USTEK 1

BAB I PENDAHULUAN Umum Dalam melaksanaan tugasnya, kami selaku Konsultan Perencana akan melakukan beberapa pendekatan agar dapat tercapai Maksud dan Tujuan dari Perencanaan.. Pendekatan yang kami lakukan adalah sebagai berikut :  Memahami Isi Kerangka Acuan Kerja (KAK)  Memahami literatur literatur dari aspek teknis substansial maupun kebijakan dan peraturan yang terkait dengan perencanaan, perancangan, persyaratan teknis, pelaksanaan pembangunan seperti : a.

Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Umum dan Lingkungan (Kepmen PU No. 468/KPTS/1998)

b.

UU No 13 Tahun 1980 Tentang Jalan

c.

UU Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

d.

UU No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

e.

PP No 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.

Pendekatan dan Metodologi A. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah : 1.

Pengumpulan data, yang terdiri dari : a.

Studi literatur baik aspek teknis-substansial maupun kebijakan dan peraturan yang terkait dengan perencanaan, perancangan, persyaratan teknis, pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan pembangunan Gedung Pemerintah

b.

Melakukan survey dan kunjungan lapangan untuk pengukuran dan penelitian tentang lokasi dan daya dukung tanah.

2.

Membuat analisis-analisis yang meliputi : a.

Analisis pengelolaan, yang meliputi kajian tentang : •

Peraturan-peraturan Pemerintah tentang Bangunan Perniagaan atau Perdagangan dan lain lainnya.

•

Evaluasi terhadap mekanisme yang berhubungan dengan bangunan sekitarnya (jika ada).

b.

Analisis kebijakan pemerintah, yang meliputi kajian tentang kebijakan-kebijakan baik berskala normal maupun regional, seperti : •

Kebijakan Tata Ruang

•

Kebijakan Standard Jalan

•

Kebijakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah

•

Kebijakan Inventarisasi Lingkungan pada Kawasan

c.

Analisis potensi dan kendala yang meliputi :

d.

•

Sumber daya alam & infrastruktur

•

Sumber daya manusia

•

Sosial dan budaya Analisis permasalahan yang meliputi kajian permasalahan secara

umum, lokal dan regional 3.

Strategi Pengembangan Dari analisis diatas di susun strategi pengembangan agar dapat dicapai sasaran dan studi untuk pembangunan.

4.

Membuat Perumusan Pedoman Pembangunan Pedoman ini berguna untuk mengetahui hal-hal yang harus dipersiapkan untuk Pekerjaan Perencanaan Penataan Kompleks Kantor Bupati Dan Dinas Otonom, mulai dari persyaratan, perijinan, pihak-pihak terkait yang harus dihubungi dan lain-lain.

5.

Melakukan konsultasi dan diskusi dengan pihak-pihak terkait baik tingkat Propinsi dan Kotamadya, serta pihak-pihak yang berkompeten dalam proses Penataan Kompleks Kantor Bupati Dan Dinas Otonom.

Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Metodologi yang akan digunakan sebagai berikut : 1. Pengumpulan data awal lokasi Yaitu dengan melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap lokasi sehingga dapat dihasilkan pendefenisian dan identifikasi terhadap kawasan. Penyiapan pengumpulan data ini meliputi : a) Pemilihan instansi/kelompok masyarakat/responden lain berdasarkan metode stakeholders analisis yaitu :

•

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Bupati dan perangkat Bappeda

•

Instansi pemerintah dalam hal ini Dinas PU dan Tata Kota dan lainnya yang terkait

•

Team Teknis dan Pendamping

•

Ahli Bangunan Gedung

•

Swasta/Asosiasi Profesi

•

Kelompok Masyarakat

•

LSM

Rancangan teknis pengumpulan data yang terdiri dari : •

Data primer, berdasarkan pengamatan, wawancara dan konsulting langsung dilapangan, serta rapat koordinasi. Pengumpulan data primer ini dilakukan konsultan setelah melakukan kajian kelayakan teknis dan biaya, untuk memperoleh rancangan yang sesuai.

•

Data sekunder, berdasarkan kajian literatur peraturan dan perundangundangan

serta

kajian

dan

perumusan

konsep

rancangan

pembangunan. b) Perangkat pembantu pengumpulan data Perangkat ini dipersiapkan sebelum melakukan kegiatan pengumpulan data, yang antara lain terdiri dari : •

Perencanaan

dan

penyiapan

materi

untuk

melakukan

konsulting/wawancara. •

Rapat koordinasi, dll.

2. Analisis yang akan dilakukan konsultan, antara lain : Analisis Stakeholder Adalah analisis untuk mengidentifikasi pelaku-pelaku yang terlibat dalam proyek Penataan Kompleks Kantor Bupati Dan Dinas Otonom. 3. Perumusan-perumusan yang dilakukan antara lain : •

Perumusan Permasalahan ”Problem Tree” Dengan metode ”Problem Tree” ini dapat teridentifikasi permasalahanpermasalahan yang ada dan dapat diklarifikasi, sehingga dapat tersusun suatu tingkatan permasalahan dan kaitannya.

Dari permasalahan ini dapat diketahui langkah-langkah skala prioritas apa saja yang diperlukan dalam pemecahan masalahan penataan kompleks dilokasi tersebut. •

Perumusan strategi penataan kawasan dan program implememtasi Perumusan ini disusun dengan memperhatikan aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan setempat.

Proses Perancangan Pelaksanaan Perencanaan Proyek terlihat pada bagan terlampir (Bagan Alir), yang menggambarkan jaringan jalur hubungan kerja dan informasi dari semua disiplin yang terlibat. Dalam tahap Pra Studi diperlukan studi banding untuk memperluas cakrawala perencanaan dalam merencanakan suatu pedoman. Selanjutnya dimantapkan dalam perumusan kebutuhan yang meliputi Program Besaran maupun Organisasi Ruang dan sebagainya. Tahap selanjutnya adalah memantapkan Konsep Filosofi dan Konsepsi Fisik yang akan mendasari langkah-langkah selanjutnya. Dalam pendekatan untuk selanjutnya dikembangkan dalam Desain Development dan Final Design. Masalah baru yang diakibatkan akan masalah lingkungan yang akan muncul, harus sudah diantisipasi sebelumnya, agar dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan fungsinya dan tidak merusak lingkungan baik alamiah maupun buatan manusia , seperti tingkat kebisingan dan polusi .

Strategi Perencanaan Strategi perencanaan yang akan dilakukan oleh konsultan adalah sebagai berikut : 1. PRA-RENCANA Membuat

gambar-gambar

pra-rencana

arsitektur,

yang

merupakan

pengembangan dari konsep gambar yang sudah dibuat terlebih dahulu dalam tahapan pra-rancangan. Dalam tahap ini konsultan perencana akan selalu mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Pemberi Tugas, sehingga akan didapat produk gambar yang terkoordinasi. Selain itu konsultan juga akan berpedoman pada standar dan peraturan yang ada. Gambar-gambar PRA-RENCANA ARSITEKTUR yang akan dibuat antara lain :

Site Plan, Denah dan Potongan . 2. PENGEMBANGAN RENCANA Pada tahap ini konsultan membuat gambar-gambar pengembangan arsitektur, yang merupakan pengembangan dari gambar-gambar pra-rencana. Dalam tahap ini konsultan perencana akan selalu mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak Pemberi Tugas, sehingga akan didapat produk gambar yang selaras, terpadu dan terorganisasi. Gambar - gambar perencanaan yang dihasilkan konsultan ini sudah berdasarkan hasil analisa, sistem dan perhitungan yang berpedoman pada standar dan peraturan yang ada. Gambar-gambar PENGEMBANGAN RENCANA yang akan dibuat konsultan pada tahap ini antara lain : •

Site Plane

•

Denah & Potongan Jalan

•

Denah & PotonganTaman

•

Denah & Potongan Drainase

•

Detail struktur lainnya

•

Detail penjelasan struktur yang terkait dengan gambar arsitektur

Arahan yang digunakan dalam perencanaan detail ini antara lain : •

Perencanaan struktur akan diperhitungkan terhadap keamanan, daya tahan serta kemudahan memperoleh material yang disesuaikan dengan kondisi keuangan.

•

Semua perhitungan struktur akan dibuat analisanya berdasarkan analisyang lazim digunakan.

•

Konstruksi permanen dengan batas umur konstruksi minimal 10 tahun.

•

Efisiensi biaya dengan memperhitungkan sistem konstruksi yang paling mudah, aman dan kemampuan teknis kontraktor.

•

Keamanan dalam pelaksanaan

3. SPESIFIKASI TEKNIS Spesifikasi teknis mencakup ketentuan-ketentuan lengkap tentang Arsitektur, Sipil & Struktur yang ada dalam gambar perencanaan detail beserta batasanbatasan yang kelak akan dikerjakan oleh kontraktor yaitu : •

Penjelasan mengenai lingkup pekerjaan

•

Peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan

•

Kode dan standar yang dipergunakan

•

Hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan, uji coba (testing & comisioning) dan pengawasan.

4. BILL OF QUANTITY Konsultan Perencanaan akan membuat daftar lengkap mengenai peralatan dan bahan yang terdapat dalam gambar rancangan terinci yang mencakup baik jumlah satuannya maupun nama, jenis serta ukurannya. Daftar tersebut harus dibuat sejelas-jelasnya dengan demikian kontraktor dapat memakai untuk mengajukan penawaran. 5. PERKIRAAN BIAYA (COST ESTIMATE) Konsultan Perencanaan harus membuat perkiraan biaya tentang seluruh pekerjaan Penataan Kompleks Kantor Bupati Dan Dinas Otonom yang mencakup dalam gambar rancangan terinci dengan berpedoman pula pada daftar peralatan dan bahan (Bill of Quantity). Perkiraan biaya ini harus cukup berbobot sehingga oleh Pemberi Tugas dapat dipakai sebagai nilai pembanding dalam mengevaluasi biaya yang diajukan oleh Kontraktor pada waktu pelelangan. 6. BLOK PLAN & IJIN TPAK (Jika Ada )/ ADVIS PLANNING Konsultan perencana akan membuat gambar blok plan arsitektur dan dokumen untuk pengurusan ijin TPAK berupa gambar : Denah, tampak dan potongan serta luasan lingkungan.

Persyaratan Teknis/Standard Perancangan Konsultan perencanaan harus mengetahui dan mengikuti segala peraturan-peraturan pembangunan yang masih berlaku di Indonesia pada umumnya dan Peraturan Pemerintah Daerah khususnya, baik peraturan yang sifatnya administratif maupun teknis pembangunan. Standar desain yang harus diikuti konsultan perencana yang diuraikan dibawah ini merupakan penegasan pokok yang harus diikuti disamping peraturan/persyaratan maupun standar lainnya yang tetap mengikat sesuai dengan peraturan yang berlaku antara lain : •

Peraturan Menteri PU No.60/PRT/1992 tentang persyaratan teknis pembangunan

•

Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada bangunan gedung umum dan lingkungan (Kep Men PU No.468/KPTS/1998)

•

Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan (KepMeneg PU No.10/KPTS/2000)

•

KepMen Kimpraswil No.332/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Bangunan Gedung Negara

•

Peraturan Beton Bertulang Indonesia (SKSNI) 1992

•

Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung (SNI : 03-1726-2002)