soal hak menurut keadilan (equity in health) dalam kesehatan.

2.2.3 Misi a) Pengertian Misi adalah cara atau langkah yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan visi.

6

b) Misi Kementerian Kesehatan 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani. Derajat kesehatan dipengaruhi banyak faktor: lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Faktor lingkungan: lingkungan yang memiliki kondisi sanitasi buruk dapat menjadi sumber penyakit. Hal ini jelas membahayakan kesehatan masyarakat. Namun sebaliknya jika lingkungan bersih, maka kondisi kesehatan pun baik dan aman. Faktor perilaku: jika perilaku individu, keluarga, dan masyarakat sehat, dapat dipastikan akan sehat pula hasilnya. Begitu pula sebaliknya. Faktor pelayanan kesehatan: layanan kesehatan bukan semata-mata berfokus pada pengobatan, tetapi juga pada pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Upaya kuratif tidak lagi ditekankan, melainkan upaya promotif dan preventif. Faktor keturunan: penyakit manusia dapat dibagi ke dalam beberapa kateogri, salah satunya faktor gen. Penyakit ini disebut juga sebagai penyakit herediter atau keturunan. 2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata bermutu dan berkeadilan. Upaya kesehatan yang paripurna maksudnya adalah suatu cara dari jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang berdasarkan asas usaha bersama dan kekeluargaan, yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara praupaya. 3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan. 4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat melalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan,

7

peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggitingginya.

2.3 Strategi untuk Mencapai Keberhasilan Pelaksanaan Visi dan Misi Kementerian Kesehatan 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerja sama nasional dan global. 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif. 3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional. 4. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu. 5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. 6. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdaya guna dan berhasil guna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggungjawab.

2.4 Pokok Pembangunan Kesehatan Jika ditinjau dari visi dan Kementerian Kesehatan, Indonesia diharapkan akan mencapai tingkat kesehatan tertentu, yang ditandai oleh penduduk yang hidup dalam lingkungan yang sehat, mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta mampu menyediakan dan memanfaatkan (menjangkau) pelayanan kesehatan yang bermutu, sehingga memiliki derajat kesehatan yang tinggi. Visi dan misi Ini sejalan dengan apa yang mengemuka di belahan dunia lain, bahkan di negara maju sekalipun, yaitu soal hak menurut keadilan (equity in health) dalam kesehatan. Sementara itu, dari segi

8

pembangunan kesehatan diarahkan untuk mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Perpres no. 7 tahun 2005), yaitu: 1. Meningkatnya usia harapan hidup dari 66,2 tahun menjadi 70,6 tahun 2. Menurunnya angka kematian bayi dari 35 menjadi 26 per 1.000 kelahiran hidup 3. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 307 menjadi 226 per 100.000 kelahiran hidup 4. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita dari 25,8% menjadi 20%. Tantangan yang tertuang dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan itu tentu membutuhkan segenap sumber daya yang harus dikelola dengan cermat. Metode penetapan prioritas dengan menggunakan berbagai macam teknik analisis, antara lain teknik analisis pengambilan keputusan melalui penilaian berbagai kriteria (multicriteria decision analysis) perlu dipelajari dan dilaksanakan terutama di negara-negara yang serba terbatas sumber dayanya (scare-resources countries).

2.5 Pembangunan Program Indonesia Sehat untuk Mengatasi Masalah Kesehatan Dalam rangka mendorong pembangunan manusia secara menyeluruh, perlu perhatian pada kesehatan sejak dini atau sejak balita. Sangat penting untuk melakukan investasi yang tepat waktu agar pertumbuhan otak anak sampai usia 5 tahun dapat berjalan dengan baik, untuk menghindari loss generation. Salah satu ancaman serius terhadap pembangunan kesehatan, khususnya pada kualitas generasi mendatang, adalah stunting. Dimana rata-rata angka stunting di Indonesia sebesar 37.2%. Menurut standar WHO, persentase ini termasuk kategori berat. Angka kejadian pernikahan dini yang masih cukup tinggi dan kerentanan remaja pada perilaku seks berisiko serta HIV/AIDS khususnya pada kelompok usia produktif. Kematian ibu juga menjadi tantangan dari waktu ke waktu. Ada berbagai penyebab kematian ini baik penyebab langsung maupun tidak langsung, maupun faktor penyebab yang sebenarnya berada di luar bidang kesehatan itu sendiri, seperti infrastruktur, ketersedian air bersih, transportasi, dan nilai-nilai budaya. Faktor-faktor

9

non-kesehatan inilah yang justru memberikan pengaruh besar karena dapat menentukan berhasil tidaknya upaya penurunan angka kematian ibu. Guna mengurangi dampak kesehatan seperti contoh di atas, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Program Indonesia Sehat sebagai upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang berperilaku sehat, hidup dalam lingkungan sehat, serta mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Program Indonesia Sehat terdiri atas 1) Paradigma Sehat; 2) Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer; dan 3) Jaminan Kesehatan Nasional. Ketiganya akan dilakukan dengan menerapkan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko (health risk). Paradigma sehat menyasar pada 1) penentu kebijakan pada lintas sektor, untuk memperhatikan dampak kesehatan dari kebijakan yang diambil baik di hulu maupun di hilir, 2) Tenaga kesehatan, yang mengupayakan agar orang sehat tetap sehat atau tidak menjadi sakit, orang sakit menjadi sehat dan orang sakit tidak menjadi lebih sakit; 3) Institusi Kesehatan, yang diharapkan penerapan standar mutu dan standar tarif dalam pelayanan kepada masyarakat, serta 4) Masyarakat, yang merasa kesehatan adalah harta berharga yang harus dijaga. Kementerian Kesehatan akan melakukan penguatan pelayanan kesehatan untuk tahun 2015-2019. Penguatan dilakukan meliputi 1) Kesiapan 6.000 Puskesmas di 6 regional; 2) Terbentuknya 14 RS Rujukan Nasional; serta Terbentuknya 184 RS Rujukan regional. Khusus untuk daerah terpencil dan sangat terpencil, di bangun RS kelas D Pratama dengan kapasitas 50 Tempat Tidur untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan rujukan. Pada regional Papua akan didirikan 13 Rumah Sakit Pratama. Sementara pada Regional Sumatera, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi akan didirikan 55 Rumah Sakit Pratama. Menteri Kesehatan menjelaskan, Kementerian Kesehatan telah melakukan implementasi e-catalogue pada pengadaan obat dan alat kesehatan di lingkup Satuan Kerja Pemerintah. Hal ini telah dimulai sejak tahun 2013 untuk obat, dan awal tahun

10

2014 untuk alkes. Ini merupakan wujud nyata tindak lanjut arahan Presiden RI agar pengadaan barang/jasa di lingkup Pemerintah dilakukan secara elektronik. Kartu Indonesia Sehat (KIS) KIS yang diluncurkan tanggal 3 November 2014 merupakan wujud program Indonesia Sehat di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi. Program ini 1) menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan; 2) perluasan cakupan PBI termasuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Bayi Baru Lahir dari peserta Penerima PBI; serta 3) Memberikan tambahan Manfaat berupa layanan preventif, promotif dan deteksi dini dilaksanakan lebih intensif dan terintegrasi. Pertemuan Antarmenteri Dalam mensinergikan program kesehatan dengan program pembangunan di kementerian lain, Menteri Kesehatan telah melakukan beberapa pertemuan dengan Menteri Kebinet Kerja. Pertemuan dilakukan sejak akhir tahun 2014 dan masih berlangsung hingga saat ini, menghasilkan keputusan: 

Tanggal 23 Desember 2014: Mensosialisasikan JKN melalui asosiasi kepala daerah; Memperkuat pembekalan teamwork Nakes yang akan ditempatkan di daerah untuk menyeimbangkan

pelayanan

promotif-preventif

dan

kuratif-rehabilitatif;

Memperbanyak Puskesmas Bergerak untuk pelayanan kesehatan di daerah terpencil; Prioritas pembangunan Puskesmas di 50 wilayah; Membuat surat edaran kepada kepala daerah untuk mendukung peraturan pemerintah terkait Standar Pelayanan Mutu (SPM) bidang kesehatan; dan Integrasi data administrasi kependudukan. 

Tanggal 31 Desember 2014: Penguatan SPGDT dengan layanan satu nomor panggil 119 serta Pelaksanaan assessment oleh Kemenkominfo terhadap berbagai aplikasi yang ada di Kementerian Kesehatan.



Pada tanggal 2 Januari 2015: Menyiapkan infrastruktur pendukung (bangunan fisik, jalan, air bersih, sarana komunikasi); Sistem keamanan secara khusus untuk wilayah perbatasan terkait dengan pergerakan manusia, hewan, barang, penyakit;

11

dan Khusus untuk wilayah transmigrasi baru mempertimbangkan juga bidang usaha kecil yang terjamin dan sehat. 

Tanggal 5 Januari 2015: Mempromosikan jamu sebagai warisan budaya Indonesia baik di dalam negeri maupun luar negeri; Mendukung perlindungan masyarakat untuk produk makanan impor; Mendukung pengaturan bahan berbahaya untuk makanan dan minuman; Meningkatkan koordinasi perdagangan barang dan jasa dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).



Pada tanggal 8 Januari 2015: Membangun akses masyarakat ke fasilitas pelayanan Kesehatan Primer; Meningkatkan pembangunan saranan air bersih dan sanitasi untuk

masyarakat;

Membangun

perumahan

untuk

tenaga

kesehatan;

Mengintegrasikan pembangunan kawasan kumuh dengan program Kesehatan (Air bersih, STBM dan PHBS); dan Target kolaborasi dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan, 

Tanggal 27 Januari 2015: Menyusun materi PHBS untuk guru sebagai agent of change; Merevitalisasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS); Menghidupkan kembali program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) melalui gerakan sarapan pagi; Membangun paket kegiatan rutin anak sekolah berupa Membaca, Olah raga, menyanyi lagu daerah dan piket membersihkan lingkungan sekolah; serta Kegiatan akan dimulai dengan tahun ajaran baru 2015/2016: Menyusun peraturan tentang pendirian SMK dan bidang penjurusannya.

Nusantara Sehat (NS) Sebagai bagian dari penguatan pelayanan kesehatan primer untuk mewujudkan Indonesia Sehat, Kementerian Kesehatan membentuk program Nusantara Sehat (NS). Di dalam program ini dilakukan peningkatan jumlah, sebaran, komposisi dan mutu Nakes berbasis pada tim yang memiliki latar belakang berbeda mulai dari dokter, perawat dan Nakes lainnya (pendekatan Team Based). Program NS tidak hanya berfokus pada kegiatan kuratif tetapi juga pada promitif dan prefentif untuk mengamankan kesehatan masyarakatdan daerah yang paling membutuhkan sesuai dengan Nawa Cita membangun dari pinggiran.

2.6 Nilai-Nilai yang Terdapat dalam Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan

12

Pro Rakyat Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status sosial ekonomi. Inklusif Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan saja. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput. Responsif Program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis. Faktor-faktor ini menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penangnganan yang berbeda pula. Efektif Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien. Bersih Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan, dan akuntabel.