UU No 13 thn 2003

UU NO. 13 THN 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Ketentuan Umum:  ±  ±

Ketenagakerjaan; segala hal yg berhubungan dgn tenaga kerja pd waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga Kerja; setiap orang yg mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik utk memenuhi kebutuhan sendiri maupun utk masyarakat

 ±

Pekerja/Buruh; setiap orang yg bekerja dgn menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain

±

Pengusaha; a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yg menjalankan perusahaan milik sendiri

±

b.

Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yg secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya

c.

Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yg berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf  a dan b yg berkedudukan di luar wilayah Indonesia

Perusahaan; a.

Setiap bentuk usaha yg berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta mauopun milik negara yg mempekerjakan pekerja/ buruh dgn membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain

b.

Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yg mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dgn membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainHubungan Industrial

Ketentuan Umum lanjutan:  ± Perjanjian Kerja; Perjanjian antara pekerja/ buruh dgn pengusaha atau pemberi kerja yg memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak  ± Perjanjian Kerja Bersama; Perjanjian yg merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/ serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/ serikat buruh yg tercatat pd instansi yg bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dgn pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yg memuat syarat2 kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak  ± Hubungan Kerja; Hubungan antarapengusaha dgn pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja, yg mempunyai unsur  pekerjaan, upah, dan perintah ± Hubungan Industrial;  ± Perselisihan hubungan industrial ± Upah ± Kesejahteraan Pekerja/ buruh ± dll

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA YANG DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANGAN KETENAGAKERJAAN I. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT (UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 PASAL 67) 1. PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT WAJIB MEMBERIKAN PERLINDUNGAN SESUAI DENGAN JENIS DAN DERAJAT KECACATANNYA, MISALNYA PENYEDIAAN AKSESIBILITAS, PEMBERIAN ALAT KERJA DAN ALAT PELINDUNG DIRI. 2. PEMBERIAN PERLINDUNGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU (U.U.NO.4 TAHUN 1997 DAN P.P.NO.43 TAHUN 1998). II. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA ANAK (UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 PASAL 68-75) 1. ANAK ADALAH SETIAP ORANG YANG BERUMUR DIBAWAH 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN. 2. PENGUSAHA DILARANG MEMPEKERJAKAN ANAK. 3. KECUALI ANAK UMUR 13 SAMPAI 15 TAHUN UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN RINGAN SEPANJANG TIDAK MENGGANGGU PERKEMBANGAN DAN KESEHATAN, FISIK, MENTAL DAN SOSIAL, D ENGAN SYARAT : a. IJIN TERTULIS DARI ORANG TUA/WALI. b. PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DENGAN ORANG TUA/WALI. c. WAKTU KERJA MAKSIMUM 3 (TIGA) JAM. d. DILAKUKAN PADA SIANG HARI DAN TIDAK MENGGANGGU WAKTU SEKOLAH. e. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA. f. ADANYA HUBUNGAN KERJA YANG JELAS. g. MENERIMA UPAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

4. KECUALI BAGI ANAK YANG BEKERJA PADA USAHA KELUARGANYA TIDAK BERLAKU A, B, F DAN G. 5. TEMPAT KERJA ANAK HARUS D IPISAHKAN DARI TEMPAT KERJA DEWASA. 6. ANAK DIANGGAP BEKERJA BILAMANA BERADA DI TEMPAT KERJA, KECUALI DAPAT DIBUKTIKAN SEBALIKNYA. 7. SIAPAPUN D ILARANG MEMPEKERJAKAN DAN MELIBATKAN ANAK PADA PEKERJAANPEKERJAAN TERBURUK, SEPERTI PERBUDAKAN, KERJA PAKSA, PELACURAN, PORNOGRAFI, PERJUDIAN DAN SEMUA PEKERJAAN YANG MEMBAHAYAKAN KESEHATAN, KESELAMATAN ATAU MORAL ANAK. 8. PEMERINTAH BERKEWAJIBAN MELAKUKAN UPAYA PENANGGULANGAN ANA  YANG BEKERJA, MISALNYA ANAK PENYEMIR SEPATU ATAU ANAK PENJUAL KORAN DAN AKAN DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH. SESUAI DENGAN KONVENSI ILO NO. 138 TAHUN 1973 YANG DIRATIFIKASI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 1999 : 1. USIA MINIMUM YANG DIPERBOLEHKAN BEKERJA ADALAH 15 TAHUN PADA PEKERJAAN YANG TIDAK MEMBAHAYAKAN FISIK DAN MORAL (PEKERJAAN RINGAN). 2. USIA MINIMUM YANG DIPERBOLEHKAN BEKERJA ADALAH 18 TAHUN PADA PEKERJAAN YANG MEMBAHAYAKAN FISIK DAN MORAL. SESUAI KONVENSI ILO NO. 182 TAHUN 1978 YANG D IRATIFIKASI DENGAN U.U.NO. 1 TAHUN 2000 : - PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK, YANG MENCAKUP PERBUDAKAN, KERJA PAKSA ATAU WAJIB KERJA, PERDAGANGAN ANAK, KERJA IJON, PERHAMBAAN, PELACURAN, PORNOGRAFI DAN PEKERJAAN BERBAHAYA DAN EKSPLOITATIF.

III. PERLINDUNGAN TENAGAKERJA WANITA 1. PEKERJA MALAM WANITA/PERE MPUAN (U.U. NO.13 TAHUN 2003 PASAL 76) PENGUSAHA YANG M EMPEKERJAKAN PEKERJA/ BURUH PEREMPUAN ANTARA PUKUL 23.00 S/D PUKUL 07.00 DENGAN PERSYARATAN : a. UMUR => 18 TAHUN. b. TIDAK HAMIL. c. MENDAPAT MAKANAN DAN MINUMAN YANG BERGIJI. d. MENJAGA KESUSILAAN DAN KEAMANAN SELAMA DI TEMPAT KERJA. e. MENYEDIAKAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT YANG BERANGKAT DAN PULANG ANTARA PUKUL 23.00 S/D PUKUL 05.00. 2. CUTI HAID (U.U. NO. 13 TAHUN 2003 PASAL 81) TIDAK WAJIB BEKERJA PADA HARI PERTAMA DAN KEDUA WAKTU HAID YANG MERASAKAN SAKIT DAN MEMBERITAHUKAN KEPADA PENGUSAHA. 3. CUTI HAMIL DAN MELAHIRKAN ATAU GUGU R KANDUNG (U.U. NO. 13 TAHUN 2003 PASAL 82) 1,5 BULAN SEBELUM MELAHIRKAN (HAMIL) DAN 1,5 BULAN SESUDAH MELAHIRKAN ATAU GUGUR KANDUNG, SELAMA CUTI DIBERI KAN UPAH PENUH. 4. WAKTU MENYUSUI ANAK (U.U.NO. 13 TAHUN 2003 PASAL 83) PEKERJA PEREMPUAN YANG ANAKNYA MAS IH M ENYUSU HARUS DIBERI KESEMPATAN SEPATUTNYA UNTUK M ENYUSUI ANAKNYA JIKA HAL ITU HARUS DILAKUKAN SELAMA WAKTU KERJA. 5. LARANGAN PHK BAGI PEKERJA PEREMPUAN (PERMENAKER NO. 03/MEN/1989) a. KARENA MENIKAH. b. KARENA HAMIL ATAU MELAHIRKAN.

IV. PERLINDUNGAN WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT 1. ATURAN WAKTU KERJA (U.U. NO. 13 TAHUN 2003 PASAL 77 S/D 78) - 7 JAM SEHARI DAN 40 JAM SEMINGGU UNTUK SISTIM 6 HARI KERJA DALAM SEMINGGU. - 8 JAM SEHARI DAN 40 JAM SEMINGGU UNTUK SISTIM 5 HARI KERJA DALAM SEMINGGU. - WAKTU KERJA LEMBUR HANYA DAPAT DILAKUKAN PALING BANYAK 3 JAM DALAM 1 HARI DAN 14 JAM DALAM 1 MINGGU DENGAN PERSETUJUAN PEKERJA DAN PENGUSAHA WAJIB MEMBAYAR UPAH KERJA LEMBUR. 2. ATURAN WAKTU ISTIRAHAT (U.U. NO. 13 TAHUN 2003 PASAL 79 AYAT 2 a) SEDIKIT-DIKITNYA ½ JAM SETELAH BEKERJA 4 JAM TERUS MENERUS. 3. ATURAN WAKTU ISTIRAHAT MINGGUAN (U.U. NO. 3 TAHUN 2003 PASAL 79 AYAT 2 b) 1 HARI UNTUK SISTIM 6 HARI KERJA DALAM SEMINGGU ATAU 2 HARI UNTUK SISTIM 5 HARI KERJA DALAM S EMINGGU DENGAN UPAH PENUH. 4. ATURAN WAKTU ISTIRAHAT (CUTI) TAHUNAN (U.U. NO. 13 TAHUN 2003 PASAL 79 AYAT 2 c) SEKURANG-KURANGNYA 12 HARI KERJA SETELAH PEKERJA/BURUH BEKERJA SELAMA 12 BULAN SECARA TERUS MENERUS DENGAN UPAH PENUH. 5. ATURAN WAKTU ISTIRAHAT PANJANG (U.U. NO. 13 TAHUN 2003 PASAL 79 AYAT 2 d) SEKURANG-KURANGNYA 2 BULAN DAN DILAKSA-NAKAN PADA TAHUN K ETUJUH DAN KEDELAPAN MASING MASING 1 BULAN SETELAH BEKERJA SELAMA 6 TAHUN SECARA TERUS MENERUS DENGAN UPAH PENUH. PADA TAHUN K EDELAPAN DIBERI SETENGAH BULAN UPAH SEBAGAI KONVENSASI ISTIRAHAT TAHUNAN.

6. ATURAN WAKTU ISTIRAHAT PADA HARI LIBUR RESMI (U.U. NO. 13 TAHUN 2003 PASAL 85 JO PER-03/MEN/1987). PEKERJA/BURUH TIDAK WAJIB BEKERJA PADA HARI-HARI LIBUR RESMI DENGAN UPAH PENUH. SESUAI KEPRES NO.03 TAHUN 1983 SEBANYAK 13 HARI LIBUR RESMI. PENGUSAHA DAPAT MEMPEKERJAKAN PEKERJA/ BURUH UNTUK BEKERJA PADA HARI-HARI LIBUR RESMI APABILA JENIS DAN SIFAT PEKERJAAN TERSEBUT HARUS DILAKSANAKAN ATAU D IJALANKAN SECARA TERUS MENERUS DAN WAJIB MEMBAYAR UPAH KERJA LEMBUR. V. PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN K ESEHATAN KERJA (U.U. NO. 13 TAHUN 2003 PASAL 86 DAN 87 JO U.U.NO.1 TAHUN 1970) 1. SETIAP PEKERJA/BURUH MEMPUNYAI HAK UNTUK M EMPEROLEH PERLINDUNGAN ATAS : A. KESELAMATAN DAN K ESEHATAN KERJA. B. MORAL DAN KESUSILAAN. C. PERLAKUAN YANG SESUAI DENGAN HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA SERTA NILAI-NILAI AGAMA. 2. UNTUK MELINDUNGI KESELAMATAN PEKERJA GUNA MEWUJUDKAN PRODUKTIVITAS KERJA YANG OPTIMAL DISELENGGARAKAN UPAYA KESELAMATAN DAN K ESEHATAN KERJA, DAN DILAKSANAKAN S ESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU YAITU U.U. NO. 1 TAHUN 1970 SERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA. KESELAMATAN DAN K ESEHATAN KERJA ADALAH SUATU UPAYA PERLINDUNGAN  YANG DITUJUKAN AGAR : a. TENAGA KERJA SELALU DALAM KEADAAN SELAMAT, SEHAT SELAMA MELAKUKAN PEKERJAAN DI TEMPAT KERJA. b. ORANG LAIN SELALU DALAM KEADAAN SELAMAT DAN S EHAT SELAMA BERADA DI TEMPAT KERJA.

c. SUMBER-SUMBER PRODUKSI DIGUNAKAN / D IPAKAI SECARA AMAN DAN EFFISIEN. 3. SETIAP PERUSAHAAN WAJIB MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN DAN D IATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH. VI. PERLINDUNGAN UPAH (U.U. NO. 13 TAHUN 2003 PASAL 88 S/D 98) 1. UPAH SETIAP PEKERJA/BURUH BERHAK MEMPEROLEH PENGHASILAN YANG MEMENUHI PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN. 2. CARA PEMBAYARAN UPAH SESUAI DENGAN PERMENAKER NO. PER-01/MEN/1999 UPAH DIBERIKAN BULANAN. PENGUSAHA DILARANG MEMBAYAR UPAH LEBIH RENDAH DARI UPAH MINIMUM  YANG DITETAPKAN GUBERNUR.(PASAL 90 AYAT (1) U.U. NO. 13 TAHUN 2003). 3. UPAH LEMBUR (KEPMENAKER NO. KEP-72/MEN/1984 JO KEP-608/MEN/1989) HARI BIASA - JAM PERTAMA = 1,5 x UPAH SEJAM. - JAM KEDUA DAN BERIKUTNYA = 2 x UPAH SEJAM. HARI ISTIRAHAT MINGGUAN/LIBUR RESMI - TIAP JAM DALAM BATAS 7 JAM UNTUK 6 HARI KERJA SEMINGGU = 2 x UPAH SEJAM. - JAM PERTAMA SETELAH 7 JAM UNTUK 6 HARI KERJA SEMINGGU = 3 x UPAH SEJAM. - JAM KEDUA DAN BERIKUTNYA = 4 x U PAH SEJAM. - TIAP JAM DALAM BATAS 7 JAM UNTUK 6 HARI KERJA SEMINGGU = 2 x UPAH SEJAM.

- JAM PERTAMA SETELAH 7 JAM UNTUK 6 HARI KERJA SEMINGGU = 3 x UPAH SEJAM. - JAM KEDUA DAN BERIKUTNYA = 4 x U PAH SEJAM. UPAH SEJAM = 1/173 x U PAH SEBULAN. 4. TUNTUTAN PEMBAYARAN UPAH PEKERJA/BURUH DAN SEGALA PEMBAYARAN  YANG TIMBUL DARI HUBUNGAN KERJA MENJADI KADALUWARSA S ETELAH MELAMPAUI JANGKA WAKTU 2 (DUA) TAHUN S EJAK TIMBULNYA HAK. VII. PERLINDUNGAN JAMSOSTEK (U.U. NO. 13 TAHUN 2003 PASAL 99 JO U.U. NO. 3 TAHUN 1992) 1. SETIAP PEKERJA/BURUH DAN KELUARGANYA BERHAK UNTUK MEMPEROLEH JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA. 2. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU YAITU U.U. NO. 3 TAHUN 1992 DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA. 3. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA ADALAH PERLINDUNGAN BAGI TENAGA KERJA DALAM BENTUK SANTUNAN BERUPA UANG SEBAGAI PENGGANTI SEBAGIAN DARI PENGHASILAN YANG HILANG ATAU BERKURANG DAN PELAYANAN SEBAGAI AKIBAT PERI STIWA ATAU KEADAAN YANG D IALAMI OLEH TENAGA KERJA BERUPA KECELAKAAN KERJA, SAKIT, HAMIL, HARI TUA DAN MENINGGAL DUNIA. PEMBAYARAN DAN PELAYANAN JAMINAN : 1. JAMINAN KECELAKAAN KERJA (P.P. NO. 83 TAHUN 2000 JO P.P. NO. 28 TAHUN 2002) - SANTUNAN S.T.M.B.(100 %, 75 % (4 BLN) DAN 50 %). - SANTUNAN CACAT SEBAGIAN UNTUK SELAMA-LAMANYA = % S ESUAI TABEL x 70 BULAN UPAH. - SANTUNAN CACAT TOTAL UNTUK SELAMANYA = 70 % x 70 BULAN UPAH, BERKALA Rp.50.000 x 24 BULAN.

- SANTUNAN CACAT KEKURANGAN FUNGSI = % BERKURANGNYA FUNGSI x % SESUAI TABEL x 70 BULAN UPAH. - SANTUNAN KEMATIAN = 60 % x 70 BULAN UPAH, BERKALA Rp.50.000 x 24 BULAN DAN PEMAKAMAN Rp. 1.000.000.- PENGOBATAN DAN PERAWATAN MAXIMUM Rp.6.400.000.2. JAMINAN KEMATIAN (P.P. NO. 28 TAHUN 2002) - SANTUNAN KEMATIAN Rp. 5.000.000.- BIAYA PEMAKAMAN Rp. 1.000.000.3. JAMINAN HARI TUA KESELURUHAN IURAN YANG TELAH DISETOR BESERTA HASIL PENGEMBANGANNYA SETELAH TENAGA KERJA MENCAPAI USIA 55 TAHUN, MENINGGAL DUNIA, P.H.K. SETELAH KEPESERTAAN 5 TAHUN DAN MASA TUNGGU 6 BULAN. 4. JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MERUPAKAN PELAYANAN KESEHATAN DENGAN MENGOBATI SAMPAI PENYAKIT S EMBUH. IURAN PROGRAM JAMSOSTEK 1. JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK). (0,24 %, 0,54 %, 0,89 %, 1,27 %, 1,74 %) DARI PENGUSAHA. 2. JAMINAN KEMATIAN ( JK). (0,30 %) DARI PENGUSAHA. 3. JAMINAN HARI TUA (JHT). - (2,00 %) DARI KAR YAWAN POTONG GAJI /UPAH. - (3,70 %) DARI PENGUSAHA. 4. JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN (JPK). - (6 %) UNTUK BERKELUARGA DARI PENGUSAHA. - (3 %) UNTUK LAJANG DARI PENGUSAHA.

VIII. HUBUNGAN KERJA 1. HUBUNGAN KERJA TERJADI KARENA ADANYA PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA/BURUH (U.U. NO. 13 TAHUN 2003 PASAL 50). 2. PERJANJIAN KERJA DIBUAT UNTUK WAKTU TERTENTU ATAU WAKTU TIDAK TERTENTU. 3. PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DIDASARKAN ATAS : JANGKA WAKTU; ATAU  ±  ± SELESAINYA SUATU PEKERJAAN TERTENTU. 4. PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU TIDAK DAPAT MENSYARATKAN ADANYA MASA PERCOBAAN. 5. PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU HANYA DAPAT DIBUAT UNTUK PEKERJAAN TERTENTU YANG MENURUT JENIS DAN SIFAT ATAU KEGIATAN PEKERJAANNYA AKAN S ELESAI DALAM WAKTU TERTENTU, YAITU : PEKERJAAN YANG SEKALI SELESAI ATAU YANG SEMENTARA  ± SIFATNYA. PEKERJAAN YANG DIPERKIRAKAN PENYELE-SAIANNYA DALAM  ± WAKTU YANG T IDAK TERLALU LAMA DAN PALING LAMA 3 (T IGA) TAHUN. PEKERJAAN YANG BERSIFAT MUSIMAN; ATAU  ± PEKERJAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK BARU,  ± KEGIATAN BARU, ATAU PRODUK TAMBAHAN YANG MAS IH DALAM PERCOBAAN ATAU PENJAJAKAN.{PASAL 59 AYAT (1) U.U. NO.13/2003}. 6. PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU TIDAK DAPAT DIADAKAN UNTUK PEKERJAAN YANG BERSIFAT TETAP.

7. PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DAPAT DIADAKAN PALING LAMA 2 TAHUN DAN HANYA BOLEH DIPERPANJANG 1 KALI PALING LAMA 1 TAHUN, DAN HANYA DAPAT D IPERBAHARUI SETELAH MELEBIHI 30 HARI BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU YANG LAMA, DAN DILAKUKAN HANYA DILAKUKAN 1 KALI DAN PALING LAMA 2 TAHUN. 8. PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TIDAK TERTENTU DAPAT M ENSYARATKAN MASA PERCOBAAN KERJA PALING LAMA 3 BULAN. 9. DALAM HAL PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU DIBUAT SECARA LISAN, MAKA PENGUSAHA WAJIB MEMBUAT SURAT PENGANGKATAN BAGI PEKERJA/BURUH YANG BERSANGKUTAN. 10. PERUSAHAAN DAPAT MENYERAHKAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAINNYA MELALUI PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN (OUT SOURCING) ATAU PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH (LABOUR SUPPL Y) YANG DIBUAT SECARA TERTULIS.(PASAL 64 U.U. NO. 13 TAHUN 2003). 11. PEKERJAAN YANG DAPAT D ISERAHKAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN HARUS MEMENUHI SYARAT-SYARAT SBB. : - DILAKUKAN SECARA TERPISAH DARI KEGIATAN UTAMA. - DILAKUKAN DENGAN PERINTAH LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DARI PEMBERI KERJA. - MERUPAKAN KEGIATAN PENUNJANG PERUSAHAAN SECARA KESELURUHAN. - TIDAK MENGHAMBAT PROSES PRODUKSI SECARA LANGSUNG.{PASAL 65 AYAT (2) U.U.NO. 13/2003}

12. PERUSAHAAN LAIN HARUS BERBENTUK BADAN HUKUM. 13. PERLINDUNGAN KERJA ATAU SYARAT-SYARAT KERJA BAGI PEKERJA PERUSAHAAN LAIN S ESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU. (PASAL 10 KEPMENAKER NO.KEP-100/MEN/VI /2004-PEKERJA HARIAN LEPAS). 14. HUBUNGAN KERJA DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN DIATUR DALAM PERJANJIAN KERJA SECARA TERTULIS ANTARA PERUSAHAAN LAIN DAN PEKERJA/BURUH YANG DIPEKERJAKANNYA. (PASAL 12 KEPMENAKER NO.KEP-100/MEN/VI /2004-PEKERJA HARIAN LEPAS). 15. HUBUNGAN KERJA DAPAT D IDASARKAN ATAS PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU ATAU PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU APABILA MEMENUHI PERSYARATAN DALAM PASAL 59. 16. DALAM HAL DIATAS TIDAK TERPENUHI, MAKA DEMI HUKUM STATUS HUBUNGAN KERJA PEKERJA/BURUH DENGAN PERUSAHAAN PENERIMA PEMBORONGAN BERALIH M ENJADI HUBUNGAN KERJA PEKERJA/BURUH DENGAN PERUSAHAAN PEMBERI PEKERJAAN, YANG BERDASARKAN ATAS PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU ATAU WAKTU TERTENTU. 17. PEKERJA/BURUH DARI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH TIDAK BOLEH DIGUNAKAN OLEH PEMBERI KERJA UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN POKOK ATAU KEGIATAN YANG BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN PROSES PRODUKSI, KECUALI UNTUK KEGIATAN JASA PENUNJANG ATAU KEGIATAN YANG TIDAK BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN PROSES PRODUKSI.(PASAL 66 U.U. NO. 13/2003).

18. PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH HARUS MEMENUHI SYARAT S BB. : - ADANYA HUBUNGAN KERJA ANTARA PEKERJA /BURUH DAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH DENGAN PERJANJIAN WAKTU TERTENTU ATAU WAKTU TIDAK TERTENTU SECARA TERTULIS. - PERLINDUNGAN UPAH DAN KESEJAHTERAAN, SYARAT-SYARAT K ERJA, SERTA PERSELISIHAN YANG TIMBUL MENJADI TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH. - PERJANJIAN ANTARA PERUSAHAAN PENGGUNA JASA PEKERJA/BURUH DAN PERUSAHAAN LAIN YANG BERTINDAK SEBAGAI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH DIBUAT SECARA TERTULIS. 19. PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH M ERUPAKAN BENTUK USAHA YANG BERBADAN HUKUM DAN MEMILIKI IZIN DARI INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN. 20. DALAM HAL DIATAS TIDAK DIPENUHI, MAKA DEMI HUKUM STATUS HUBUNGAN KERJA ANTARA PEKERJA /BURUH DAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA  /BURUH BERALIH M ENJADI HUBUNGAN KERJA ANTARA PEKERJA / BURUH DAN PERUSAHAAN PEMBERI PEKERJAAN.

IX. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN (PASAL 176 S/D 182 U.U. NO. 13 TAHUN 2003) 1. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DILAKUKAN OLEH PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN YANG MEMPUNYAI KOMPETENSI DAN INDEPENDEN GUNA MENJAMIN PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN KETENAGAKERJAAN. 2. PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 176 DITETAPKAN OLEH MENTERI ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK. 3. PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA SESUAI DENGAN PERMENAKER NOMOR : PER-03/MEN/1984,  YAITU MENGADAKAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN, APAKAH PERUSAHAAN TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANGAN KETENAGAKERJAAN. 4. APABILA PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN MENEMUI PERUSAHAAN MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGAKERJAAN, WAJIB MEMBUAT PEMBINAAN KEPADA PERUSAHAAN BERUPA NOTA PEMERIKSAAN SEBAGAI PERINGATAN. 5. SELAIN PENYIDIK PEJABAT POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA, JUGA KEPADA PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DAPAT DIBERI WEWENANG KHUSUS SEBAGAI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

 TERIMA KASIH