UU No 24 Tahun 2007 = Penanggulangan Bencana

Kumpulan PP dan UU NOMOR 24 TAHUN 2007 : Penanggulangan Bencana

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :

Meng Mengin inga gatt

:

a.

bahwa bahwa Negara Negara Kesatuan Republik Republik Indones Indonesia ia bertanggun bertanggung g jawab melindungi melindungi segenap segenap bang bangsa sa Indo Indone nesi siaa dan dan selur seluruh uh tump tumpah ah dara darah h Indo Indone nesi siaa deng dengan an tuju tujuan an untu untuk  k  memb member erik ikan an perl perlin indu dung ngan an terh terhad adap ap kehi kehidu dupa pan n dan dan peng penghi hidu dupa pan n term termas asuk  uk  perlindun perlindungan gan atas bencana, bencana, dalam dalam rangka rangka mewujud mewujudkan kan kesejahte kesejahteraan raan umum yang berlandas berlandaskan kan Pancasila, Pancasila, sebagaima sebagaimana na diamanatk diamanatkan an dalam dalam Undang-U Undang-Undan ndang g Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.

bahwa bahwa wilayah wilayah Negara Negara Kesatuan Kesatuan Republ Republik ik Indo Indones nesia ia memili memiliki ki kondi kondisi si geograf geografis, is, geologis, geologis, hidrolog hidrologis, is, dan demogra demografis fis yang memungkin memungkinkan kan terjadinya terjadinya bencana, bencana, baik  yang yang diseb disebabk abkan an oleh oleh faktor faktor alam, alam, faktor faktor nonal nonalam am maupu maupun n fakto faktorr manu manusia sia yang yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, benda, dan dampak dampak psikol psikolog ogis is yang yang dalam dalam keadaa keadaan n terten tertentu tu dapat dapat mengh menghamb ambat at pembangunan pembangunan nasional;

c.

bahwa bahwa ketentuan ketentuan peraturan peraturan perun perundang dang-und -undang angan an mengena mengenaii penanggu penanggulang langan an bencana bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak  sesuai sesuai dengan dengan perkemba perkembangan ngan keadaan keadaan masyaraka masyarakatt dan kebutuhan kebutuhan bangsa bangsa Indones Indonesia ia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu;

d.

bahwa bahwa berdasark berdasarkan an pertimb pertimbanga angan n sebagaima sebagaimana na dimaks dimaksud ud dalam dalam huruf huruf a, huruf huruf b, b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana; Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

Surya Sejahtera Kediri Email : surya_ surya_sejaht sejahtera_k era_kediri ediri@yaho @yahoo.com o.com

Telp. 03540354-4443 444349 49

1

Kumpulan PP dan UU NOMOR 24 TAHUN 2007 : Penanggulangan Bencana

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1.

Bencana Bencana adalah adalah peristiw peristiwaa atau rangka rangkaian ian peristiwa peristiwa yang yang mengan mengancam cam dan mengg menggangg anggu u kehidupa kehidupan n dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor faktor manusia manusia sehingga sehingga mengakib mengakibatka atkan n timbulnya timbulnya korban korban jiwa manusia manusia,, kerusakan kerusakan lingkunga lingkungan, n, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2.

Bencan Bencanaa alam alam adalah adalah bencana bencana yang diakib diakibatk atkan an oleh peristiw peristiwaa atau atau seran serangka gkaian ian peristi peristiwa wa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

3.

Bencana Bencana nonala nonalam m adalah adalah bencana bencana yang yang diakibatk diakibatkan an oleh oleh peristiwa peristiwa atau atau rangkaia rangkaian n peristiwa peristiwa nonalam nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

4.

Bencan Bencanaa sosial sosial adalah adalah bencana bencana yang diakiba diakibatka tkan n oleh oleh perist peristiwa iwa atau serang serangkaia kaian n peris peristiw tiwaa yang yang diakib diakibatk atkan an oleh oleh manu manusia sia yang yang melipu meliputi ti konf konflik lik sosial sosial antark antarkelo elomp mpok ok atau atau antar antarkom komuni unitas tas masyarakat, dan teror.

5.

Penye Penyelen lengg ggara araan an penang penanggul gulan anga gan n bencan bencanaa adalah adalah seran serangka gkaian ian upaya upaya yang yang melipu meliputi ti penet penetap apan an kebijakan kebijakan pembangu pembangunan nan yang yang berisiko berisiko timbulnya timbulnya bencana, bencana, kegiatan kegiatan pencegah pencegahan an bencana, bencana, tanggap tanggap darurat, dan rehabilitasi.

6.

Kegiata Kegiatan n pence pencegah gahan an bencana bencana adalah adalah serangk serangkaia aian n kegiata kegiatan n yang yang dilaku dilakuka kan n sebag sebagai ai upay upayaa untuk  untuk  menghilangkan menghilangkan dan/atau mengurangi mengurangi ancaman bencana.

7.

Kesiapsi Kesiapsiagaan agaan adalah adalah serang serangkaia kaian n kegiatan kegiatan yang dilaku dilakukan kan untuk untuk mengan mengantisipa tisipasi si bencana bencana melalui melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

8.

Pering Peringata atan n dini dini adalah adalah serang serangkai kaian an kegiat kegiatan an pembe pemberia rian n perin peringat gatan an seseg sesegera era mung mungkin kin kepad kepadaa masya masyarak rakat at tentan tentang g kemun kemungk gkina inan n terjad terjadiny inyaa benca bencana na pada pada suatu suatu tempat tempat oleh oleh lembag lembagaa yang yang berwenang.

9.

Mitigasi Mitigasi adalah adalah serang serangkaian kaian upay upayaa untuk mengurang mengurangii risiko benca bencana, na, baik baik melalui melalui pembang pembangunan unan fisik  fisik  maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi menghadapi ancaman bencana.

10. 10.

Tangg Tanggap ap darur darurat at benca bencana na adalah adalah serang serangkai kaian an kegiata kegiatan n yang yang dilaku dilakuka kan n dengan dengan seger segeraa pada pada saat saat kejad kejadian ian bencan bencanaa untuk untuk menan menanga gani ni dampak dampak buruk buruk yang yang ditimb ditimbulk ulkan, an, yang yang melip meliputi uti kegia kegiatan tan penye penyelam lamata atan n dan evaku evakuasi asi korba korban, n, harta harta benda, benda, pemen pemenuha uhan n kebu kebutuh tuhan an dasar, dasar, perlin perlindu dung ngan, an, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

11.

Rehabilitas Rehabilitasii adalah adalah perbaikan perbaikan dan pemulihan pemulihan semua semua aspek pelayanan pelayanan publik publik atau masyarakat masyarakat sampai sampai tingkat tingkat yang memadai memadai pada wilayah pascabencana pascabencana dengan dengan sasaran utama utama untuk normalisas normalisasii atau berja berjalan lanny nyaa secara secara wajar wajar semua semua aspek aspek pemeri pemerinta ntaha han n dan kehid kehidup upan an masyar masyarak akat at pada pada wilay wilayah ah pascabencana.

12 .

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkemba berkembangny ngnyaa kegiatan kegiatan perekon perekonomia omian, n, sosial sosial dan budaya, budaya, tegaknya tegaknya hukum hukum dan ketertiban ketertiban,, dan bangkitn bangkitnya ya peran peran serta masyaraka masyarakatt dalam dalam segala segala aspek aspek kehidupa kehidupan n bermasyara bermasyarakat kat pada pada wilayah wilayah pascabencana.

13.

Ancaman bencana adalah suatu suatu kejadian atau peristiwa peristiwa yang yang bisa bisa menimbulkan menimbulkan bencana. bencana.

Surya Sejahtera Kediri Email : surya_ surya_sejaht sejahtera_k era_kediri ediri@yaho @yahoo.com o.com

Telp. 03540354-4443 444349 49

2

Kumpulan PP dan UU NOMOR 24 TAHUN 2007 : Penanggulangan Bencana

14. 14.

Rawan Rawan bencan bencanaa adala adalah h kondi kondisi si atau atau karakt karakteri eristi stik k geolog geologis, is, biolog biologis, is, hidrol hidrolog ogis, is, klimat klimatolo ologis gis,, geogra geografis, fis, sosial, sosial, budaya, budaya, politik, politik, ekonomi, ekonomi, dan t eknologi eknologi pada suatu suatu wilayah wilayah untuk untuk jangka jangka waktu waktu tertentu tertentu yang yang mengurang mengurangii kemampu kemampuan an mencegah mencegah,, meredam, meredam, mencapa mencapaii kesiapan kesiapan,, dan menguran mengurangi gi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

15.

Pemuliha Pemulihan n adalah serangkaian serangkaian kegiatan kegiatan untuk mengembali mengembalikan kan kondisi kondisi masyarak masyarakat at dan lingkung lingkungan an hidup hidup yang yang terkena terkena bencana bencana dengan dengan memfungs memfungsikan ikan kembali kembali kelembag kelembagaan aan,, prasarana prasarana,, dan sarana sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

16. 16.

Penc Penceg egah ahan an benc bencan anaa adal adalah ah sera serang ngka kaia ian n kegia kegiata tan n yang yang dila dilaku kuka kan n untu untuk k meng mengur uran angi gi atau atau menghilan menghilangka gkan n risiko risiko bencana, bencana, baik melalui melalui pengura penguranga ngan n ancaman ancaman bencana bencana maupun maupun kerentana kerentanan n pihak yang terancam bencana.

17.

Risiko Risiko bencana bencana adalah potensi potensi kerugian kerugian yang ditimbulka ditimbulkan n akibat bencana bencana pada suatu suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

18.

Bantuan Bantuan darurat darurat bencana bencana adalah upaya upaya memberikan memberikan bantuan bantuan untuk untuk memenuhi memenuhi kebutuhan kebutuhan dasar dasar pada saat keadaan darurat.

19.

Status Status keadaan keadaan darurat darurat bencana adalah adalah suatu keadaan keadaan yang ditetapka ditetapkan n oleh Pemerintah Pemerintah untuk untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

20. 20.

Pengu Pengung ngsi si adala adalah h orang orang atau atau kelom kelompok pok orang orang yang yang terpak terpaksa sa atau atau dipak dipaksa sa kelua keluarr dari dari tempat tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

21.

Setiap orang orang adalah orang orang perseorang perseorangan, an, kelompok kelompok orang, dan/atau badan hukum.

22.

Korban Korban bencana bencana adalah orang orang atau sekelompok sekelompok orang orang yang menderita menderita atau meninggal meninggal dunia akibat akibat bencana.

23. 23.

Pemeri Pemerinta ntah h Pusat, Pusat, selan selanjutn jutnya ya diseb disebut ut Peme Pemerin rintah tah,, adalah adalah Presid Presiden en Republ Republik ik Indon Indonesi esiaa yang yang memegang memegang kekuasaa kekuasaan n pemerinta pemerintahan han Negara Negara Kesatuan Kesatuan Republik Republik Indonesia Indonesia sebagaima sebagaimana na dimaksu dimaksud d dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

24. 24.

Peme Pemerin rinta tah h daer daerah ah adal adalah ah gube gubern rnur ur,, bupa bupati ti/w /wal alik ikot ota, a, atau atau pera perang ngka katt daer daerah ah seba sebaga gaii unsu unsurr penyelenggara penyelenggara pemerintahan daerah.

25.

Lembaga Lembaga usaha usaha adalah setiap badan badan hukum yang yang dapat berbentu berbentuk k badan usaha usaha milik negara, negara, badan usaha usaha milik milik daera daerah, h, kopera koperasi, si, atau atau swast swastaa yang yang didiri didirikan kan sesuai sesuai dengan dengan keten ketentua tuan n perat peratur uran an perun perunda dang ng-u -unda ndang ngan an yang yang menja menjalan lanka kan n jenis jenis usaha usaha tetap tetap dan terus terus mene menerus rus yang yang beker bekerja ja dan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

26.

Lembaga Lembaga internasio internasional nal adalah organis organisasi asi yang berada berada dalam lingkup lingkup struktur struktur organisas organisasii Perserikatan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan BangsaBangsa. BAB II LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN Pasal 2

Penanggulangan Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Surya Sejahtera Kediri Email : surya_ surya_sejaht sejahtera_k era_kediri ediri@yaho @yahoo.com o.com

Telp. 03540354-4443 444349 49

3

Kumpulan PP dan UU NOMOR 24 TAHUN 2007 : Penanggulangan Bencana

Pasal 3

(1)

Penanggulangan Penanggulangan bencana bencana sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 2 berasaskan: berasaskan: a. kemanu kemanusia siaan; an; b. keadila keadilan; n; c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; pemerintahan; d. keseimbangan, keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; e. ketertiban ketertiban dan kepastia kepastian n hukum hukum;; f. kebers kebersama amaan; an; g. kelestarian kelestarian lingkung lingkungan an hidup; hidup; dan dan h. ilmu peng pengetah etahuan uan dan teknologi teknologi..

(2)

Prinsip-prinsip Prinsip-prinsip dalam penanggulangan penanggulangan bencana bencana sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal Pasal 2, yaitu: a. cepat dan tepat; b. prioritas; c. koordina koordinasi si dan dan keterpa keterpadua duan; n; d. berdaya guna dan berhasil berhasil guna; guna; e. transparansi transparansi dan akuntabilitas; f. kemitra kemitraan; an; g. pemberda pemberdayaan yaan;; h. nondiskr nondiskrimina iminatif; tif; dan i. nonpr nonprole oletis tisi. i. Pasal 4

Penanggulangan Penanggulangan bencana bertujuan untuk: a. memberik memberikanpe anperlindu rlindunga ngan n kepada kepada masyaraka masyarakatt dari dari ancama ancaman n bencan bencana; a; b. menyelara menyelaraskan skan peraturan peraturan perundan perundang-un g-undang dangan an yang yang sudah sudah ada; ada; c. menjamin menjamin terseleng terselenggara garanyape nyapenang nanggula gulangan ngan bencana bencana secara secara terencana, terencana, terpadu, terpadu, terkoord terkoordinas inasi, i, dan menyeluruh; d. mengh mengharg argai ai buday budayaa lokal; lokal; e. membang membangun un partisipas partisipasii dan dan kemitraan kemitraan publik publik serta serta swast swasta; a; f. mendoron mendorong g semang semangat at gotong gotong royong, royong, keset kesetiakaw iakawanan anan,, dan kedermawa kedermawanan; nan; dan dan g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, bermasyarakat, berbangsa, berbangsa, dan bernegara.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG Pasal 5

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pasal 6

Tangg Tanggun ung g jawab jawab Pemer Pemerint intah ah dalam dalam penye penyelen lengg ggara araan an penang penanggul gulang angan an benca bencana na melipu meliputi: ti: a. pengura pengurangan ngan risiko risiko benca bencana na dan dan pemadua pemaduan n pengura penguranga ngan n risiko benca bencana na dengan dengan progr program am pembangunan; b. perlindu perlindunga ngan n masyarak masyarakat at dari dampak dampak bencana; bencana; c. penjamin penjaminan an pemenu pemenuhan han hak masyarak masyarakat at dan pengu pengungs ngsii yang terke terkena na bencana bencana secara secara adil adil dan sesuai sesuai dengan standar pelayanan minimum; d. pemuliha pemulihan n kondisi kondisi dari dampak dampak bencana; bencana;

Surya Sejahtera Kediri Email : surya_ surya_sejaht sejahtera_k era_kediri ediri@yaho @yahoo.com o.com

Telp. 03540354-4443 444349 49

4

Kumpulan PP dan UU NOMOR 24 TAHUN 2007 : Penanggulangan Bencana

e.

g.

pengalok pengalokasian asian angga anggaran ran penangg penanggulang ulangan an bencana bencana dalam dalam Anggaran Anggaran Pendap Pendapatan atan dan Belanja Belanja Negara Negara yang memadai; f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan pemeliha pemeliharaan raan arsip/doku arsip/dokumen men otentik otentik dan dan kredibe kredibeldari ldari ancam ancaman an dan dan dampak dampak benca bencana. na. Pasal 7

(1)

(2)

(3)

Wewenang Wewenang Pemerintah Pemerintah dalam penyelenggaraan penyelenggaraan penanggulan penanggulangan gan bencana bencana meliputi: a. penetapan kebijakan penanggulangan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan pembangunan nasional; b. pem pembuat buataan pere perenc ncan anaa aan n pemb pemban ang gunan unan yang yang mema memasu sukk kkan an unsu unsurr-un unsu surr kebi kebija jaka kan n penanggulangan bencana; c. penetapan penetapan status status dan tingkatan tingkatan bencana bencana nasional nasional dan daerah; daerah; d. penen penentua tuan n kebija kebijaka kan n kerja kerja sama dalam dalam penan penangg ggula ulanga ngan n benca bencana na dengan dengan negara negara lain, badanbadanbadan, atau pihakpihak internasional lain; e. perumusa perumusan n kebijakan kebijakan tentang tentang pengg penggunaa unaan n teknologi teknologi yang yang berpote berpotensi nsi sebagai sebagai sumber sumber ancaman ancaman atau bahaya bencana; f. perumusa perumusan n kebijakan kebijakan menceg mencegah ah pengu penguasaan asaan dan pengur pengurasan asan sumbe sumberr daya alam yang yang melebih melebihii kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan g. pengend pengendalian alian pengumpu pengumpulan lan dan dan penya penyaluran luran uang atau baran barang g yang yang berska berskala la nasiona nasional. l. Penetapan status dan tingkat tingkat bencana bencana nasional dan daerah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (1) huruf c memuat indikator yang meliputi: a. juml jumlaah korb korban an;; b. keru kerugi gian an harta harta bend benda; a; c. kerus kerusaka akan n prasar prasarana ana dan dan sarana sarana;; d. cakupan cakupan luas wilayah wilayah yang yang terkena terkena bencana; bencana; dan e. dampak dampak sosial sosial ekonomi ekonomi yang yang ditimbulka ditimbulkan. n. Ketentuan lebih lanjut lanjut mengenai mengenai penetapan penetapan status status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal 8

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a. penjamin penjaminan an pemenuh pemenuhan an hak masyara masyarakat kat dan pengu pengungsi ngsi yang yang terkena terkena bencana bencana sesuai sesuai dengan dengan standa standarr pelayanan minimum; b. perlindu perlindunga ngan n masyaraka masyarakatt dari dampak dampak bencana; bencana; c. pengura pengurangan ngan risiko bencana bencana dan dan pemaduan pemaduan peng penguran urangan gan risiko risiko benca bencana na dengan dengan prog program ram pembangunan; pembangunan; dan d. pengalok pengalokasian asian dana dana penang penanggula gulangan ngan bencan bencanaa dalam Angg Anggaran aran Pendap Pendapatan atan dan dan Belanja Belanja Daerah Daerah yang memadai. Pasal 9

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelengga penyelenggaraan raan penanggulanga penanggulangan n bencana bencana meliputi: a. penet penetapa apan n kebija kebijakan kan penang penanggu gulan langa gan n bencan bencanapa apada da wilay wilayah ahnya nya selar selaras as denga dengan n kebija kebijakan kan pembangunan daerah; b. pembuatan perencanaan pembangunan pembangunan yang memasukkan memasukkan unsur-unsur unsur-unsur kebijakan penanggulangan penanggulangan bencana; c. pelaksan pelaksanaan aan kebijak kebijakan an kerja kerja sama sama dalam dalam penang penanggula gulangan ngan bencana bencana denga dengan n provins provinsii dan/atau dan/atau kabupaten/kota kabupaten/kota lain; d. pengaturan penggunaan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;

Surya Sejahtera Kediri Email : surya_ surya_sejaht sejahtera_k era_kediri ediri@yaho @yahoo.com o.com

Telp. 03540354-4443 444349 49

5

Kumpulan PP dan UU NOMOR 24 TAHUN 2007 : Penanggulangan Bencana

e. f.

perumus perumusan an kebijaka kebijakan n pencegah pencegahan an pengua penguasaan saan dan dan pengur pengurasan asan sumbe sumberr daya alam alam yang yang melebihi melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan pengend pengendalian alian peng pengump umpulan ulan dan dan penyalu penyaluran ran uang uang atau atau barang barang yang yang berska berskala la provins provinsi, i, kabupate kabupaten/ko n/kota. ta.

BAB IV KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pasal 10

(1)

Pemerintah sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam dalam Pasal 5 membentuk Badan Nasional Penanggulangan Penanggulangan Bencana.

(2)

Badan Badan Nasional Nasional Penangg Penanggulang ulangan an Bencana Bencana sebagaimana sebagaimana dimaksu dimaksud d pada ayat (1) merupaka merupakan n Lembaga Lembaga Pemerintah Nondepartemen Nondepartemen setingkat menteri. Pasal 11

Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas unsur: a. pengarah pengarah penangg penanggulang ulangan an bencana bencana;; dan b. pelaksana pelaksana penangg penanggulang ulangan an bencana. bencana. Pasal 12

Badan Nasional Penanggulangan Penanggulangan Bencana mempunyai mempunyai tugas: a. membe memberik rikan an pedoman pedoman dan pengarah pengarahan an terhadap terhadap usaha usaha penang penanggu gulan langa gan n bencan bencanaa yang yang menca mencakup kup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara; b. menet menetapk apkan an standa standardi rdisas sasii dan dan kebutu kebutuha han n penye penyelen lengg ggara araan an penan penangg ggula ulanga ngan n bencan bencanaa berdas berdasark arkan an Peraturan Perundang-undangan; c. menyampa menyampaikan ikan informasi informasi kegiatan kegiatan kepada kepada masyarak masyarakat; at; d. melapork melaporkan an penyeleng penyelenggaraa garaan n penanggu penanggulanga langan n bencana bencana kepada kepada Presiden Presiden setiap setiap sebulan sebulan sekali dalam dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana; e. mengg mengguna unakan kan danme danmempe mperta rtang nggu gung ngjaw jawab abkan kan sumba sumbanga ngan/b n/ban antua tuan n nasio nasiona nall dan intern internasi asiona onal; l; f. memperta mempertangg nggung ungjawab jawabkan kan pengg penggunaa unaan n anggara anggaran n yang yang diterima diterima dari Angg Anggaran aran Pendapata Pendapatan n dan Belanja Negara; g. melaksan melaksanakan akan kewajiban kewajiban lain sesua sesuaii dengan dengan Peratur Peraturan an Perund Perundangang-unda undangan ngan;; dan h. menyusun menyusun pedoman pedoman pembentu pembentukan kan Badan Badan Penan Penanggu ggulanga langan n Bencana Bencana Daerah. Daerah. Pasal 13

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi meliputi: a. perum perumus usan an dan penetap penetapan an kebij kebijaka akan n penang penanggu gulan langan gan bencana bencana dan penang penangan anan an peng pengung ungsi si denga dengan n bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan b. pengoordinasian pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Surya Sejahtera Kediri Email : surya_ surya_sejaht sejahtera_k era_kediri ediri@yaho @yahoo.com o.com

Telp. 03540354-4443 444349 49

6

Kumpulan PP dan UU NOMOR 24 TAHUN 2007 : Penanggulangan Bencana

Pasal 14

(1)

(2)

(3)

Unsur pengarah pengarah penanggulangan penanggulangan bencana bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf huruf a mempunyai mempunyai fungsi: a. mer merum umus uska kan n kons konsep ep kebi kebija jaka kan n pena penang nggu gula lang ngan an benc bencan anaa nasi nasion onal al;; b. memantau memantau;; dan c. mengevaluasi mengevaluasi dalam penyelenggaraan penyelenggaraan penanggulang penanggulangan an bencana. bencana. Keanggotaan Keanggotaan unsur unsur pengarah pengarah sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) terdiri terdiri atas: atas: a. pejabat pejabat pemer pemerintah intah terka terkait; it; dan dan b. anggota masyarakat profesional. profesional. Keanggotaan Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud pada pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pasal 15

(1) (2) (3)

Pembentu Pembentukan kan unsur unsur pelaksana pelaksana penanggula penanggulangan ngan bencana bencana sebagaima sebagaimana na dimaksud dimaksud dalam Pasal 11 huruf  b merupakan kewenangan Pemerintah. Unsur Unsur pelaksana pelaksana sebagaima sebagaimana na dimaksud dimaksud pada ayat ayat (1) mempuny mempunyai ai fungsi fungsi koordinasi, koordinasi, komando komando,, dan pelaksana dalam penyelenggaraan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Keanggo Keanggotaan taan unsur unsur pelaksana pelaksana sebagaiman sebagaimanaa dimaksud dimaksud pada ayat (1) terdiri terdiri atas tenaga profesion profesional al dan ahli. Pasal 16

Untu Untuk k mela melaks ksan anak akan an fung fungsi si seba sebaga gaim iman anaa dima dimaks ksud ud dala dalam m Pasa Pasall 13 huru huruff b, unsu unsurr pela pelaks ksan anaa penanggulangan bencana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi: a. prab praben enca cana na;; b. saat saat tangga tanggap p darura darurat; t; dan c. pasc pascab aben enca cana na.. Pasal 17

Ketentuan Ketentuan lebih lanjut lanjut mengenai mengenai pembentukan, pembentukan, fungsi, tugas, struktur struktur organisas organisasi, i, dan tata kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kedua Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasal 18

Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. badan badan pada pada tingkat tingkat provins provinsii dipimpin dipimpin oleh oleh seoran seorang g pejabat pejabat setingk setingkat at di bawah bawah gubern gubernur ur atau atau setingkat setingkat eselon Ib;dan b. badan badan pada pada tingkat tingkat kabupaten kabupaten/kota /kota dipimp dipimpin in oleh oleh seorang seorang pejabat pejabat setingk setingkat at di bawah bawah bupati/wa bupati/walikota likota atau setingkat eselon IIa.

Surya Sejahtera Kediri Email : surya_ surya_sejaht sejahtera_k era_kediri ediri@yaho @yahoo.com o.com

Telp. 03540354-4443 444349 49

7

Kumpulan PP dan UU NOMOR 24 TAHUN 2007 : Penanggulangan Bencana

Pasal 19

(1)

Badan Badan Penangg Penanggulang ulangan an Bencana Bencana Daerah Daerah terdiri terdiri atas atas unsur: unsur: a. pengarah pengarah penangg penanggulang ulangan an bencana bencana;; dan b. pelaksan pelaksanaa penanggu penanggulanga langan n bencana bencana..

(2) (2)

Pemb Pemben entu tuka kan n Bada Badan n Pena Penang nggu gula lang ngan an Benc Bencan anaa Daer Daerah ah seba sebaga gaima imana na dima dimaks ksud ud pada pada ayat ayat (1) (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pasal 20

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi: a. perum perumus usan an dan penetap penetapan an kebij kebijaka akan n penang penanggu gulan langan gan bencana bencana dan penang penangan anan an peng pengung ungsi si denga dengan n bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta b. pengoordinasian pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Pasal 21

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai mempunyai tugas: a. menetapka menetapkan n pedoman pedoman dan dan pengarah pengarahan an sesuai sesuai dengan dengan kebijak kebijakan an pemerin pemerintah tah daerah daerah dan dan Badan Badan Nasional Nasional Penangg Penanggulang ulangan an Bencana Bencana terhadap terhadap usaha penangg penanggulang ulangan an bencana bencana yang mencaku mencakup p pencegah pencegahan an bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; b. menetapka menetapkan n standard standardisasi isasi serta kebutuh kebutuhan an penyelengg penyelenggaraan araan penangg penanggulang ulangan an bencana bencana berdasarka berdasarkan n Peraturan Perundang-undangan; c. menyusun menyusun,, menet menetapka apkan, n, dan menginfo menginformas rmasikan ikan peta rawan rawan bencana; bencana; d. menyusun menyusun dan menetapka menetapkan n prose prosedur dur tetap penangan penanganan an bencana bencana;; e. melaksan melaksanakan akan penyeleng penyelenggara garaan an penangg penanggulang ulangan an benca bencana na pada wilayahn wilayahnya; ya; f. melapork melaporkan an penyelen penyelenggar ggaraan aan penangg penanggulang ulangan an bencana bencana kepada kepada kepala kepala daerah daerah setiap setiap sebulan sebulan sekali sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; g. meng mengend endalik alikan an peng pengump umpula ulan n dan penyal penyalura uran n uang uang dan barang barang;; h. mempe memperta rtang nggu gung ngjaw jawab abka kan n pengg penggun unaan aan anggar anggaran an yang yang diteri diterima ma dari dari Angg Anggara aran n Penda Pendapat patan an dan Belanja Daerah; dan i. melaksan melaksanakan akan kewajiban kewajiban lain sesuai sesuai dengan dengan Peraturan Peraturan Perundan Perundang-u g-undan ndangan. gan. Pasal 22

(1)

(2)

(3)

Unsur pengarah penanggulangan penanggulangan bencana bencana daerah daerah sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 19 ayat ayat (1) huruf  a mempunyai fungsi: a. men menyu yusu sun n kons konsep ep pela pelaks ksan anaa aank nkeb ebija ijaka kan n pena penang nggu gula lang ngan an benc bencan anaa daer daerah ah;; b. memantau memantau;; dan c. mengevaluasi mengevaluasi dalam penyelenggaraan penyelenggaraan penanggulangan penanggulangan bencana bencana daerah. Keanggotaan Keanggotaan unsur unsur pengarah pengarah sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) terdiri terdiri atas: atas: a. pejabat pejabat pemerinta pemerintah h daerah daerah terkait; terkait; dan b. anggota masyarakat profesional profesional dan ahli. Keanggotaan Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud pada pada ayat (2) huruf huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Surya Sejahtera Kediri Email : surya_ surya_sejaht sejahtera_k era_kediri ediri@yaho @yahoo.com o.com

Telp. 03540354-4443 444349 49

8

Kumpulan PP dan UU NOMOR 24 TAHUN 2007 : Penanggulangan Bencana

Pasal 23

(1) (2) (2)

(3)

Pembentukan Pembentukan unsur unsur pelaksana pelaksana penanggulang penanggulangan an bencana bencana daerah daerah sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 19 ayat (1) huruf b merupakan kewenangan pemerintah daerah. Unsu Unsurr pelak pelaksa sana na pena penang nggu gula lang ngan an benc bencan anad adae aera rah h seba sebaga gaim iman anaa dima dimaks ksud ud pada pada ayat ayat (1) (1) mempunyai fungsi: a. koordina koordinasi; si; b. komando komando;; dan c. pelaksana dalam dalam penyelenggaraan penyelenggaraan penanggulangan penanggulangan bencana bencana pada wilayahnya. wilayahnya. Keanggo Keanggotaan taan unsur unsur pelaksan pelaksanaa penangg penanggulang ulangan an bencana bencana daerah daerah sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli. Pasal 24

Untu Untuk k mela melaks ksan anak akan an fung fungsi si seba sebaga gaim iman anaa dimak dimaksu sud d dala dalam m Pasa Pasall 23 ayat ayat (2), (2), unsu unsurr pela pelaks ksan anaa penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi: a. prab praben enca cana na;; b. saat saat tangga tanggap p darura darurat;da t;dan n c. pasc pascab aben enca cana na.. Pasal 25

Ketentuan Ketentuan lebih lanjut lanjut mengenai mengenai pembentukan, pembentukan, fungsi, tugas, struktur struktur organisas organisasi, i, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Pasal 26

(1)

(2) (3)

Setiap Setiap orang orang berhak: berhak: a. mendapa mendapatkan tkan perlind perlindung ungan an sosial sosial dan dan rasa aman, aman, khususny khususnyaa bagi bagi kelompok kelompok masyar masyaraka akatt rentan rentan bencana; b. mendapatkan mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penyelenggaraan penanggulangan penanggulangan bencana. c. mendapa mendapatkan tkan inform informasi asi secara secara tertulis tertulis dan/a dan/atau tau lisan lisan tentang tentang kebijak kebijakan an penang penanggula gulangan ngan bencana. bencana. d. berper berperan an serta serta dalam dalam peren perencan canaan aan,, peng pengope operas rasian ian,, dan dan pemelih pemelihara araan an prog program ram penyedia penyediaan an bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial; e. berpar berpartis tisipa ipasi si dalam dalam penga pengambi mbilan lan keput keputus usan an terhada terhadap p kegiata kegiatan n penang penanggu gulan langan gan benca bencana, na, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan f. melakuka melakukan n pengawas pengawasan an sesuai sesuai denga dengan n mekanism mekanismee yang diatur diatur atas pelaksanaa pelaksanaan n penangg penanggulang ulangan an bencana. Setiap orang orang yang yang terkena bencana berhak mendapatkan mendapatkan bantuan pemenuhan pemenuhan kebutuhan dasar. Setiap Setiap orang berhak berhak untuk untuk memperole memperoleh h ganti kerugian kerugian karena karena terkena terkena bencana yang yang disebabka disebabkan n oleh kegagalan konstruksi. Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 27

Setiap orang berkewajiban: berkewajiban: a. menja menjaga ga kehid kehidupa upan n sosial sosial masya masyarak rakat at yang yang harmon harmonis, is, memel memeliha ihara ra keseim keseimba banga ngan, n, kesera keserasia sian, n, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; b. melakuk melakukan an kegiatan kegiatan penangg penanggulang ulangan an bencana; bencana; dan c. memberik memberikan an inform informasi asi yang yang benar benar kepada kepada publik publik tentan tentang g penang penanggula gulangan ngan bencana. bencana.

Surya Sejahtera Kediri Email : surya_ surya_sejaht sejahtera_k era_kediri ediri@yaho @yahoo.com o.com

Telp. 03540354-4443 444349 49

9

Kumpulan PP dan UU NOMOR 24 TAHUN 2007 : Penanggulangan Bencana

BAB VI PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL Bagian Kesatu Peran Lembaga Usaha Pasal 28

Lemb Lembag agaa usah usahaa mend mendap apat atka kan n kese kesemp mpat atan an dala dalam m peny penyel elen engg ggar araa aan n pena penang nggu gula lang ngan an benc bencan ana, a, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain. Pasal 29

Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penyelenggaraan penanggulangan penanggulangan bencana. Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan. Lembaga usaha usaha berkewaj berkewajiban iban mengind mengindahka ahkan n prinsip prinsip kemanusia kemanusiaan an dalam melaksana melaksanakan kan fungsi fungsi ekonomin ekonominya ya dalam dalam penanggulangan bencana. Bagian Kedua Peran Lembaga Internasional Pasal 30

(1) (1)

Lemb Lembag agaa inte intern rnas asio iona nall dan dan lemb lembag agaa asin asing g nonp nonpem emer erin inta tah h dapa dapatt ikut ikut serta serta dala dalam m kegi kegiat atan an penan penangg ggula ulang ngan an bencan bencanaa dan dan mendap mendapat at jamina jaminan n perlind perlindun unga gan n dari dari Pemeri Pemerinta ntah h terha terhadap dap para para pekerjanya.

(2) (2)

Lemb Lembag agaa inte intern rnas asio iona nall dan dan lemb lembag agaa asing asing nonp nonpem emer erin inta tah h dala dalam m melak melaksa sana naka kan n kegi kegiata atan n penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-s bersama-sama, ama, dan/atau dan/atau bersama bersama dengan dengan mitra kerja kerja dari Indones Indonesia ia dengan dengan memperha memperhatikan tikan latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.

(3)

Keten Ketentua tuan n lebih lebih lanju lanjutt menge mengenai nai pelak pelaksan sanaan aan kegiat kegiatan an penan penanggu ggulang langan an benca bencana na oleh oleh lembag lembagaa internasional dan lembaga asing nonpemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum Pasal 31

Peny Penyel elen engg ggar araa aan n pena penang nggu gula lang ngan an benc bencan anaa meliputi: a. sosial, sosial, ekonomi, ekonomi, dan budaya budaya masyarakat masyarakat;; b. kelest kelestari arian an lingkun lingkunga gan n hidup hidup;; c. keman kemanfaa faatan tan dan dan efektiv efektivitas itas;; dan d. lingku lingkup p luas luas wilayah wilayah..

dila dilaks ksan anak akan an berd berdas asar arka kan n 4 (emp (empat at)) aspe aspek  k 

Surya Sejahtera Kediri Email : surya_ surya_sejaht sejahtera_k era_kediri ediri@yaho @yahoo.com o.com

Telp. 03540354-4443 444349 49

10

Kumpulan PP dan UU NOMOR 24 TAHUN 2007 : Penanggulangan Bencana

Pasal 32

(1)

(2)

Dalam penyelenggaraan penyelenggaraan penanggulangan penanggulangan bencana, Pemerintah dapat: a. menetapk menetapkan an daerah daerah rawan rawan benca bencana na menjad menjadii daerah daerah terlara terlarang ng untuk untuk pemu pemukima kiman;dan n;dan/atau /atau b. mencabut mencabut atau atau mengur mengurangi angi sebag sebagian ian atau atau seluruh seluruh hak kepemilik kepemilikan an setiap setiap orang orang atas suatu suatu benda benda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan.. Setiap Setiap orang yang yang hak kepemilik kepemilikann annya ya dicabut dicabut atau dikurangi dikurangi sebagaim sebagaimana ana dimaksud dimaksud pada pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bagian Kedua Tahapan Pasal 33

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi: a. prab praben enca cana na;; b. saat saat tangga tanggap p darura darurat; t; dan dan c. pasc pascab aben enca cana na.. Paragraf Kesatu Prabencana Pasal 34

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi: a. dalam dalam situas situasii tida tidak k terjad terjadii benc bencana ana;; dan dan b. dalam situasi situasi terdapat terdapat potensi potensi terjadinya terjadinya bencana. bencana. Pasal 35

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi: a. perencan perencanaan aan penangg penanggulang ulangan an bencana; bencana; b. penguran pengurangan gan risiko risiko bencana bencana;; c. penc penceg egah ahan an;; d. pemadua pemaduan n dalam dalam perencan perencanaan aan pembangu pembangunan; nan; e. persyarata persyaratan n analisis analisis risiko risiko bencana bencana;; f. pelaksana pelaksanaan an dan penegakan penegakan rencana rencana tata ruang; ruang; g. pendidika pendidikan n dan pelatihan; pelatihan; dan h. persyarata persyaratan n standar standar teknis teknis penangg penanggulan ulangan gan benca bencana. na. Pasal 36

(1) Perencanaan penanggulanga penanggulangan n bencana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 35 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Penyusunan Penyusunan perencanaan penanggulangan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dikoordinasikan oleh Badan. (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.

Surya Sejahtera Kediri Email : surya_ surya_sejaht sejahtera_k era_kediri ediri@yaho @yahoo.com o.com

Telp. 03540354-4443 444349 49

11

Kumpulan PP dan UU NOMOR 24 TAHUN 2007 : Penanggulangan Bencana

(4)

Perencanaan Perencanaan penanggulanga penanggulangan n bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: meliputi: a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana; b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat; c. analisis analisis kemun kemungkin gkinan an dampak dampak benca bencana; na; d. pilihan tindakan pengurangan pengurangan risiko bencana; e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan penanggulangan dampak bencana; bencana; dan f. alokasi tugas, kewenangan, kewenangan, dan dan sumber sumber daya daya yang tersedia. (5) (5) Peme Pemeri rint ntah ah dan dan peme pemeri rint ntah ah daer daerah ah dalam dalam wakt waktu u tert terten entu tu meni meninj njau au doku dokume men n pere perenc ncan anaa aan n penanggulangan penanggulangan bencana secara berkala. (6) Dalam Dalam usaha usaha menye menyelar larask askan an kegiat kegiatan an peren perencan canaan aan penan penangg ggula ulanga ngan n bencana bencana,, Pemerin Pemerintah tah dan pemerin pemerintah tah daerah daerah dapat dapat mewajib mewajibkan kan pelak pelaku u penang penanggu gulan langa gan n bencan bencanaa untuk untuk melak melaksan sanaka akan n perencanaan penanggulangan bencana. Pasal 37

(1) (1)

(2)

Peng Pengur uran anga gan n risik risiko o benc bencan anaa sebag sebagai aima mana na dima dimaks ksud ud dala dalam m Pasa Pasall 35 huru huruff b dila dilaku kuka kan n untu untuk  k  menguran mengurangi gi dampak dampak buruk buruk yang mungkin mungkin timbul, timbul, terutama terutama dilakukan dilakukan dalam situasi sedang sedang tidak  terjadi bencana. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengenala pengenalan n dan peman pemantauan tauan risiko risiko bencana; bencana; b. perencanaan perencanaan partisipatif penanggulangan penanggulangan bencana; c. pengemban pengembangan gan budaya budaya sadar sadar benca bencana; na; d. peningkatan peningkatan komitmen komitmen terhadap terhadap pelaku penanggulangan penanggulangan bencana; bencana; dan dan e. penerapan upaya fisik, fisik, nonfisik, nonfisik, dan pengaturan pengaturan penanggulangan penanggulangan bencana. Pasal 38

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi: a. identifika identifikasi si dan dan pengen pengenalan alan secara secara pasti terha terhadap dap sumber sumber bahaya bahaya atau ancam ancaman an bencan bencana; a; b. kontr kontrol ol terhada terhadap p peng penguas uasaa aan n dan dan penge pengelola lolaan an sumber sumber daya daya alam alam yang yang secara secara tiba-ti tiba-tiba ba dan/ata dan/atau u berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana; c. peman pemantau tauan an pengguna penggunaan an tekno teknolog logii yang yang secara secara tiba-ti tiba-tiba ba dan/a dan/atau tau berangsu berangsurr berpo berpoten tensi si menjad menjadii sumber ancaman atau bahaya bencana; d. penataan penataan ruang ruang dan pengelolaa pengelolaan n lingkung lingkungan an hidup; hidup; dan e. penguata penguatan n ketahana ketahanan n sosial sosial masyaraka masyarakat. t. Pasal 39

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah. Pasal 40

(1)

Rencana penanggu penanggulangan langan bencana bencana sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam dalam Pasal 36 36 ayat (3) ditinjau secara secara berkala.

(2)

Penyusun Penyusunan an rencana penanggula penanggulangan ngan bencana bencana sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dikoordi dikoordinasik nasikan an oleh Badan.

(3)

Setiap Setiap kegiatan pembangu pembangunan nan yang mempunya mempunyaii risiko risiko tinggi yang menimbulkan menimbulkan bencana bencana dilengkapi dilengkapi dengan dengan analisis analisis risiko bencana sebagai sebagai bagian bagian dari usaha usaha penanggu penanggulang langan an bencana bencana sesuai sesuai dengan dengan kewenangannya.

Surya Sejahtera Kediri Email : surya_ surya_sejaht sejahtera_k era_kediri ediri@yaho @yahoo.com o.com

Telp. 03540354-4443 444349 49

12

Kumpulan PP dan UU NOMOR 24 TAHUN 2007 : Penanggulangan Bencana

Pasal 41

(1)

Persy Persyara aratan tan analisi analisiss risiko risiko bencan bencanaa sebag sebagaim aiman anaa dimaks dimaksud ud dalam dalam Pasal Pasal 35 huruf huruf e disusu disusun n dan dan ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

(2)

Pemenuha Pemenuhan n syarat analisis analisis risiko bencana bencana sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan ditunjukkan dalam dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(3)

Badan Badan Nasion Nasional al Penan Penangg ggula ulang ngan an Bencan Bencanaa melak melakuk ukan an pemant pemantau auan an dan evalua evaluasi si atas atas pelak pelaksan sanaa aan n analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 42

(1)

Pelak Pelaksan sanaan aan dan dan penegak penegakan an rencan rencanaa tata ruang ruang sebaga sebagaima imana na dimaks dimaksud ud dalam dalam Pasal Pasal 35 huruf huruf f  dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.

(2)

Pemerintah secara secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap terhadap pelaksanaan pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan pemenuhan standar keselamatan. Pasal 43

Pendidik Pendidikan, an, pelatihan pelatihan,, dan persyara persyaratan tan standar standar teknis penanggu penanggulanga langan n bencana bencana sebagaima sebagaimana na dimaksud dimaksud dalam dalam Pasal Pasal 35 huru huruff g dan h dilaks dilaksana anakan kan dan diteta ditetapk pkan an oleh oleh Pemer Pemerinta intah h sesuai sesuai denga dengan n Perat Peratura uran n Perundang-undangan. Pasal 44

Penyele Penyelengga nggaraan raan penangg penanggulang ulangan an bencana bencana dalam situasi situasi terdapat terdapat potensi potensi terjadi terjadi bencana bencana sebagaiman sebagaimanaa dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi: a. kesiap kesiapsia siaga gaan an;; b. pering peringata atan n dini; dini; dan dan c. mitiga mitigasi si benca bencana. na. Pasal 45

(1) (2)

Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan untuk memastikan memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. Kesiapsia Kesiapsiagaa gaan n sebagaim sebagaimana ana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dilakukan dilakukan melalui: melalui: a. penyusunan penyusunan dan dan uji coba coba rencana rencana penanggulangan penanggulangan kedaruratan bencana; b. pengorganisasian, pengorganisasian, pemasangan, pemasangan, dan pengujian pengujian sistem sistem peringatan peringatan dini; c. penyediaan dan penyiapan penyiapan barang barang pasokan pasokan pemenuhan pemenuhan kebutuhan dasar; d. pengorganisasian, pengorganisasian, penyuluhan, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; darurat; e. penyiapan penyiapan lokasi lokasi evaku evakuasi; asi; f. penyusunan penyusunan data akurat, akurat, informasi, informasi, dan pemutakhiran pemutakhiran prosedur prosedur tetap tanggap tanggap darurat bencana; dan dan g. penyediaan dan dan penyiapan penyiapan bahan, barang, barang, dan peralatan peralatan untuk pemenuhan pemenuhan pemulihan pemulihan prasarana prasarana dan sarana. Pasal 46

(1) Peringata Peringatan n dini sebagaima sebagaimana na dimaksud dimaksud dalam Pasal Pasal 44 huruf b dilakukan dilakukan untuk untuk pengambi pengambilan lan tindakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.

Surya Sejahtera Kediri Email : surya_ surya_sejaht sejahtera_k era_kediri ediri@yaho @yahoo.com o.com

Telp. 03540354-4443 444349 49

13

Kumpulan PP dan UU NOMOR 24 TAHUN 2007 : Penanggulangan Bencana

(2)

Peringatan dini sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) dilakukan melalui: a. pengama pengamatan tan gejala gejala bencana; bencana; b. analisis analisis hasil hasil pengamat pengamatan an gejala gejala bencana bencana;; c. pengambilan keputusan oleh pihak pihak yang berwenang; berwenang; d. penyebarluasan penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan e. pengamb pengambilan ilan tindak tindakan an oleh oleh masya masyaraka rakat. t. Pasal 47

(1)

Mitigasi Mitigasi sebagaiman sebagaimanaa dimaksud dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan dilakukan untuk untuk mengurang mengurangii risiko bencana bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.

(2)

Kegiatan mitigasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) dilakukan melalui: a. pelaksan pelaksanaan aan penataan penataan ruang; ruang; b. pengaturan pengaturan pembangunan, pembangunan, pembangunan pembangunan infrastruktur, tata bangunan; bangunan; dan c. penyelenggaraan penyelenggaraan pendidikan, pendidikan, penyuluhan, penyuluhan, dan pelatihan pelatihan baik secara secara konvensional maupun maupun modern. modern. Paragraf Kedua Tanggap Darurat Pasal 48

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi: a. pengkaji pengkajian an secara secara cepat cepat dan tepat tepat terhada terhadap p lokasi, lokasi, kerusaka kerusakan, n, dan dan sumbe sumberr daya; daya; b. penentua penentuan n status status keadaan keadaan darurat darurat bencana; bencana; c. penyelam penyelamatan atan dan evakuas evakuasii masyara masyarakat kat terkena terkena bencana; bencana; d. pemen pemenuh uhan an kebu kebutuh tuhan an dasar dasar;; e. perlindu perlindunga ngan n terhadap terhadap kelompok kelompok rentan; rentan; dan f. pemuliha pemulihan n dengan dengan segera segera prasaran prasaranaa dan sarana sarana vital. vital. Pasal 49

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan untuk  mengidentifikasi: a. cakupa cakupan n lokasi lokasi benca bencana na;; b. juml jumlah ah korb korban an;; c. kerusa kerusakan kan prasar prasarana ana dan sarana sarana;; d. ganggua gangguan n terhada terhadap p fungsi fungsi pelayanan pelayanan umum umum serta serta pemerin pemerintahan tahan;; dan e. kemampu kemampuan an sumber sumber daya alam maupun maupun buatan. buatan. Pasal 50

(1)

Dalam Dalam hal status keadaan keadaan darurat darurat bencana bencana ditetapkan, ditetapkan, Badan Badan Nasional Nasional Penanggula Penanggulangan ngan Bencana Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi: a. pengeraha pengerahan n sumbe sumberr daya daya manusi manusia; a; b. pengeraha pengerahan n peralatan peralatan;; c. pengerah pengerahan an logistik; logistik; d. imigrasi, imigrasi, cukai, cukai, dan dan karan karantina; tina; e. perizin perizinan; an; f. pengadaa pengadaan n barang/ja barang/jasa; sa; g. pengelolaan dan pertanggung pertanggungjawaban jawaban uang dan/atau barang; i. penye penyelam lamata atan; n; dan dan h. komando untuk memerintahka memerintahkan n sektor/lembaga. sektor/lembaga.

Surya Sejahtera Kediri Email : surya_ surya_sejaht sejahtera_k era_kediri ediri@yaho @yahoo.com o.com

Telp. 03540354-4443 444349 49

14

Kumpulan PP dan UU NOMOR 24 TAHUN 2007 : Penanggulangan Bencana

(2)

Ketentuan lebih lanjut lanjut mengenai mengenai kemudahan kemudahan akses sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) diatur dengan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 51

(1) (2)

Penetapan status darurat darurat bencana bencana dilaksanakan dilaksanakan oleh pemerintah pemerintah sesuai dengan skala bencana. bencana. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk untuk skala nasional dilakukan dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota. Pasal 52

Penyelam Penyelamatan atan dan evakuas evakuasii korban korban sebagaim sebagaimana ana dimaksud dimaksud dalam Pasal Pasal 48 huruf huruf c dilakukan dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya: a. pencarian pencarian dan penyelama penyelamatan tan korban; korban; b. pertolong pertolongan an darurat; darurat; dan/atau dan/atau c. evakua evakuasi si korban korban.. Pasal 53

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi bantuan penyediaan: a. kebutuhan kebutuhan air bersih bersih dan sanitasi; sanitasi; b. pang pangan an;; c. sand sandan ang g; d. pelaya pelayanan nan keseha kesehatan tan;; e. pelayanan pelayanan psikosos psikososial; ial; dan f. penampu penampunga ngan n dan tempat tempat hunian. hunian. Pasal 54

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

(1)

(2)

Pasal 55 Perlindungan Perlindungan terhadap terhadap kelompok kelompok rentan rentan sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam dalam Pasal Pasal 48 huruf huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial. Kelompo Kelompok k rentang rentang sebag sebagaimana aimana dimaksu dimaksud d pada ayat ayat (1) (1) terdiri terdiri atas : a. bayi, bayi, balita, balita, dan anak-ana anak-anak; k; b. ibu yang yang sedang mengandung mengandung atau menyusui; menyusui; c. penyand penyandang ang cacat; dan d. orang orang lanjut lanjut usia. usia. Pasal 56

Pemuliha Pemulihan n fungsi fungsi prasarana prasarana dan sarana sarana vital sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam dalam Pasal Pasal 48 huruf huruf f dilakuka dilakukan n dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana. Paragraf Paragraf Ketiga : Pascabencana Pasal 57

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi: a. rehabilitas rehabilitasi; i; dan b. rekonstr rekonstruksi uksi..

Surya Sejahtera Kediri Email : surya_ surya_sejaht sejahtera_k era_kediri ediri@yaho @yahoo.com o.com

Telp. 03540354-4443 444349 49

15

Kumpulan PP dan UU NOMOR 24 TAHUN 2007 : Penanggulangan Bencana

Pasal 58

(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan melalui kegiatan: kegiatan: a perbaikan lingkungan daerah bencana; b. perbaikan prasarana dan sarana umum; c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; d. pemulihan sosial psikologis; e. pelayanan kesehatan; f. rekonsiliasi dan resolusi konflik; g. pemulihan sosial ekonomi budaya; h. pemulihan keamanan dan ketertiban; i. pemulihan fungsi fungsi pemerintahan; pemerintahan; dan dan  j. pemulihan fungsi fungsi pelayanan pelayanan publik. (2) Ketent Ketentua uan n lebih lebih lanjut lanjut menge mengenai nai rehabi rehabilita litasi si sebaga sebagaima imana na dimaks dimaksud ud pada pada ayat ayat (1) diatur diatur deng dengan an Peraturan Pemerintah.

Pasal 59 (1) Rekonstruksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dilakukan dilakukan melalui kegiatan pembangunan pembangunan yang lebih baik, meliputi: a. pembangunan pembangunan kembali prasarana prasarana dan sarana; b. pembangunan pembangunan kembali sarana sarana sosial sosial masyarakat; masyarakat; c. pembangkitan pembangkitan kembali kembali kehidupan kehidupan sosial sosial budaya masyarakat; d. penerapan rancang rancang bangun bangun yang tepat dan penggunaan penggunaan peralatan yang lebih lebih baik dan tahan bencana; e. partisipasi dan peran peran serta lembaga lembaga dan organisasi organisasi kemasyarakatan, kemasyarakatan, dunia usaha, usaha, dan masyarakat; masyarakat; f. peningkatan peningkatan kondisi kondisi sosial, ekonomi, ekonomi, dan budaya; g. peningkatan peningkatan fungsi fungsi pelayanan pelayanan publik; publik; dan dan h. peningkatan peningkatan pelayanan pelayanan utama utama dalam dalam masyarakat. masyarakat.

(2) Ketentua Ketentuan n lebih lanjut lanjut mengena mengenaii rekonstr rekonstruksi uksi sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) diatur dengan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA Bagian Kesatu Pendanaan Pasal 60

(1) Dana penanggulangan penanggulangan bencana bencana menjadi tanggung tanggung jawab bersama bersama antara Pemerintah dan dan pemerintah daerah. (2) Pemerintah Pemerintah dan pemerinta pemerintah h daerah daerah mendoro mendorong ng partisipa partisipasi si masyarak masyarakat at dalam dalam penyediaa penyediaan n dana dana yang bersumber dari masyarakat.

Surya Sejahtera Kediri Email : surya_ surya_sejaht sejahtera_k era_kediri ediri@yaho @yahoo.com o.com

Telp. 03540354-4443 444349 49

16

Kumpulan PP dan UU NOMOR 24 TAHUN 2007 : Penanggulangan Bencana

Pasal 61

(1) Pemerintah dan pemerintah pemerintah daerah daerah mengalokasikan anggaran anggaran penanggulangan penanggulangan bencana bencana secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, huruf f dan Pasal 8 huruf d. (2) Penggun Penggunaan aan anggaran anggaran penanggu penanggulang langan an bencana bencana yang memadai memadai sebagaiman sebagaimanaa dimaksud dimaksud pada ayat ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. fungsinya. Pasal 62

(1) Pada Pada saat tanggap tanggap darurat, darurat, Badan Badan Nasional Nasional Penangg Penanggulang ulangan an Bencana menggunak menggunakan an dana dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f. (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah dalam anggaran anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pasal 63

Ketentuan Ketentuan lebih lanjut lanjut mengena mengenaii mekanisme mekanisme pengelolaa pengelolaan n dana dana penanggu penanggulanga langan n bencana bencana sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 62 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 64

Dana Dana untuk untuk kepentin kepentingan gan penangg penanggulan ulangan gan bencana bencana yang yang disebabka disebabkan n oleh kegiatan kegiatan keantarik keantariksaan saan yang menimbulkan bencana menjadi tanggung jawab negara peluncur dan/atau pemilik sesuai dengan hukum dan perjanjian internasion i nternasional. al. Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana Pasal 65

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional. Pasal 66

Pemerinta Pemerintah, h, pemerinta pemerintah h daerah, daerah, Badan Badan Nasional Nasional Penanggu Penanggulang langan an Bencana Bencana dan Badan Badan Penangg Penanggulang ulangan an Bencana Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 pada semua tahap bencana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 67

Pada Pada saat tanggap tanggap darurat darurat bencana, bencana, Badan Nasional Nasional Penanggu Penanggulang langan an Bencana Bencana mengarah mengarahkan kan penggun penggunaan aan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait. Pasal 68

Tata cara pemanfaa pemanfaatan tan serta pertangg pertanggungja ungjawaba waban n pengguna penggunaan an sumber sumber daya bantuan bantuan bencana bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

Surya Sejahtera Kediri Email : surya_ surya_sejaht sejahtera_k era_kediri ediri@yaho @yahoo.com o.com

Telp. 03540354-4443 444349 49

17

Kumpulan PP dan UU NOMOR 24 TAHUN 2007 : Penanggulangan Bencana

Pasal 69

(1) (2) (3)

(4) (5)

Pemerintah dan dan pemerintah pemerintah daerah menyediakan bantuan santunan santunan duka cita dan kecacatan kecacatan bagi korban korban bencana. Korban bencana bencana yang yang kehilangan kehilangan mata pencaharian pencaharian dapat dapat diberi pinjaman pinjaman lunak untuk usaha usaha produktif. produktif. Besarnya bantuan bantuan santunan duka duka cita dan kecacatan kecacatan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat ayat (1) dan pinjaman pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Tata cara pemberian dan besarnya besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Unsur masyarakat masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan penyediaan bantuan.

Pasal 70

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undanga Perundang-undangan. n. BAB IX PENGAWASAN Pasal 71

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah daerah melaksanakan pengawasan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan penanggulangan bencana. (2) Pengawasan Pengawasan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sumber sumber ancama ancaman n atau bahaya bahaya bencan bencana; a; b. kebijakan pembangunan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana; c. kegiatan eksploitasi yang berpotensimenimbulkan berpotensimenimbulkan bencana; d. pemanfaatan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, teknologi, serta kemampuan kemampuan rekayasa rekayasa dan rancang bangun dalam dalam negeri; e. kegiatan kegiatan konserv konservasi asi lingku lingkunga ngan; n; f. perencan perencanaan aan penataan penataan ruang; ruang; g. pengelola pengelolaan an lingku lingkunga ngan n hidup; hidup; h. kegiatan kegiatan reklamas reklamasi; i; dan i. pengelola pengelolaan an keuangan keuangan.. Pasal 72

(1) Dalam melaksanaka melaksanakan n pengawa pengawasan san terhadap terhadap laporan laporan upaya upaya pengump pengumpulan ulan sumbangan, sumbangan, Pemerintah Pemerintah dan pemerintah daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit. (2) Berdasar Berdasarkan kan laporan sebagaim sebagaimana ana dimaksud dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pemerintah dan masyaraka masyarakatt dapat dapat meminta meminta agar dilakukan audit. (3) Apabila hasil audit sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ditemukan adanya penyimpangan penyimpangan penggunaan penggunaan terhadap terhadap hasil sumbang sumbangan, an, penyelen penyelengga ggara ra pengumpu pengumpulan lan sumbang sumbangan an dikenai dikenai sanksi sanksi sesuai sesuai dengan dengan Peraturan Perundangundanga Perundangundangan. n. Pasal 73

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Surya Sejahtera Kediri Email : surya_ surya_sejaht sejahtera_k era_kediri ediri@yaho @yahoo.com o.com

Telp. 03540354-4443 444349 49

18

Kumpulan PP dan UU NOMOR 24 TAHUN 2007 : Penanggulangan Bencana

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 74

(1)

Penyeles Penyelesaian aian sengketa sengketa penangg penanggulang ulangan an bencana bencana pada tahap pertama pertama diupaya diupayakan kan berdasarkan berdasarkan asas musyawarah musyawarah mufakat.

(2)

Dalam hal penyelesaian penyelesaian sengketa sengketa sebagaima sebagaimana na dimaksud dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh diperoleh kesepaka kesepakatan, tan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan. BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 75

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) (enam) tahun tahun dan denda paling paling sedikit sedikit Rp300.00 Rp300.000.0 0.000,0 00,00 0 (tiga ratus juta rupiah) atau denda denda paling paling banyak Rp2.000.000.000,00 Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dan dend dendaa pali paling ng sedi sediki kitt Rp3. Rp3.00 000. 0.00 000. 0.00 000, 0,00 00 (tig (tigaa milia miliarr rupi rupiah ah)) atau atau dend dendaa palin paling g bany banyak  ak  Rp6.000.000.000,00 Rp6.000.000.000,00 (enam mi liar rupiah). Pasal 76

(1)

Dalam hal hal tindak pidana pidana sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal Pasal 75 ayat ayat (1) dilakukan dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun tahun dan denda denda paling paling sedikit sedikit Rp2.000 Rp2.000.00 .000.000 0.000,00 ,00 (dua miliar rupiah) atau denda denda paling paling banyak  banyak  Rp4.000.000.000,00 Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

(2)

Dalam hal hal tindak pidana pidana sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal Pasal 75 ayat ayat (2) dilakukan dilakukan karena karena kesengajaan, kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 12 (dua belas) belas) tahun dan denda denda paling sedikit Rp3.000.000. Rp3.000.000.000,0 000,00 0 (tiga miliar rupiah) rupiah) atau denda denda paling paling banyak Rp6.000.000.000,00 Rp6.000.000.000,00 (enam mili ar rupiah).

(3)

Dalam hal hal tindak pidana pidana sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal Pasal 75 ayat ayat (3) dilakukan dilakukan karena karena kesengajaan, kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun atau paling lama 15 (lima belas) belas) tahun tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000 Rp6.000.000.000 .000,00 ,00 (enam (enam miliar rupiah) atau denda denda paling paling banyak Rp12.000.000.000,00 Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Surya Sejahtera Kediri Email : surya_ surya_sejaht sejahtera_k era_kediri ediri@yaho @yahoo.com o.com

Telp. 03540354-4443 444349 49

19

Kumpulan PP dan UU NOMOR 24 TAHUN 2007 : Penanggulangan Bencana

Pasal 78

Setiap Setiap orang orang yang yang denga dengan n senga sengaja ja menya menyalah lahgu gunak nakan an penge pengelola lolaan an sumbe sumberr daya daya bantua bantuan n bencan bencanaa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dipidana dengan pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Pasal 79

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 75 sampai sampai dengan Pasal 78 dilakukan oleh korpora korporasi, si, selain pidana penjara penjara dan denda terhadap terhadap pengurus pengurusnya nya,, pidana pidana yang dapat dijatuhkan dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78. (2) Selain pidana denda denda sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1), (1), korporasi dapat dapat dijatuhi pidana tambahan tambahan berupa: a. pencabut pencabutan an izin usaha; usaha; atau atau b. pencabut pencabutan an status status badan badan hukum. hukum. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 80

Pada Pada saat berlakun berlakunya ya undang-u undang-undan ndang g ini semua semua peraturan peraturan perunda perundang-u ng-undan ndangan gan yang yang berkaitan berkaitan dengan dengan penanggu penanggulanga langan n bencana bencana dinyataka dinyatakan n tetap berlaku berlaku sepanjan sepanjang g tidak bertentang bertentangan an atau belum belum dikeluark dikeluarkan an peraturan pelaksanaan baru berdasarkan berdasarkan undang-undang undang-undang ini.

Pasal 81

Semua Semua progr program am kegiata kegiatan n berkai berkaitan tan denga dengan n penang penanggu gulan langa gan n benca bencana na yang yang telah telah diteta ditetapka pkan n sebelu sebelum m ditetapkannya undangundang ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undanga Perundang-undangan. n. Pasal 82

(1) Sebelum Badan Nasional Penanggulangan Penanggulangan Bencana dibentuk, dibentuk, Badan Koordinasi Nasional Penanganan Penanganan Bencana tetap dapat melaksanakan tugasnya. (2) Setelah Setelah Badan Badan Nasional Nasional Penanggu Penanggulang langan an Bencana Bencana dibentuk dibentuk,, Badan Badan Koordin Koordinasi asi Nasional Nasional Penanganan Penanganan Bencana dinyatakan dibubarkan. dibubarkan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 83

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lambat 6 (enam) bulan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah terbentuk dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sudah terbentuk.

Surya Sejahtera Kediri Email : surya_ surya_sejaht sejahtera_k era_kediri ediri@yaho @yahoo.com o.com

Telp. 03540354-4443 444349 49

20

Kumpulan PP dan UU NOMOR 24 TAHUN 2007 : Penanggulangan Bencana

Pasal 84

Peraturan Peraturan pemerintah pemerintah sebagai sebagai pelaksan pelaksanaan aan undang-un undang-undang dang ini harus harus sudah sudah diterbitk diterbitkan an paling paling lambat lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya diundangkannya undang-undang undang-undang ini. i ni. Pasal 85

Unda Undangng-Un Undan dang g ini mulai mulai berlak berlaku u pada pada tangg tanggal al diunda diundang ngkan kan.. Agar Agar setiap setiap orang orang menge mengetah tahuin uinya ya,, memerinta memerintahkan hkan pengun pengundang dangan an Undang-U Undang-Undan ndang g ini dengan dengan penempata penempatannya nnya dalam Lembaran Lembaran Negara Negara Republik Indonesia. Indonesia.

Disahkan di Jakarta Pada tanggal 26 April 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 26 April 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 66

Surya Sejahtera Kediri Email : surya_ surya_sejaht sejahtera_k era_kediri ediri@yaho @yahoo.com o.com

Telp. 03540354-4443 444349 49

21

Kumpulan PP dan UU NOMOR 24 TAHUN 2007 : Penanggulangan Bencana

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA I. UMUM

Alen Alenia ia ke IV Pemb Pembuk ukaa aan n Undan ndangg-U Undan ndang g Dasa Dasarr Nega Negara ra Repu Republ blik ik Indo Indone nesi siaa Tahu Tahun n 1945 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksana melaksanakan kan ketertiban ketertiban dunia dunia yang berdasarkan berdasarkan kemerdek kemerdekaan, aan, perdamaia perdamaian n abadi abadi dan keadilan keadilan sosial, Sebagai Sebagai implement implementasi asi dari amanat amanat tersebut tersebut dilaksana dilaksanakan kan pembangu pembangunan nan nasional nasional yang bertujuan untuk  mewujud mewujudkan kan masyaraka masyarakatt adil dan sejahtera sejahtera yang senantias senantiasaa memperha memperhatikan tikan hak atas penghidup penghidupan an dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namu namun n dipiha dipihak k lain lain posisi posisinya nya berad beradaa dalam dalam wilayah wilayah yang yang memilik memilikii kond kondisi isi geogra geografis fis,, geolog geologis, is, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Potensi penyebab bencana diwilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, longsor, kekeringa kekeringan, n, kebakara kebakaran n hutan/ hutan/ lahan lahan karena karena faktor faktor alam, hama penyakit penyakit tanaman, tanaman, epidemi, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Benca Bencana na nonal nonalam am antar antaraa lain kebak kebakara aran n hutan hutan/la /lahan han yang yang diseb disebabk abkan an oleh oleh manusi manusia, a, kecel kecelaka akan n transportasi, transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. keantariksaan. Bencana Bencana sosial sosial antara antara lain berupa kerusuhan kerusuhan sosial sosial dan konflik sosial dalam masyaraka masyarakatt yang sering terjadi. Penangg Penanggulan ulangan gan Bencana Bencana merupak merupakan an salah satu bagian bagian dari pembang pembangunan unan nasional nasional yaitu serangk serangkaian aian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih masih dirasaka dirasakan n adanya adanya kelemaha kelemahan n baik dalam dalam pelaksanaa pelaksanaan n penangg penanggulang ulangan an bencana bencana maupun maupun yang terkait terkait dengan dengan landasan landasan hukumnya hukumnya,, karena karena belum ada undang-u undang-undan ndang g yang secara khusus khusus menangan menanganii bencana. Mencerm Mencermati ati hal-hal hal-hal tersebut tersebut diatas diatas dan dalam rangka rangka memberik memberikan an landasan landasan hukum yang kuat bagi penyeleng penyelenggar garaan aan penangg penanggulan ulangan gan bencana, bencana, disusunla disusunlah h UndangUndang-Unda Undang ng tentang tentang Penangg Penanggulang ulangan an

Surya Sejahtera Kediri Email : surya_ surya_sejaht sejahtera_k era_kediri ediri@yaho @yahoo.com o.com

Telp. 03540354-4443 444349 49

22

Kumpulan PP dan UU NOMOR 24 TAHUN 2007 : Penanggulangan Bencana

Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Materi muatan Undang-undang ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut: 1. Penyeleng Penyelenggara garaan an penangg penanggulang ulangan an bencana bencana merupa merupakan kan tanggu tanggung ng jawab jawab dan wewena wewenang ng Pemerinta Pemerintah h dan pemer pemerint intah ah daerah daerah,, yang yang dilaks dilaksana anakan kan secara secara terenc terencan ana, a, terpad terpadu, u, terkoo terkoordi rdinas nasi, i, dan dan menyeluruh. 2.

Penyeleng Penyelenggara garaan an penangg penanggulan ulangan gan bencan bencanaa dalam tahap tahap tanggap tanggap darurat darurat dilaksana dilaksanakan kan sepenu sepenuhnya hnya oleh Badan Badan Nasional Nasional Penanggu Penanggulang langan an Bencana Bencana dan Badan Penanggu Penanggulanga langan n Bencana Bencana Daerah. Daerah. Badan penanggulangan bencana tersebut terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas dan fungsi fungsi antar antaraa lain lain pengk pengkoo oordi rdinas nasian ian penyel penyeleng engga garaa raan n penang penanggu gulan langa gan n benca bencana na secara secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya.

3.

Penyeleng Penyelenggara garaan an penanggu penanggulanga langan n bencana bencana dilaksanaka dilaksanakan n dengan dengan memperhatik memperhatikan an hak masyaraka masyarakatt yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan sosial, sosial, mendapatk mendapatkan an pendidika pendidikan n dan keterampi keterampilan lan dalam dalam penyeleng penyelenggaraa garaan n penanggu penanggulanga langan n bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

4.

Kegiatan Kegiatan penangg penanggulan ulangan gan bencana bencana dilaksana dilaksanakan kan dengan dengan memberik memberikan an kesempata kesempatan n secara secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional.

5.

Penyel Penyeleng engga garaa raan n penan penanggu ggulan langa gan n benca bencana na dilakuk dilakukan an pada pada tahap tahap pra bencan bencana, a, saat saat tangg tanggap ap darurat, dan pasca bencana, karena masingmasing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda.

6.

Pada Pada saat saat tangg tanggap ap darurat, darurat, kegiata kegiatan n penang penanggu gulan langa gan n benca bencana na selain didukun didukung g dana Anggara Anggaran n Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus.

7.

Pengaw Pengawas asan an terhad terhadap ap seluru seluruh h kegia kegiatan tan penan penangg ggula ulang ngan an bencan bencanaa dilaku dilakuka kan n oleh oleh Pemeri Pemerinta ntah, h, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan penanggulangan bencana.

8.

Untuk Untuk menjamin menjamin ditaatin ditaatinya ya undangundang-und undang ang ini dan dan sekaligus sekaligus membe memberikan rikan efek efek jera jera terhadap terhadap para para pihak, pihak, baik karena karena kelalaian kelalaian maupun maupun karena karena kesengaja kesengajaan an sehingga sehingga menyebab menyebabkan kan terjadiny terjadinyaa bencan bencanaa yang yang menim menimbu bulka lkan n kerug kerugian ian,, baik baik terhad terhadap ap harta harta benda benda maupun maupun matin matinya ya orang orang,, menghamb menghambat at kemudah kemudahan an akses dalam kegiatan kegiatan penangg penanggulang ulangan an bencana, bencana, dan penyalahg penyalahgunaa unaan n pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan menerapkan pidana minimum dan maksimum.

Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan diatas, Undang-Undang ini diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 3 Ayat (1)

Huruf a Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manus manusia, ia, harkat harkat dan dan martab martabat at setiap setiap warga warga negara negara dan pendu penduduk duk Indon Indonesi esiaa secara secara proporsional.

Surya Sejahtera Kediri Email : surya_ surya_sejaht sejahtera_k era_kediri ediri@yaho @yahoo.com o.com

Telp. 03540354-4443 444349 49

23

Kumpulan PP dan UU NOMOR 24 TAHUN 2007 : Penanggulangan Bencana

Huruf b Yang dimaksud dimaksud dengan”asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Huruf c Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Huruf d Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi materi muatan muatan ketentua ketentuan n dalam dalam penangg penanggulan ulangan gan bencana bencana mencerm mencerminkan inkan keseimban keseimbangan gan kehidupan kehidupan sosial sosial dan lingkungan. Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan. Yang dimaksud dengan ”asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penangg penanggulan ulangan gan bencana bencana mencerm mencerminkan inkan keserasia keserasian n lingkung lingkungan an dan kehidupa kehidupan n sosial sosial masyarakat. Huruf e Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan muatan ketentuan ketentuan dalam penangg penanggulan ulangan gan bencana bencana harus harus dapat dapat menimbul menimbulkan kan ketertiban ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Huruf f  Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong. royong. Huruf g Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan ketentuan dalam penanggu penanggulang langan an bencana bencana mencermin mencerminkan kan kelestaria kelestarian n lingkung lingkungan an untuk  untuk  generas generasii sekarang sekarang dan untuk untuk generasi generasi yang akan datang demi kepenting kepentingan an bangsa bangsa dan negara. Huruf h Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penangg penanggulan ulangan gan bencana bencana harus harus memanfaatk memanfaatkan an ilmu pengetah pengetahuan uan dan teknologi teknologi secara secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik  pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana. Ayat (2)

Huruf a Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Surya Sejahtera Kediri Email : surya_ surya_sejaht sejahtera_k era_kediri ediri@yaho @yahoo.com o.com

Telp. 03540354-4443 444349 49

24

Kumpulan PP dan UU NOMOR 24 TAHUN 2007 : Penanggulangan Bencana

Huruf b Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penangg penanggulan ulangan gan harus harus mendapat mendapat priorita prioritass dan diutamaka diutamakan n pada pada kegiatan kegiatan penyelama penyelamatan tan  jiwa manusia. Huruf c Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik  dan saling mendukung. mendukung. Huruf d Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana bencana harus harus berhasil berhasil guna, guna, khususn khususnya ya dalam mengatas mengatasii kesulitan kesulitan masyara masyarakat kat dengan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. Huruf e Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungj awabkan. n bencana bencana Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulanga penanggulangan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan dipertanggungjawabkan Huruf h Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penan penangg ggula ulang ngan an benca bencana na tidak tidak member memberika ikan n perla perlakua kuan n yang yang berbe berbeda da terhad terhadap ap jenis jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun. Huruf i Yang dimaksud dengan ”nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 5

Yang Yang dima dimaks ksud ud deng dengan an tang tanggu gung ng jawab jawab Peme Pemerin rinta tah h dan dan peme pemeri rint ntah ah daer daerah ah dala dalam m penyeleng penyelenggar garaan aan penanggu penanggulang langan an bencana bencana meliputi meliputi bencana bencana alam, alam, bencana bencana nonalam, nonalam, dan bencana sosial.

Pasal 7 Ayat (1) Huruf g “Pengendalian” dalam pasal ini dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang berskala nasional yang diselenggarakan oleh oleh masyar masyaraka akat, t, termas termasuk uk pembe pemberian rian ijin yang yang menja menjadi di kewen kewenang angan an menter menterii yang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Surya Sejahtera Kediri Email : surya_ surya_sejaht sejahtera_k era_kediri ediri@yaho @yahoo.com o.com

Telp. 03540354-4443 444349 49

25

Kumpulan PP dan UU NOMOR 24 TAHUN 2007 : Penanggulangan Bencana

Pasal 9

Huruf f  Pasall ini ini dim dimaksu aksudk dkaan seba sebaga gaii peng pengaw awas asan an terh terhad adap ap “Pengendalian” dalam dalam Pasa penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang berskala provinsi, kabupaten/kota yang diseleng diselenggara garakan kan oleh masyaraka masyarakat, t, termasuk termasuk pemberian pemberian ijin yang menjadi kewenang kewenangan an gubernur/bupati/walikota gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 14 Ayat (2) Unsur Pengarah terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat profesional dalam jumlah yang seimbang dan proporsional. proporsional. Pasal 15 Ayat (2) Yang dimaksud dengan fungsi koordinasi adalah melakukan koordinasi pada tahap prabencana dan pascaben pascabencana cana,, sedangka sedangkan n yang dimaksud dimaksud dengan dengan fungsi fungsi komando komando dan pelaksan pelaksanaa adalah adalah fungsi yang dilaksanakan pada saat tanggap darurat. Pasal 19 Ayat (1) Huruf a Keanggo Keanggotaan taan unsur unsur pengara pengarah h mengacu mengacu pada keanggotaa keanggotaan n unsur unsur pengarah pengarah pada Badan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pasal 21

Huruf g, Pengendalian dalam ketentuan ini termasuk pemberian izin pengumpulan uang dan barang yang dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan lingkup kewenangannya. Pasal 26 Ayat (1) Huruf a, Yang dimaksud dimaksud dengan dengan masyarak masyarakat at rentan rentan bencana bencana adalah adalah anggota anggota masyaraka masyarakatt yang yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang di sandangnya di antaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui. Pasal 35 Huruf e Yang dimaksud dengan ”analisis risiko bencana” adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana. Pasal 40 Ayat (3)

Yang dimaksud dimaksud dengan dengan kegiatan kegiatan pembang pembangunan unan yang mempuny mempunyai ai risiko risiko tinggi tinggi menimbu menimbulkan lkan bencana bencana adalah adalah kegiatan kegiatan pembang pembanguna unan n yang memungk memungkinka inkan n terjadiny terjadinyaa bencana, bencana, antara antara lain pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah, eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan Pasal 64 Yang dimaksud dengan “kegiatan keantariksaan” adalah kegiatan yang berkaitan dengan ruang ruang angkasa yang menimbulkan bencana, antara lain, peluncuran satelit dan eksplorasi ruang angkasa. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4723

Surya Sejahtera Kediri Email : surya_ surya_sejaht sejahtera_k era_kediri ediri@yaho @yahoo.com o.com

Telp. 03540354-4443 444349 49

26