Ustek Pupr Paket 14

PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PUPR DI PULAU JAWA - BALI

DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

PT REKA DESINDO MANDIRI

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PUPR DI PULAU JAWA - BALI D O KUME N P E NAWA RA N TE K NI S

A. ORGANISASI PERUSAHAAN A.1 L ATAR B ELAKANG PT.

Reka

Desindo

Mandiri

(RDM)

pada

awalnya

didirikan

untuk

memberikan jasa konsultansi perencanaan, rekayasa, dan manajemen, khususnya dalam bidang Tata Lingkungan. Dalam perkembangannya, saat ini dicakup juga pelayanan jasa konsultansi dalam bidang Teknik Sipil, seperti Perencanaan Transportasi, Perencanaan Pengelolaan Lalu Lintas, Rekayasa Jaringan Jalan, Jembatan, Pelabuhan, Irigasi, serta perencanaan Teknik

Sipil

penunjang

kegiatan-kegiatan

pertanian,

perkebunan,

perikanan, dan perternakan. Juga perkembangan berikutnya ke arah Bidang Komputerisasi, seperti pembuatan program-program simulasi, database, sampai digitasi pemetaan berikut sistem informasinya. Seiring dengan makin meningkatnya kesadaran dan perhatian akan pentingnya

mempertahankan

kelestarian

lingkungan,

RDM

telah

memutuskan untuk berperan aktif dengan menawarkan layanan jasa konsultansi yang lebih luas dalam bidang penanganan dan pengelolaan buangan/limbah, baik yang berasal dari aktivitas industri maupun domestik/masyarakat, pengelolaan lingkungan kerja/higiene industri, dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Cakupan layanan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan yang berwawasan lingkungan. Untuk itu RDM saat ini ditunjang oleh suatu tim tenaga ahli yang memadai, baik dalam hal kualitas, kuantitas, maupun jenis bidang keahlian. Walaupun RDM baru didirikan pada tahun 1991, namun kapasitas dan pengalaman para tenaga ahli dan staf pendukungnya, yang mencakup berbagai bidang sesuai lingkup layanan perusahaan

memungkinkan

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

ditawarkan layanan jasa konsultansi yang handal dan berkualitas. Selain itu kerja sama yang erat dengan pusat-pusat penelitian di beberapa perguruan tinggi terkemuka dan beberapa konsultan nasional maupun internasional, menambah potensi perusahaan dalam memberikan layanan dan jasa secara maksimum.

A.2 A DMINISTRASI

DAN

P ERSONALIA

PT REKA DESINDO MANDIRI, berkantor pusat di Jakarta. Saat ini total personil yang terlibat mencapai lebih dari 40 orang, diantaranya berkualifikasi sebagai tenaga ahli dalam bidang teknik sipil, teknik lingkungan, perencana kota/tata ruang, geologi, komputer dan sistem informasi, geodesi, mekanika tanah dan pondasi, serta perikanan. PT REKA DESINDO MANDIRI, juga menggalang kerjasama yang erat dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta terkemuka dalam rangka memperbesar kapasitas profesionalnya. Kerjasama ini memungkinkan para tenaga ahli yang terlibat selalu dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu terapan dalam bidang-bidang yang sesuai dengan lingkup layanan perusahaan. Data Administrasi PT Reka Desindo Mandiri Nama

:

PT REKA DESINDO MANDIRI

Akte Perusahaan

:

Pendirian

:

Perubaha n Terakhir

:

Alamat

:

No. 46 Tanggal 31 Oktober 1991, Notaris : Mohammad Ali No. 12 Tanggal 11 Februari 2011, Notaris : Trismorini Asmawel, SH

Kantor :

Jalan Metro Duta Niaga Blok B II/B-A4 Pondok Indah, Jakarta (12310) Studio : Jalan Darmawangsa X No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta (12160) Telepon & Fax (021) 7393947 email: [email protected] REFERENSI BANK

:

Bank Bukopin Kantor Cabang Saharjo, No. Rek. 1001 078 425

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

NPWP

:

Bank Danamon Kantor Cabang Panglima Polim, No. Rek : 004020640 No. 01.567.337.9-013.000

IUJK

:

1.601013.3117.3.00689 dan 1.601013.3117.3.00690 Pemerintah Propinsi DKI Jakarta

TDR

:

No. 1863/97/2/00176, Pemerintah DKI Jakarta

TDP

:

No. 09.03.1.82.6942 Kandep Perdagangan, Departemen Perdagangan

INKINDO

:

No. 7134/P/1127.DKI

Sertifikat Badan Usaha dikeluarkan LPJK No. 0102/INKINDO/09/5/08

:

Bidang Layanan Usaha

: Tata Lingkungan No. Registrasi: 1-3171-5-08-1-09-601013 : Jasa Enjiniring Terpadu No. Registrasi: 3-3171-3-08-1-09-601013

Personalia inti PT Reka Desindo Mandiri adalah sebagai berikut : 1. Komisaris

: Ir. Dewi Wulan Mulyandini

2. Direktur Utama

: Ir. Rosa Ardiana

3. Direktur

: Ir. Bona Siregar

a. Manager Teknik

: Ir. Iwan Prijambodo

b. Manager Administrasi

: Sunaryo Pangestu, SE

c. Manager Keuangan

: Ir. Yana Mulyana

Gambar 6: Struktur Organisasi PT. Reka Desindo Mandiri

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

A.3 L INGKUP P ELAYANAN Layanan PT. Reka Desindo Mandiri mencakup pemberian jasa konsultansi dalam bidang-bidang berikut ini: 1 Survey dan Investigasi 4. Pre-feasibility dan Feasibility Studies 5. Analisa Dampak Lingkungan, Perencanaan dan Menejemen 6. Perencanaan, Desain and Dokumentasi 7. Detailed Engineering Design 8. Monitoring dan Evaluasi 9. Manajemen Proyek 10.

Analisa Keuangan dan Ekonomi

11.

Penilaian Proyek dan Program/ Appraisal

12.

Costing, Budgeting and Financial Programming

13.

Administrasi Kontrak

14.

Pengawasan Proyek/Construction Supervision

RDM juga mengembangkan pelayanan yang lebih luas untuk memenuhi keinginan clientnya, pelayanannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut ini:

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

2 Lingkungan, Sanitasi dan Sampah a Perencanaan Lingkungan d. Pra Studi Kelayakan Lingkungan e. Manajemen Limbah Industri f. Pengumpulan dan Pengolahan Limbah Padat Industri g. Menejemen Persampahan h. Plumbing i. Pegendalian Polusi Udara / Air Pollution Control j. Drainase 15.

Perencanaan dan Manajemen Lingkungan

a Sistim Pengembangan Menejemen dan Monitoring Lingkungan k. Environmental Impact Assessment & Environmental Auditing l. Environmental Economic Assessment

16.

Managemen Sumber Air / Air Bersih & Pengolahan

a Water Resources Development and Data Management m. Catchment Area and Reservoir n. Environmental Economic Assessment o. Banjir / Flood Mitigation p. Dam and River Improvement/Management Assessment q. Master Plan Air Bersih / Water Supply Master Plan r. Pumping, Reticulation and Pipelines s. Water Treatment Plan Design t. Water System Management 17.

Teknik Sipil / Civil Engineering

a Desain Bendungan dan Bangunan Pelimpah (Dam and Spillway)

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

u. Desain Saluran Drainase v. Desain Sarana Dasar / Basic Infrastructure w. Desain Sistim Irigasi x. Desain Jalan dan Jembatan y. Desain Pelabunan dan Dermaga z. Design of Apron and Runway 18.

Transportasi dan Perencanaan Lalulintas

a Studi Transportasi Terpadu aa.

Perencanaan dan Operasional Transportasi Umum

ab.

Kebijaksanaan Transportasi dan Investasi

ac.Planning and Design of Traffic ad.

Urban Traffic Management

ae.

Traffic Engineering Design

19.

Manajemen Perencanaan

a Project Feasibility Study af. Organization and Personnel ag.

Maintenance Management System

A.4 P ERALATAN A.4.1

P ERALATAN K ANTOR Peralatan PT Reka Desindo Mandiri ITEM

Computers

BRAND / TYPE Server Dual-Core Intel® Xeon® Processor 3065 2.33GHz

NO. OF UNITS 1 Unit

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

ITEM

BRAND / TYPE

NO. OF UNITS

Intel® Core™ Duo E2180 2.0Ghz 512MB DDR2

4 Unit

Intel® Pentium® dual core E2200 2,2Ghz 1GB DDR2 160GB

3 Unit

Pentium 4 630, 256MB DDR2, 80GB

5 Unit

AMD Athlon™ 64 X2 4200+ 2.2GHz 512MB DDR2

4 Unit

Fujitsu notebook

3 Unit

Asus notebook

4 Unit

BenQ notebook

1 Unit

Canon IX 5000

2 Unit

Canon IX 4000

1 Unit

HP LaserJet 1020

2 Unit

HP LaserJet 1300

2 Unit

HP LaserJet 1200

2 Unit

Roland

1 Unit

CutJet A0

1 Unit

Wacom A3

1 Unit

Wacom A0

1 Unit

Scanner

HP Scanjet 4C

1 Unit

Electronic Typewriter

Canon F-300

1 Unit

Brother CE-600

1 Unit

Photocopy Machine

Canon NP-125

1 Unit

Toshiba N- 250

1 Unit

Planimeter

Mitutoyo

3 Units

Printers

Plotter

Digitizer

A.4.2

O PERASIONAL ITEM

Kendaraan/Car

DAN

K ENDARAAN P ROYEK BRAND / TYPE

NO. OF UNITS

Kijang Inova, 2013

1 Unit

Avanza Th 2008, 2009

2 Unit

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

A.4.3

I NVESTIGASI T ANAH ITEM

Boring Machines

BRAND / TYPE

NO. OF UNITS

TOHO

2 Units

YBM S-2

2 Units

High Pressure Pumps

TOHO

2 Units

Sounders

Local 2.5 T

5 Units

Pocket Penetrometer

Local - 10 T

1 Unit

DynamicCone Penetrometer

Soil Test

5 Units

Hand Boring Machines

Soil Test

5 Units

Theodolithe

Sokkisha

4 Units

Sokkisha

2 Units

Autometer

Topcon

1 Unit

EDM (Electronic Distance Meter)

Sokkisha

I Unit

T–0 T–2

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PUPR DI PULAU JAWA - BALI D O KUME N P E NAWA RA N TE K NI S

B. DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR Daftar Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir

NO .

PENGGUNA JASA/ SUMBER DANA

1

2

3

1

Satuan Kerja Pengembangan Perkotaan, Direktorat Penataan Ruang Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum

Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Kerjasama Lintas Wilayah Lembaga Pengelola KSN Perkotaan (Jabodetabekpunjur, Mebidangro, Sarbagita, Mamminasata, Cekungan Bandung, Gerbangkertasusila)

Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban

2

Satuan Kerja Pengembangan Wilayah Nasional, Direktorat Penataan Ruang Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum

Penyusunan Rancangan Perpres RTR KSN Taman Nasional Komodo (Th ke II)

3

Satuan Kerja Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum

Bimbingan Teknis Penyelesaian RDTR di Wilayah I

NAMA PAKET PEKERJAAN

LINGKUP LAYANAN

PERIODE

4

5

ORANG BULAN

MITR NILAI KONTRAK

A

KERJA

7 bulan

6 72

Rp.

1,071,724,500

Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban

9 bulan

64

Rp.

1,046,144,000

Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban

7 bulan

113

Rp.

8

7

1,265,833,80

-

-

-

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

NO .

PENGGUNA JASA/ SUMBER DANA

NAMA PAKET PEKERJAAN

LINGKUP LAYANAN

PERIODE

MITR

ORANG BULAN

NILAI KONTRAK

A

KERJA

0 4

54

Satuan Kerja Pengembangan Wilayah Nasional, Direktorat Penataan Ruang Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum

Penyusunan Rancangan Perpres RTR KSN Taman Nasional Komodo

Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban

7 bulan

Satuan Kerja Bina Program dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum

Penyiapan Materi Teknis Penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaran Penataan Ruang

Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban

7 bulan

6

Satuan Kerja Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum

Konsultan Manajemen Regional Pendampingan Teknis Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban

7 bulan

214

Rp. 3,568,400,000

-

7

Satuan Kerja Pengembangan Wilayah Nasional, Direktorat Penataan Ruang Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum

Penyusunan RTR Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda

Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban

6 bulan

56

Rp. 911,174,000

-

8

Satuan Kerja Bina Program dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum

Evaluasi Program Keterpaduan Infrastruktur Ke-PU-an yang Berbasis Penataan Ruang

Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban

6 bulan

70

Rp. 885,280,000

-

5

Rp.

-

930,391,000 56

Rp.

-

711,826,500

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

NO .

PENGGUNA JASA/ SUMBER DANA

NAMA PAKET PEKERJAAN

LINGKUP LAYANAN

PERIODE

9

Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Konsultan Manajemen Pusat (KMP) Pelaksanaan Program Bidang Cipta Karya Tahun 2011

Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban

6 bulan

10

Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura

Penyusunan Rencana Tata Bangunan Lingkungan dan DED Kawasan Wisata di KKJSM (Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura)

Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban

11

Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Khusus Madura

12

Satuan Kerja Penyediaan Perumahan, Kementerian Perumahan Rakyat

13

14

ORANG BULAN

MITR NILAI KONTRAK

A

KERJA

Rp. 1,839,563,000

-

7 bulan

Rp. 1,426,568,000

-

Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban

5 bulan

Rp. 1,186,020,000

-

Rencana Rinci Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan di Kabupaten Lebak (RR1104)

Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban

6 bulan

Rp. 585,255,000

-

Satuan Kerja, Pembinaan Penataan Ruang Kawasan Sangat Berkembang, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum

Penyiapan Raperpres Kawasan Cagar Budaya Candi Borobudur dan Candi Prambanan

Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban

7 bulan

28

Rp. 1.192.400.000

-

Satuan Kerja, Pembinaan Penataan Ruang Nasional,

Penyiapan Standar Teknis Fungsi Ruang Kawasan

Tata LIngkungan/

8 Bulan

56

Rp. 974.182.000

-

47

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

NO .

PENGGUNA JASA/ SUMBER DANA

NAMA PAKET PEKERJAAN

LINGKUP LAYANAN

PERIODE

MITR

ORANG BULAN

NILAI KONTRAK

A

KERJA

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum

Budidaya

Jasa Perencanaan urban

15

Satuan Kerja Penyediaan Perumahan, Kementerian Negara Perumahan Rakyat

Rencana Rinci Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan di kota Batam

Tata LIngkungan

6 Bulan

32

Rp. 515.509.500

-

16

Satuan Kerja, Pembinaan Penataan Ruang Kawasan Sangat Berkembang, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum

Peningkatan Penataan Kawasan JABODETABEKPUNJUR

Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban

20 Bulan

15

Rp. 3.594.250.000

-

17

Satuan Kerja, Pembinaan Penataan Ruang Nasional, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum

Kajian Pengembangan Wilayah Sebagai Implikasi Pembangunan Jembatan Selat Sunda

Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban

8 Bulan

56

Rp. 891.770.000

-

18

Satuan Kerja, Pembinaan Penataan Ruang Kawasan Telah Berkembang, Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum

Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Kawasan Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara

Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban

7 Bulan

51

Rp. 739.431.000

-

19

Satuan Kerja, Pembinaan Penataan Ruang Kawasan Pengembangan Baru, Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum

Bantuan Teknis Pelaksanaan Penataan Ruang Kab. Lembata, Provinsi NTT

Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban

12 Bulan

61

Rp. 1.010.196.000

-

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

NO .

PENGGUNA JASA/ SUMBER DANA

NAMA PAKET PEKERJAAN

LINGKUP LAYANAN

PERIODE

MITR

ORANG BULAN

NILAI KONTRAK

A

KERJA

20

Satuan Kerja, Pembinaan Penataan Ruang Nasional, Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum

Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Kawasan Perbatasan

Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban

4 Bulan

40

Rp. 680.634.000

-

21

Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum

Penyiapan Peta RAPERPRES Kawasan Perbatasan Skala 1:100.000 (Prop. NTT/Timor Leste, Maluku/Timor Leste, Australia)

Tata LIngkungan/ Jasa Pengembangan kota & wilayah, tata lingkungan lainnya

7 Bulan

76

Rp. 877.613.500

-

22

Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum

Penyusunan Konsep Penilaian Asset dalam rangka penyelenggaraan KPS Fasilitasi Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Bangka Belitung

Tata LIngkungan/ Jasa Pengembangan kota & wilayah

7 Bulan

45

Rp. 544.900.000

-

23

Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Kementrian Negara Perumahan Rakyat

Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang di Rembang, Jawa Tengah

Tata LIngkungan/ Jasa Pengembangan kota & wilayah

4 Bulan

30

Rp. 348.519.600

-

24

Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Kementrian Negara Perumahan Rakyat

Bantuan Teknis Pengembangan Kawasan Khusus (Wilayah Timur) Paket PKK-4

Tata Lingkungan Pengembangan kota & wilayah

6 Bulan

32

Rp. 640.454.000

-

25

Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan

Bantuan Teknis Pengembangan KASIBA

Tata Lingkungan

6 Bulan

29

Rp. 496.261.920

-

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

NO .

PENGGUNA JASA/ SUMBER DANA

NAMA PAKET PEKERJAAN

LINGKUP LAYANAN

PERIODE

MITR

ORANG BULAN

NILAI KONTRAK

A

KERJA

Kementrian Negara Perumahan Rakyat

Wilayah Barat (PKB-6)

/Pengembangan kota & wilayah

26

Badan Perencanaan Daerah, Kota Salatiga

Penyusunan Review RTBL Tahun 1997/1998 Kota Salatiga

Tata Lingkungan /Pengembangan kota & wilayah, Tek Lingkungan

4 Bulan

27

Rp. 253.489.000

-

27

Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Propinsi Sumatera Utara

Perencanaan Peremajaan Kawasan Kota Medan

Tata Lingkungan /Pengembangan kota & wilayah, Tek Lingkungan

5 Bulan

27

Rp. 418.385.000

-

28

Direktorat Jendral Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum

Bantuan Teknis Penataan Dan Revitalisasi Kawasan Kerinci, Propinsi Jambi

Tata Lingkungan /Pengembangan kota & wilayah, Tek Lingkungan

6 Bulan

35

Rp. 345.033.000

-

29

Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur (Paket IV)

Satuan Kerja BRRInfrastruktur Kawasan dan Permukiman NAD. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-NIAS

Tata Lingkungan /Pengembangan kota & wilayah, Tek Lingkungan

11 Bulan

127

Rp. 4.600.805.000

-

30

Satuan Kerja BRR-Bantuan Perumahan dan Permukiman Kembali. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-NIAS

Perencanaan Pembangunan Kawasan Permukiman Kembali

Tata Lingkungan /Pengembangan kota & wilayah, Tek Lingkungan

5 Bulan

213

Rp. 6.439.000.000

-

31

Satuan Kerja Kegiatan Kementrian Negara Perumahan Rakyat

Penyusunan Rencana Rinci Penataan Kawasan Khusus Kota Nunukan

Tata Lingkungan /Pengembangan

7 Bulan

21

Rp. 359.667.000

-

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

NO .

PENGGUNA JASA/ SUMBER DANA

NAMA PAKET PEKERJAAN

LINGKUP LAYANAN

PERIODE

MITR

ORANG BULAN

NILAI KONTRAK

A

KERJA

Propinsi Kalimantan Timur

kota & wilayah

32

Satuan Kerja Pengembangan Permukiman, Kementrian Negara Perumahan Rakyat

Bantuan Teknis Perencanaan Peremajaan Kota (Urban Renewal) Pada Kawasan Metropolitan Medan dan DED Kawasan Terpilih

Tata Lingkungan /Pengembangan kota & wilayah

3 Bulan

25

Rp. 298.386.000

-

33

Satuan Kerja Pengembangan Permukiman, Kementrian Negara Perumahan Rakyat

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Perumahan

Tata Lingkungan /Pengembangan kota & wilayah

3 Bulan

25

Rp. 552.457.840

-

34

Satuan Kerja Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum.

Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Lombok Barat , Kawasan Bali Utara , dan Kawasan Danau Tondano

Tata Lingkungan /Pengembangan kota & wilayah

4 Bulan

13

Rp. 1.359.710.000

-

35

Badan Perencana Daerah Pemerintah Kota Depok

Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000-2010

Tata Lingkungan /Pengembangan kota & wilayah

6 Bulan

10

Rp. 519.337.500

-

36

Direktorant Jendral penataan Ruang Proyek Pendayagunaan Penataan Ruang Nasional

Penyelesaian Peta Peta Pendukung Rakeppres Penataan Ruang Pulau Sumatera ,Kalimantan Jawa Bali Dan Kawasan Perbatasan Kasaba

Tata Lingkungan /Pengembangan kota & wilayah

6 Bulan

72

Rp. 3.183.865.000

-

37

Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Kimpraswil

Penjabaran RT/RW Propinsi ( Bantek ) Pada Kabupaten / Kota Wilayah Tengah

Tata Lingkungan /Pengembangan kota & wilayah

6 Bulan

152

Rp. 1.857.000.000

-

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

NO . 38

PENGGUNA JASA/ SUMBER DANA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPEDA )

NAMA PAKET PEKERJAAN

Revisi Tata Ruang Kota Ambon dan Penyusunan Rencana Detail Kawasan Khusus

LINGKUP LAYANAN Tata Lingkungan /Pengembangan kota & wilayah

PERIODE

5 Bulan

ORANG BULAN

78

MITR NILAI KONTRAK

A

KERJA

Rp. 1.700.000.000

-

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PUPR DI PULAU JAWA - BALI D O KUME N P E NAWA RA N TE K NI S

C. URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PUPR DI PULAU JAWA - BALI D O KUME N P E NAWA RA N TE K NI S

D. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA DAN PERSONIL/FASILITAS PENDUKUNG D.1 T ANGGAPAN D AN S ARAN T ERHADAP K ERANGKA A CUAN K ERJA D.1.1

T ANGGAPAN U MUM T ERHADAP L ATAR B ELAKANG

Pengembangan wilayah didasarkan pada potensi keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah, serta posisi geografis strategis di masing-masing pulau. Adapun tema pengembangan wilayah di Pulau Jawa - Bali adalah sebagai berikut: 1. Mempertahankan

fungsi

Kalimantan

sebagai

paru-paru

dunia,

dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem bencana alam banjir dan kebakaran hutan; 2. Lumbung komoditas

energi batu

nasional bara,

dengan

termasuk

pengembangan

pengembangan

hilirisasi

energi

baru

terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi; 3. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa; 4. Menjadikan

Kalimantan

sebagai

salah

satu

lumbung

pangan

nasional. Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Pulau Kalimantan, maka tema besar Pembangunan Wilayah Kalimantan:

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

1. Mempertahankan

fungsi

Kalimantan

sebagai

paru-paru

dunia,

dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem pencegahan

dan

penanggulangan

bencana

alam

banjir

dan

kebakaran hutan. 2. Lumbung

energi

komoditas

batu

nasional bara,

dengan

termasuk

pengembangan

pengembangan

hilirisasi

energi

baru

terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi 3. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa. 4. Menjadikan

Kalimantan

sebagai

salah

satu

lumbung

pangan

nasional. Tujuan pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: 1. Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa, 2. Penyediaan infrastruktur wilayah, 3. Peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus. Adapun sasaran pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah

Pulau

pertumbuhan

Kalimantan, ekonomi

akan

dengan

dikembangkan

memanfaatkan

pusat-pusat potensi

dan

keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya. 2. Sementara itu, untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar wilayah di Kalimantan, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 9 Kabupaten tertinggal dapat

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

terentaskan dengan sasaran outcome:

(a) meningkatkan rata-

rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,85 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 11,06 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 72,75. 3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Kalimatan, maka akan dipercepat pembangunan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan, serta mewujudkan optimalisasi peran 4 kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga (buffer) urbanisasi, serta membangun 4 kota baru publik yang mandiri dan terpadu sebagai sebagai pengendali (buffer) urbanisasi di kota dan kawasan perkotaan. 4. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan sasaran berkurangnya

kemiskinan

dan

meningkatkan

keberdayaan

masyarakat di desa-desa tertinggal dan mendorong perekonomian desa berbasis komoditas unggulan menuju desa mandiri. 5. Meningkatkan

keterkaitan

desa-kota,

dengan

memperkuat

sedikitnya 7 pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL). 6. Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan 12

Pusat

Kegiatan

Strategis

Nasional

(PKSN)sebagai

pusat

pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya. 7. Sasaran untuk Wilayah Pulau Kalimantan adalah: (a) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 45% untuk propinsi dan 10% untuk kabupaten/kota; (b) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 35% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 40% pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (c) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 5 provinsi dan 27 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan; (d) Terlaksananya penggunaan block grant (inpres) yang efektif dengan

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

proyek awal Provinsi Kalimantan Tengah;

(e)

Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 50% dan S2-S3 sebesar 10%; (f) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Kalimantan sebesar 75 angkatan;

(g)

Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (h) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 100%; (i) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 70%; (j) Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran di wilayah Kalimantan (dengan proyek awal Provinsi

Kalimantan

Tengah

dan

Kalimantan

Timur)

(k)

Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah;

(l)

terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara on-line

di wilayah

Kalimantan

(dengan proyek

awal Provinsi

Kalimantan Timur. 8. Sasaran penanggulangan bencana adalah mengurangi indeks risiko bencana pada 18 kabupaten/kota sasaran (Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kota Palangka Raya, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Tarakan, Kabupaten Bengkayang, Sambas, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, Landak, Kotabaru, Barito Kuala, Tanah Laut, Kapuas, Kutai Kertanegara, Nunukan) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang memiliki berfungsi sebagai PKN, PKSN, PKW, KEK, Kawasan Industri maupun pusat pertumbuhan lainnya. Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan semakin meningkat. Hal ini dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB Wilayah Pulau Kalimantan terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 8.7 persen (2013) menjadi 9.6 persen (2019). Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

Wilayah Pulau Kalimantan. Secara rinci target pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam kurun waktu 2015-2019 di Wilayah Pulau Kalimantan dapat dilihat pada grafik-grafik berikut: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

2015 2016 2017 2018 2019

Gambar 7: Sasaran Pertumbuhan Wilayah Pulau Kalimantan Tahun 2015 - 2019 9 8 7 6 5 4

2015

3

2016

2

2017

1

2018

0

2019

Gambar 8: Sasaran Tingkat Kemiskinan Pulau Kalimantan Per Provinsi Tahun 2015 - 2019

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

10 9 8 7 6 5

2015

4

2016

3

2017 2018

2

2019

1 0

Gambar 9: Sasaran Tingkat Pengangguran Pulau Kalimantan Per Provinsi Tahun 2015 - 2019

Dengan latar belakang tersebut, konsultan memahami kondisi tersebut dan merasa diperlukan suatu kajian untuk menyusun Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali. D.1.2

T ANGGAPAN M AKSUD

DAN

T UJUAN P EKERJAAN

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung keterpaduan pembangunan Pulau Jawa - Bali melalui penyusunan rencana infrastruktur yang terintegrasi, khususnya infrastruktur PUPR. Sementara itu, tujuannya adalah untuk menyusun Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR Pulau Jawa - Bali. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari kegiatan ini akan dibantu oleh konsultan melalui pendekatan dan metode yang akan dijelaskan pada sub bab berikutnya pada bagian ini. Pada intinya, konsultan memahami bahwa keterpaduan pengembangan infrastruktur PUPR sangat

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan nasional. Apa yang selama ini menjadi kendala dalam menyusun pengembangan infrastruktur PUPR yang terpadu perlu dihapuskan dan apa yang selama ini menjadi potensi, perlu dioptimalkan.

D.1.3

T ANGGAPAN T ERHADAP K ELUARAN

Keluaran dari kegiatan ini adalah: 1. Laporan Hasil Pengumpulan Data a. Laporan Hasil Survei, yang berisi:  Keadaan dan kondisi infrastruktur  Rencana telah

pengembangan/pembangunan

dimiliki

daerah

-

Inventarisasi

infrastruktur isu-isu

yang

strategis

pelaksanaan pembangunan infrastruktur b. Dokumentasi Foto 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR Pulau Jawa - Bali, yang setidaknya memuat: a. Rencana pengembangan infrastruktur masing-masing sektor (sektoral dan spasial); b. Rencana keterpaduan pengembangan infrastruktur lintas sektor (sektoral dan spasial); c. Rencana pentahapan pembangunan; d. Rencana pembiayaan pembangunan; e. Pemetaan dan database infrastruktur PUPR. 3. Policy Brief Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR Pulau Jawa - Bali. Keluaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan ini, dapat dipahami konsultan sebagai hasil yang akan dicapai dengan baik. Selain pelaporan pekerjaan, konsultan juga akan memberikan rangkuman kajian dan juga Buku Deluxe Rencana Induk yang diharapkan menjadi buku panduan dalam mengoptimalkan pengembangan infrastruktur PUPR.

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

D.1.4

T ANGGAPAN T ERHADAP R UANG L INGKUP

DAN

P ELAKSANAAN

P EKERJAAN Ruang Lingkup Pekerjaan ini adalah: 1. Inventarisasi dokumen-dokumen perencanaan yang terkait dengan penyelenggaraan infrastruktur PUPR antara lain RTRWN, RPJMN, RTR Pulau Jawa - Bali, dokumen perencanaan sektor (misalnya Rencana Induk Jaringan Jalan, Rencana Induk SPAM, RPIJM). 2. Evaluasi kebijakan dan strategi nasional lintas sektor terkait pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali. 3. Melakukan survei pengumpulan data dan informasi primer dan sekunder untuk mengenali kondisi eksisting, isu strategis, potensi dan tantangan, serta dokumen-dokumen perencanaan daerah. 4. Evaluasi

dan analisis

terhadap kondisi

eksisting

pelaksanaan

infrastruktur, isu strategis, potensi dan tantangan, serta dokumendokumen perencanaan. 5. Penyusunan draft Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR Pulau Jawa - Bali. 6. Melakukan

FGD/workshop

untuk

menampung

masukan,

mengkoordinasikan dan memfinalisasi draft dokumen Rencana Induk. 7. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR Pulau Jawa - Bali. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara kontraktual yang melibatkan tenaga-tenaga ahli sesuai dengan bidangnya untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kegiatan ini. Beberapa kegiatan yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa dalam kegiatan ini adalah: 1. Koordinasi dan Konsultasi dengan Tim dari Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR serta pihak terkait lainnya secara berkala untuk mendapatkan penjelasan Kerangka Acuan Kerja (KAK); masukan pada setiap kemajuan (progres) kegiatan, rencana pelaksanaan

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

kegiatan lainnya dan survei; serta quality control atas setiap output dan sub output yang dihasilkan konsultan; 2. Pelaksanaan Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Draft Laporan Akhir di lingkungan Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, masing-masing sebanyak 1 (satu) kali di Jakarta; 3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi sebanyak 8 (delapan) kali di Jakarta; 4. Pelaksanaan Survei wilayah studi sebanyak 10 (sepuluh) kali; 5. Pelaksanaan Workshop Awal dan Akhir masing-masing sebanyak 1 (satu) kali di Jakarta. Tahapan kegiatan yang ditulis pada KAK, akan disempurnakan oleh konsultan dalam sub bab metode pelaksanaan pekerjaan. Pada intinya apa yang dituangkan di dalam KAK, tidak akan menyulitkan konsultan dan konsultan telah sepaham dengan hal-hal tersebut. D.1.5

T ANGGAPAN T ERHADAP T EMPAT P ELAKSANAAN

Di dalam KAK, kegiatan ini dilakukan di Jakarta dengan mengambil lokasi survey lapangan dilakukan di seluruh provinsi yang berada di Pulau Jawa Bali, meliputi 5 provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini dikarenakan infrastruktur PU banyak dibutuhkan di wilayah tersebut.

D.1.6

T ANGGAPAN T ERHADAP J ANGKA W AKTU P ELAKSANAAN

Berdasarkan Dokumen KAK, waktu pelaksanaan yang ditetapkan adalah 6 (enam)

bulan

kalender.

Tentunya

sebagai

perusahaan

yang

berpengalaman dalam bidang konsultan dan engineering, konsultan harus dapat

menyelesaikan

kegiatan

sesuai

dengan

batas

waktu

yang

ditentukan. Selain itu konsultan akan menyusun rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan dan pembagian tugas bagi tenaga ahli.

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

D.2 T ANGGAPAN D AN S ARAN T ERHADAP P ERSONIL /F ASILITAS P ENDUKUNG D.2.1

T ANGGAPAN T ERHADAP T ENAGA A HLI

YANG

D ILIBATKAN

Mengacu pada KAK terdapat 16 (enam belas) tenaga ahli yang terlibat (termasuk ketua tim), yang teralokasikan dalam kegiatan ini. Banyaknya tenaga ahli yang terlibat dalam pekerjaan ini memang sangat diperlukan untuk penyusunan sebuah Rencana Induk. Apalagi Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali. Waktu yang sangat singkat yaitu 6 (enam) bulan, tentunya akan melibatkan banyak tenaga khususnya dalam kegiatan survey lapangan. Keseluruhan tenaga tersebut di bantu oleh asisten (S1) sebanyak 10 orang dengan kualifikasi Sarjana Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota, Sarjana Ahli Teknik Sipil, Sarjana Ahli Teknik Jalan dan Transportasi, Sarjana Ahli Teknik Sumber Daya Air, Sarjana Ahli Sanitasi, Sarjana Ahli Air Minum, Sarjana Ahli Permukiman, Sarjana Ahli GIS, Sarjana Ahli Ekonomi, dan Sarjana Ahli Statistik dengan pengalaman selama 0 (nol) tahun/fresh graduate. Dengan dukungan profesional staff dari berbagai disiplin ilmu yang sangat relevan dan dipimpin oleh seorang ketua tim dengan pengalaman yang cukup baik dan bantuan supporting staff, konsultan cukup merasa optimis tujuan pekerjaan ini tercapai dengan baik. Berkaitan dengan keterlibatan tenaga ahli, konsultan akan berusaha menyusun rencana kerja yang efektif dan efisien sehingga kegiatan ini dapat mencapai tujuannya dengan jumlah orang bulan yang ada. Untuk itu diharapkan PPK bersama konsultan dapat bekerja sama dalam pengadaan/inventarisasi data-data tersebut selain itu dapat juga terjalin kerjasama yang baik dengan tim supervisi sebagai mitra kerja bukan sebagai atasan dan bawahan sehingga diharapkan terjadi tim yang sinergi dan solid untuk mencapai tujuan dan sasaran dari pekerjaan ini. Konsultan menyarankan dan mengharapkan pula dukungan dari PPK dalam hal penyediaan ruangan untuk diskusi dan pembahasan mengenai hasil yang

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

telah

dilakukan

oleh

konsultan

maupun

dalam

kerangka

untuk

membangun kesepahaman. D.2.2

T ANGGAPAN T ERHADAP T ENAGA P ENDUKUNG D ILIBATKAN

Selain 16 (enam belas) tenaga ahli yang dibutuhkan, pekerjaan ini juga melibatkan tenaga pendukung untuk kelancaran pekerjaan. Tenaga pendukung adalah pegawai di kantor konsultan yang penganggarannya akan dibebankan pada anggaran pengeluaran konsultan. D.2.3

T ANGGAPAN T ERHADAP F ASILITAS P ENDUKUNG

Seperti yang telah dijabarkan di atas mengenai peralatan/fasilitas pendukung yang dimiliki oleh konsultan, maka akan dikerahkan untuk kemajuan pekerjaan ini. Namun demikian, perlu juga fasilitasi peralatan dan ruang yang disediakan pihak pemberi kerja untuk kelancaran diskusi di tempat pemberi kerja.

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PUPR DI PULAU JAWA - BALI D O KUME N P E NAWA RA N TE K NI S

E. PENDEKATAN, METODOLOGI DAN PROGRAM KERJA E.1 U MUM Pada bab ini akan diuraikan Pendekatan, Metodologi yang digunakan oleh konsultan dalam mempersiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali. Bertitik tolak dari tinjauan dan studi literatur di atas dikaitkan dengan pemahaman terhadap kerangka acuan kerja, maka pendekatan dan metodologi terhadap proyek dapat diuraikan pada sub bab di bawah ini:

E.2 P ENDEKATAN T EKNIS E.2.1

DAN

M ETODE

D ASAR H UKUM

Beberapa dasar hukum atau kebijakan dalam penyusunan pekerjaan ini antara lain adalah: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memayungi sistem perencanaan sektoral skala nasional, beserta peraturan perundangan turunannya. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007). Berdasarkan Pasal 32 dinyatakan bahwa pemanfaatan ruang

dilakukan

melalui

pelaksanaan

program

beserta

pembiayaannya dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. 6. Peraturan

Pemerintah

Penyelenggaraan

Nomor

Penataan

15

Ruang,

Tahun

pada

Pasal

2010 97

tentang ayat

(1)

menyatakan bahwa program pemanfaatan ruang meliputi beberapa program

fisik

pembangunan

dan

nonfisik,

sektoral

termasuk

dan

wilayah.

di

dalamnya

Sesuai

program

dengan

asas

pelaksanaan penataan ruang yang di antaranya adalah asas keterpaduan, keselarasan, dan keberlanjutan, maka dalam rangka pelaksanaan program pemanfaatan ruang berdasarkan asas-asas penataan ruang tersebut perlu disusun rencana induk masingmasing sektor di setiap wilayah sebagai acuan pelaksanaan pembangunan fisik, sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 98 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010. Kebijakan lain yang terkait adalah kebijakan yang berlaku di daerah yaitu di 5 (lima) provinsi di Pulau Jawa - Bali yang terkait dengan perda tata ruang masing-masing provinsi, kabupaten/kota. E.2.2

P ENDEKATAN T EKNIS

Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali akan melakukan pendekatan sebagai berikut: 1 Pendekatan normatif Hasil kajian disusun dengan memperhatikan ketentuan perundangundangan yang ada, baik perundang-undangan sektoral maupun bidang penataan ruang, termasuk juga ketentuan hukum mengenai upaya penyelesaian konflik pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 2 Pendekatan partisipatif Hasil kajian dirumuskan dengan melibatkan seluruh pemangku kepetingan yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang, antara lain melalui forum pembahasan dan diskusi. Hal ini dimaksudkan agar hasil kajian dapat dipahami oleh para pemangku

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

kepentingan sehingga hasilnya bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan infrastruktur bidang PUPR. 3 Pendekatan teknis-akademis Metodologi

pelaksanaan

survey

dan

analisis

disusun

dengan

menggunakan metodologi survai, teknik analisis, dan penarikan kesimpulan

(hasil)

yang

dapat

dipertanggunjawabkan

secara

akademis. Konsep Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR termasuk daftar program prioritas pembangunan infrastruktur disusun berdasarkan kajian peraturan perundangan yang berlaku. E.2.3

A RAH K EBIJAKAN P EMBANGUNAN N ASIONAL

Daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing menjadi kekuatan utama dalam

membangun

kemajuan

dan

kemandirian

bangsa;

serta

memperkuat daya saing antarbangsa khususnya menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Oleh sebab itu, pengembangan wilayah menjadi sangat penting dan fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah baik sumber daya alam, sumber daya mansia dan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap mengutamakan nilai-nilai keutamaan dan budaya bangsa, dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan. Semangat dan tekad kuat membangun daerah untuk meraih kemajuan, meningkatkan kemandirian, dan memperkuat daya saing menjadi bagian dari visi dan misi Presiden RI 2014-2019 khususnya misi keempat: Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; misi kelima: Mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan misi keenam: Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. Selain itu, komitmen untuk mengembangkan wilayah dan memajukan daerah dipertegas dalam agenda prioritas (NAWACITA) kedua, yaitu: Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; prioritas ketiga: Membangun Indonesia dari

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;

prioritas

kelima:

Meningkatkan

kualitas

hidup

manusia

Indonesia; prioritas keenam: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; prioritas ketujuh: Mewujudkan kemandirian

ekonomi

dengan

menggerakan

sektor-sektor

strategis

ekonomi domestik; serta prioritas kesembilan: Memperteguh Ke-Bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Misi dan agenda prioritas tersebut menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan nasional pengembangan wilayah yang menjadi bagian integral dari agenda pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Tekad

dan

semangat

mengurangi

kesenjangan

antardaerah

dan

memajukan daerah menjadi sendi utama dalam merumuskan tujuan, arah kebijakan dan strategi, serta prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah di setiap wilayah. Pengembangan wilayah didasarkan pada pembagian 7 (tujuh) wilayah pembangunan, yaitu: Wilayah Papua,

Wilayah

Maluku, Wilayah Nusa

Tenggara, Wilayah

Sulawesi, Wilayah Kalimantan, Wilayah Jawa-Bali dan Wilayah Sumatera, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau untuk menjamin kebijakan, program dan kegiatan yang konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektor, mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah, sistem hukum dan kelembagaan yang andal; serta meperkuat koordinasi dan kerjasama yang solid antara kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Isu utama pembangunan wilayah nasional adalah masih besarnya kesenjangan antar wilayah khususnya kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Salah satu indikator

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

kesenjangan adalah kontribusi PDRB KBI selama 30 tahun (1983-2013) sangat dominan dan tidak pernah berkurang dari 80 persen terhadap PDB. Dalam lima tahun mendatang (2015-2019), arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan

kesenjangan

pembangunan

antarwilayah

dengan

mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Kerangka pengembangan wilayah nasional untuk mempercepat dan memperluas pembangunan wilayah tersebut adalah sebagai berikut: 1. Mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai penggerak utama pertumbuhan (engine of growth), di masing-masing pulau, dengan menggali potensi dan keunggulan daerah, terutama untuk pengembangan pangan, energi, maritim, pariwisata dan industri. Industrialisasi perlu didorong untuk mengolah bahan mentah, agar dapat meningkatkan nilai tambah serta menciptakan kesempatan kerja baru. 2. Kedepan, dilakukan percepatan pembangunan ekonomi wilayah berbasis maritim (kelautan) dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan jasa maritim, yaitu peningkatan produksi perikanan; pengembangan

energi

dan

mineral

kelautan;

pengembangan

kawasan wisata bahari; dan kemampuan industri maritim dan perkapalan. 3. Dikarenakan adanya keterbatasan dana pemerintah, maka tidak semua wilayah dapat dikembangkan pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, perlu dipilih pusat-pusat pertumbuhan yang mempunyai

komoditas

prospektif

(nilai

tambah

tinggi

dan

menciptakan kesempatan kerja tinggi), terutama yang berada di masing-masing koridor ekonomi. Selain itu, prioritas juga akan diberikan pada pengembangan kawasan pesisir yang mempunyai sumber daya kelautan dan jasa maritim.

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

4. Investasi Pemerintah, BUMN/BUMD, dan Swasta perlu dioptimalkan pada klaster-klaster industri untuk memicu dampak penggandanya (multiplier effect) pada daerah sekitarnya, termasuk di wilayahwilayah tertinggal. Memberikan captive budget APBN belanja modal untuk Kawasan Timur Indonesia. Belanja modal ini diharapkan akan menyuntikkan pembangunan infrastruktur di kawasan ini sehingga dapat mendorong investasi investasi lebih cepat. Jika investasi dapat digeser ke kawasan timur, maka pemerataan pembangunan antarwilayah lebih mudah dicapai. 5. Upaya

peningkatan

pembangunan

ekonomi

di

semua

pusat

pertumbuhan tersebut, harus tetap mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai pedoman untuk menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan keserasian ekosistem dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, diharapkan dapat diciptakan pertumbuhan yang inklusif yang dapat menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat dengan tetap menjaga keberlanjutan di masa depan. 6. Keterkaitan

antara

pusat

pertumbuhan

wilayah

dan

daerah

sekitarnya, perlu difasilitasi dengan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terhubung dengan baik dan terpadu, khususnya infrastruktur

jalan

dan

perhubungan,

baik

perhubungan

laut

maupun udara, termasuk jaringan informasi dan komunikasi, serta pasokan energi, sehingga tercipta konektivitas nasional, baik secara domestik

maupun

secara

internasional

(locally

integrated,

internationally connected). Prioritas khusus akan diberikan pada peningkatan

fungsi

dan

peran

perhubungan

laut

sebagai

pengembangan poros maritim. 7. Untuk memperlancar distribusi logistik barang, jasa, dan informasi, maka pemerintah pusat dan daerah, maupun melalui kerja sama dengan

dunia

menurunkan mengurangi dwelling

usaha,

biaya ekonomi

time

termasuk

transaksi biaya

(waktu

BUMN,

logistik tinggi;

tunggu

(c)

kapal

berupaya

untuk

(a)

(transaction

cost);

(b)

menurunkan di

rata-rata

pelabuhan);

(d)

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

mengembangan sistem logistik dan distribusi secara elektronik, terutama untuk proses preclearance sampai dengan post clearance; dan (e) optimalisasi perijinan ekspor-impor secara terintegrasi dan elektronik antar sektor. 8. Selain itu, perlu dilakukan pula peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan cerdas (skilled

labor)

merupakan

modal

utama

untuk

merintis

terbangunnya proyek-proyek besar di setiap klaster industri. 9. Dari sisi regulasi, Pemerintah secara berkelanjutan terus berupaya untuk menciptakan dan meningkatkan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor. Pemerintah perlu melakukan

deregulasi

(debottlenecking)

terhadap

beberapa

peraturan yang menghambat pelaksanaan investasi. Fasilitasi dan katalisasi secara bertahap akan terus diberikan oleh Pemerintah melalui pemberian insentif fiskal dan non fiskal. 10.

Pemerintah

secara

berkelanjutan

perlu

berupaya

untuk

meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan antar Kementerian/Lembaga dan antara Kementerian/ Lembaga dengan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu bersinergi dan meningkatkan kualitas belanjanya sehingga menjadi stimulus bagi berkembangnya usaha dan investasi di daerah. 11.

Untuk

menciptakan

iklim

investasi

yang

kondusif

bagi

investor, perlu dilakukan peningkatkan dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah termasuk kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta peningkatan kapasitas aparatur, kelembagaan, dan keuangan pemerintah daerah. 12.

Untuk

menghindari

timbulnya

kesenjangan

baru

antara

wilayah koridor ekonomi dengan wilayah sekitarnya di setiap pulau, maka pembangunan daerah tertinggal, termasuk desa tertinggal, perlu ditingkatkan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi lokal,

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan, dan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar. 13.

Pada

saat

yang

bersamaan

diperlukan

percepatan

peningkatan pembangunan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman; hijau yang berketahanan iklim dan bencana; cerdas; dan mempunyai daya saing kota. Disamping itu, diperlukan juga peningkatan pembangunan kawasan perdesaan

yang

bertujuan

untuk

mewujudkan

kemandirian

masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi kota-desa. 14.

Selain daripada itu, akan dilakukan pula penanganan kawasan

perbatasan yang ditujukan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan terdiri: (i) pendekatan keamanan (security approach) dan (ii) pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach). 15.

Hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki risiko tinggi

terhadap

bencana.

Oleh

karena

itu,

diperlukan

penguatan

kemampuan mitigasi dan penanganan daerah bencana, terutama daerah dengan risiko kebencanaan tinggi untuk meningkatkan kewaspadaan bencana dan mencegah risiko bencana. Dengan

kerangka

pembangunan

wilayah

tersebut

diharapkan

kesenjangan antarwilayah antara KBI dan KTI dapat berkurang. Kerangka pengembangan wilayah dan sketsa hirarki pusat-pusat pertumbuhan dan hinterland dapat dilihat pada Gambar 1.3 dan Gambar 1.4.

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

Pemban gu-nan Kawasan Perkotaa n

Pengem ba-ngan Kawasan Perbatas an

RTRW RTRW Nasional & RTRW Pulau

6

Pengem Pengem ba-ngan Kawasan Strategis

Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah Wilayah

Tata Kelola Pemerint Pemerint a-han & Otonomi Daerah

Pengem ba-ngan Kawasan Pedesaa n

Pengem ba-ngan Kawasan Tertingga l

Penangg Penangg u-langan Risiko Bencana

Kerangka Pengembangan Wilayah Jangka Pendek 2015 - 2019 (Sumber: Bappenas 2014)

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

ara Internasional Masa Depan di Indonesia (Sumber: Menko erekonomian 2014)

Gambar 6:

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

E.2.4

A RAH K EBIJAKAN D AN S TRATEGI P ENGEMBANGAN W ILAYAH

Kebijakan

dan

strategi

pengembangan

wilayah

dalam

rangka

pembangunan nasional, dibagi menjadi beberapa pengembangan sebagai berikut: 1. Pengembangan Kawasan Strategis1 Arah

Kebijakan

percepatan

Pengembangan

pengembangan

Kawasan

pusat-pusat

Strategis

pertumbuhan

adalah ekonomi

wilayah, terutama di Luar Jawa (Sumatera, Maluku, Kalimantan, Sulawesi,

dan

Papua)

dengan

memaksimalkan

keuntungan

aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah yang selaras serta

peningkatan

efisiensi

dalam

penyediaan

infrastruktur.

Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Setiap wilayah akan mengembangkan potensi dan keunggulannya, melalui pengembangan industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata serta sektor mikro lainnya. Strategi

yang akan

dilakukan dalam pengembangan

kawasan strategis tersebut adalah: a. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah b. Percepatan Pembangunan Konektivitas c. Peningkatan Kemampuan SDM dan IPTEK d. Regulasi dan Kebijakan e. Peningkatan Iklim Investasi dan iklim usaha 2. Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan a. Pembangunan Perkotaan Arah kebijakan pembangunan wilayah perkotaan difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakter fisik,

1

Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan untuk

mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai “penggerak utama pengembangan wilayah.” Pusat-Pusat pertumbuhan tersebut dapat berupa KEK, KI, KPBPB dsb.

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

potensi

ekonomi

dan

budaya

lokal.

Untuk

itu,

strategi

pembangunan perkotaan tahun 2015-2019 adalah : 

Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)



Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)



Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana



Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal



Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pembangunan Perkotaan

b. Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan Sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, pengembangan desa dan kawasan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

desa

dan

kualitas

penanggulangan kemiskinan

melalui

hidup

manusia

serta

pemenuhan kebutuhan

dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, termasuk di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar tahun 2015-2019 dilakukan dengan strategi sebagai berikut: 

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa, termasuk permukiman

transmigrasi,

sesuai

dengan

kondisi

geografisnya, 

Penanggulangan ekonomi

kemiskinan

masyarakat

dan

Desa

pengembangan

usaha

termasuk

permukiman

manusia,

peningkatan

transmigrasi, 

Pembangunan keberdayaan,

sumber dan

daya

pembentukan

modal

sosial

masyarakat Desa termasuk permukiman transmigrasi,

budaya

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali



Pengawalan

implementasi

UU

Desa

secara

sistematis,

konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan, 

Pengembangan

kapasitas

dan

pendampingan

aparatur

pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan, 

Pengelolaan

sumber

daya

alam

dan

lingkungan

hidup

berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi 

Pengembangan

ekonomi

kawasan

perdesaan

termasuk

kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota c. Peningkatan Keterkaitan Perkotaan dan Perdesaan Peningkatan keterkaitan desa-kota bertujuan untuk mengurangi kesenjangan

antara

menghubungkan

perkotaan

keterkaitan

dan

fungsional

perdesaan antara

dengan

pasar

dan

kawasan produksi, melalui penguatan sedikitnya 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi 27 pusat pertumbuhan di KTI dan 12 pusat pertumbuhan di KBI. Arah kebijakan dan strategi peningkatan keterkaitan desa-kota tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 

Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau.



Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota

melalui

pengembangan

klaster

khususnya

agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi. 

Peningkatan

Kapasitas

Tata

Kelola,

Kelembagaan,

Masyarakat dalam Peningkatan Keterkaitan Kota-Desa.

dan

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah Peningkata n Kemampu an SDM dan IPTEK (Science dan Techno Park)

INDUSTRIALISA SI/ HILIRISASI

Regulasi dan Kebijakan (menghap us kebijakan yang mengham bat investasi

Percepatan Pembangu Pembangu nan Konektivita s dan SISLOGNA S

Peningkata n Iklim Investasi dan Iklim dan Iklim Usaha (PTSP, Insentif Insentif Fiskal dan Non Fiskal

6 Percepatan Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Melalui Industrialisasi/Hilirisasi (Sumber: Bappenas, 2014)

3. Pengembangan Daerah Tertinggal2 dan Kawasan Perbatasan3 a. Pengembangan Daerah Tertinggal

2Daerah

Tertinggal adalah meliputi kabupaten yang masih dalam kategori tertinggal berdasarkan

kriteria ekonomi; SDM; infrastruktur; kapasitas keuangan daerah; aksesibilitas; dan karakteristik daerah.

3

Kawasan Perbatasan Negara adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan

demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan atau laut lepas.Kawasan perbatasan Negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar.

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

Arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal difokuskan pada: 

Upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhanpelayanan dasar publik;



Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategis.

Strategi pengembangan daerah tertinggal sebagai berikut: 

Mengembangkan

perekonomian

masyarakat

di

daerah

tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antar kawasan, 

Meningkatkan aksesibilitas

yang menghubungkan daerah

tertinggal dengan pusat pertumbuhan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi, 

Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah,



Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan,

transportasi,

telekomunikasi,

serta

air

bersih,

mendukung

energi/listrik,

upaya

pemenuhan

kebutuhan dasar, 

Melakukan penguatan regulasi terhadap daerah tertinggal dan pemberian

insentif

kepada

pihak

swasta

dalam

pengembangan iklim usaha di daerah tertinggal, 

Melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal yang sudah terentaskan

melalui

penguatan

kapasitas

kelembagaan

pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM;

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali



Mendukung

pengembangan

kawasan

perdesaan

dan

transmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah. 

Mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang difokuskan pada (i) pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, (ii) peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan terutama di wilayah terisolir, (iii) pembangunan infrastruktur transportasi untuk membuka keterisolasian, (iv) pemihakan terhadap

Orang

Asli

Papua,

(v)

penguatan

kapasitas

kelembagaan pemerintah daerah melalui pemantapan sistem tata kelola yang baik, (vi) pembangunan sentra logistik untuk mengatasi kemahalan, (vii) pengembangan energi baru dan terbarukan terutama di wilayah terisolir, (viii) penguatan kelembagaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. b. Pengembangan Kawasan Perbatasan Pengembangan kawasan perbatasan 2015-2019 difokuskan pada 26

Pusat

Kegiatan

Strategis

Nasional4

(PKSN)

Kawasan

Perbatasan dan 187 lokasi prioritas (lokpri) perbatasan. Arah kebijakan mewujudkan

pengembangan kawasan

kawasan

perbatasan

perbatasan

sebagai

adalah

halaman

depan

negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Pendekatan

pembangunan

kawasan

perbatasan

terdiri:

(i)

pendekatan keamanan (security approach), dan (ii) pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach). Sehubungan

dengan

hal

tersebut,

strategi

pengembangan

kawasan perbatasan diperlukan melalui: 

Pengembangan

pusat

pertumbuhan

ekonomi

kawasan

perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

dengan didukung pembangunan infrastruktur transportasi, energi, sumber daya air, dan telekomunikasi; 

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang handal serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam memanfaatkan

dan

mengelola

potensi

lokal,

untuk

mewujudkan kawasan perbatasan negara yang berdaya saing;



Pembangunan konektivitas simpul transportasi utama Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dengan lokasi prioritas (Kecamatan disekitarnya), Pusat Kegiatan Wilayah (Ibukota Kabupaten), Pusat Kegiatan Nasional (Ibukota Provinsi);



Transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu Costum, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) menjadi satu sistem pengelolaan yang terpadu;



Peningkatan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana prasarana pengamanan perbatasan laut dan darat, serta melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengamankan batas dan kedaulatan negara;



Penegasan batas wilayah negara di darat dan laut melalui Prainvestigation, refixation, maintenance (IRM), pelaksanaan IRM, penataan kelembagaan diplomasi perundingan yang didukung oleh kelengkapan data/peta dukung dan kapasitas peran dan fungsi kelembagaan yang kuat; dan



Peningkatan

kerjasama

perdagangan

(Border

Trade

Aggreement) dan kerjasama pertahanan dan keamanan batas wilayah dengan negara tetangga. 4 Penanggulangan Bencana Untuk mengantisipasi risiko bencana yang sudah ada dan yang berpotensi

dimasa

dikelola/diminimalisasi

yang akan

akan dapat

datang

bila

mengakibatkan

tidak

terjadinya

kemunduran dari pembangunan yang sudah dilakukan. Sehubungan

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

dengan hal tersebut, maka arah kebijakan didalam penanggulangan bencana adalah: a. mengurangi risiko bencana; dan b. meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana. Strategi penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana adalah sebagai berikut. a. Internalisasi

pengurangan

risiko

bencana

dalam

kerangka

pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah, b. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, c. Peningkatan

kapasitas

penyelenggaraan

penanggulangan

bencana, 5. Pengembangan Tata Ruang Wilayah Nasional Untuk mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan wilayah, diperlukan

landasan

utama

pembangunan,

yaitu:

penataan,

pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang ditujukan untuk pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Acuan untuk pengembangan tata ruang wilayah nasional mengacu pada PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Adapun arah kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan terkait pengembangan struktur tata ruang: 2. Kebijakan terkait pengembangan pola ruang: Untuk melaksanakan arah kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional tersebut, maka strategi pengembangan tata ruang wilayah sebagai berikut: 1. Peningkatan Prasarana,

Kualitas

dan

Jangkauan

Pelayanan

Jaringan

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

2. Pemeliharaan dan Perwujudan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, 3. Pencegahan

Dampak

Negatif

Kegiatan

Manusia

Terhadap

Kerusakan Lingkungan Hidup, 4. Pengendalian Perkembangan Kegiatan Budi Daya Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, 5. Pelestarian

dan

Peningkatan

Fungsi

dan

Daya

Dukung

Lingkungan Hidup,

7 Rencana Tol Laut Dalam Mendukung Poros Maritim Dunia (Sumber: Bappenas, 2014)

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

8 Pengembangan Transportasi Penyeberangan Komplemen Konsep Tol Laut

(Sumber: Bappenas, 2014)

Lhokseum awe KEK SEI

Tarakan

MANGKEI

1 Kabupaten

Simalungun, Sumut

Padang Pariaman

KEK TANJUNG API-API

2

Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan

KEK TANJUNG LESUNG Kab. Pandeglang, Banten

KEK MBTK

Kabupaten Kutai Timur, Kaltim

3

Jawa Barat

4

KEK BITUNG KEK MOROTAI Kota Bitung,8 Sulawesi Kab. Pulau Utara KEK PALU 6 Morotai, Maluku Raja Kota Palu, Utara Sorong Sulawesi Ampat 5 Papua Tengah Barat Teluk

Bituni, Garombin Papua g, Kab. Batu Barat Baru. Licin Taka Sulsel Bonerate, Merauke Selayar Keterangan 7 Sulawesi KEK MANDALIKA Selatan Lokasi KEK yang telah ditetapkan s. Kab. Lombok Tengah, NTB Indikasi Lokasi KEK 2014-2019 2014

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

9 Pengembangan Infrastruktur Penunjang Kawasan Ekonomi Khusus

(Sumber: Bappenas, 2014)

10 Pengembangan Infrastruktur Penunjang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

(Sumber: Bappenas, 2014)

11 Koridor Pengembangan Ekonomi Indonesia Berdasarkan MP3EI

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali Sumber: Master Plan Percepatan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

E.2.5

A RAH K EBIJAKAN D AN S TRATEGI P ENGEMBANGAN P ULAU J AWA - B ALI

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Pulau Kalimantan, maka tema besar Pembangunan Wilayah Kalimantan: 1. Mempertahankan

fungsi

Kalimantan

sebagai

paru-paru

dunia,

dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem pencegahan

dan

penanggulangan

bencana

alam

banjir

dan

kebakaran hutan. 2. Lumbung komoditas

energi batu

nasional bara,

dengan

termasuk

pengembangan

pengembangan

hilirisasi

energi

baru

terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi, 3. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa. 4. Menjadikan

Kalimantan

sebagai

salah

satu

lumbung

pangan

nasional. Arah kebijakan dan strategi wilayah Kalimantan dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Pengembangan Kawasan Strategis Kebijakan pengembangan kawasan strategis bidang ekonomi di Wilayah Pulau Kalimantan difokuskan untuk pusat produksi dan pengolahan hasil perkebunan, tambang, dan lumbung energi nasional yang berdaya saing. Percepatan pembangunan kawasan strategis dilakukan melalui strategi sebagai berikut: a. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah di Pulau Kalimantan b. Peningkatan

konektivitas

antara

pusat-pusat

pertumbuhan

ekonomi dengan kawasan-kawasan penyangga sekitarnya yang meliputi:

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali



Menyiapkan

sarana

prasarana

pengembangan

kawasan

pertumbuhan Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), dan kawasan pertumbuhan lainnya di Kalimantan dengan kawasan pendukung di sekitarnya (hinterland); 

Peningkatan akses jalan industri Ketapang menuju pelabuhan;



Jalan tembus dari kawasan industri menuju ke pelabuhan Pontianak;



Pelabuhan dermaga Batulicin dengan kedalaman 22 m;



Mempercepat pembangunan dan pengembangan jaringan jalan yang meliputi pembangunan ruas jalan akses kawasan industri Batulicin ke pelabuhan Batulicin, pelebaran jalan Samarinda–Tenggarong, dan tol Samarinda–Balikpapan;



Pembangunan Jalan Akses Maloy;



Mempercepat pembangunan Jembatan Kembar Mahakam dan Jembatan Loa Kulu;



Pembangunan Jalan Askes dan Jembatan di kawasan Pulau Balang;



Mempercepat pembangunan dan pengembangan pelabuhan Kuala Samboja, pelabuhan Seibuku, terminal peti kemas Palaran,

pelabuhan

Samarinda,

Pelabuhan

Internasional

Maloy, fasilitas pelabuhan Kariangau serta bandara Samarinda Baru untuk meningkatkan distribusi logistik; 

Pengembangan distribusi air baku;

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali



Pembangunan waduk/bendung, jaringan irigasi dan sumber air baku penunjang kawasan strategis.

c. Pe ng ua ta n

Kemampuan SDM dan IPTEK

d. Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha 12 Peta Lokasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Pulau Kalimantan RPJMN 2015-2019 (Sumber: Bappenas, 2014) 2. Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Pedesaan

a. Pengembangan Kawasan Perkotaan Arah kebijakan pengembangan kawasan perkotaan di Wilayah Pulau Kalimantan diprioritaskan pada percepatan keterkaitan dan manfaat antarkota dan desa dengan kota, Penguatan Sistem Perkotaan

Nasional

pembentukan

1

(SPN)

Kawasan

Berbasis perkotaan

Kewilayahan metropolitan

melalui baru;

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

optimalisasi 3 kota sedang sebagai buffer urbanisasi; dan membangun 3 kota baru publik yang mandiri dan terpadu sebagai sebagai pengendali (buffer) urbanisasi di kota dan kawasan

perkotaan.

Percepatan

pembangunan

kawasan

perkotaan di Wilayah Kalimantan dilakukan melalui berbagai strategi, sebagai berikut: 

Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)



Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman pada Kawasan Metropolitan Baru, Kota Sedang, dan Kota Baru Publik di Wilayah Kalimantan



Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana



Perwujudan Kota Cerdas dan Berdaya Saing



Kebijakan

untuk

Meningkatkan

Kapasitas

Tata

Kelola

Pembangunan Perkotaan b. Pengembangan Kawasan Pedesaan Sesuai

amanat

pengembangan

UU desa

No.

6

dan

Tahun

kawasan

2014,

arah

perdesaan

kebijakan

di

Wilayah

Kalimantan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

dan

kualitas

hidup

manusia

serta

penanggulangan

kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan diarahkan pula untuk membangun keterkaitan ekonomi lokal antara perkotaan dan perdesaan melalui integrasi kawasan perdesaan mandiri pada 7 kawasan pertumbuhan. Percepatan pembangunan

kawasan

perdesaan

di

Wilayah

Kalimantan

dilakukan melalui berbagai strategi, sebagai berikut: 

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografisnya

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali



Penanggulangan ekonomi

kemiskinan

masyarakat

dan

Desa

pengembangan

usaha

termasuk

permukiman

manusia,

peningkatan

transmigrasi 

Pembangunan keberdayaan,

sumber dan

daya

pembentukan

modal

sosial

budaya

masyarakat Desa termasuk permukiman transmigrasi 

Pengembangan

kapasitas

dan

pendampingan

aparatur

pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan 

Pengelolaan

sumber

daya

alam

dan

lingkungan

hidup

berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi c. Peningkatan Keterkaitan Kota dan Desa di Wilayah Pulau Kalimantan Peningkatan

keterkaitan

desa-kota

di

Wilayah

Kalimantan

diarahkan dengan memperkuat pusat-pusat pertumbuhan, yaitu kawasan Sambas dan sekitarnya (Provinsi Kalbar), Rasau Jaya dan sekitarnya (Provinsi Kalbar), Gerbang Kayong dan sekitarnya (Prov. Kalbar), Pangkalan Bun dan sekitarnya (Provinsi Kalteng), Marabahan dan sekitarnya (Prov. Kalsel), Sangata dan sekitarnya (Provinsi. Kaltim), serta Kawasan Tanjung Redeb dan sekitarnya (Provinsi

Kaltim).

transmigrasi, kawasan

Kawasan-kawasan ini mencakup

kawasan

pariwisata.

agropolitan Percepatan

dan

kawasan

minapolitan,

pembangunan

serta

keterkaitan

kawasan perkotaan di Wilayah Kalimantan dilakukan melalui berbagai strategi, sebagai berikut: 

Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau



Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali



Pe nin gk ata n

tata kelola ekonomi lokal yang berorientasi kepada keterkaitan desa-kota.

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

13 Peta Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan PerkotaanPedesaan di Pulau Kalimantan 2015-2019 (Sumber: Bappenas, 2014)

3. Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan a. Pengembangan Daerah Tertinggal Pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik -

Bidang Pendidikan

-

Bidang Kesehatan

-

Bidang Energi

-

Bidang Informasi dan Telekomunikasi

-

Bidang Permukiman dan Perumahan

 Pengembangan Ekonomi Lokal  Penguatan Konektivitas dan Sislognas  Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK  Penguatan Regulasi dan Insentif

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

 Pem bina an

Daerah Tertinggal Terentaskan

 Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi

14 Peta Sebaran Daerah Tertinggal di Pulau Kalimantan 2015-2019 (Sumber: Bappenas, 2014) b. Pengembangan Daerah Perbatasan

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah

Pulau

Kalimantan

difokuskan

untuk

meningkatkan peran sebagai halaman depan negara yang maju

dan

berdaulat

perbatasan

darat

dengan

dan

negara

laut.

Fokus

Malaysia

di

Pengembangan

Kawasan Perbatasan di Wilayah Pulau Kalimantan diarahkan pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Wilayah Pulau Kalimantan, yaitu PKSN Jagoi Babang, PKSN Nanga Badau, PKSN PalohAruk, PKSN Entikong, PKSN Jasa, PKSN Long Pahangai, PKSN Long Nawan, PKSN Simanggaris, PKSN Long Midang, PKSN Nunukan, PKSN Tanlumbis dan PKSN Tarakan; serta mempercepat Prioritas

pembangunan

(Lokpri)

di

tahun

Kecamatan

2015-2019.

Lokasi Strategi

pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untuk mewujudkan kemudahan aktivitas masyarakat kawasan perbatasan dalam berhubungan dengan negara tetangga dan pengelolaan sumber daya darat dan laut untuk menciptakan

kawasan

perbatasan

yang

berdaulat.

Strategi tersebut dilakukan sebagai berikut: 

Penguatan

pengelolaan

pemeliharaan,

dan

pengamanan

fasilitasi

penegasan,

kawasan

perbatasan

Kalimantan 

Pengembangan Ekonomi Lokal



Penguatan Konektivitas dan Sislognas



Penguatan Kemampuan SDM dan Iptek



Penguatan Regulasi dan Insentif

Adapun sebaran lokasi prioritas pengembangan kawasan perbatasan Berdasarkan Bappenas, 2014 dapat dilihat berikut: Daftar Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan Perbatasan Wilayah Pulau Kalimantan

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

No. 1. 2. 3. 4.

Kabupaten Sambas Bengkayang Sanggau Sintang

5. Kapuas Hulu

Kecamatan Lokasi Prioritas Paloh; Sajingan Besar Jagoi Babang; Siding Entikong; Sekayam Ketungau Hulu; Ketungau Tengah Badau; Puring Kencana; Batang Lupar;

Embaloh

Putussibau 6. Mahakam Ulu 7. Malinau

Putussibau

Selatan Long Apari; Long Pahangai Kayan Hulu; Pujungan; Kayan Hilir;

8. Nunukan

Utara;

Hulu;

Bahau

Hulu;

Kayan

Selatan Sebatik Barat; Krayan Selatan; Krayan;

Lumbis;

Sebuku;

Sebatik;

Lumbis

Ogong;

Simanggaris;

Tulin

Onsoi;

Sebatik Tengah; Sebatik Timur; Sebatik Utara.

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

15 Peta Sebaran Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan di Pulau Kalimantan 2015-2019 (Sumber: Bappenas, 2014) 4. Penanggulangan Bencana

Untuk mendukung pengembangan wilayah Pulau Kalimantan, arah kebijakan penanggulangan bencana diarahkan untuk mengurangi risiko

bencana

dan

meningkatkan

ketangguhan

pemerintah,

pemerintah daerah dan masyarakat terhadap bencana.Strategi penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana di wilayah Pulau Kalimantan adalah sebagai berikut: a. Internalisasi

Pengurangan

Risiko

Bencana

Pembangunan Berkelanjutan b. Penurunan Kerentanan Terhadap Bencana

dalam

Kerangka

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

c. Peningkatan

kapasitas

penyelenggaraan

penanggulangan

Bencana

16 Peta Indeks Resiko Bencana di Pulau Kalimantan 2015-2019 (Sumber: Bappenas, 2014)

5. Prioritas Program Pembangunan Nasional di Pulau Kalimantan

Prioritas Program Pembangunan Nasional Jangka Menengah di Pulau Kalimantan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat pada tabel berikut:

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

Tabel. 1:

Daftar Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Pulau Kalimantan Perhubungan

KALIMANTAN BARAT

Provinsi

Perhubungan Darat PengembanganSistem Transit dan Semi BRT Kota Pontianak

Udara Pengembangan Bandara Supadio Pembangunan Bandara Singkawang

Pengembangan Bandara Perintis di Provinsi Kalbar (Sintang)

Perhubungan Laut Pengembangan Pelabuhan Teluk Melano (Teluk Batang) Pengembangan Pelabuhan Pontianak,Pantai Kijing* Pengembangan Pelabuhan Padang Tikar

Jalan Pembangunan Jalan Siduk - Sei Keli Nangatayap Pembangunan Jalan Ketapang - Siduk Sukadana - Teluk Batang Pembangunan Jalan Tebas-SentebangTn.Hitam-JerujuLiku - Merbau Temajok Pembangunan Jalan Tn.Hitam Sp.Bantanan Galing - Aruk Pembangunan Jembatan Tayan Pembangunan Jalan Nanga Pinoh - Batas Kalteng Pembangunan Jembatan Kapuas II Pembangunan Jalan Lingkar Luar Pontianak Pembangunan Jalan

ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kemboja* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sintete* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sekadau Pengembangan Dermaga Penyeberangan Teluk Malike Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Durian*

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

KALIMANTAN TENGAH

Provinsi

Perhubungan Darat

Perhubungan

Perhubungan

Udara

Laut

Pembangunan Jalur KA : Kudangan – Nanga Bulik – Kumai

Pengembangan Bandara Tjilik Riwut

Pembangunan Jalur KA Puruk Cahu – Kuala Kurun – Rabambang – Tumbang Samba – Sampit- Kuala Pembuang – Teluk Segintung Pembangunan Jalur KA Tumbang Samba – Rantau Pulut -Nanga

Pembangunan Bandara Muara Teweh

Pengembangan Pelabuhan Laut Batanjung, Teluk Segintung dan Pelabuhan Kumai Pengembangan Pangkalan Bun

Pengembangan Pelabuhan Tongkang Bangkuang

Jalan Perbatasan Ruas Temajuk - Gunung Kukud - Simpang Tanjung Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Teberau Bts.Kec.Siding - Bts. Kab. Sanggau - Bts Kec Sekayam - Bts. Kab. Sintang Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Putussibau - Nanga Era - Bts Kaltim Pembangunan Jalan RASAU - SEPULAU Pembangunan Jalan PalangkarayaBukittliti-Bkt.BatuBuntok-Ampah

ASDP

Pengembangan Dermaga Penyeberangan Baok

Pembangunan Jalan Sampit-SamudaUjung Pandaran

Pemb. Dermaga Sungai di Kasongan Baru di Kec. Katingan Hilir

Pembangunan Jalan Tumbang SambaTbg Senawang-Bts Kalbar

Pengadaan Bus Air

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

Perhubungan Provinsi

Perhubungan Darat

Udara

KALIMANTAN SELATAN

Pembangunan Jalur KA Kuala Kurun – Rambambang – palangkaraya – Pulang Pisau – Batanjung (Kuala Kapuas) Pembangunan Jalur KA Puruk Cahu – Bangkuang / Mangkatip - Batanjung Pembangunan Jalur KA BanjarmasinPalangkaraya

Pembangunan KA Tanjung-ParinginRantau- MartapuraBandara Syamsoedin Noor Banjarmasin Pembangunan jalur kereta api : Banjarmasin Pelaihari Batu Licin Sengayam Tanah Grogot Pembangunan Jalur KA

Perhubungan Laut Pengembangan Pelabuhan Bagendang*

Jalan

ASDP

Pembangunan Jembatan Tumbang Samba

Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai RPM

Pengembangan Bandara Gusti Syamsir Alam

Pembangunan Pelabuhan Tanjung Perawan di Kab.Pulang Pisau Pembangunan Pelabuhan Pulau Damar di Kabupaten Katingan Relokasi Pelabuhan Pangkalan Bun ke Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat Pengembangan Pelabuhan Laut Batulicin

Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Kasongan Baru* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Petanak*

Pengembangan Bandara Syamsudian Noor Banjarmasin

Pembangunan Pelabuhan Seibuku (sebuku)

Pembangunan Jalan akses menuju Pelabuhan Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut

Pengembangan

Pembangunan Jalan

Pembangunan Jalan akses Kawasan Industri Batulicin ke Pelabuhan Batulicin

Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Sebuku*

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

Provinsi

Perhubungan

Perhubungan

Udara

Pembangunan Jalur KA BanjarmasinPalangkaraya

Laut Pelabuhan Pelaihari/Swaranga n Pengembangan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin

PengembanganSistem Transit dan Semi BRT Kota Banjarmasin

Pengembangan Pelabuhan Marabatuan

Perhubungan Darat Tanjung-Balikpapan

Jalan Benua Anyar Margasari-Ma. Muning-Kandangan Pembangunan Jalan Kandangan Hampang- Batu Licin Pembangunan Jalan Kawasan Industri Batulicin Ruas BatulicinLumpangi, Batulicin-Mentewe, Batulicin-Pagatan, Batulicin-S.Kupang, dan Simp. KodecoMentewe Pembangunan Jalan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin (Trisakti - Pasir Mas - Jembatan Barito) Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Trisakti dan Pelabuhan Pelaihari Peningkatan Jalan Ambungan - Tajau Pecah Pembangunan Jalan Lingkar (Sei Ulin dan Batu Licin) Pembangunan Jembatan

ASDP

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

KALIMANTAN TIMUR

Provinsi

Perhubungan Darat

Perhubungan

Perhubungan

Udara

Laut

Jalan

Pembangunan jalur KA antara Balikpapan Samarinda

Pembangunan Bandara Tana Paser

Pengembangan Terminal Peti Kemas Palaran

Pembangunan jalur KA antara Muara Wahau Muara Bengalon (swasta)

Pengembangan Bandara Bontang

Pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy/Sangkulirang *

Pembangunan jalur KA antara Murung Raya – Kutai Barat – Paser – Penajam Paser Utara – Balikpapan (swasta) Pembangunan Jalur KA Tanjung-Balikpapan

Pengembangan Bandara Samarinda Baru

PengembanganSistem Transit dan Semi BRT Kota Samarinda* PengembanganSistem Transit dan Semi BRT Kota Balikpapan

Pembangunan Bandara Perintis Long Apari

Pelabuhan

Kuala

Penghubung Pulau Laut Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang Pembangunan Jalan SangkulirangTaliyasan-GunturTanjung Redep Pembangunan Jalan Tol Samarinda Balikpapan

Samboja Pengembangan Bandara Datah Dawai

Pengembangan Pelabuhan Internasional Balikpapan (Terminal Peti Kemas Kariangau) Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Penajam Paser Pengembangan Pelabuhan Tanah Grogot Pengembangan Pelabuhan Samarinda Pembangunan infrastruktur pelabuhan sebagai

Pembangunan Jalan Akses Maloy

Pembangunan Jembatan Loa Kulu Pembangunan Jembatan Pulau Balang Pembangunan Jembatan Tullur Aji Jejangkat Pembangunan Jalan Singkuang – Bandara Kalimarau

ASDP

Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Batu Dinding Kab. Kutai Barat

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

Perhubungan

KALIMANTAN UTARA

Provinsi

Perhubungan Darat

Udara

Perhubungan Laut pendukung Integrated Mining Development MEC Coal Project

Pengembangan Bandara Tanjung Harapan, Bulungan

Pengembangan Pelabuhan Nunukan

Pengembangan Bandara JuwataTarakan Pembangunan Bandara Maratua

Pengembangan Pelabuhan Tarakan Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Barang di Pesawan Tg. Selor

Jalan

Pembangunan Jembatan Kelay (Kab. Berau) Pembangunan Jalan Perbatasan Bts Kalbar - Tiong Ohang - Long Pahangai Pembangunan Jalan Lingkar Samarinda Pembangunan Jalan Perbatasan Bts Kalbar - Tiong Ohang - Long Pahangai-Batas Kaltara Pembangunan Jalan Perbatasan Long Nawang - Long Bujungan - Long Kemuat - Langap – Malinau Pembangunan Jalan Mesalong-Sasipu-Tou Lumbis Pembangunan Jalan Perbatasan Malinau – Punan - Long Bawan – Long Midang

ASDP

Pengembangan Dermaga Penyeberangan Nunukan Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sebatik Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan/Ferry Tarakan

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

Perhubungan Provinsi

Perhubungan Darat

Perhubungan

Udara Peningkatan Bandara Perintis Binuang Kec. Krayan Selatan

Laut Pengembangan Pelabuhan Tunon Taka

Pembangunan Bandar Udara Sebatik

Pengembangan Pelabuhan Malundung Pengembangan Pelabuhan Sebatik

Jalan

ASDP

Pembangunan Jalan Long Nawang – Metulang – Long boh – Bts Kaltim Pembangunan Jalan Penghubung Kab. Bulungan – Tarakan Pembangunan Jembatan Pendukung Pengembangan Kota Baru Tarakan

Peningkatan Pelabuhan Ferry Ancam

Pembangunan Pelabuhan Internasional di Tanah Kuning Pembangunan Pelabuhan Bebatu (Kabupaten Tanah Tidung)

Tabel. 2:

Daftar Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Pulau Kalimantan (lanjutan)

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

KALIMANTAN BARAT

Provinsi

Ketenagalistrikan PLTU Kalbar-1 200 MW

PLTG/MG Mobile PP Kalbar 100 MW

Telekomunikasi & Informatika Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota

Pengembangan transmisi penyiaran TVRI

Sumber Daya Air Pembangunan/Peningk atan Jaringan Irigasi D.I. Sanggau Ledo Bengkayang

Pembangunan Outer Ring Canal Kota Metropolitan Pontianak Kota Pontianak

Pendidikan Peningkatan pelayanan pendidikan daerah perbatasan dan pulau (dalam bentuk sekolah berasrama). Pembangunan Politeknik di Kabupaten Bengkayang, Kapuas Hulu dan

Kesehatan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak (difokuskan untuk 10 kabupaten tertinggal dan daerah perbatasan) Pemenuhan tenaga medis

Sanggau. PLTG/MG Pontianak Peaker-1 100 MW

Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi

Pembanguan PLTS Komunal dan PLTMH

Perkuatan Tebing Sungai Kapuas Sei Nipah Kuning Kota Pontianak Kota Pontianak Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendali Banjir Kota Sintang Kab Sintang Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendali Banjir Kab. Kapuas Hulu Kab Kapuas Hulu Pembangunan Bendungan Segedong Kab Pontianak Pembangunan Bendungan Kapuas

Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dasar Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan rujukan (Kab. Sanggau, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Sambas, Kab. Bengkayang) Pengendalian penyakit HIV dan AIDS

Penanggulangan gizi buruk

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

KALIMANTAN TENGAH

Provinsi

Ketenagalistrikan

Telekomunikasi & Informatika

PLTMG Bangkanai (FTP2) 140 MW

Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota

PLTU Kalselteng 1 100 MW

Pengembangan transmisi penyiaran TVRI

Sumber Daya Air Hulu Kab Kapuas Hulu Peningkatan kapasitas Waduk Panepat ( 10 Ha) Kota Pontianak Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku Kota Ketapang Kab Ketapang Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku Sungai Potan Kab Kapuas Hulu Pembangunan Prasarana Air Baku Kotawaringin Barat Kab Kotawaringin Barat Revitalisasi lahan rawa ex PLG

Pendidikan

Kesehatan

Program PAUD : a. BOP PAUD; b. Rintisan PAUD; dan c. Gugus PAUD

Pelayanan Kesehatan Dasar : Diperlukan akreditasi dan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar Pelayanan Kesehatan Perorangan : a. Membangun sistem penanggulangan kegawat daruratan terpadu; b. Peningkatan pemenuhan layanan spesialistik; dan c. Peningkatan kepastian tenaga kesehatan strategis untuk mendukung target MDGs

Program Pendidikan Dasar a. Peningkatan mutu SD; b. Peningkatan mutu PK-PLK; c. Peningkatan mutu SMP; dan d. P2TK Dikdas (tunjangan guru kualifikasi, daerah khusus/terpencil, tunjangan profesi,

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

Provinsi

Ketenagalistrikan

Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi

Persiapan Jaringan Kabel Listrik bawah Laut KalimantanTengah ke Jawa tengah

Telekomunikasi & Informatika

Sumber Daya Air

Pendidikan dan tunjangan fungsional non-PNS) Program Pendidikan Menengah dan Luar Biasa : a. Layanan Peningkatan mutu Pendidikan SMA; b. Layanan Peningkatan mutu SMK; dan c. P2TK Dikmen (tunjangan kualifikasi guru, daerah khusus/terpencil, tunjangan profesi, dan tunjangan fungsional non-PNS) Program Pendidikan Non-formal dan Informal : Peningkatan mutu Layanan kursus dan keterampilan

Kesehatan

Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana : Peningkatan/pengemba ngan rumah sakit jiwa kalawa atei

Program Jaminan Kesehatan dan Kefarmasian : a. Jaminan kesehatan, diperlukan untuk pembayaran premi (Jamkesda Kalteng Barigas) agar masyarakat miskin yang belum menerima (JKNPBI) dapat masuk dalam kartu Kalteng Barigas; b. Peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan; dan c. Peningkatan produksi dan distribusi

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

Provinsi

Ketenagalistrikan

Telekomunikasi & Informatika

Sumber Daya Air

Pendidikan

KALIMANTAN SELATAN

Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

PLTGU/MGU Kalsel Peaker 1 200 MW

Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota

Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Batang Alai

Pembangunan sekolah baru SD, SMP, SMA/SMK

PLTG/MG Mobile PP Kalselteng (Seberang Barito) 100 MW

Pengembangan transmisi penyiaran TVRI

Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi S. Barito di Marabahan, Kab Batola Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi S. Martapura, Kota Banjarmasin Pembangunan

Pembangunan ruang kelas baru SD, SMP, SMA/SMK.

PLTG/MG Mobile PP Kalselteng (Trisakti dan Kayutangi) 100 MW PLTU Kalsel (FTP2)

Kesehatan kefarmasian Penanggulangan Masalah Kesehatan : a. Penanganan krisis kesehatan; b. Penanganan rabies; c. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); d. Sistem Surveillance terpadu; e. Universal Child Immunization (UCI); f. Eliminasi Malaria; g. Pemberantasan Tb paru; h. Penemuan kasus HIV/AIDS; dan i. Penanggulangan filariasis Pembangunan Puskesmas yang terakreditasi (1 kecamatan = 1 puskesmas) Peningkatan sarana prasarana kesehatan

Rehabilitasi ruang kelas SD, SMP, SMA/SMK.

Bina gizi kesehatan ibu dan anak

Peningkatan

Penyehatan lingkungan

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

Provinsi

Ketenagalistrikan 2x100 MW

PLTU Kalselteng 2 100 MW

Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi Pembangunan PLTS Komunal Program Listrik Gratis

Telekomunikasi & Informatika

Sumber Daya Air Pengendali Erosi dan Proteksi Sungai Martapura, Kab Banjar Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi S. Tabalong (3 Lokasi) Pengendalian Banjir Santui, Kintap dan Batu Licin Pengendalian Banjir, Jorong, Asam - Asam & Kintap Pengendalian Banjir Kandang Jaya Normalisasi Sungai Martapura Pembangunan Pengaman Pantai Aluh Aluh Pembangunan Waduk Tapin Tanah Bendungan Tapin Pembangunan Embung Tala Pembangunan Embung Tanbu Pembangunan Air Baku Banjar Bakula

Pendidikan

Kesehatan

kualifikasi pendidikan guru (S1) Pendidikan keaksaraan dan pendidikan paket A, paket B, dan paket C

BOK

Provinsi

Ketenagalistrikan

KALIMANTAN TIMUR

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

PLTG/MG Kaltim Peaker 2 100 MW

Telekomunikasi & Informatika Pembangunan Tower Telekomunikasi di daerah pedalaman dan perbatasan

Sumber Daya Air

Pendidikan

Pembangunan Waduk Teritip Kab. Balikpapan

Pengembangan Politeknik Negeri Samarinda (penguatan Program Studi Nautika)

PLTU Kaltim (FTP2) 2x100 MW

Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota

Pembangunan Bendung Tepian Buah (1.500 Ha) Kab. Berau

Pengembangan Institut Teknologi Kalimantan serta Institut Seni dan Budaya (ISBI)

PLTU Kaltim 4 100 MW

Pengembangan transmisi penyiaran TVRI

Pembangunan Bendung Sidomukti Kab. Kukar

Penyediaan layanan pendidikan di daerah perbatasan (Kab. Mahakam Ulu)

Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi

Pembangunan Bendung Sukabumi Kab. Kukar

Pembangunan asrama untuk SMA unggulan, terutama untuk daerah perbatasan (Kab. Mahakam Ulu)

PLT Biomass sawit dan

Pembangunan

Kesehatan Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar : 1. Pembangunan puskesmas baru: Long Apari, Long Bagun dan Long Pahangai (Kab. Mahakam Ulu, Kaltim); 2. Rehabilitasi puskesmas; 3. Alat Kesehatan; dan 4. Pusling perairan (Kab. Berau, Kutai Barat dan Mahakam Ulu) Pengembangan puskesmas 24 jam menjadi RS Pratama (Diusulkan untuk Kab. Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda (lokasi perbatasan)) Pemenuhan peralatan kesehatan RS Pratama (Lokasi di 5 kabupaten: Kab. Paser, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau)

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

Provinsi

Ketenagalistrikan limbah sawit (Energi Baru Terbarukan) PLTS Komunal

Telekomunikasi & Informatika

Sumber Daya Air Bendung Ritan Lama Kab. Kukar Pembangunan Bendung Mejang Kab. Kutim Peningkatkan DR. Sebakung Kab. PPU Pembangunan Bendali V Banjir Papan Lestari Sepinggan Kota Balikpapan Kota Balikpapan Lanjutan Penanganan Banjir dan Pengaman Tebing Sungai Karang Mumus Kota Samarinda Kota Samarinda Pembangunan Pintu Air dan Pompa Banjir Muara Sungai Karang Mumus Kota Samarinda Kota Samarinda Lanjutan Pembangunan Bendungan Teritip Kota Balikpapan Kota Balikpapan Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi Kab. PPU Pembangunan Bendungan Lambakan Kab. PPU Pengerukan dan Konservasi DAS Danau

Pendidikan

Kesehatan

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

Provinsi

Ketenagalistrikan

Telekomunikasi & Informatika

Sumber Daya Air

Pendidikan

Kesehatan

Pembangunan untuk RS Pratama di Kab. Tana Tidung (Tana lia, bebatu), Kab. Nunukan (sebayu dan krayan), Kab. Malinau (long ampung, RS Langap). Penyediaan alkes, jaringan, untuk RS Pratama di Pratama di Kab. Tana Tidung (Tana lia, bebatu), Kab. Nunukan

KALIMANTAN UTARA

Semayang Kab. Kukar Pengerukan dan Konservasi DAS Danau Melintang Kab. Kukar Pembangunan Embung Aji Raden Kota Balikpapan Pembangunan Intake Keledang Kapasitas 900 Lt/dt Kota Samarinda Pengadaan & Pemasangan Jaringan Transmisi Air Baku Dia 800 mm Intake Loa Kulu -IPA Lok Bahu L = 8.4 KM Kota Samarinda PLTMG Tanjung Selor 15 MW

Pembangunan Tower Telekomunikasi di daerah pedalaman dan perbatasan

Pembangunan DR. Sepunggur Kab. Bulungan

Pembangunan sekolahbaru TK, SD, SMP, SMA, SMK

PLTMG Nunukan 2 10 MW

Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota

Pembangunan DR. Salim batu Kab. Bulungan

Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

Provinsi

Ketenagalistrikan

Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi PLTA Besahan (Kayan 3) dan PLTA Long Sempanjang Total kapasitas 1000 MW

Telekomunikasi & Informatika

Pengembangan transmisi penyiaran TVRI

Sumber Daya Air

Pembangunan DR. Teras Baru Kab. Bulungan Pembangunan Pengendalian Banjir Tanjung Belimbing (Kanal, Retarding Basin dan Drainase) Kota Malinau Kab. Malinau Pembangunan/Peningk atan Jaringan Irigasi D.R. Tanjung Buka Pembangunan/Peningk atan Jaringan Irigasi D.R. Sepunggur Pembangunan/Peningk atan Jaringan Irigasi D.R. Salim Batu Pembangunan/Peningk atan Jaringan Irigasi D.R. Teras Baru Pembangunan/Peningk atan Jaringan Irigasi D.R. Selang Ketok Pembangunan/Peningk atan Jaringan Irigasi D.T. Tanah Kuning

Pendidikan

Pembangunan asrama sekolah

Kesehatan (sebayu dan krayan), Kab. Malinau (long ampung), RSUD Tarakan besera pembangunan gedung radioterapi, Pembangunan RS type D di Kota Tana Tidung (pengembangan dari Puskesmas menjadi RS) Pengadaan tenaga kesehatan di Kab. Malinau (dokter spesialis, bidan, perawat, ahli gizi) Pembangunan baru RS Provinsi tipe A di Tanjung Selor, Kaltara

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

Provinsi

Ketenagalistrikan

Telekomunikasi & Informatika

Sumber Daya Air

Pendidikan

Kesehatan

Persiapan Pembangunan 5 Bendungan di Sungai Kayan (Kab Bulungan) dan 3 bendungan di Sungai Mentarang (Kab Malinau) Pembangunan embung di Kota Tarakan Pembangunan Waduk PLTA Besahan (Kayan -K3) dan Pembangunan Waduk PLTA Long Sempajang (Mentarang 3) (1000 MW)

Tabel. 3: Daftar Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Pulau Kalimantan Untuk Perumahan dan Infrastruktur Energi(lanjutan) Provinsi KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR

Perumahan SPAM Regional Banjarbakula Rusunawa Kab Banjar 4TB, Kab Kotabaru 1TB, Banjarmasin 2TB, Hulu Sungai Utara 1 TB Penanganan Kawasan kumuh di Banjarmasin, Kab Barito Kuala, Kotabaru, dan Kab Banjar Pembangunan TPA Sanitary Landfil dan IPAL (Samarinda, Balikpapan, Bontang) Pengurangan Kawasan Kumuh (Samarinda, Balikpapan dan Bontang)

Infrastruktur Energi

Pembangunan Jaringan gas kota di Samarinda

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

Provinsi KALIMANTAN UTARA

Perumahan Pembangunan rumah khusus daerah perbatasan 230 KK di Kec Krayan Selatan dan 845 KK di Kec Lumbis Ogong Pembangunan infrastruktur kawasan permukiman untuk rumah khusus di daerah perbatasan Pembangunan konsep persampahan ramah lingkungan untuk Ibu Kota Kaltara

Infrastruktur Energi

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

E.3 P ROGRAM K ERJA Program kerja kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1. Tahap Persiapan a. Persiapan Dan Mobilisasi Tahap

pertama

dari

metodologi

pelaksanaan

kajian

adalah

persiapan dan mobilisasi. Persiapan dan mobilisasi dilaksanakan untuk memastikan seluruh sumberdaya yang diperlukan telah tersedia sehingga siap untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa Bali. b. Pengumpulan Literatur Dan Kebijakan Serta Data Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali perlu didahului dengan pengumpulan literatur (data sekunder) dari Kementerian PUPR sendiri dan juga lintas kementerian/lembaga

yang

berkaitan

dengan

pengembangan

infrastruktur. Pengumpulan literatur yang utama adala undangundang terkait pengembangan infrastruktur, kemudian Kebijakan Pembangunan Nasional, dokumen MP3EI, dokumen RPJMN, dokumen Renstra PUPR, dokumen RPI2JM, Dokumen RTRWNasional dan lain sebagainya. c. Kajian Awal Penyelenggaraan Infrastruktur PU Berdasarkan

literatur

penyelenggaraan kelembagaannya,

dan

kebijakan

infrastruktur maka

dilakukan

PUPR,

serta

data

terkait

pembiaayaan

pengkajian

awal

dan

terhadap

penyelenggaraan infrastruktur PUPR untuk lebih memantapkan rencana kerja dan logical framework. 1. Pemantapan Rencana Kerja Dan Logical Framework

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

Pemantapan rencana kerja dan kerangka logis analisis serta pengembangan dilakukan dengan berdasarkan kajian awal dari hasil pengumpulan literatur, data, dan kebijakan yang terkait. Disamping itu, diharapkan pula dari hasil kajian penyelenggaraan infrastruktur PUPR dapat disusun rencana induk yang lengkap dengan keluaran dari setiap tahapan kegiatannya.

2. Pembahasan Dengan Tim Teknis Pembahasan bersama tim teknis dilakukan untuk mendiskusikan rencana kerja dan kerangka logis dari pekerjaan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa Bali. Dalam kegiatan ini, diharapkan seluruh masukan dari tim teknis, sebagai narasumber, dapat menjadi pedoman dan dasar pijakan dalam pengembangan dan penyusunan kajian secara komprehensif. 2. Tahap Desk Study Kajian Data Dan Literatur Tahapan desk study melibatkan beberapa kajian singkat, sehingga bentuk

keluaran

kajian

bukan

berupa

laporan-laporan

terpisah,

melainkan sebagai sub-bab singkat yang menjawab beberapa isu penting dalam merumuskan analisa dan solusi. a. Kajian Pentingnya Infrastruktur Dalam Pembangunan Ekonomi Ketersediaan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi terkait sangat erat. Pembangunan infrastruktur diyakini mampu menggerakkan sektor

riil,

menyerap

tenaga

kerja,

meningkatkan

konsumsi

masyarakat dan pemerintah, serta memicu kegiatan produksi. Sektor infrastruktur dipahami secara luas sebagai enabler terjadinya kegiatan ekonomi produktif di sektor-sektor lain. Jika perekonomian merupakan

"mobil"

maka

infrastruktur

adalah

"roda"

yang

memungkinkan mobil tersebut bergerak dan melaju. Tahapan ini

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

dimaksudkan untuk mengkaji peranan infrastruktur PUPR terhadap pembangunan perekonomian di Indonesia. b. Kajian Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur PUPR Kajian penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PUPR bertujuan untuk mengetahui data empiris penyelenggaran pembangunan infrastruktur

PUPR

dari

tahun

ke

tahun,

serta

kendala

dan

permasalahan yang dihadapi dalam pembahgunan infrastruktur tersebut. c. Kajian Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur PUPR Kajian pembiayaan Pembangunan Infarstruktur PUPR bertujuan untuk mengetahui Pola Pembiayaan Infrastruktur PUPR selama ini dan alternatif Sumber Pembiayann serta Kemungkinan alternatif pembiayaan lainnya.

d. Kajian Pembangunan Infrastruktur PUPR terkait Penataan Ruang Kajian ini akan membahas pembangunan infrastruktur terkait penataan

ruang

baik

RTRWNasional,

Provinsi

maupun

Kabupaten/Kota. Dalam setiap rencana program pengembangan di setiap dokumen RTRW, akan direncanakan program-program terkait perencanaan infrastruktur. Selain itu, pengembangan infrastruktur yang direncanakan di dalam dokumen penataan ruang, terkait dengan pengembangan Sistem Pusat Kegiatan (Nasional, Wilayah, Lokal dan lain sebagainya). 4. Analisis dan Pengembangan a. Analisis Kebijakan Sektor dan Lintas Sektor Pada

tahapan

ini

akan

dikaji

lebih

mendalam

kontribusi

infrastructure fund dalam mendanai pembangunan infrastruktur PUPR.

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

b. Analisis Kondisi Eksisting Infrastruktur Sebagaimana infrastruktur

telah

dijelaskan

ke-PU-an

dalam

mempunyai

kerangka

peran

vital

acuan dalam

kerja, rangka

pengembangan wilayah dan pelayanan kebutuhan dasar (basic needs)

masyarakat.

Infrastruktur

merupakan

modal

sosial

masyarakat (social overhead capital) yang memegang peranan penting dalam mendukung ekonomi, sosial-budaya, serta kesatuan dan persatuan yang mengikat dan menghubungkan antar daerah yang ada di Indonesia. Ketersediaan infrastruktur adalah basic determinant atau kunci bagi perkembangan ekonomi. Berdasarkan pada hal tersebut, program keterpaduan infrastruktur ke-PU-an (jalan, SDA, perkotaan dan perdesaan) yang berbasis penataan ruang akan dievaluasi kinerjanya. Dengan terpadunya program infrastruktur ke-PU-an pada tahun 2012, diharapkan akan berdampak meningkatkan perekonomian secara keseluruhan. Akan tetapi

seberapa

jauh

dampak

tersebut

dalam

meningkatkan

perkembangan perekonomian baik secara sektoral maupun wilayah? Berdasarkan pada kerangka acuan kerja dan arahan dari tim supervisi pemberi tugas, Secara sederhana permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam kerangka pikir input – proses – output – dampak. Sebagai input adalah proram APBN infrastruktur PU tahun 2014-2015 (RK/KL). Prosesnya adalah transaksi intra dan antar sector serta intra dan antar wilayah (data IRIO 2014). Outputnya adalah peningkatan produksi, peningkatan jumlah tenaga kerja, dan dampaknya

adalah

peningkatan

pendapatan.

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Kerangka

pikir

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

Untuk mengetahui seberapa jauh perkiraan output dan dampak tersebut, akan dilakukan dengan analisis IRIO. IRIO (Intererional Input Output) merupakan pengembangan dari model input-output (I-O). Jika model I-O merangkum keterkaitan antarsektor didalam satu wilayah, artinya hanya berbicara satu wilayah saja, maka IRIO berbicara keterkaitan antarsektor lebih dari satu wilayah. Dengan demikian dalam IRIO kita bisa melakukan analisis keterkaitan antarsektor dalam satu wilayah (intraregional) dan antarwilayah (interregional). Jika dengan model I-O dapat dilakukan analisis ekonomi sektoral, maka dengan model IRIO dapat dilakukan analisis ekonomi sektoral dan spasial. Karena itu, untuk memahami analisis IRIO, terlebih dahulu dimulai dengan memahami analisis I-O. Analisis I-O sangat berguna dalam menganalisis perekonomian dan perencanaan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Hal ini karena : 

Dapat

menggambarkan

perekonomian

wilayah

secara

keseluruhan beserta kait mengkait antar sector. Jika terjadi perubahan pada salah satu atau lebih sector, pengaruhnya secara keseluruhan dapat diperkirakan. Perekonomian wilayah merupakan suatu system yang saling berhubungan, bukan sekedar kumpulan sector-sektor. 

Dapat melihat forward linkage (kaitan kedepan) ke jalur output dan backward linkage (kaitan kebelakang) ke jalur input dari setiap sector. Melalui dua keterkaitan ini akan dapat diwujudkan hubungan antar sektor yang saling menunjang dan bersinergi

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

satu sama lain. Sehingga pembangunan berjalan efektif – efisien dan perekonomian dapat tumbuh lebih cepat. 

Dapat memperkirakan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kemakmuran melalui skenario perubahan permintaan akhir. Hal ini dapat dianalisis melalui perubahan input antara dan input primer.



Dapat digunakan untuk meghitung kebutuhan tenaga kerja dan modal dalam perencanaan pembangunan ekonomi wilayah, dengan cara merubah input dalam bentuk tenaga kerja dan modal.

d. Analisa Prediksi Kebutuhan Pengembangan Infrastruktur Analisis Prediksi Kebutuhan Pengembangan Infrastruktur dibagi menjadi kelompok infrastruktur berikut: 



Bina Marga -

Peta jaringan jalan

-

Panjang dan kondisi jalan kabupaten/kota, provinsi, nasional

Cipta Karya -

Peta pelayanan/jaringan air minum, persampahan, limbah, kawasan kumuh, dan drainase

- Tingkat pelayanan air minum, persampahan, limbah, dan drainase kabupaten/kota -

Kapasitas terpasang dan terlayani infrastruktur air minum dan air limbah

-

Kondisi

infrastruktur

air

minum,

persampahan,

kawasan kumuh, dan drainase kabupaten/kota 



Sumber Daya Air -

Peta jaringan/pelayanan irigasi dan wilayah sungai

-

Tingkat pelayanan irigasi

-

Kondisi infrastruktur sumber daya air

Perumahan -

Data backlog perumahan kabupaten/kota

- Jenis bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR

limbah,

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali

Adapun

analisis

perhitungan

kebutuhan

infrastruktur

PUPR

berdasarkan undang-undang yang berlaku misalnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Perkotaan, Permenpera 34 Tahun 2006 tentang PSU, Permenpera Nomor 9 Tahyn 2008 tentang Rumah Susun dan lain sebagainya.

e. Analisis Gap Kebutuhan dan Kondisi Eksisting Infrastruktur 

Analisis Carrying Capacity Ratio (CCR) Dalam menganalisis jumlah KK maksimum untuk penyediaan lahan budidaya lahan sawah dan ladang digunakan metode CCR. Metode ini menggunakan data luas lahan yang dipanen dalam setahun, persen penduduk petani dikalikan jumlah KK, dan ratarata lahan dimiliki petani. Perhitungan metode ini adalah sebagai berikut: Axr CCR = ---------------------------------Hxhxf Sehingga diperoleh: Axr H = -----------------------------CCR x hx f Keterangan CCR

: Kemampuan daya dukung (Carrying Capacity Ratio)

A

:Jumlah total area yang digunakan untuk kegiatan pertanian

r

: Frekuensi panen per hektar

H

: Jumlah KK (rumah tangga)

h

: Persentase jumlah penduduk yang tinggal

f

: Ukuran lahan pertanian rata-rata yang dimiliki petani

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa - Bali



Analisis Peruntukan Lahan Analisis Pertuntukan lahan dapat dilakukan dengan mendasarkan SK Menteri Pertanian no 837/KPTS/UM/11.1980. Dalam metode analisis ini ditentukan tiga faktor, yaitu: 1) kemiringan lereng, 2) jenis tanah dan 3) curah hujan. Ketiga

faktor

tersebut

masing-masing

ditetapkan

skornya

kemudian hasilnya dijumlah dan menghasilkan indeks lokasi. Indeks

lokasi