UPJA

PENGUATAN USAHA PELAYANAN JASA ALAT DAN MESIN PERTANIAN (UPJA) PEMULA, BERKEMBANG DAN DAN PROFESIONAL PROF ESIONAL

DIREKTORAT ALAT DAN MESIN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

2011

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan

rahmat

dan

kekuatan

sehingga

program

Penumbuhan

dan

Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Agribisnis Perdesaan (PUAP) sebagai langkah pemanfaatan inovasi dan teknologi mekanisasi pertanian dalam rangka menggerakkan perekonomian di perdesaan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA).

Kehadiran UPJA di perdesaan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani dalam rangka penyediaan pelayanan   jasa alsintan guna mendukung tercapainya pemenuhan produksi pertanian yang terus meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, menurunnya daya dukung lahan, rendahnya intensitas pertanaman, dan kepemilikan alsintan secara individu yang kurang menguntungkan.

Keberhasilan pengembangan UPJA dapat tumbuh dan berkembang sebagai lembaga perekonomian di perdesaan, sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Dalam rangka pemberdayaan UPJA, maka perlu disusun Pedoman Teknis Penguatan UPJA sebagai bahan acuan pemangku kepentingan baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Jakarta, Januari 2011 Direktur Alat dan Mesin Pertanian

Ir. Bambang Santosa, MSc.

i

Petunjuk Pelaksanaan Penguatan UPJA

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ...............................................................................................

i

Daftar Isi ..........................................................................................................

ii

I.

Pendahuluan ............................................................................................................

1

1.1. Latar Belakang ..................................................................................................

1

1.2. Tujuan dan Sasaran ........................................................................................

2

1.3. Pengertian dan Definisi ....................................................................................

3

Konsep Pengembangan UPJA ............................................................................

5

2.1. Sistem Pengembangan ...................................................................................

5

2.2. Arah Pengembangan .......................................................................................

7

III. Pola Penguatan UPJA ............................................................................................

9

3.1. Kriteria UPJA Penerima Bantuan Penguatan ...............................................

9

3.2. Jenis Bantuan ...................................................................................................

10

3.3. Mekanisme Pemberian Penguatan UPJA......................................................

10

IV. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ................................................

12

V. Indikator Kinerja .......................................................................................................

13

VI. Penutup .....................................................................................................................

14

II.

ii

Petunjuk Pelaksanaan Penguatan UPJA

I. 1.1.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan yang ada di perdesaan, khususnya kelembagaan usaha yang bergerak di bidang jasa alat dan mesin pertanian (alsintan), maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA). Kelembagaan UPJA diharapkan dapat berperan yang penting dan strategis dalam rangka menggerakkan perekonomian di perdesaan. Keberadaan UPJA di daerah sentra produksi tidak saja menjadi solusi dalam mengatasi kebutuhan alsintan bagi petani untuk mengolah lahan pertanian, pengairan, panen dan pasca panen, tapi juga menjadi solusi dalam mengatasi kelangkaan tenaga kerja di perdesaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25, strategi pengembangan alsintan dalam rangka pemanfaatan inovasi dan teknologi mekanisasi pertanian dengan

menumbuh

dan

mengembangkan

sistem

kelembagaan

Usaha

Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), dengan pertimbangan : (1) Kemampuan petani dalam mengolah lahan usahatani terbatas (0,5 ha/MT); (2) Pengelolaan Alsintan secara perorangan kurang efisien; (3) Tingkat pendidikan dan ketrampilan petani yang rendah; (4) Kemampuan permodalan usahatani yang lemah; dan (5) pengelolaan usahatani yang tidak efisien. Sedangkan fungsi utama kelembagaan UPJA yaitu melakukan kegiatan ekonomi dalam bentuk pelayanan jasa alsintan dalam penanganan budidaya seperti jasa penyiapan lahan dan pengolahan tanah, pemberian air irigasi, penanaman, pemeliharaan;

perlindungan

tanaman

termasuk

pengendalian

kebakaran;

maupun kegiatan panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian seperti   jasa pemanenan, perontokan, pengeringan dan penggilingan padi; termasuk

1

Pedoman Teknis Penguatan UPJA

mendorong pengembangan produk dalam rangka peningkatan nilai tambah, perluasan pasar, daya saing dan perbaikan kesejahteraan petani. Keberadaan UPJA dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan dan mulai menemui bentuknya. UPJA yang sudah ada perlu ditata kembali dan diklasifikasikan berdasarkan perkembangannya. Pada tahun 2010 jumlah UPJA secara nasional sebanyak 12.036 unit. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa sebagian besar UPJA masih pemula dan memiliki berbagai keterbatasan, seperti keterbatasan modal, rendahnya keterampilan SDM, serta jangkauan pelayanan yang masih sempit dan tidak bankable. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan menaikkan kelas UPJA (UPJA Pemula, berkembang dan profesional, maka pada tahun anggaran 2011 akan dilakukan penguatan terhadap UPJA-UPJA tersebut menuju ke arah kemandirian. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan UPJA dimaksud, maka perlu disusun Pedoman Teknis Penguatan Kelembagaan UPJA, sebagai acuan bagi pemangku kebijakan baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka melakukan pengawalan, supervisi dan pembinaan terkait kelembagaan UPJA.

1.2.

Tujuan dan Sasaran Tujuan disusunnya pedoman teknis ini adalah : a. Memberikan pedoman dan arahan bagi pelaksana teknis baik di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan UPJA; b. Meningkatkan kemampuan pengelolaan UPJA; dan c. Memfasilitasi tumbuhkembangnya kelembagaan UPJA di sentra produksi komoditas pertanian menuju arah kemandirian. Adapun sasaran kegiatan Pengembangan UPJA pada tahun 2011 adalah penguatan UPJA pemula, berkembang dan profesional di 32 provinsi. 2

Pedoman Teknis Penguatan UPJA

a. Penguatan UPJA Pemula, Berkembang dan Profesional di 32 provinsi. b. Pembinaan dan pengawalan kegiatan Pilot Project  UPJA Center di 30 Provinsi.

1.3.

Pengertian dan Definisi Dalam pedoman teknis ini yang dimaksud dengan: 1. Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut UPJA adalah suatu lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani/gapoktan. 2. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan tanpa atau dengan motor penggerak untuk kegiatan budidaya, pemeliharaan, panen, pasca penen, pengolahan hasil tanaman, peternakan dan kesehatan hewan. 3. Sentra produksi atau sentra komoditas adalah suatu kawasan yang mencapai skala ekonomi tertentu sehingga layak dikembangkan sebagai satuan pengembangan agribisnis. 4. Kelompoktani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar

kesamaan

ekonomi,

sumber

kepentingan, daya)

dan

kesamaan

kondisi

keakraban

untuk

lingkungan

(sosial,

meningkatkan

dan

mengembangkan usahanya. 5. Manajer UPJA adalah petani/pemuda tani yang memiliki kemampuan mengelola alsintan dalam jumlah tertentu dengan prinsip usaha (bisnis) yang menguntungkan. 6. UPJA Pemula adalah kelompok usaha pelayanan jasa alsintan dalam rangka optimalisasi pengelolaan alat dan mesin pertanian yang belum berkembang dikarenakan masih memiliki jumlah alsintan 1-4 unit dan 1-2 jenis alsintan.

3

Pedoman Teknis Penguatan UPJA

7. UPJA Berkembang adalah kelompok usaha pelayanan jasa alsintan dalam rangka optimalisasi pengelolaan alat dan mesin pertanian yang telah berkembang dengan jumlah alsintan yang dimiliki 5-9 unit dan jenis alsintan 3-4 jenis dan telah memiliki sistem organisasi lengkap. 8. UPJA Profesional adalah kelompok usaha pelayanan jasa alsintan dalam pengelolaan alat dan mesin pertanian yang telah optimal dan telah memiliki alsintan > 10 unit serta memiliki > 5 jenis alsintan.

4

Pedoman Teknis Penguatan UPJA

II. KONSEP PENGEMBANGAN UPJA Kelembagaan ( institution ) merupakan suatu organisasi atau kaidah formal/non formal yang menyatakan perilaku dan tindakan terkait dalam kegiatan usaha untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan UPJA merupakan suatu lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar  kelompok tani/gapoktan. Kelembagaan UPJA merupakan suatu sistem usaha jasa yang dibangun atau dibentuk atas dasar kepentingan kelompoktani maupun gabungan kelompok tani yang dapat memberikan keuntungan. Pengembangan UPJA sebagai kelembagaan ekonomi di perdesaan yang bergerak di bidang pengelolaan dan pelayanan jasa alsintan ditunjukkan untuk mendapatkan keuntungan usaha ( profit making ), yang dikelola berdasarkan skala ekonomi ( economic of scale ), berorientasi pasar ( market oriented ), serta didukung oleh SDM yang profesional. UPJA diharapkan dipimpin oleh tenaga sarjana yang ada di perdesaan dan atau memiliki jiwa wirausaha. Secara operasional pengembangan UPJA diarahkan untuk mendorong penggunaan alsintan oleh petani dan atau kelompok tani, dan atau gabungan kelompok tani, dan sekaligus merupakan terobosan dalam mengatasi masalah kepemilikan alsintan secara individu yang kurang menguntungkan. Pada hakekatnya pengembangan UPJA dimaksudkan untuk dapat membangun sistem Usaha Pelayanan Jasa Alsintan di sentra produksi komoditas pertanian yang berorientasi bisnis.

2.1. Sistem Pengembangan Dalam menjalankan usaha tersebut, beberapa subsistem saling terkait dan bersinergi, sehingga masing-masing subsistem dapat tumbuh dan berkembang serta saling berinteraksi. Berdasarkan permentan 25 tahun 2008, subsistem Pengembangan UPJA sebagai berikut :

5

Pedoman Teknis Penguatan UPJA

2.1.1. Kelembagaan UPJA

terhadap

Subsistem Pelayanan Jasa

Alsintan

(kelembagaan UPJA) Bentuk operasional kelembagaan UPJA dicirikan dengan adanya struktur  organisasi

dan

kepengurusan

dimana

terdapat

seorang

yang

bertanggungjawab dalam mengelola alsintan, yang disebut manajer, dan beberapa

operator

yang

bertangungjawab

dalam

mengoperasikan,

merawat serta memperbaiki kerusakan alsintan. Jumlah operator yang ada disesuaikan dengan jumlah dan jenis alsintan yang dioperasionalkan. UPJA   juga dilengkapi dengan tenaga mekanik dan petugas yang mengatur  keuangan dan administrasi. 2.1.2. Kelembagaan UPJA terhadap Subsistem penyediaan alsintan, yang meliputi alsintan dan penyedia alsintan, yang berfungsi untuk menyediakan alsintan, menyediakan suku cadang, melakukan perbaikan (bengkel), serta menyediakan modal dalam bentuk kredit alsintan. 2.1.3. Kelembagaan UPJA terhadap Subsistem pengguna jasa alsintan, yang meliputi petani, kelompok tani dan gapoktan sebagai pengguna jasa alsintan maupun Perhimpunan Petani Pemakai Air dari usaha UPJA yang meliputi antara lain : penyediaan air irigasi, pengolahan tanah, panen, pasca panen dan pengolahan hasil. 2.1.4. Kelembagaan UPJA terhadap Subsistem Permodalan untuk kelangsungan usaha dengan sumber modal yang berasal dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank yang bekerjasama dengan UPJA. 2.1.5. Kelembagaan UPJA terhadap Subsistem Pembinaan dan Pengendalian yang dilakukan oleh petugas baik di tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota yang bertanggungjawab dalam pembinaan kelembagaan sesuai fungsi dan tugas pokoknya yakni : melakukan koordinasi dalam upaya menumbuhkan, mengembangkan, dan memperkuat kelembagaan ekonomi perdesaan dengan baik dan terarah.

6

Pedoman Teknis Penguatan UPJA

Kelembagaan ekonomi dalam sistem UPJA, diharapkan dapat melakukan kerjasama

bisnis

berdasarkan

prinsip

kemitraan

usaha

yaitu

:

saling

membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan antar kelembagaan “on farm” dan “off farm ” bussiness .

2.2. Arah Pengembangan Secara teknis pengembangan UPJA di perdesaan diarahkan untuk : 1. Mengoptimalkan penggunaan alsintan dan mempercepat alih teknologi alsintan kepada masyarakat pertanian di perdesaan. 2. Mempercepat dan meningkatkan mutu pengolahan tanah, mutu hasil panen, dan pengolahan hasil pasca panen menuju pertanian modern. 3. Meningkatkan indeks pertanaman (IP) dalam satu satuan waktu pada luasan tertentu. 4. Mendukung pemanfaatan air irigasi bagi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan. 5. Mengatasi kekurangan tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru di perdesaan guna menarik minta tenaga kerja muda. 6. Mendorong tumbuh kembangnya usaha ekonomi di perdesaan yang terkait dengan pengembangan sistem agribisnis di perdesaan. 7. Mempercepat alih teknologi di perdesaan khususnya penggunaan mekanisasi modern. Pengembangan UPJA merupakan upaya dalam membangun UPJA yang belum berkembang ke arah mandiri dan profesional, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan usaha, dikelola berdasarkan skala ekonomi, berorientasi pasar dan didukung oleh sumberdaya manusia profesional. Pengembangan UPJA difokuskan pada pengelolaan UPJA yang berorientasi bisnis, sehingga UPJA dimotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dengan memperhatikan aspek organisasi, teknis dan ekonomis. Secara organisasi, UPJA harus diperkuat dengan SDM terlatih, dilengkapi dengan AD/ART, Akta notaris, Badan Usaha, dan NPWP. Secara teknis harus ada penambahan jumlah dan jenis 7

Pedoman Teknis Penguatan UPJA

alsintan yang dikelola UPJA, khususnya secara swadaya dari hasil usaha atau kemitraan dengan swasta/perorangan pemilik alsintan. Sedangkan secara ekonomis, harus ada penambahan jumlah pelanggan dan jangkauan pelayanan UPJA.

8

Pedoman Teknis Penguatan UPJA

III.

POLA PENGUATAN UPJA

Pemberdayaan UPJA pada tahun 2011 dilakukan melalui penguatan kepada UPJA pemula, berkembang dan profesional. Penguatan UPJA dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan UPJA sehingga dapat meningkatkan dan memperluas pelayanan kepada petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani pengguna jasa alsintan. Dalam mendukung proses penguatan UPJA, lembaga tersebut akan diberikan dana bantuan yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan UPJA baik dari aspek teknis maupun organisasi kelembagaan (administrasi) yang tersebar di 32 provinsi. Kriteria dan jenis bantuan penguatan UPJA, sebagai berikut :

3.1. Kriteria UPJA Penerima Bantuan Penguatan UPJA yang akan menerima bantuan penguatan dana harus memenuhi kriteria sesuai dengan matrik klasifikasi kelembagaan UPJA pada permentan 25 tahun 2008, sebagai berikut : URAIAN

PEMULA

BERKEMBANG

PROFESIONAL

1. ORGANISASI Legalitas : AD/ART •

Struktur Organisasi Manajer  Petugas Adm Teknisi Operator  Asosiasi UPJA Pertemuan Rutin UPJA 2. TEKNIS Jenis Alsintan yg dikelola Jumlah Alsintan yg dikelola Gudang penyimpan Alsintan Kondisi Alsintan Bengkel Alsintan Milik UPJA Pelatihan-pelatihan : Manajer  Petugas Administrasi Operator  3. EKONOMI Penambahan Alsintan Sumber biaya penambahan Alsintan Penambahan pelanggan • • • •

• • • • •

• • •

• • •

9

Pedoman Teknis Penguatan UPJA

Belum Ada

Ada

Ada

Ada Belum Ada Belum Ada Ada

Ada Ada Ada Ada

Ada Ada Ada Ada

Belum jadi anggota Belum Ada

Anggota, Pasif Sewaktu-waktu

Anggota, Aktif  Ada

1 – 2 jenis 1 – 4 unit Belum Ada Terawat Belum Ada

3 – 4 jenis 5 – 9 unit Ada Terawat Belum Ada

≥

Belum Belum Belum

Sudah Belum Sudah

Sudah Sudah Sudah

Belum Swadaya Belum Ada

Sudah Swadaya, Bank Ada

Sudah Swadaya, Bank Ada

5 jenis 10 unit Ada Terawat Ada ≥

Disamping klasifikasi kelembagaan UPJA diatas, diperlukan kriteria lain yang harus dipenuhi oleh UPJA calon penerima bantuan penguatan dana sebagai berikut : 1. UPJA masih aktif; 2. UPJA direkomendasikan/diusulkan oleh Dinas setempat; 3. Telah ditetapkan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota tentang klasifikasi kelas UPJA (pemula, berkembang dan profesional); 4. Kondisi alsintan yang ada masih terawat; 5. Memiliki daerah operasi/garapan

≥

15 ha;

6. Bermitra dengan kelompok tani/gapoktan; dan 7. Memiliki rekening tabungan atas nama UPJA.

3.2. Jenis Bantuan Bantuan

penguatan

dana

yang

akan

diberikan

kepada

UPJA

(pemula,

berkembang dan profesional) dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan dan operasional UPJA khususnya aspek administrasi (ATK, pembukuan, papan nama dan sebagainya). Secara rinci bantuan penguatan dana UPJA diatur lebih lanjut oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Sebanyak 6.538 unit UPJA Pemula, 2.344 unit UPJA berkembang, dan 892 unit UPJA Profesional direncanakan menjadi target bantuan penguatan dana per unit sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Secara rinci  jenis UPJA yang akan mendapatkan dana bantuan penguatan terlampir.

3.3. Mekanisme Pemberian Penguatan UPJA a. Dinas pertanian Kabupaten/Kota melakukan identifikasi CP/CL UPJA (pemula, berkembang dan profesional) yang direncanakan memperoleh memperoleh penguatan UPJA sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan; b.

Kepala

Dinas

pertanian

Kabupaten/Kota

langsung

menetapkan

UPJA

(pemula, berkembang dan profesional) penerima bantuan melalui Surat

10

Pedoman Teknis Penguatan UPJA

Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Surat Keputusan tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas pertanian Provinsi. Selanjutnya Kepala

Dinas

Pertanian

Provinsi

membuat

rekapitulasi

CP/CL

dan

disampaikan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana cq. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian; c.

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyalurkan bantuan penguatan tersebut melalui transfer ke rekening tabungan UPJA (pemula, berkembang dan profesional).

d. Dana yang diterima UPJA harus digunakan untuk mendukung pelaksanaan dan operasional UPJA khususnya aspek administrasi sesuai dengan jenis dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Manajer UPJA dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota setempat. e. Dalam melakukan pembelanjaan kebutuhan operasional dari dana penguatan UPJA, Dinas pertanian Kabupaten/Kota melakukan pendampingan dan pengawalan.

11

Pedoman Teknis Penguatan UPJA

IV.

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pembinaan, monitoring dan evaluasi dilakukan baik oleh Dinas pertanian Provinsi bersama-sama dengan Dinas pertanian Kabupaten/Kota secara berkala sejak dilakukannya penyaluran dana penguatan UPJA sampai dengan pemanfaatan dana tersebut oleh UPJA yang bersangkutan. Beberapa hal yang harus dimonitor dan dievaluasi adalah: a. Pembagian tugas dalam struktur organisasi UPJA b. Kelengkapan administrasi UPJA seperti AD/ART, Akta Notaris, Badan Usaha c. Jenis barang kebutuhan operasional yang dibeli UPJA d. Perkembangan kinerja UPJA seperti luas jangkauan pelayanan, jumlah pelanggan dan pendapatan UPJA e. Permasalahan yang dihadapi baik secara teknis maupun manajemen. UPJA penerima bantuan penguatan harus melaporkan perkembangan kinerjanya setiap akhir musim tanam kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada Dinas Pertanian Provinsi dan ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian cq Direktorat Alat dan Mesin Pertanian dengan alamat Jl. Taman Margasatwa No. 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telepon dan fax (021) 78833240.

12

Pedoman Teknis Penguatan UPJA

V.

INDIKATOR KINERJA

Indikator keberhasilan kegiatan penguatan UPJA tahun 2011 secara umum, ditandai dengan : a. Menguatnya struktur organisasi UPJA; b. Meningkatnya informasi dan data kelembagaan UPJA di daerah; c. Bertambahnya luas garapan dan jangkauan pelayanan UPJA; d. Meningkatnya pendapatan UPJA; dan e. Meningkatnya aktivitas kelembagaan dan pelayanan UPJA.

13

Pedoman Teknis Penguatan UPJA

VI.

PENUTUP

Pendayagunaan alsintan melalui UPJA akan dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan bila dikelola dengan prinsip bisnis yang sehat. Melalui pertimbangan yang cermat dengan memperhatikan kelayakan teknis, sosial dan ekonomis, UPJA akan tumbuh dan berkembang secara profesional dan mandiri di pedesaan. Dengan berkembangnya kelembagaan UPJA menjadi suatu lembaga yang profesional dan mandiri, maka ke depan UPJA diharapkan mampu memberikan andil dalam menumbuhkembangkan lembaga ekonomi di pedesaan. Melalui kegiatan penguatan UPJA tahun 2011, diharapkan dapat meningkatkan kinerja UPJA, khususnya dari aspek organisasi dan kelembagaan. Langkah lanjut yang diperlukan agar pengembangan UPJA dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan partisipasi aktif dan kerjasama dari semua pihak, khususnya pengelola UPJA, Dinas pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya. Dukungan swadaya UPJA dan sharing  APBD diperlukan dalam mengawal keberhasilan kegiatan ini.

14

Pedoman Teknis Penguatan UPJA

LAMPIRA N

ALOKASI BANTUAN PENGUATAN UPJA (PEMULA, BERKEMBANG DAN PROFESIONAL) MENURUT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TA. 2011 No. 1

Provinsi NAD

Kabupaten/Kota 1 2 3 4

Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Barat Daya Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Jaya

5 6

Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil

7 8 9 10 11 12

Kab. Aceh Tamiang Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Bener Meriah

13 Kab. Bireuen 14 Kab. Gayo Lues

2

NAD Total Sumatera Utara

15 16 17 18

Kab. Nagan Raya Kab. Pidie Kab. Pidie Jaya Kab. Simeuleu

19

Kab. Asahan

20 Kab. Dairi 21 Kab. Deli Serdang 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Kab. Humbang Hasundutan Kab. Labuhan Batu Kab. Langkat Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Nias Selatan Kab. Padang Lawas Kab. Padang Lawas Utara Kab. Pakpak Barat Kab. Samosir Kab. Serdang Bedagai Kab. Simalungun Kab. Tanah Karo Kab. Tapanuli Selatan

36 Kab. Tapanuli Utara 37 Kab. Toba Samosir 38 Kota Binjai 39 Kota Medan

Sumatera Utara Total

Pemula 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 15 11 11 202 21 6 18 7 14 50 2 35 1 50 45 1 2 1 5 22 12 3 20 1 7 323

UPJA (unit) Berkembang Profesional 7 1 7 ‐ 7 2 7 ‐ 7 ‐ 7 ‐ 7 ‐ 7 ‐ 7 ‐ 7 1 7 ‐ 7 ‐ 7 1 7 ‐ 7 ‐ 7 3 7 ‐ 4 ‐ 123 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2

‐

‐

1

1

‐

‐

2 2

2 5

‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

1 1 1

2 2 1

‐

‐

1

2

‐

‐

1 18

1 23

No. 3

Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten/Kota 40

Kab. Agam

41 42 43 44 45 46

Kab. Dharmas Raya Kab. Lima Puluh Kota Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pasaman Barat Kab. Pesisir Selatan

47 Kab. Solok 48 Kab. Tanah Datar 49 50 51 52 53 4

Sumatera Barat Total Riau

Kota Bukit Tinggi Kota Padang Kota Padang Panjang Kota Pariaman Kota Solok

54 Kab. Bengkalis 55 Kab. Indragiri Hilir 56 57 58 59

Kab. Indragiri Hulu Kab. Kampar Kab. Kuantan Singingi Kab. Pelalawan

60 Kab. Rokan Hilir 61 Kab. Rokan Hulu 62 Kab. Siak 63 Kota Dumai 64 Kota Pekanbaru 5

6

Riau Total Kepulauan Riau

Kepulauan Riau Total Jambi

65 66 67 68

Kab. Bintan Kab. Karimun Kab. Lingga Kab. Natuna

69 70 71 72 73 74 75

Kab. Batanghari Kab. Bungo Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat

76 Kab. Tanjung Jabung Timur 77 Kab. Tebo 78 Kota Jambi

Jambi Total

Pemula 28 17 1 35 1 92 60 17 13 8 18 1 8 4 303 39 80 26 34 33 50 296 39 29 21 40 687 2 1 2 5 10 60 55 50 130 33 30 57 98 40 7 560

UPJA (unit) Berkembang Profesional 9 5 5 5

‐

‐

4

4

‐

‐

20 15

12 10

5 5

5 5

1 2

1 2

‐

‐

2 1 69 2 2

2 1 52 2 2

2 1 1 2

2 1 1 2

10 1

12 1

1 1

1 1

1 24 1

2 27 1

‐

‐

1 3 5 5

1 3 5 2 1 1

‐ 1

‐

‐

1 4 20

1 2 17

5 1

2

3 40

1 27

‐

No. 7

Provinsi Bengkulu

Kabupaten/Kota 79

Kab. Bengkulu Selatan

80 81 82 83 84 85

Kab. Bengkulu Tengah Kab. Bengkulu Utara Kab. Kaur Kab. Kepahiang Kab. Lebong Kab. Muko‐Muko

86 Kab. Rejang Lebong 87 Kab. Seluma 8

Bengkulu Total Sumatera Selatan

88 89 90 91 92

Kab. Banyuasin Kab. Empat Lawang Kab. Lahat Kab. Muara Enim Kab. Musi Banyuasin

93 Kab. Musi Rawas 94 Kab. Ogan Ilir 95 96 97 98

Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Ogan Komering Ulu Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Kab. Ogan Komering Ulu Timur

99 Kota Lubuk Linggau 100 Kota Pagar Alam 101 Kota Palembang 9

Sumatera Selatan Total Babel

Babel Total 10 Lampung

102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Kab. Bangka Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Tengah Kab. Belitung Kab. Belitung Timur Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Timur Kab. Lampung Utara Kab. Tanggamus Kab. Tulang Bawang

115 Kab. Way Kanan 116 Kota Metro

Lampung Total 11 Banten

117 Kab. Lebak 118 Kab. Pandeglang 119 Kab. Serang 120 Kab. Tangerang

Banten Total

Pemula 51 24 70 5 21 41 35 24 50 321 3 25 44 62 42 62 30 120 2 9 98 2 15 8 522 6 10 11 10 4 2 43 5 13 5 2 3 1 2 4 1 36 15 35 500 50 600

UPJA (unit) Berkembang Profesional 10 3 5 1 20 7

‐

‐

5 20 10

1 7 2

5 20 95 3 4 5 5 5

1 7 29 3 2 2 2 2

5 5

2 2

27 1 2 5

16 1 1 2

‐

‐

2

1

2 71 1 1 3 1 1

1 37 1 1 1

‐

‐

7 1 6 7 6 9 3 12 1 2 47

5 2 3 2 1 2 6 3 1 20

‐

‐

15 30 15 60

5 5 5 15

‐ 2

‐

No.

Provinsi

12 Jawa Barat

Kabupaten/Kota 121 Kab. Bandung 122 123 124 125 126 127

Kab. Bandung Barat Kab. Bekasi Kab. Bogor Kab. Ciamis Kab. Cianjur Kab. Cirebon

128 Kab. Garut 129 Kab. Indramayu 130 131 132 133 134 135

Kab. Karawang Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Sukabumi

136 Kab. Sumedang 137 Kab. Tasikmalaya 138 139 140 141

Kota Banjar Kota Bogor Kota Depok Kota Sukabumi

142 Kota Tasikmalaya

Jawa Barat Total 13 Jawa Tengah

143 Kab. Banjarnegara 144 Kab. Banyumas 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158

Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten Kab. Kudus Kab. Magelang

159 Kab. Pati 160 Kab. Pekalongan 161 Kab. Pemalang 162 Kab. Purbalingga 163 164 165 166

Kab. Purworejo Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen

Pemula 5 2 10 15 15 10 12 5 15 15 20 15 11 8 10 7 10 10 4 5 3 3 210 50 10 3 15 10 15 15 20 15 5 15 20 20 20 25 20 25 5 15 15 20 20 15 10

167 Kab. Sukoharjo 168 Kab. Tegal

20

169 Kab. Temanggung

12

‐

UPJA (unit) Berkembang Profesional 2 1 1 ‐ 5 5 10 5 10 12 5 5 10 6 3 3 10 5 10 5 15 5 10 5 10 3 9 9 10 3 8 8 8 5 8 4 1 1 2 ‐ 1 ‐ 1 1 149 91 30 5 5 5 1 1 10 5 5 1 10 5 10 5 10 2 10 5 3 1 10 2 10 5 15 5 10 5 15 5 10 5 20 10 3 1 15 5 10 5 10 5 15 5 10 5 5 2 2 2 15 5 5 1

No.

Provinsi

Kabupaten/Kota 170 Kab. Wonogiri 171 Kab. Wonosobo

Jawa Tengah Total 14 DI Yogyakarta

DI Yogyakarta Total 15 Jawa Timur

172 173 174 175

Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul Kab. Kulon Progo Kab. Sleman

176 Kab. Bangkalan 177 178 179 180 181 182

Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bojonegoro Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jombang

183 Kab. Kediri 184 Kab. Lamongan 185 186 187 188

Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang

189 Kab. Mojokerto 190 Kab. Nganjuk 191 Kab. Ngawi 192 Kab. Pamekasan

Jawa Timur Total 16 Kalimantan Barat

193 194 195 196 197 198 199 200 201

Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Kab. Situbondo Kab. Trenggalek Kab. Tuban Kab. Tulungagung

202 203 204 205

Kab. Kubu Raya Kab. Landak Kab. Melawi Kab. Pontianak

206 Kab. Sambas 207 Kab. Sanggau 208 Kab. Sekadau 209 Kab. Sintang 210 Kota Pontianak 211 Kota Singkawang

Kalimantan Barat Total

Pemula 20 20 475 6 3 2 5 16 6 6 12 16 16 25 26 15 20 13 16 26 36 32 31 19 52 4 10 21 5 18 7 6 19 13 470 10 6 1 7 7 5 3 4 2 2 47

UPJA (unit) Berkembang Profesional 10 5 10 5 294 118 11 5 6 3 4 2 9 5 30 15 1 ‐ 1 ‐ 2 ‐ 5 1 5 1 3 ‐ 6 ‐ 2 ‐ 3 ‐ 2 ‐ 2 ‐ 2 ‐ 5 ‐ 1 2 1 ‐

‐

‐

5

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 55 72 44 7 58

‐ ‐

2 1 10 20 15 2 16

55 45

15 12

22 30

6 8

16 7 356

5 2 101

1

‐ 1

‐ ‐

No.

Provinsi

17 Kalimantan Selatan

Kabupaten/Kota 212 Kab. Balangan 213 214 215 216 217 218

Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kotabaru

219 Kab. Tabalong 220 Kab. Tanah Bumbu 221 Kab. Tanah Laut 222 Kab. Tapin

Kalimantan Selatan Total 18 Kalimantan Tengah

223 Kab. Barito Selatan 224 Kab. Barito Timur 225 Kab. Barito Utara 226 Kab. Gunung Mas 227 Kab. Kapuas 228 229 230 231

Kab. Katingan Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kab. Lamandau

232 Kab. Murung Raya 233 Kab. Pulang Pisau 234 Kab. Seruyan 235 Kab. Sukamara 236 Kota Palangka Raya

Kalimantan Tengah Total 19 Kalimantan Timur

Kalimantan Timur Total 20 Bali

237 238 239 240 241 242 243 244 245

Kab. Berau Kab. Bulungan Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Kertanegara Kab. Kutai Timur Kab. Nunukan Kab. Paser Kab. Penajam Paser Utara Kota Samarinda

‐

‐

3

2

2 11

‐ 5

2 5 10 2

1 1 2 1

‐

‐

12

5

1

1

‐ ‐

‐ ‐

50 2 10 1 3

20 2 1 1 1 1 1 1 1

‐

246 Kab. Badung 247 Kab. Bangli

17 20 20

2 2 2 5 27 10 10

248 Kab. Buleleng 249 Kab. Gianyar

32 30

10 10

250 Kab. Jembrana 251 Kab. Karangasem

21 10

5 5

25 37 37 232

10 10 10 80

252 Kab. Klungkung 253 Kab. Tabanan 254 Kota Denpasar

Bali Total

Pemula 13 20 20 45 6 46 19 31 24 10 16 250 10 20 1 1 5 1 5 8 5 5 20 2 3 3 89 2 3 1 3 2 2 2 2

UPJA (unit) Berkembang Profesional 3 1 10 ‐ 14 2 7 3 5 2 3 ‐ 3 ‐ 17 ‐ 15 2 3 ‐ 4 ‐ 84 10 2 2

‐

‐ 9 2 1 3 2 2

‐ 1 3 3 17

No.

Provinsi

21 NTB

Kabupaten/Kota 255 Kab. Bima 256 257 258 259 260 261

Kab. Dompu Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Lombok Utara Kab. Sumbawa

262 Kab. Sumbawa Barat 263 Kota Bima 264 Kota Mataram

NTB Total 22 NTT

265 266 267 268

Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur

269 Kab. Kupang 270 Kab. Lembata 271 272 273 274

Kab. Manggarai Kab. Nagekeo Kab. Ngada Kab. Rote‐Ndao

275 Kab. Sikka 276 Kab. Sumba Barat 277 Kab. Sumba Timur 278 Kab. Timor Tengah Selatan 279 Kab. Timor Tengah Utara 280 Kota Kupang

NTT Total 23 Sulawesi Barat

Sulawesi Barat Total 24 Sulawesi Selatan

281 282 283 284 285

Kab. Majene Kab. Mamasa Kab. Mamuju Kab. Mamuju Utara Kab. Polewali Mandar

286 287 288 289 290

Kab. Bantaeng Kab. Barru Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Enrekang

291 Kab. Gowa 292 Kab. Jeneponto 293 Kab. Luwu 294 Kab. Luwu Utara 295 296 297 298

Kab. Maros Kab. Pangkep Kab. Pinrang Kab. Selayar

299 Kab. Sidenreng Rappang 300 Kab. Sinjai 301 Kab. Soppeng

Pemula 30 35 1 40 18 5 30 8 3 2 172 1 8 3 4 3 3 8 2 9 3 6 1 8 2 6 3 70 12 3 36 5 12 68 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 20

UPJA (unit) Berkembang Profesional 6 2 5 4 1 1 20 5 6 6 2 ‐ 10 2 1 ‐ 3 3 1 ‐ 55 23

‐ ‐

‐ ‐

1

1

‐

‐

2

1

‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

1

1

‐ ‐

‐ ‐

1

1

‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐

5 3

4 1 1 1 1 1 5

‐ 7

‐ 5 15 4 5 5 5 5

‐ 1 1 1 1

5 5

1 1

5 5

1 1

5 5 5 5

1 1 1 1

5 5

1 1

5

1

No.

Provinsi

Kabupaten/Kota 302 Kab. Takalar 303 Kab. Tana Toraja 304 Kota Makassar

Sulawesi Selatan Total 25 Sulawesi Tengah

305 Kab. Banggai 306 Kab. Banggai Kepulauan 307 Kab. Buol 308 Kab. Donggala 309 Kab. Morowali 310 311 312 313 314 315

Sulawesi Tengah Total 26 Sulawesi Tenggara

Kab. Parigi Moutong Kab. Poso Kab. Sigi Kab. Tojo Una‐Una Kab. Toli‐toli Kota Palu

316 Kab. Bombana 317 318 319 320

Kab. Buton Kab. Buton Utara Kab. Kolaka Kab. Kolaka Utara

321 Kab. Konawe 322 Kab. Konawe Selatan 323 Kab. Konawe Utara 324 Kab. Muna 325 Kab. Wakatobi 326 Kota Bau‐bau

Sulawesi Tenggara Total 27 Sulawesi Utara

Sulawesi Utara Total 28 Gorontalo

Gorontalo Total 29 Maluku

‐

336 Kab. Boalemo

2 43 4 1 10 4 3 4 1 1 1 29 20

337 Kab. Bone Bolango 338 Kab. Gorontalo

3 22

339 Kab. Gorontalo Utara 340 Kab. Pohuwato

1 20

341 Kota Gorontalo

2 68 4 3

327 328 329 330 331 332 333 334 335

Kab. Bolaang Mangondow Kab. Kep. Talaud Kab. Minahasa Kab. Minahasa Selatan Kab. Minahasa Tenggara Kab. Minahasa Utara Kab. Sangihe Kota Bitung Kota Tomohon

342 Kab. Buru 343 Kab. Maluku Tengah 344 Kab. Maluku Tenggara 345 Kab. Seram Bagian Barat

Maluku Total

Pemula 20 20 5 435 25 8 12 15 14 14 22 5 7 12 3 137 2 5 4 4 3 6 10 3 4

1 3 11

UPJA (unit) Berkembang Profesional 5 ‐ 5 ‐ 1 ‐ 90 15 9 2 5 1 3 1 8 2 2 1 7 1 7 1 1 2 2 1 7 2 1 1 52 15 8 125 9 1 6 3 46 1 16 2 205 6 36 10 16 2 19 2 1 ‐ 9 1 371 153 1 2

‐

‐

2 1

3 1

‐

‐

1

1

‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

5 5 1 5 1 5

7 2 1 4 1 2

‐

‐

17 2 1 1 1 5

10 2 1 1 1 5

No.

Provinsi

30 Maluku utara

Kabupaten/Kota 346 Kab. Halmahera Barat 347 Kab. Halmahera Selatan 348 Kab. Halmahera Tengah 349 Kab. Halmahera Timur

Maluku utara Total 31 Papua

350 Kab. Biak Numfor 351 Kab. Jayapura 352 Kab. Jayawijaya 353 Kab. Merauke 354 Kab. Mimika 355 Kab. Nabire 356 Kab. Paniai

Papua Total 32 Papua Barat

357 Kab. Fak‐Fak 358 Kab. Sorong 359 Kab. Sorong Selatan 360 Kab. Maokwari

Papua Barat Total Total

Pemula 5 7 9 17 38 6 7 5 7 6 7 6 44 3 3 4

‐ 10 6,538

UPJA (unit) Berkembang Profesional 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 3 1 3 1 2 1 4 2 3 1 3 ‐ 2 ‐ 20 6

‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

20 20 2,344

5 5 892

Catatan : Alokasi UPJA (pemula, berkembang & profesional) dapat berubah sesuai kondisi masing‐masing wilayah