Uu No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 25112004

UU NO. 29 TAHUN 2004 (UUPK) TENTANG

PRAKTIK KEDOKTERAN

PENDAHULUAN • Naskah UUPK disetujui DPR 7/9/2004, disyahkan Presiden / /2004 dan berlaku 1 tahun sejak diundangkan. • Dimulai adanya gagasan membentuk Konsil Kedokteran pada awal 1980-an. • Perumusan RUU 1988 oleh para ahli dari CHS, PB IDI dan Biro Hukum Depkes  Draft diserahkan kepada DPR. • Draft inisiatif DPR disampaikan kepada Presiden  ditanggapi Pemerintah dan dibuat Naskah tandingan. • Awal 2004 s/d Agustus 2004 diadakan pembicaraan intensif  menghasilkan rumusan akhir.

SUBSTANSI DAN STRUKTUR UUPK • Mengatur banyak hal : Konsil Kedokteran (KKI), Standar pendidikan, regristrasi, perizinan, dll. • Tujuan UUPK : 1. Memberikan perlindungan kepada pasien. 2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan. 3. Memberikan kepastian hukum. • KKI dibentuk untuk melindungi masyarakat penerima jasa dan meningkatkan mutu pelayanan. • Tugas KKI : 1. Melakukan registrasi. 2. Mengesahkan standar pendidikan dokter. 3. Melakukan pembinaan praktik dokter.

RUANG LINGKUP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Ketentuan Umum. Azas dan Tujuan. Konsil Kedokteran. Standar Pendidikan Profesi Dokter. Pendidikan dan Pelatihan. Registrasi dokter. Penyelenggaran Praktik Kedokteran. Disiplin dokter. Pembinaan dan Pengawasan.

Setiap unsur dalam UUPK dielaborasi lebih detil dan dalam beberapa hal ada mandat tindak lanjut.

PENGATURAN PRAKTIK KEDOKTERAN Setiap dokter yang melakukan praktik : • Wajib memiliki SIP. • SIP diterbitkan oleh Dinas Kesehatan. • SIP diberikan maksimum untuk 3 tempat praktik. • Satu SIP untuk satu tempat. • Untuk memperoleh SIP harus : 1. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). 2. Mempunyai tempat praktik. 3. Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi. • SIP berlaku sepanjang : 1. STR masih berlaku. 2. Tempat praktik masih sesuai.

PRAKTIK KEDOKTERAN (1) • Diselenggarakan berdasarkan kesepakatan atara dokter dan pasien. • Wajib memasang papan nama. • Pimpinan sarana pelayanan kesehatan hanya boleh memperkerjakan dokter yang memiliki SIP. • Pimpinan harus membuat daftar dokter yang berpraktik • Wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran.

PRAKTIK KEDOKTERAN (2) • Setiap tindakan harus mendapat persetujuan setelah pasien mendapat penjelasan lengkap. • Setiap tindakan yang mengandung risiko harus diberikan dengan persetujuan tertulis. • Wajib membuat rekam medis yang harus dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan. • Dokuman RM merupakan milik dokter atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi RM merupakan milik pasien. • Setiap dokter wajib menyimpan rahasia kedokteran ; hanya boleh dibuka untuk kepentingan pasien, permintaan penegak hukum, permintaan pasien dan perintah undang-undang.

HAK DOKTER 1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional. 2. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional. 3. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya. 4. Menerima imbalan jasa.

KEWAJIBAN DOKTER 1. 2.

3. 4.

5.

Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan dan pengobatan. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali apabila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.

HAK PASIEN 1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis. 2. Meminta pendapat dokter lain. 3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis. 4. Menolak tindakan medis. 5. Mendapatkan isi rekam medis.

KEWAJIBAN PASIEN 1. Memberikan informasi lengkap dan jujur tentang masalah kesehatan. 2. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter. 3. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan. 4. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

DISIPLIN DOKTER

Untuk menegakkan disiplin dokter dalam menyelenggarakan praktik kedokteran, dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (disingkat MKDKI).

MKDKI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Merupakan lembaga otonomi KKI. Dalam menjalankan tugasnya bersifat independen. Bertanggung jawab kepada KKI. Berkedudukan di ibu kota negara RI. Dapat mengusulkan kepada KKI untuk membentuk MKDK daerah. Keanggotaanya terdiri dari 3 dokter, 3 dokter gigi dan 3 sarjana hukum. Keanggotaannya ditetapkan oleh Menteri atas saran organisasi profesi. Masa bhakti lima tahun. Tugas : a. Menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter. b. Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter.

PENGADUAN (1) • Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua MKDKI. • MKDKI memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter. • Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, MKDKI meneruskan pengaduan kepada organisasi profesi.

PENGADUAN (2) • Keputusan MKDKI mengikat dokter, dokter gigi dan KKI. • Keputusan dapat berupa : 1. Dinyatakan tidak bersalah, atau 2. Pemberian sanksi disiplin. • Sanksi disiplin dapat berupa : 1. Pemberian peringatan tertulis. 2. Rekomendasi pencabutan STR atau SIP, dan atau 3. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan. • Pengaduan atas adanya dugaan pelanggaran disiplin pada saat belum terbentuknya MKDKI ditangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di tingkat pertama dan Menteri pada tingkat banding.

KETENTUAN PIDANA Sanksi hukuman pidana penjara dan atau denda dapat diberikan kepada mereka yang : 1. Melakukan praktik tanpa memiliki STR. 2. Melakukan praktik tanpa SIP. 3. Menyalahgunakan gelar dokter oleh yang tak berhak. 4. Menggunakan alat, metoda dll yang ingin mengesankan penggunanya seolah-olah dokter. 5. Tidak memasang papan nama, tidak membuat RM dan tidak memenuhi kewajiban. 6. Memperkerjakan dokter dan dokter gigi yang tidak memiliki SIP.

TANTANGAN UNTUK ORGANISASI PROFESI Proaktif dan memberikan masukan terhadap : • Pembentukan KKI. • Membuat 6 Peraturan KKI. • Membuat 8 Peraturan Menteri. • Membuat Standar : 1. Pendidikan profesi. 2. Kompetensi dokter. 3. Pelayanan kedokteran. 4. Profesi. 5. Prosedur Operasional.