uu no 44 tahun 1950

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 Negara Bagian Negara Indonesia Timur diatur dengan UU NIT No. 44 Tahun 1950 yang mulai berlaku pada 15 Juni 1950.Dalam UU ini NIT dibagi dalam tiga tingkatan daerah otonomi yaitu : (1) Tingkat I adalah Daerah (2) Tingkat II adalah Daerah Bagian (3) Tingkat III adalah Daerah Anak Bagian Di wilayah NIT sebelum negara bagian itu melebur menjadi Negara Kesatuan sempat ada tiga belas Daerah yang terbentuk. Ketiga belas daerah itu adalah: (1) Sulawesi Selatan (2) Minahasa (3) Kepulauan Sangihe dan Talaud (4) Sulawesi Utara (5) Sulawesi Tengah (6) Bali (7) Lombok (8) Sumbawa (9) Flores Daerah Bagian dan Daerah Anak Bagian berdasarkan UU tersebut belum sempat terbentuk sampai NIT melebur menjadi Negara Kesatuan.Isi UU NIT No. 44 Tahun 1950 sebagian besar mengadopsi isi UU RI-Yogyakarta No. 22 Tahun 1948.UU ini tetap berlaku pada masa Republik III di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku sampai tahun 1957. Secara sengaja UU NIT No. 44 tahun 1950 ditetapkan dalam rangkamenyongsong pembentukan NKRI dengan maksud menyesuaikan susunan ketatanegaraan pemerintahan daerah dalam lingkungan wilayah Indonesia timur dengan bentuk NKRI. UU No. 44 Tahun 1950 dengan segala materi muatannya hanya mengambil oper dari UU No 22 Tahun 1948 dengan segala penyesuainnya. Praktis bahwa isi UU NIT (Undang-undang Negara Indonesia Timur) tersebut sama dengan UU No. 22 Tahun 1948, kecuali hal-hal seperti: 1. Susunan dan penamaan daerah. UU NIT No. 44 Tahun 1950 memungkinkan susunan terdiri atas 2 atau 3 tingkatan (tidak harus 3 tingkatan) dengan nama-nama: Daerah, Daerah Bagian, dan Daerah Anak Bagian. “Daerah” berada dibawah pengawasan pemerintah Negara Indonesia Timur (NIT). Sebaliknya “Daerah” sendiri mengawasi “Daerah Bagian” dan “Daerah Anak Bagian”. Pengawasan ini baik bersifat preventif (hak mengesahkan) maupun represif (Hak menunda/membatalkan). Terhadap penolakan mengesahkan suatu keputusan oleh Daerah dapat diajukan keberatan oleh “Daerah Bagian” atau “Daerah Anak Bagian” kepada Pemerintah NIT, sedangkan penolakan pengesahan oleh Pemerintah NIT suatu

Daerah dapat banding kepada pemerintah RIS. Daerah mempunyai hak memungut pajak dan mengadakan pinjaman uang menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan., yaitu peraturan-peraturan warisan masa Hindia Belanda maupun yang dibuat oleh Negara Indonesia Timur . 2. Sebutan resmi untuk DPD adalah Dewan Pemerintahan dan keanggotaanya diambil dari bukan anggota DPRD, demi memperoleh tenaga-tenaga ahli. 3. Jumlah anggota DPRD tidak semata-mata berdasarkan jumlah penduduk (UU No. 22 Tahun 1948), tetapi juga mempertimbangkan luasnya otonomi kekuatan keuangan, dan suasana politik. Masa jabatan anggota DPRD 3 Tahun (UU No. 22 Tahun 1948 menetapkan 5 Tahun). 4. Undang-undang NIT No. 44 tahun 1950 tidak mengatur tentang Sekretaris Daerah dan pegawai daerah, siapa mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, pajak dan keuangan daerah, sedangkan anggaran pendapatan dan belanja hanya diulas sekilas dalam penjelasan. Kemiripan dan kesamaan substansi materi antara dua Undang-undang tersebut terjadi pula dalam hal kewenangan DPRD juga kewenangan Kepala Daerah. Memperhatikan prinsip-prinsp yang terkandung di dalam UU No. 22 Tahun 1948, yang diambil oper ke dalam UU NIT No. 44 Tahun 1950, beberapa prinsip dapat dicatat sebagai berikut: 1.Upaya menghilangkan sifat dualistik di dalam UU No. 1 Tahun 1945 2.Hanya ada satu pemerintahan di daerah, yaitu daerah otonom 3.Titik berat otonomi pada desa 4.Keinginan menghaouskan lembaga dan fungsi pamongpraja 5.Penyerahan urusan pemerintahan sebanyak-banyaknya kepada daerah