Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Dasar Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus

UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA NOMOR 1 TAHUN 2015 Tentang PENGATURAN DASAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA KAMPUS Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Dewan Perwakilan Mahasiswa Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan struktur organisasi mahasiswa di Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya yang sesuai Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya dibentuklah pengaturan dasar organisasi kemahasiswaan intra kampus yang tersusun secara sistematis, terencana, terpadu dan sinergis yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban setiap Organisasi Mahasiswa Universitas Sriwijaya.  b. Bahwa untuk memberikan kejelasan tentang hak, fungsi, kewajiban, dan wewenang dari masing-masing organisasi mahasiswa di Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya untuk mengembangkan kehidupan demokrasi yang jujur, adil, dan bersih di lingkungan Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya. c. Bahwa untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab organisasi kemahasiswaan intra kampus yang sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya. d. Bahwa untuk menjelaskan garis koordinasi dan hubungan antar organisasi kemahasiswaan intra kampus Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya. e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d maka perlu membentuk undang-undang tentang pengaturan dasar organisasi kemahasiswaan intra kampus.

Mengingat : a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  b. Kepmendikbud No. 155/U/1998 Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan. c. Kepmendikbud No. 64 Tahun 2003 Tentang Statuta Unsri

d. Pasal 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, dan 20 Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya. e. Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, dan 45 Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasi swa Universitas Sriwijaya. f. UU No. 4 Tahun 2005 Tentang Otonomi Fakultas. g. UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Unit Kegiatan Mahasiswa. h. UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Unit Kegiatan Khusus. Dengan persetujuan bersama antara DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA dan PRESIDEN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Memutuskan Menetapkan: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGATURAN DASAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA KAMPUS

BAB I KETENTUAN UMUM

1.

2. 3.

4.

5.

Pasal 1 Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya yang selanjutnya disebut dengan KM Unsri adalah organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi yang menaungi semua aktivitas kemahasiswaan di Universitas Sriwijaya. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut dengan AD/ART adalah landasan dasar hukum tertinggi yang bersifat fundamental di KM Unsri. Kongres Mahasiswa adalah lembaga permusyawaratan Keluarga Mahasiswa di tingkat Universitas dan pengambilan keputusan tertinggi dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya yang bersifat mengikat. Sidang Umum Umum Fakultas adalah lembaga permusyawaratan tertinggi ditingkat Fakultas yang mengatur organisasi kemahasiswaan tingkat Fakultas dan tidak bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pada Kongres Mahasiswa Universitas Sriwijaya. Sidang Umum Jurusan dan/atau Program Studi adalah lembaga permusyawaratan tertinggi ditingkat Jurusan dan atau Program Studi yang mengatur organisasi

kemahasiswaan tingkat Jurusan dan atau Program Studi dan tidak bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pada Kongres Mahasiswa Universitas. 6. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Unsri yang selanjutnya disebut BEM KM Unsri Unsri adalah lembaga pemegang pemerintahan mahasiswa mahasiswa tertinggi di tingkat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya. 7. Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Unsri yang selanjutnya disebut DPM KM Unsri merupakan lembaga pemegang kekuasaan legislatif tertinggi ditingkat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya. 8. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UKM merupakan organisasi kemahasiswaan yang mewadahi minat, bakat, dan keahlian di tingkat universitas dan tidak bertentangan dengan konstitusi KM Unsri dan perundangan lainnya. 9. Unit Kegiatan Khusus yang selanjutnya disebut UKK adalah organisasi kemahasiswaan yang memiliki kekhususan dalam hal pendanaan bakat dan keahlian di tingkat universitas serta tidak bertentangan dengan konstitusi KM Unsri dan  perundangan lainnya. 10. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut BEM KMF merupakan penyelenggara pemerintahan di tingkat fakultas dengan  prinsip otonomi fakultas dan tugas pembantuan dari BEM KM Unsri yang tidak  bertentangan dengan konstitusi KM Unsri. 11. Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat dengan DPM KMF adalah lembaga perwakilan mahasiswa ditingkat fakultas tidak bertentangan dengan konstitusi KM Unsri. 12. Badan Otonom yang selanjutnya disebut BO merupakan organisasi kemahasiswaan yang mewadahi minat, bakat, dan keahlian di tingkat fakultas yang tidak bertentangan dengan konstitusi KM Unsri dan perundangan lainnya. 13. Himpunan Mahasiswa yang selanjutnya disebut HIMA merupakan penyelenggara  pemerintahan di tingkat jurusan/program studi yang tidak bertentangan dengan konstitusi KM Unsri. 14. Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Jurusan/Keluarga Mahasiswa Program Studi yang selanjutnya disebut DPM KMJ/KMPS adalah lembaga  perwakilan mahasiswa ditingkat jurusan/program studi yang tidak bertentangan dengan konstitusi KM Unsri. 15. Badan Otonom Jurusan/Program Studi yang selanjutnya disebut BOJ/PS merupakan organisasi kemahasiswaan yang mewadahi minat, bakat, dan keahlian di tingkat  jurusan/program studi yang tidak bertentangan bertentangan dengan konstitusi KM Unsri.

BAB II PEMBENTUKAN, PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN PEMBUBARAN

Bagian I Pembentukan Pasal 2 Susunan kedudukan organisasi mahasiswa intra kampus dibentuk dan disusun untuk memberikan kejelasan tentang hak, fungsi, kewajiban dan wewenang dari setiap organisasi mahasiswa serta memberikan kejelasan garis koordinasi antar organisasi mahasiswa di KM Unsri. Pasal 3 Organisasi Mahasiswa di KM Unsri terbagi menjadi tiga yaitu organisasi mahasiswa di tingkat universitas, organisasi mahasiswa di tingkat fakultas, dan organisasi mahasiswa di tingkat jurusan/prodi yang saling bersinergi. Bagian II Susunan Pasal 4 Organisasi mahasiswa di tingkat universitas terdiri dari: a. BEM KM Unsri  b. DPM KM Unsri c. UKM d. UKK Pasal 5 Organisasi mahasiswa ditingkat fakultas yaitu: a. BEM KM Fakultas  b. DPM KM Fakultas c. BO Pasal 6 Organisasi mahasiswa ditingkat jurusan/program studi: a. BEM KMJ/KMPS atau HIMA  b. DPM KMJ/KMPS c. BOJ/PS Bagian III Pembubaran

Pasal 7 Organisasi mahasiswa tingkat Universitas dibubarkan apabila: a. Bertentangan dengan AD/ART KM Unsri,  b. Tidak menjalankan dan mematuhi peraturan perundang-undangan KM Unsri, c. Vakum, dan/atau d. Melakukan tindak pidana. Pasal 8 Tata cara pembubaran organisasi mahasiswa tingkat Universitas: a. Organisasi mahasiswa dibubarkan dalam Sidang Kongres Mahasiswa atas usul DPM KM Unsri apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7.  b. Usulan pembubaran organisasi mahasiswa diajukan oleh DPM KM Unsri apabila memenuhi 2/3 suara dari seluruh anggota DPM KM Unsri. c. Pembubaran organisasi mahasiswa tersebut disetujui oleh 2/3 peserta Kongres Mahasiswa. BAB III STRUKTUR KEKUASAAN Bagian I Sidang-sidang Pasal 9

Sidang-sidang terdiri dari : a. Kongres Mahasiswa  b. Sidang umum fakultas c. Sidang umum jurusan dan/atau program studi d. Dan sidang-sidang lainnya. Bagian II Peserta Sidang Pasal 10 1. Peserta Kongres Mahasiswa terdiri atas : a. Peserta penuh terdiri dari anggota DPMKM UNSRI, ketua-ketua DPMKMF, ketua-ketua UKM/UKK, ketua BO, ketua DPMKMJ/PS atau yang mewakili yang diberikan mandat oleh Ormawa yang bersangkutan  b. Peserta peninjau terdiri dari perwakilan dari DPMKM UNSRI, ketua-ketua DPMKMF, ketua-ketua UKM/UKK, ketua BO, ketua DPMKMJ/PS atau yang mewakili yang diberikan mandat oleh Ormawa yang bersangkutan 2. Peserta sidang umum fakultas : a. Peserta penuh terdiri dari anggota DPMKMF, ketua-ketua BO, ketua-ketua DPMKMJ/PS, ketua BOJ/PS atau yang mewakili yang diberikan mandat oleh ormawa yang bersangkutan.

 b. Peserta peninjau terdiri dari perwakilan anggota DPMKMF, ketua-ketua BO, ketua-ketua DPMKMJ/PS, ketua BOJ/PS atau yang mewakili yang diberikan mandat oleh ormawa yang bersangkutan. 3. Peserta sidang umum jurusan dan/atau program studi a. Peserta penuh terdiri dari anggota DPMKMJ/PS, ketua-ketua BOJ/PS atau yang mewakili yang diberikan mandat oleh ormawa yag bersangkutan  b. Peserta peninjau terdiri dari perwakilan anggota DPMKMJ/PS, ketua-ketua BOJ/PS atau yang mewakili yang diberikan mandat oleh ormawa yag  bersangkutan

Bagian ketiga Tugas Kongres Mahasiswa Pasal 11 Tugas kongres mahasiswa terdiri dari : a. Menetapkan dan mengesahkan konstitusi KM UNSRI  b. Menetapkan dan mengesahkan GBHPKO KM UNSRI c. Menetapkan dan mengesahkan rekomendasi KM UNSRI Bagian keempat Wewenang Pasal 12 1. Kewenangan Kongres Mahasiswa terdiri dari : a. Meminta dan membahas serta memberikan pandangan umum laporan  pertaggungjawaban BEMKM UNSRI  b. Mendemisionerkan dan mengesahkan serta melantik presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa Universitas Sriwijaya c. Meminta laporan KPU Unsri dan BANWASLU UNSRI. d. Mendemisionerkan dan mengesahkan serta melantik DPMKM UNSRI e. Merevisi Konstitusi KM UNSRI 2. Kewenangan Sidang Umum Fakultas terdiri dari : a. Meminta dan membahas serta memberikan pandangan umum laporan  pertanggungjawaban BEMKMF.  b. Mendemisionerkan dan mengesahkan serta melantik gubernur mahasiswa dan wakil gubernur mahasiswa Universitas Sriwijaya. c. Mendemisionerkan dan mengesahkan serta melantik DPMKMF. 3. Kewenangan sidang umum jurusan dan/atau program studi terdiri dari : a. Meminta dan membahas serta memberikan pandangan umum laporan  pertanggungjawaban HIMA.  b. Mendemisionerkan dan mengesahkan serta melantik bupati mahasiswa dan wakil  bupati mahasiswa Universitas Sriwijaya. c. Mendemisionerkan dan mengesahkan serta melantik DPMKMJ/PS.

BAB IV BEM KM UNSRI

Bagian I Kedudukan Pasal 13 BEM KM Unsri merupakan lembaga pemegang pemerintahan mahasiswa tertinggi di tingkat Universitas. Bagian II Susunan dan Keanggotaan

1. 2. 3. 4.

Pasal 14 BEM KM Unsri dipimpin oleh Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa. Dalam melaksanakan tugasnya Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa dibantu oleh menteri. Setiap kemetrian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa dilantik oleh DPM KM Unsri di Kongres Mahasiswa.

Pasal 15 1. Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa dipilih secara langsung oleh Mahasiswa Universitas Sriwijaya melalui pemilu raya yang demokratis. 2. Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa memegang jabatan selama satu tahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Bagian III Hak, Kewajiban, dan Wewenang

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pasal 16 Hak Memegang kekuasaan pemerintahan sesuai AD/ART KM Unsri. Berhak mengajukan RUU kepada DPM KM Unsri dengan persetujuan Presiden Mahasiswa. Berhak menetapkan Peraturan Pemerintah. Berhak menetapkan Peraturan Presiden. Membuat perjanjian eksternal dengan persetujuan DPM KM Unsri. Menyetujui UKM/UKK dengan pertimbangan DPM KM Unsri. Membahas dan atau memberikan persetujuan terhadap RUU bersama DPM KM Unsri.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pasal 17 Kewajiban Melaksanakan AD/ART KM Unsri. Melaksanakan Undang-Undang KM Unsri. Menyampaikan program kerja kepada DPM KM Unsri. Menyampaikan progress report  secara berkala kepada DPM KM Unsri. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kongres Mahasiswa. Menjaga kesatuan KM Unsri. Menjaga independensi KM Unsri. Menyusun rancangan anggaran yang akan ditetapkan oleh DPM KM Unsri. Menyelesaikan permasalahan mahasiswa di tingkat universitas.

Pasal 18 Wewenang Presiden Mahasiswa 1. Menyutujui Undang-Undang KM Unsri. 2. Mengesahkan kepengurusan UKM. 3. Mengesahkan kepengurusan UKK. 4. Menetapkan Organisasi Eksternal berdasarkan rekomendasi dari DPM KM UNSRI. 5. Membubarkan UKM/UKK dengan rekomendasi dari DPM KM Unsri. 6. Memberikan tugas pembantuan kepada BEM KM Fakultas. 7. Melakukan open recruitment  untuk anggota BEM KM Unsri. 8. Mengangkat dan memberhentikan menteri. 9. Mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang. 10. Membahas dan menyetujui rancangan anggaran yang diajukan oleh komunitas. 11. Mengesahkan komunitas. Bagian IV Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Pasal 19 Pelanggaran Kepresidenan Presiden dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa dapat diberhentikan dalam mas a jabatannya apabila: a. Meninggal dunia  b. Dinyatakan tidak aktif lagi sebagai mahasiswa universitas sriwijaya c. Melanggar AD/ART KM Unsri. d. Tidak berkompeten dan berkapasitas lagi menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa. e. Melakukan tindakan tercela. f. Melakukan tindak pidana.

Pasal 20 Tata Cara Pemberhentian 1. Usulan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden Mahasiswa setelah memenuhi 2/3 suara dari seluruh anggota DPM KM Unsri. 2. Selambat-lambatnya satu minggu DPM KM Unsri harus mengadakan Sidang Kongres Luar Biasa dengan persetujuan 2/3 suara dari seluruh anggota DPM KM Unsri. 3. Pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden Mahasiswa diambil dalam Sidang Kongres Luar Biasa yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ jumlah anggota kongres dan disetujui ½+1 anggota yang hadir. Pasal 21 Penyelenggara Pemerintahan Pengganti 1. Jika Presiden Mahasiswa berhenti, diberhentikan atau tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. 2. Dalam hal kekosongan Wakil Presiden Mahasiswa pemerintahan te tap dijalankan oleh Presiden Mahasiswa tanpa adanya penggantian jabatan. 3. Jika Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa berhenti, diberhentikan atau tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya dalam masa jabatnnya secara bersamaan pelaksanaan tugas kepresidenan dilaksanakan oleh menteri yang mengatur urusan dalam negeri, menteri yang membidangi urusan luar negeri, dan menteri yang membidangi urusan  politik sampai habis masa jabatannya. Bagian V Sumpah Jabatan Pasal 22 Sebelum memangku jabatannya, Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa  bersumpah menurut agama dan kepercayaannya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan DPM KM Unsri dan anggota Kongres Mahasiwa sebagai berikut : Sumpah Presiden (Wakil Presiden) Mahasiswa: “Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden (Wakil Presiden) Mahasiswa Universitas Sriwijaya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh konstitusi KM Unsri dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada almamater dan civitas akademika” Janji Presiden (Wakil Presiden) Mahasiswa: “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yang Maha Esa akan memenuhi kewajiban Presiden (Wakil Presiden) Mahasiswa Universitas

Sriwijaya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh konstitusi dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada almamater dan civitas akademika

BAB V DPM KM UNSRI

Bagian I Kedudukan Pasal 23 DPM KM Unsri adalah lembaga kekuasaan legislatif tertingi ditingkat universitas. Bagian II Susunan dan Keanggotaan

1.

2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

5. 6.

Pasal 24 Alat kelengkapan DPM KM Unsri terdiri dari: a. Ketua Umum,  b. Wakil Ketua I, c. Wakil Ketua II, d. Wakil Ketua III, e. Badan Legislasi, f. Badan Anggaran, g. Badan Kehormatan, h. Komisi, dan i. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Sidang Paripurna. Setiap badan dipimpin oleh seorang ketua. Setiap komisi dipimpin oleh seorang ketua. Alat kelengkapan DPM KM Unsri dipilih dari dan oleh anggota DPM KM Unsri. Pasal 25 Anggota DPM berjumlah 50 orang yang merupakan perwakilan dari daerah  pemilihan. Anggota DPM KM Unsri dipilih oleh mahasiswa melalui pemilu yang demokratis. Keanggotan DPM KM Unsri diresmikan oleh Kongres Mahasiswa. Sebelum memangku jabatannya anggota DPM KM Unsri mengucap sumpah atau  berjanji secara bersama-sama yang dipandu oleh Presidium Sidang dalam Kongres Mahasiswa. Anggota DPM KM Unsri merupakan anggota fraksi. Masa jabatan anggota DPM KM Unsri adalah satu ta hun dan dapat dipilih kembali.

7. Anggota DPM KM Unsri yang merupakan Anggota Pengganti Antar Waktu maka dalam pengucapan sumpah dipimpin oleh Ketua DPM KM Unsri. 8. Ketentuan mengenai tata cara pengucapan sumpah diatur dalam Undang-Undang Tentang Keanggotaan DPM KM Unsri dan Tata Tertib DPM KM Unsri. Bagian III Hak, Fungsi, dan Wewenang Pasal 26 Hak 1. DPM KM Unsri mempunyai hak interpelasi, hak angket, hak protokol, dan hak menyatakan pendapat. 2. DPM KM Unsri mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan  pendapat, dan hak imunitas. 3. Anggota DPM KM Unsri mempunyai hak: a. Mengajukan usul rancangan undang-undang,  b. Mengajukan pertanyaan, c. Menyampaikan usul dan pendapat, d. Memilih dan dipilih. Pasal 27 Fungsi 1. DPM KM Unsri memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 2. DPM KM Unsri juga memiliki fungsi yudisial.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pasal 28 Wewenang Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden Mahasiswa untuk mendapat persetujuan bersama. Memberikan persetujuan atau tidak terhadap peraturan pemerintah pengganti undangundang yang diajukan oleh Presiden Mahasiswa menjadi undang-undang. Melantik Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa terpilih pada saat Kongres Mahasiswa. Mengajukan pemberhentikan Presiden Mahasiwa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa ke Sidang Kongres Luar Biasa. Memberikan persetujuan atas peraturan perundang-undangan. Membahas dan menyetujui atas rencana anggaran yang diajukan Presiden Mahasiswa. Membahas dan menyetujui atas rencana anggaran yang diajukan oleh UKM dan UKK. Melakukan verifikasi UKM dan UKK. Meminta pertanggungjawaban dari UKM dan UKK.

10. Meminta pertanggungjawaban Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa dalam keadaan tertentu. 11. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan Anggaran Pendapatan Belanja Organisasi BEM KM Unsri, UKM, dan UKK. 12. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi Mahasiswa Universitas Sriwijaya. Bagian IV Kewenangan Yudisial

1. 2. 3. 4.

Pasal 29 Mengadili dan memutus sengketa organisasi mahasiswa di tingkat universitas, fakultas, dan jurusan/program studi di KM Unsri. Mengadili dan memutus uji materil dalam sistem hierarki perundang-undangan KM Unsri. Keputusan yang ditetapkan DPM KM Unsri bersifat final dan mengikat. Ketentuan mengenai kewenangan yudisial DPM KM Unsri diatur dalam perundangan lainnya yang tidak bertentangan dengan konstitusi KM Unsri. Bagian V Sumpah Jabatan

Pasal 30 Sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 ayat 4 sebagai berikut: “Demi Allah saya  bersumpah atau berjanji akan memenuhi kewajiban sebagai anggota/ketua/wakil ketua/ketua badan/ketua komisi DPM KM Unsri dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Konstitusi KM Unsri dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada almamater dan civitas akademika. Janji sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 ayat 4 sebagai berikut: “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yang Maha Esa akan

memenuhi

kewajiban

sebagai

anggota/ketua/wakil

ketua/ketua

 badan/ketua komisi DPM KM Unsri dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Konstitusi KM Unsri dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada almamater dan civitas akademika.

Bagian VI Pengganti Antar Waktu Pasal 31 1. Anggota DPM KM Unsri diberhentikan antar waktu karena: a. Meninggal dunia.  b. dinyatakan tidak lagi sebagai mahasiswa universitas sriwijaya c. Mengundurkan diri. d. Diberhentikan. 2. Anggota DPM KM Unsri diberhentikan antar waktu sebagaimana yang dimaksud  pada ayat 1 apabila: a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan sebagai anggota dewan selama 1 bulan berturut tanpa keterangan apapun.  b. Melanggar Sumpah Jabatan dan Kode Etik DPM KM Unsri. c. Melakukan tindak pidana. d. Tidak menghadiri sidang paripurna dan atau alat kelengkapan DPM KM Unsri yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa keterangan apapun. Pasal 32 Anggota DPM KM Unsri diberhentikan apabila: a. Terbukti memenuhi salah satu kriteria seperti termaksud dalam pasal 31 ayat 1.  b. Keputusan pemberhentian dari jabatannya diberikan oleh Badan Kehormatan  berdasarkan kewenangannya. Pasal 33 Anggota DPM KM Unsri yang diberhentikan digantikan jabatannya oleh calon anggota dewan lainnya berdasarkan rekomendasi fraksi selambat-lambatnya satu minggu setelah diberhentikan.

BAB VI UKM

Bagian I Kedudukan Pasal 34 UKM merupakan organisasi kemahasiswaan yang mewadahi minat, bakat, dan keahlian di tingkat universitas dan tidak bertentangan dengan konstitusi KM Unsri.

Bagian II Susunan dan Keanggotaan Pasal 35 Alat kelengkapan UKM terdiri atas: a. Ketua,  b. Wakil, c. Sekertaris, d. Bendahara, e. Alat kelengkapan lainnya yang diatur dalam AD/ART masing-masing UKM dan tidak  bertentangan dengan AD/ART KM Unsri dan peraturan perundangan lainnya.

1. 2. 3.

Pasal 36 Setiap Mahasiswa Universitas Sriwijaya dapat menjadi anggota UKM. Keanggotaan UKM bersifat terbuka, sukarela, dan tidak diskriminasi bagi setiap mahasiswa. Segala peraturan lainnya yang berkenaan dengan keanggotaan diatur dalam AD/ART UKM yang bersangkutan. Bagian III Hak dan Kewajiban

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5.

Pasal 37 Hak Memperoleh hak yang sama, sederajat, adil dari KM Unsri. Mengatur dan mengurus Rumah Tangga Organisasi secara mandiri. Ikut serta dan menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan baik ke dalam maupun keluar. Memperoleh dana kemahasiswaan sesuai dengan yang telah ditentukan. Pasal 38 Kewajiban Melaksanakan Konstitusi KM Unsri dan peraturan perundang-undangan lainnya. Berperan aktif untuk memajukan Universitas Sriwijaya. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) kepada DPM KM Unsri. Mengajukan proposal kegiatan kepada pihak rektorat dengan rekomendasi DPM KM Unsri. Menyampaikan laporan periodik secara tertulis dalam bentuk Progress Report kepada DPM KM Unsri.

Bagian IV Pemberhentian dan Pembubaran Pasal 39 Pemberhentian anggota UKM diatur dalam AD/ART masing-masing UKM dan tidak  bertentangan dengan konstitusi KM Unsri. Pasal 40 Pembubaran UKM diatur dalam Undang-Undang UKM dan perudang-undangan lainnya BAB VII UKK Bagian I Kedudukan Pasal 41 UKK adalah organisasi kemahasiswaan yang memiliki kekhususan dalam hal keanggotaan dan pendanaan serta bakat dan keahlian di tingkat universitas serta tidak bertentangan dengan konstitusi KM Unsri dan perundangan lainnya. Bagian II Susunan dan Keanggotaan Pasal 42 Alat kelengkapan UKK terdiri atas: a. Ketua,  b. Wakil, c. Sekertaris, d. Bendahara, e. Alat kelengkapan lainnya yang diatur dalam AD/ART masing-masing UKK dan tidak  bertentangan dengan AD/ART KM Unsri dan peraturan perundangan lainnya.

1. 2. 3. 4. 5.

Pasal 43 Anggota UKK dapat berasal dari Mahasiswa Universitas Sriwijaya dan/atau anggota dari luar Unsri. Setiap Mahasiswa Unsri dapat menjadi anggota UKK. Alat kelengkapan UKK merupakan mahasiswa aktif universitas sriwijaya Keanggotaan UKK bersifat terbuka, sukarela, dan tidak diskriminatif bagi setiap mahasiswa. Segala peraturan lainnya yang berkenaan keanggotaan diatur dalam AD/ART UKK yang bersangkutan.

Bagian III Hak dan Kewajiban

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pasal 44 Hak Memperoleh hak yang sama, sederajat, adil dari KM UNSRI. Mengatur dan mengurus Rumah Tangga Organisasi secara mandiri. Ikut serta menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan. Memperoleh dana kemahasiswaan. Pasal 45 Kewajiban Melaksanakan Konstitusi KM Unsri dan peraturan perundang-undangan lainnya. Berperan aktif untuk memajukan Universitas Sriwijaya. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) kepada DPM KM Unsri. Mengajukan proposal kegiatan kepada pihak rektorat dengan rekomendasi DPM KM Unsri. Menyampaikan laporan periodik secara tertulis dalam bentuk Progress Report  kepada DPM KM Unsri. Apabila dalam kepengurusan UKK terdapat anggota yang bukan Mahasiswa Universitas Sriwijaya, maka UKK yang bersangkutan harus melampirkan data keanggotaan beserta struktural secara berkala yakni pada periode pembuatan program kerja, periode progress report , dan sampai pada laporan pertanggung jawaban. Bagian IV Pemberhentian dan Pembubaran

Pasal 46 Pemberhentian anggota UKK diatur dalam AD/ART masing-masing UKK dan tidak  bertentangan dengan konstitusi KM Unsri. Pasal 47 Pembubaran UKK diatur dalam Undang-Undang UKK dan perundang-undangan lainnya.

BAB VIII BEM KMF

Bagian I Kedudukan Pasal 48 BEM KMF merupakan penyelenggara pemerintahan di tingkat fakultas dengan prinsip otonomi fakultas dan tugas pembantuan dari BEM KM Unsri. Bagian II Susunan dan Keanggotaan Pasal 49 1. BEM KMF dipimpin oleh Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa. 2. Dalam melaksanakan tugasnya Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa dibantu oleh sekretaris, bendahara dan dinas. 3. Setiap dinas membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan fakultas.

1.

2. 3.

4. 5.

Pasal 50 Calon Gubernur Mahasiswa dan Calon Wakil Gubernur Mahasiswa adalah seorang mahasiswa aktif Universitas Sriwijaya, tidak pernah melakukan tindak pidana, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melakukan kewajiban sebagai Gubernur Mahasiwa dan Wakil Gubernur Mahasiswa. Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa dipilih oleh mahasiswa fakultas yang bersangkutan melalui pemilu yang demokratis. Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa dilantik oleh Presiden Mahasiswa atau Menteri yang ditunjuk atas nama Presiden Mahasiswa dalam Sidang Umum Fakultas. Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa memegang jabatan selama satu tahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Syarat dan tata cara pemilihan Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa diatur lebih lanjut dalam peraturan fakultas. Bagian III Hak, Kewajiban, dan Wewenang

Pasal 51 Hak 1. Memegang kekuasaan pemerintahan di tingkat fakultas. 2. Berhak mengajukan Rancangan Peraturan Fakultas kepada DPM KMF. 3. Membahas dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Fakultas.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pasal 52 Kewajiban Gubernur Mahasiswa Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa bertanggungjawab kepada Presiden Mahasiswa melalui menteri yang membidangi urusan dalam negeri. Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa menyampaikan laporan  pertanggungjawaban kepada DPM KMF. Melaksanakan Peraturan-Peraturan Fakultas. Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) yang akan ditetapkan oleh DPM KMF. Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa menerima tugas pembantuan yang diserahkan oleh BEM KM Unsri. Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa melaksanakan asas desentralisasi. Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa menyelesaikan permasalahan mahasiswa di tingkat fakultas. Pasal 53 Wewenang Gubernur Mengesahkan kepengurusan Badan Otonom. Mengesahkan pembentukan dan pembubaran Badan Otonom yang telah disetujui DPM KMF. Mengesahkan Peraturan Fakultas. Melakukan pembukaan penerimaan anggota baru BEM KMF. Melantik Bupati terpilih. Mengangkat dan memberhentikan kepala dinas. Bagian IV Sumpah Jabatan

Pasal 54 Sebelum memangku jabatannya, Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa  bersumpah menurut agama dan kepercayaannya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan DPM KMF dan anggota Sidang Umum Mahasiswa sebagai berikut : Sumpah Gubernur (Wakil Gubernur) Mahasiswa: “Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Gubernur (Wakil Gubernur) Mahasiswa Fakultas ... dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya, memegang teguh Konstitusi KM Unsri dan menjalankan segala

undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada almamater dan civitas akademika Janji Gubernur (Wakil Gubernur) Mahasiswa: “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yang Maha Esa akan memenuhi kewajiban Gubernur (Wakil Gubernur) Mahasiswa Fakultas ... dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Konstitusi KM Unsri dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada alamamater dan civitas akademika

Bagian V Pemberhentian Pasal 55 Kriteria 1. Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa dapat berhenti dari  jabatannya atas persetujuan DPM KMF. 2. Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa dapat diberhentikan dari masa  jabatannya oleh peserta Sidang Umum Luar Biasa atas usulan DPM KMF yang  bersangkutan apabila: a. Meninggal dunia  b. dinyatakan tidak lagi sebagai mahasiswa universitas sriwijaya c. Melanggar AD/ART KM Unsri. d. Melakukan makar dan/atau perbuatan yang dapat memecah belah KM Unsri e. Melakukan tindak pidana . f. Melakukan perbuatan tercela g. Tidak berkompeten dan berkapasitas lagi menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Mahasiswa. h. Melanggar Peraturan Fakultas i. Tidak menjalankan produk pemerintahan KM Unsri. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Gubernur Mahasiswa dan/atau Wakil Gubernur Mahasiswa diatur dalam Peraturan Fakultas. Pasal 56 Tata Cara Pemberhentian 1. Usulan pemberhentian Gubernur Mahasiswa dan/atau Wakil Gubernur Mahasiswa sebagaimana tersebut dalam pasal 55 harus memenuhi 2/3 suara dari seluruh anggota DPM KMF dan disetujui oleh Presiden Mahasiswa. 2. Selambat-lambatnya satu minggu setelah disetujui oleh Presiden Mahasiswa, DPM KMF harus mengadakan Sidang Umum Luar Biasa.

3. Pemberhentian Gubernur Mahasiswa dan/atau Wakil Gubernur Mahasiswa diambil dalam Sidang Umum Luar Biasa yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ jumlah anggota sidang umum dan disetujui ½+1peserta yang hadir. 4. Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian gubernur mahasiswa dan atau wakil gubernur mahasiswa diatur lebih lanjut dalam peraturan fakutas Pasal 57 Penyelenggara Pemerintahan Pengganti 1. Jika Gubernur Mahasiswa berhenti, diberhentikan atau tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya, ia digantikan oleh Wakil Gubernur sampai habis masa jabatannya. 2. Dalam hal kekosongan Wakil Gubernur Mahasiswa pemerintahan tetap dijalankan oleh Gubernur Mahasiswa tanpa adanya penggantian jabatan. 3. Jika Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa berhenti, diberhentikan atau tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya dalam masa jabatnnya secara  bersamaan pelaksanaan tugas gubernur dilaksanakan oleh kepala dinas yang membidangi urusan internal, kepala dinas yang membidangi urusan eksternal, dan kepala dinas yang membidangi urusan politik sampai habis masa jabatannya.

BAB IX DPM KMF

Bagian I Kedudukan Pasal 58 DPM KMF adalah lembaga perwakilan mahasiswa ditingkat fakultas. Bagian II Susunan dan Keanggotaan Pasal 59 1. Alat kelengkapan DPM KMF terdiri dari: a. Ketua Umum,  b. Wakil Ketua I, c. Wakil Ketua II, d. Badan Legislasi Fakultas, e. Badan Anggaran, f. Badan Kehormatan, g. Komisi, dan h. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Sidang Paripurna. 2. Setiap badan dipimpin oleh seorang ketua.

3. Setiap komisi dipimpin oleh seorang ketua. 4. Alat kelengkapan DPM KMF dipilih dari dan oleh anggota DPM KMF.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pasal 60 Jumlah anggota DPM KMF berkisar antara 20-40 orang. Anggota DPM KMF dipilih oleh mahasiswa melalui pemilu langsung yang demokratis atau delegasi dari bupati mahasiswa Apabila dalam suatu fakultas tidak terdapat HIMA, maka pendelegasian dapat dilakukan oleh ketua BO Keanggotan DPM KMF diresmikan oleh menteri yang membidangi urusan dalam negeri. Sebelum memangku jabatannya anggota DPM KMF mengucap sumpah secara  bersama-sama yang dipandu oleh pimpinan sidang dalam Sidang Umum Fakultas. Anggota DPM KMF yang merupakan Anggota Pengganti Antar Waktu maka dalam  pengucapan sumpah dipimpin oleh Ketua DPM KMF. Masa jabatan anggota DPM KMF adalah satu tahun kepengurusan dan dapat dipilih kembali. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota DPMKMF, pemenuhan kursi DPMKMF dan pengucapan sumpah jabatan di atur dalam peraturan fakultas. Bagian III Hak, Fungsi, dan Wewenang

Pasal 61 Hak 1. DPM KMF mempunyai hak interpelasi, hak angket, hak protokol, dan hak menyatakan pendapat. 2. DPM KMF mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan  pendapat, dan hak imunitas. 3. Anggota DPM KMF mempunyai hak: a. Mengajukan usul rancangan peraturan fakultas,  b. Mengajukan pertanyaan, c. Menyampaikan usul dan pendapat, d. Memilih dan dipilih. Pasal 62 Fungsi DPM KMF memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pasal 63 Wewenang

1. Membentuk peraturan fakultas yang dibahas dengan Gubernur Mahasiswa untuk mendapat persetujuan bersama. 2. Mengadakan Sidang Umum Fakultas. 3. Mengajukan pemberhentikan Gubernur Mahasiwa dan/atau Wakil Gubernur Mahasiswa ke Sidang Umum Luar Biasa atas persetujuan Presiden Mahasi swa. 4. Memberikan persetujuan atas peraturan fakultas. 5. Membahas dan menyetujui atas rencana anggaran yang diajukan Gubernur Mahasiswa. 6. Membahas dan menyetujui atas rencana anggaran yang diajukan oleh BO. 7. Membahas dan menyetujui atas rencana anggaran yang diajukan oleh DPM KMJ/KMPS untuk HIMA dan BOJ/PS. 8. Melakukan verifikasi dan uji kelayakan terhadap BO sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali 9. Meminta pertanggungjawaban dari BEM KMF dan BO. 10. Meminta pertanggungjawaban Gubernur Mahasiswa dan/atau Wakil Gubernur Mahasiswa dalam keadaan tertentu. 11. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan fakultas, Anggaran Pendapatan Belanja Organisasi BEM KMF dan BO. 12. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi Mahasiswa Universitas Sriwijaya di tingkat fakultas. Bagian IV Sumpah Jabatan Pasal 64 Sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 60 ayat 5 sebagai berikut: “Demi Allah saya bersumpah atau berjanji akan memenuhi kewajiban sebagai anggota/ketua/wakil ketua/ketua badan/ketua komisi DPM KM Fakultas... dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Konstitusi KM Unsri dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada almamater dan civitas akademika Janji sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 60 ayat 5 sebagai berikut: “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yang Maha Esa akan memenuhi kewajiban sebagai anggota/ketua/wakil ketua/ketua badan/ketua komisi DPM KM Fakultas... dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Konstitusi

KM Unsri dan menjalankan segala undang-

undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada almamater dan civitas akademika”

Bagian V Pengganti Antar Waktu Pasal 65 1. Anggota DPM KMF diberhentikan antar waktu karena: a. Meninggal dunia.  b. dinyatakan tidak lagi sebagai mahasiswa universitas sriwijaya c. Mengundurkan diri. d. Diberhentikan. 2. Anggota DPM KMF diberhentikan antar waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 apabila: a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan sebagai anggota dewan selama 1 bulan berturut tanpa keterangan apapun.  b. Melanggar Sumpah Jabatan DPM KMF. c. Melakukan tindak pidana. d. Tidak menghadiri sidang paripurna dan atau alat kelengkapan DPM KMF yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa keterangan apapun. Pasal 66 Anggota DPM KMF diberhentikan dengan cara: a. Terbukti memenuhi salah satu kriteria seperti termaksud dalam pasal 65 ayat 1.  b. Keputusan pemberhentian dari jabatannya diberikan oleh Badan Kehormatan DPM KMF berdasarkan kewenangannya. Pasal 67 Anggota DPM KMF yang diberhentikan digantikan jabatannya oleh calon a nggota dewan lainnya berdasarkan rekomendasi bupati atau ketua BO selambat-lambatnya sat u minggu setelah diberhentikan. BAB X BO

Bagian I Kedudukan Pasal 68

BO merupakan organisasi kemahasiswaan yang mewadahi minat, bakat, dan keahlian di tingkat fakultas yang tidak bertentangan dengan konstitusi KM Unsri dan perundangan lainnya. Bagian II Susunan dan Keanggotaan Pasal 69 Alat kelengkapan BO terdiri atas: a. Ketua,  b. Wakil, c. Sekertaris, d. Bendahara, e. Alat kelengkapan lainnya yang diatur dalam AD/ART masing-masing BO dan tidak  bertentangan dengan AD/ART KM Unsri dan peraturan perundangan lainnya. Pasal 70 1. Setiap Mahasiswa Universitas Sriwijaya di tingkat fakultas dapat menjadi anggota BO. 2. Keanggotaan BO bersifat terbuka, sukarela, dan tidak diskriminasi bagi setiap mahasiswa fakultas. 3. Segala peraturan lainnya yang berkenaan keanggotaan diatur dalam AD/ART BO yang bersangkutan dengan tidak bertentangan dengan AD/ART KM Unsri,  perundang-undangan KM Unsri, dan Peraturan Fakultas. Bagian III Hak dan Kewajiban

1. 2. 3. 4. 5.

Pasal 71 Hak Memperoleh hak yang sama, sederajat, adil dari KM Unsri. Mengatur dan mengurus Rumah Tangga Organisasi secara mandiri. Ikut serta dan menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan baik ke dalam maupun keluar. Memperoleh dana kemahasiswaan di tingkat fakultas. Memiliki hak independensi yang tidak memihak dengan BO lainnya.

Pasal 72 Kewajiban 1. Melaksanakan Konstitusi KM Unsri, peraturan perundang-undangan, dan peraturan fakultas. 2. Berperan aktif untuk memajukan Fakultas dan Universitas Sriwijaya.

3. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) kepada DPM KMF. 4. Mengajukan proposal kegiatan kepada pihak dekanat dengan rekomendasi DPM KMF. 5. Menyampaikan laporan periodik secara tertulis dalam bentuk  Progress Report kepada DPM KMF. Bagian IV Pemberhentian dan Pembubaran Pasal 73 Pemberhentian anggota BO diatur dalam AD/ART masing-masing BO dan tidak  bertentangan dengan konstitusi KM Unsri, perundang-undangan, dan peraturan fakultas. Pasal 74 Pembubaran BO diatur dalam Peraturan Fakultas.

BAB XI HIMA

Bagian I Kedudukan Pasal 75 1. HIMA merupakan penyelenggara pemerintahan di tingkat jurusan/program studi. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian dan pembentukan HIMA diatur dalam  peraturan fakultas dengan tidak bertentangan dengan AD/ART KM Unsri dan  perundangan lainnya. Bagian II Susunan dan Keanggotaan Pasal 76 1. HIMA dipimpin oleh Bupati Mahasiswa dan Wakil Bupati Mahasiswa. 2. Dalam melaksanakan tugasnya Bupati Mahasiswa dan Wakil Bupati Mahasiswa dibantu oleh sekretaris, bendahara dan dinas-dinas. 3. Setiap dinas membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan jurusan/program studi. Pasal 77 1. Calon Bupati Mahasiswa dan Calon Wakil Bupati Mahasiswa/adalah seorang mahasiswa aktif Universitas Sriwijaya, tidak pernah melakukan tindak pidana, serta

2. 3.

4. 5.

mampu secara rohani dan jasmani untuk melakukan kewajiban sebagai Bupati Mahasiswa dan Wakil Bupati Mahasiswa. Bupati Mahasiswa dan Wakil Bupati Mahasiswa dipilih oleh mahasiswa  jurusan/program studi yang bersangkutan melalui pemilu langsung yang demokratis. Bupati Mahasiswa dan Wakil Bupati Mahasiswa dilantik oleh Gubernur Mahasiswa atau Kepala Dinas yang ditunjuk atas nama Gubernur Mahasiswa dalam Sidang Umum Jurusan/Program Studi. Bupati Mahasiswa dan Wakil Bupati Mahasiswa memegang jabatan selama satu tahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Syarat dan tata cara pemilihan Bupati Mahasiswa dan Wakil Bupati Mahasiswa diatur lebih lanjut dalam peraturan jurusan/program studi. Bagian III Hak, Kewajiban, dan Wewenang

Pasal 78 Hak 1. Memegang kekuasaan pemerintahan di tingkat jurusan/program studi. 2. Berhak mengajukan Rancangan Peraturan Jurusan/Program Studi kepada D PM KMJ/KMPS. 3. Membahas dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Jurusan/Program Studi.

1. 2. 3. 4. 5.

6.

7. 8. 9.

Pasal 79 Kewajiban Bupati Mahasiswa bertanggungjawab kepada Gubernur Mahasiswa. Bupati Mahasiswa dan Wakil Bupati Mahasiswa menyampaikan laporan  pertanggungjawaban kepada DPM KMJ/KMPS Apabila ayat 2 tidak terpenuhi, maka Bupati Mahasiswa dan Wakil Bupati Mahasiswa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPM KMF. Melaksanakan Peraturan-Peraturan Jurusan/Program Studi. Bupati Mahasiswa dan Wakil Bupati Mahasiswa menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) yang akan ditetapkan oleh DPM KMJ/KMPS. Apabila ayat 5 tidak terpenuhi, maka Bupati Mahasiswa dan Wakil Bupati Mahasiswa menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) yang akan ditetapkan oleh DPM KMF. Bupati Mahasiswa dan Wakil Bupati Mahasiswa menerima tugas pembantuan yang diserahkan oleh BEM KMF. Bupati Mahasiswa dan Wakil Bupati Mahasiswa melaksanakan asas desentralisasi. Bupati Mahasiswa dan Wakil Bupati Mahasiswa menyelesaikan permasalahan mahasiswa di tingkat jurusan/program studi.

1. 2. 3. 4. 5.

Pasal 80 Wewenang Bupati Mahasiswa Mengesahkan kepengurusan BOJ/PS. Mengesahkan pembentukan dan pembubaran BOJ/PS dengan persetujuan DPM KMJ/KMPS. Mengesahkan Peraturan Jurusan/Program Studi. Melakukan pembukaan penerimaan untuk anggota HIMA. Mengangkat dan memberhentikan kepala dinas. Bagian IV Sumpah Jabatan

Pasal 81 Sebelum memangku jabatannya, Bupati Mahasiswa dan Wakil Bupati Mahasiswa bersumpah menurut agama dan kepercayaannya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan DPM KMJ/KMPS dan anggota Sidang Umum Mahasiswa sebagai berikut : Sumpah Bupati (Wakil Bupati) Mahasiswa: “Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Bupati (Wakil Bupati) Mahasiswa Jurusan/Program Studi ... dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh AD/ART KM Unsri dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada almamater dan civitas akademika” Janji Bupati (Wakil Bupati) Mahasiswa: “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Bupati (Wakil Bupati) Mahasiswa Jurusan/Program Studi ... dengan sebaik baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh AD/ART KM Unsri dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada almamater dan civitas akademika” Bagian V Pemberhentian Pasal 82 Kriteria 1. Bupati Mahasiswa dan Wakil Bupati Mahasiswa dapat berhenti dari jabatannya atas  persetujuan DPM KMJ/PS.

2. Bupati Mahasiswa dan Wakil Bupati Mahasiswa dapat diberhentikan dari masa  jabatannya oleh anggota Sidang Umum Luar Biasa atas usulan DPM KMJ/KMPS yang bersangkutan apabila: a. Meninggal dunia  b. dinyatakan tidak lagi sebagai mahasiswa universitas sriwijaya c. Melanggar AD/ART KM Unsri. d. Melanggar Peraturan Fakultas. e. Melanggar Peraturan Jurusan/Program Studi. f. Melakukan tindak pidana berat. g. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Bupati Mahasiswa dan Wakil Bupati Mahasiswa. h. Tidak mampu lagi menjalankan produk pemerintahan. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Bupati Mahasiswa dan Wakil Bupati Mahasiswa diatur dalam Peraturan Jurusan/Program Studi.

1.

2.

3.

4. 5.

Pasal 83 Tata Cara Pemberhentian Usulan pemberhentian Bupati Mahasiswa dan Wakil Bupati Mahasiswa setelah memenuhi 2/3 suara dari seluruh anggota DPM KMJ/KMPS dan disetujui oleh Gubernur Mahasiswa. Selambat-lambatnya satu minggu DPM KMJ/KMPS harus mengadakan Sidang Umum Luar Biasa dengan persetujuan 2/3 suara dari seluruh anggota DPM KMJ/KMPS. Pemberhentian Bupati Mahasiswa dan Wakil Bupati Mahasiswa diambil dalam Sidang Umum Luar Biasa yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ jumlah anggota sidang umum dan disetujui ½+1 anggota yang hadir. Apabila DPMKMJ/PS tidak ada, maka pemberhentian dapat dilakukan oleh DPMKMF Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian bupati mahasiswa dan atau wakil gubernur mahasiswa diatur lebih lanjut dalam peraturan fakutas

Pasal 84 Penyelenggara Pemerintahan Pengganti 1. Jika Bupati Mahasiswa berhenti, diberhentikan atau tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya, ia digantikan oleh Wakil Bupati Mahasiswa sampai habis masa  jabatannya. 2. Dalam hal kekosongan jabatan Wakil Bupati pemerintahan tetap dijalankan oleh Bupati Mahasiswa tanpa adanya penggantian jabatan. 3. Jika Bupati Mahasiswa dan Wakil Bupati Mahasiswa berhenti, diberhentikan atau tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya dalam masa jabatnnya secara bersamaan  pelaksanaan tugas bupati dilaksanakan oleh kepala dinas yang meembidangi urusan

internal, kepala dinas yang membidangi urusan eksternal, dan kepala dinas yang membidangi urusan politik sampai habis masa jabatannya. BAB XII DPM KMJ/KMPS

Bagian I Kedudukan Pasal 85 1. DPM KMJ/KMPS adalah lembaga perwakilan mahasiswa ditingkat jurusan/program studi. 2. Apabila ayat 1 tidak terpenuhi maka hak, fungsi, dan wewenang DPM KMJ/KMPS dilimpahkan ke DPM KMF. Bagian II Susunan dan Keanggotaan

1.

2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

5.

Pasal 86 Alat kelengkapan DPM KMJ/KMPS terdiri dari: a. Ketua,  b. Wakil Ketua, c. Badan Legislasi Jurusan/Program Studi, d. Badan Anggaran, e. Badan Kehormatan, f. Komisi, dan g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Sidang Paripurna. Setiap badan dipimpin oleh seorang ketua. Setiap komisi dipimpin oleh seorang ketua. Alat kelengkapan DPM KMJ/KMPS dipilih dari dan oleh anggota DPM KMJ/KMPS. Pasal 87 Jumlah anggota DPM KMJ/KMPS berkisar antara 10-20 orang. Anggota DPM KMJ/KMPS dipilih oleh mahasiswa melalui pemilu langsung yang demokratis Keanggotan DPM KMJ/KMPS diresmikan oleh Gubernur Mahasiswa. Sebelum memangku jabatannya anggota DPM KMJ/KMPS mengucap sumpah secara  bersama-sama yang dipandu oleh pimpinan sidang dalam Sidang Umum Jurusan/Program Studi. Anggota DPM KMJ/KMPS yang merupakan Anggota Pengganti Antar Waktu maka dalam pengucapan sumpah dipimpin oleh Ketua DPM KMJ/KMPS.

6. Masa jabatan anggota DPM KMJ/KMPS adalah satu tahun kepengurusan dan dapat dipilih kembali. 7. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota DPMKMJ/KMPS, pemenuhan kursi DPMKMJ/KMPS dan pengucapan sumpah jabatan di atur dalam peraturan jurusan Bagian III Hak, Fungsi, dan Wewenang Pasal 88 Hak 1. DPM KMJ/KMPS mempunyai hak interpelasi, hak angket, hak protokol, dan hak menyatakan pendapat. 2. DPM KMJ/KMPS mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan  pendapat, dan hak imunitas. 3. Anggota DPM KMJ/KMPS mempunyai hak: a. Mengajukan usul rancangan peraturan jurusan/program studi,  b. Mengajukan pertanyaan, c. Menyampaikan usul dan pendapat, d. Memilih dan dipilih. Pasal 89 Fungsi DPM KMJ/KMPS memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pasal 90 Wewenang 1. Membentuk peraturan jurusan/program studi yang dibahas dengan Bupati Mahasiswa untuk mendapat persetujuan bersama. 2. Meaksanakan sidang umum jurusan 3. Mengajukan pemberhentian Bupati Mahasiswadan/atau Wakil Bupati Mahasiswa ke Sidang Umum Luar Biasa atas persetujuan Gubernur Mahasiswa. 4. Memberikan persetujuan atas peraturan jurusan/program studi. 5. Membahas dan menyetujui atas rencana anggaran yang diajukan Bupati Mahasiswa. 6. Membahas dan menyetujui atas rencana anggaran yang diajukan oleh BOJ/PS. 7. Melakukan verifikasi dan uji kelayakan terhadap BOJ/PS sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali. 8. Meminta pertanggungjawaban dari BEM KMJ/KMPS dan BOJ/PS. 9. Meminta pertanggungjawaban Bupati Mahasiswa dan/atau Wakil Bupati Mahasiswa dalam keadaan tertentu. 10. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan fakultas,  peraturan jurusan/program studi, dan Anggaran Pendapatan Belanja Organisasi BEM KMJ/KMPS atau HIMA dan BOJ/PS.

11. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi Mahasiswa Universitas Sriwijaya di tingkat jurusan/program studi. Bagian IV Sumpah Jabatan Pasal 91 Sumpah/janji sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 ayat 4 sebagai berikut: “Demi Allah saya bersumpah atau berjanji akan memenuhi kewajiban sebagai

anggota/ketua/wakil

ketua/ketua

badan/ketua

komisi

DPM

KMJ/KMPS ... dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Konstitusi KM Unsri dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada almamater dan civitas akademika” Janji sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 86 ayat 4 sebagai berikut: “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yang Maha Esa akan

memenuhi

kewajiban

sebagai

anggota/ketua/wakil

ketua/ketua

 badan/ketua komisi DPM KMJ/KMPS... dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya, memegang teguh Konstitusi

KM Unsri dan menjalankan segala

undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada almamater dan civitas akademik a”

Bagian V Pengganti Antar Waktu Pasal 92 1. Anggota DPM KMJ/KMPSdiganti antar waktu karena: a. Meninggal dunia.  b. Dinyatakan tidak aktif agi sebagai mahasiswa universitas sriwijaya c. Mengundurkan diri. d. Diberhentikan. 2. Anggota DPM KMJ/KMPSdiganti antar waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 apabila: a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan sebagai anggota dewan selama 1 bulan berturut tanpa keterangan apapun.  b. Melanggar Sumpah Jabatan DPM KMJ/KMPS.

c. Melakukan tindak pidana. d. Tidak menghadiri sidang paripurna dan/atau alat kelengkapan DPM KMJ/KMPS yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak tiga kali  berturut-turut tanpa keterangan apapun. Pasal 93 Anggota DPM KMJ/KMPS diberhentikan dengan cara: 1. Terbukti memenuhi salah satu kriteria seperti termaksud dalam pasal 91. 2. Keputusan pemberhentian dari jabatannya diberikan oleh Badan Kehormatan DPM KMJ/KMPS berdasarkan kewenangannya. Pasal 94 Anggota DPM KMJ/KMPS yang diberhentikan digantikan jabatannya oleh calon anggota dewan lainnya berdasarkan rekomendasi Ketua angkatan selambat-lambatnya satu minggu setelah diberhentikan.

BAB XIII BOJ/PS

Bagian I Kedudukan Pasal 95 BOJ/PS merupakan organisasi kemahasiswaan yang mewadahi minat, bakat, dan keahlian di tingkat jurusan/program studi yang tidak bertentangan dengan konstitusi KM Unsri dan  perundangan lainnya. Bagian II Susunan dan Keanggotaan Pasal 96 Alat kelengkapan BOJ/PS terdiri atas: 1. Ketua, 2. Wakil, 3. Sekertaris, 4. Bendahara, 5. Alat kelengkapan lainnya yang diatur dalam AD/ART masing-masing BOJ/PS dan tidak bertentangan dengan AD/ART KM Unsri dan peraturan perundangan lainnya.

Pasal 97 1. Setiap Mahasiswa Universitas Sriwijaya di tingkat jurusan/program studi dapat menjadi anggota BOJ/PS. 2. Keanggotaan BOJ/PS bersifat terbuka, sukarela, dan tidak diskriminasi bagi setiap mahasiswa jurusan/program studi. 3. Segala peraturan lainnya yang berkenaan keanggotaan diatur dalam AD/ART BOJ/PS yang bersangkutan dengan tidak bertentangan dengan AD/ART KM Unsri,  perundang-undangan KM Unsri, peraturan fakultas, dan peraturan jurusan/program studi. Bagian III Hak dan Kewajiban

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5.

Pasal 98 Hak Memperoleh hak yang sama, sederajat, adil dari KM Unsri. Mengatur dan mengurus Rumah Tangga Organisasi secara mandiri. Ikut serta dan menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan baik ke dalam maupun keluar. Memperoleh dana kemahasiswaan di tingkat jurusan/program studi yang sesuai dengan pembagian anggaran sebagaimana yang disepakati bersama oleh DPM KMF. Memiliki hak independensi yang tidak memihak dengan BOJ/PS lainnya. Pasal 99 Kewajiban Melaksanakan Konstitusi KM Unsri, peraturan perundang-undangan, peraturan fakultas, dan peraturan jurusan/program studi. Berperan aktif untuk memajukan Jurusan/Program Studi, Fakultas, dan Universitas Sriwijaya. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) kepada DPM KMJ/KMPS. Mengajukan proposal kegiatan kepada pihak dekanat dengan rekomendasi DPM KMJ/KMPS. Menyampaikan laporan periodik secara tertulis dalam bentuk  Progress Report kepada DPM KMJ/KMPS. Bagian IV Pemberhentian dan Pembubaran Pasal 100 Pemberhentian

Pemberhentian anggota BOJ/PS diatur dalam AD/ART masing-masing BOJ/PS dan tidak  bertentangan dengan konstitusi KM Unsri, perundang-undangan, peraturan fakultas, dan  peraturan jurusan/program studi. Pasal 101 Pembubaran Pembubaran BOJ/PS diatur dalam peraturan jurusan/program studi.

BAB XIV SANKSI

Pasal 102 1. Macam-macam sanksi: a. Teguran,  b. Pemberian Surat Panggilan, c. Pemberian Surat Peringatan, d. Dibekukan sementara, dan e. Dibubarkan oleh Presiden Mahasiswa dengan rekomendasi DPM KM Unsri. 2. Sanksi sebagaimana termaktub dalam ayat 1 huruf a, b, c, dan d diberikan oleh DPM KM Unsri. 3. Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi diatur dalam perundang-undangan lainnya. BAB XV PERATURAN PERALIHAN

Pasal 103 Semua peraturan perundang-undangan yang ada masih teta p berlaku sebelum diadakan yang  baru menurut undang-undang ini. Pasal 104 Semua peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama tidak  bertentangan dengan AD/ART KM Unsri, undang-undang ini, dan peraturan perundangundangan lainnya. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105 Semua Organisasi Mahasiswa di KM Unsri harus melaksanakan undang-undang ini paling lama satu tahun setelah undang-undang ini diundangkan.

Pasal 106 Pada saat undang-undang ini berlaku, pengaturan mengenai organisasi kemahasiswaan intra kampus baik di tingkat universitas, fakultas, dan jurusan / program studi dinyatakan tidak  berlaku apabila bertentangan dengan AD/ART KM Unsri dan undang-undang ini. Pasal 107 Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang susunan dan kedudukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 108 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap mahasiswa mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran KM Unsri.

Disahkan di Indralaya  pada tanggal 1 JUNI 2015 PRESIDEN MAHASISWA KM UNSRI TTD

FEBRI WALANDA

Diundangkan di Indralaya Pada tanggal 1 Juni 2015 SEKRETARIS KABINET BEM KM UNSRI

TTD DWI PUTRI OKTAVIANCE LEMBARAN MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA NOMOR 1 TAHUN 2015

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANGKELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGATURAN DASAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA KAMPUS I. UMUM Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya hasil Kongres Mahasiswa ke XII pada tanggal 5-6 Desember 2014 mengamanatkan bahwa Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya adalah keorganisasian yang berkedaulatan kepada mahasiswa yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kesatuan dan kekeluargaan. Dalam rangka menegakkan nilai-nilai demokrasi, keadilan dan kesejahteraan mahasiswa dalam wadah Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan dan politik kampus yang dinamis dan sangat cepat, tentunya akan menimbulkan beberpa masalah terkait kejelasan garis koordinasi dan hubungan hukum antar organisasi kemahasiswaan intra kampus maka diperlukan adanya kaedah yang dapat memberikan pedoman kepada setiap mahasiswa dalam menjalankan roda keoragnisasiannya yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Angggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya. Dalam meningkatkan peran dan tanggung jawab organisasi kemahasiswaan intra kampus maka dalam undang-undang ini diharapkan dapat memberikan kejelasan tentang hak, fungsi, kewajiban dan wewenang dari masing-masing organisasi mahasiswa di Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya untuk mengembangkan kehidupan demokrasi yang jujur, adil, dan bersih di lingkungan Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya. Organisasi kemahasiswaan yang diatur secara tegas dalam Angaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya adalah dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu organisasi mahasiswa di tingkat universitas, organisasi mahasiswa di tinggkat fakultas, dan organisasi mahasiswa di tingkat jurusan/program studi yang saling bersinergi. Dan tentunya undang-undang ini juga menjamin  perlindungan hak dan kewajiban setiap Organisasi Mahasiswa Universitas Sriwijaya. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu untuk membentuk undangundang tentang pengaturan dasar organisasi kemahasiswaan intra kampus dengan mengembangakan mekanisme check and balances  antara lembaga legislative, eksekutif, dan organisasi kemahasiswaan lainnya, serta untuk meningkatkan kualitas, produktivitas,

dan kinerja anggota organisasi kemahasiswaan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan mahasiswa dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya. II. PASAL DEMI PASAL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Cukup jelas BAB II PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN PEMBUBARAN Pasal 2 Gambar bagan AD/ART

BEM KMU

UKM/UKK

DPM KMU

BEM KMF

BO

DPM KMF

HIMA

BO J

DPM KMJ

Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Huruf C Yang dimaksud vakum adalah tidak menjalankan kegiatan organisasi mahasiswa selama satu tahun kepengurusan. Pasal 8 Tata cara pembubaran organisasi mahasiswa yang di atur dalam pasal 8, apabila organisasi mahasiswa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sanksi sebagaimana yang di maksud dalam pasal 101 BAB III STRUKTUR KEKUASAAN

Pasal 9 Huruf D Yang dimaksud sidang-sidang lainnya adalah kongres luar biasa, sidang umum luar biasa fakultas, sidang umum luar biasa jurusan atau program studi. Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas BAB IV BEM KM UNSRI Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Ayat 1 : Cukup jelas Ayat 2 : cukup jelas Ayat 3 : Urusan tertentu adalah urusan di bidang pemerintahan yang telah dbagi  berdasarkan keputusan presiden mahasiswa Ayat 4 : Cukup jalas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Ayat 4 : progress report secar berkala adalah penyampaian laporan  pertanggungjawaban kinerja selama 3 bulan sekali terhitung sejaknya disahkan kepengurusan yang baru. Pasal 18 Ayat 6 : open recruitmen adalah membuka penerimaan anggota baru untuk anggota  baru bem KM Unsri yang di lakukan Pada awal Kepengurusan. Ayat 8 : peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang kedudukannya setara dengan undang-undang yang dikeluarkan oleh presiden mahasiswa dalam keaadan kegentingan yang memaksa. Ayat 10: komunitas adalah sekumpulan mahasiswa unsri yang memiliki salah satu  bidang dalam ruang lingkup minat, bakat dan keahlian yang kedudukannya berada di  bawah BEM KM Unsri. Pasal 19 Huruf b : surat keterengan pemberhentian yang dikeluarkan oleh pejabat Unsri. Huruf d : yang dimaksud tidak berkompeten dan berkapasitas lagi adalah bahwa  presiden dan wakil presiden mahasiswa tidak lagi memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai preiden dan wakil presiden mahasiswa sehingga lembaga yang dipimpinya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Huruf e : yang dimaksud perbuatan tercela adalah perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar norma agama, kesusilaan dan kesopanan. Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Ayat 1 : Dalam menjalankan pemerintahan, wakil presiden yang menggatikan posisi sebagai presiden tanpa didampingi oleh wakil presiden pengganti sampai habis masa  jabatannya Ayat 2 : Presiden dalam menjalankan pemerintahan tanpa didampingi oleh wakil  presiden pengganti Ayat 3 : Jelas Pasal 22 Cukup jelas BAB V DPM KM UNSRI Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Ayat 1 (h) : Komisi dibentuk sesuai dengan kebutuhan kinerja DPM KM Unsri Ayat 2 : Cukup jelas Ayat 3 : Cukup jelas Pasal 25 Ayat 6 : Masa keanggotaan DPM KM Unsri dikatakan habis ketika anggota kepengurusan DPM KM Unsri yang baru resmi dilantik di Kongres Mahasiswa Pasal 26 Ayat 1 : Hak interpelasi : hak untuk menanyakan kebijakan yang dibuat oleh pihak eksekutif Hak angket : hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pihak eksekutif yang penting dan strategis serta berdampak luas Hak protokol : hak untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya Hak menyatakan pendapat : hak atas kebijakan pemerintahan, tindak lanjut  pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, juga dugaan atas pelanggaran hukum Ayat 2 : Hak imunitas : hak kekebalan hukum dimana setiap anggota DPM KM Unsri tidak dapat dituntut di hadapan dan diluar pengadilan KM Unsri karena pernyataan/  pertanyaan/ pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPM sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik Ayat 3 : Cukup jelas Pasal 27 Ayat 1 : Fungsi legislasi : DPM memiliki fungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang

Fungsi anggaran : DPM memiliki fungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja mahasiswa Fungsi controlling  : DPM sebagai lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap  pemrintah yang menjalankan undang-undang Ayat 2 : Fungsi yudisial : fungsi mengadili apabila terjadi sengketa antar organisasi kemahasiswaan. DPM KM Unsri merupakan lembaga penyelesaian sengketa tingkat  pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final and Banding. Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Ayat 2 : uji materil adalah pengujian atas isi kandungan suatu peraturan perundangundangan terhadap peraturan yang lebih tinggi diatasnya. Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Ayat 1 huruf b : surat keterengan pemberhentian yang dikeluarkan oleh  pejabat Unsri. Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas BAB VI UKM Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Huruf a : ketua atau istilah lain yang digunakan oleh UKM yang bersangkutan yang  berkedudukan sama dan sesuai dengan AD/ART UKM bersangkutan. Huruf b : wakil atau istilah lain yang digunakan oleh UKM yang bersangkutan yang  berkedudukan sama dan sesuai dengan AD/ART UKM bersangkutan. Huruf c : sekretaris atau istilah lain yang digunakan oleh UKM yang bersangkutan yang berkedudukan sama dan sesuai dengan AD/ART UKM bersangkutan. Huruf d : bendahara atau istilah lain yang digunakan oleh UKM yang bersangkutan yang berkedudukan sama dan sesuai dengan AD/ART UKM be rsangkutan. Huruf e : cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38

Ayat 5 : progress report secar berkala adalah penyampaian laporan  pertanggungjawaban kinerja selama 3 bulan sekali terhitung sejaknya disahkan kepengurusan yang baru. Pasl 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas BAB VII UKK Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Huruf a : ketua atau istilah lain yang digunakan oleh UKK yang bersangkutan yang  berkedudukan sama dan sesuai dengan AD/ART UKK bersangkutan. Huruf b : wakil atau istilah lain yang digunakan oleh UKK yang bersangkutan yang  berkedudukan sama dan sesuai dengan AD/ART UKK bersangkutan. Huruf c : sekretaris atau istilah lain yang digunakan oleh UKK yang bersangkutan yang berkedudukan sama dan sesuai dengan AD/ART UKK bers angkutan. Huruf d : bendahara atau istilah lain yang digunakan oleh UKK yang bersangkutan yang berkedudukan sama dan sesuai dengan AD/ART UKK bersangkutan. Huruf e : cukup jelas Pasal 43 Ayat 1 : yang dimaksud anggota luar unsri adalah alumni UKK bersangkutan dan mahasiswa yang diluar universitas sriwijaya. Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Ayat 5 : progress report secar berkala adalah penyampaian laporan  pertanggungjawaban kinerja selama 3 bulan sekali terhitung sejaknya disahkan kepengurusan yang baru. Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas BAB VIII BEM KMF Pasal 48 Yang dimaksud tugas pembantuan adalah tugas yang diberikan mandat oleh presiden mahasiwa kepada gubernur mahasiswa dalam hal-hal tertentu. Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas

Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Ayat 6 : desentralisasi adalah pembagian kekuasaan dari universitas ke fakultas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Ayat 2 Huruf b : surat keterengan pemberhentian yang dikeluarkan oleh pejabat Unsri. Huruf d : yang dimaksud memecah belah KM Unsri adalah perbuatan memisahkan diri dari Km Unsri atas nama jabatan sehingga menggangu keutuhan dan kesatuan KM Unsri. Huruf f : yang dimaksud perbuatan tercela adalah perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar norma agama, kesusilaan dan kesopanan. Huruf g : yang dimaksud tidak berkompeten dan berkapasitas lagi adalah bahwa  presiden dan wakil presiden mahasiswa tidak lagi memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai preiden dan wakil presiden mahasiswa sehingga lembaga yang dipimpinya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Huruf h : prodak pemerintahan adalah peraturan-peraturan yang berlaku di KM Unsri. Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Ayat 1 : Dalam menjalankan pemerintahan, Wakil Gubernur yang menggatikan posisi sebagai Gubernur tanpa didampingi oleh Wakil Gubernur pengganti sampai habis masa jabatannya Ayat 2 : Gubernur dalam menjalankan pemerintahan tanpa didampingi oleh Wakil Gubernur pengganti Ayat 3 : Jelas BAB IX DPM KMF Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Ayat 1 (g) : Komisi dibentuk sesuai dengan kebutuhan kinerja DPM KMF Ayat 2 : Cukup jelas Ayat 3 : Cukup jelas Ayat 4 : Cukup jelas Pasal 60 Ayat 2 : Delegasi dari Bupati Mahasiswa dapat dilakukan apabila terjadi kekosongan kursi DPM KMFsetelah dilakukan Pemilu langsung.

Ayat 7 : Masa keanggotaan DPM KMF dikatakan habis ketika anggota kepengurusan DPM KMF yang baru resmi dilantik di Sidang Umum Fakultas. Pasal 61 Ayat 1 : Hak interpelasi : hak untuk menanyakan kebijakan yang dibuat oleh pihak eksekutif Hak angket : hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pihak eksekutif yang penting dan strategis serta berdampak luas Hak protokol : hak untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya Hak menyatakan pendapat : hak atas kebijakan pemerintahan, tindak lanjut  pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, juga dugaan atas pelanggaran hukum Ayat 2 : Hak imunitas : hak kekebalan hukum dimana setiap anggota DPM KMF Unsri tidak dapat dituntut di hadapan dan diluar pengadilan KM Unsri karena pernyataan/  pertanyaan/ pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPM sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik Ayat 3 : Cukup jelas Pasal 62 Fungsi legislasi : DPM memiliki fungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang Fungsi anggaran : DPM memiliki fungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja mahasiswa Fungsi controlling  : DPM sebagai lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap  pemrintah yang menjalankan undang-undang Pasal 63 Ayat 7 : rancangan anggaran yang diajukan DPM KMJ kepada DPM KMF itu adalah rancangan anggaran yang diajukan oleh HIMA dan BOJ kepada DPM KMJ Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Ayat 1 huruf b ;surat keterengan pemberhentian yang dikeluarkan oleh pejabat Unsri. Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas BAB X BO Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Huruf a : ketua atau istilah lain yang digunakan oleh BO yang bersangkutan yang  berkedudukan sama dan sesuai dengan AD/ART BO bersangkutan.

Huruf b : wakil atau istilah lain yang digunakan oleh BO yang bersangkutan yang  berkedudukan sama dan sesuai dengan AD/ART BO bersangkutan. Huruf c : sekretaris atau istilah lain yang digunakan oleh BO yang bersangkutan yang  berkedudukan sama dan sesuai dengan AD/ART BO bersangkutan. Huruf d : bendahara atau istilah lain yang digunakan oleh BO yang bersangkutan yang  berkedudukan sama dan sesuai dengan AD/ART BO bersangkutan. Huruf e : cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Ayat 5 : progress report secar berkala adalah penyampaian laporan  pertanggungjawaban kinerja selama 3 bulan sekali terhitung sejaknya disahkan kepengurusan yang baru. Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas BAB XI HIMA Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Cukup jelas Pasal 77 Cukup jelas Pasal 78 Cukup jelas Pasal 79 Ayat 7 : Yang dimaksud tugas pembantuan adalah tugas yang diberikan mandat oleh gubernur mahasiwa kepada bupati mahasiswa dalam hal-hal tertentu. Ayat 8 : desentralisasi adalah pembagian kekuasaan dari universitas ke jurusan Pasal 80

Cukup jelas Pasal 81 Cukup jelas Pasal 82 Ayat 2 huruf b : surat keterengan pemberhentian yang dikeluarkan oleh pejabat Unsri. Pasal 83 Cukup jelas Pasal 84 Ayat 1 : Dalam menjalankan pemerintahan, Wakil bupati yang menggatikan posisi sebagai bupati tanpa didampingi oleh Wakil bupati pengganti sampai habis masa  jabatannya Ayat 2 : bupati dalam menjalankan pemerintahan tanpa didampingi oleh Wakil bupati  pengganti Ayat 3 : Jelas BAB XII DPM KMJ/KMPS Pasal 85 Cukup jelas Pasal 86 Ayat 1 huruf f : Komisi dibentuk sesuai dengan kebutuhan kinerja DPM KMF Ayat 2 : Cukup jelas Ayat 3 : Cukup jelas Ayat 4 : Cukup jelas Pasal 87 Ayat 6 : Masa keanggotaan DPM KMJ/PS dikatakan habis ketika anggota kepengurusan DPM KMJ/PS yang baru resmi dilantik di Sidang Umum Fakultas. Pasal 88 Ayat 1 : Hak interpelasi : hak untuk menanyakan kebijakan yang dibuat oleh pihak eksekutif Hak angket : hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pihak eksekutif yang penting dan strategis serta berdampak luas Hak protokol : hak untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya Hak menyatakan pendapat : hak atas kebijakan pemerintahan, tindak lanjut  pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, juga dugaan atas pelanggaran hukum Ayat 2 : Hak imunitas : hak kekebalan hukum dimana setiap anggota DPM KMJ Unsri tidak dapat dituntut di hadapan dan diluar pengadilan KM Unsri karena pernyataan/  pertanyaan/ pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPM sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik Ayat 3 : Cukup jelas Pasal 89

Fungsi legislasi : DPM memiliki fungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang Fungsi anggaran : DPM memiliki fungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja mahasiswa Fungsi controlling  : DPM sebagai lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap  pemrintah yang menjalankan undang-undang Pasal 90 Cukup jelas Pasal 91 Cukup jelas Pasal 92 Ayat 1 huruf b : surat keterengan pemberhentian yang dikeluarkan oleh pejabat Unsri. Pasal 93 Cukup jelas Pasal 94 Cukup jelas BAB XIII BOJ/PS Pasal 95 Cukup jelas Pasal 96 Huruf a : ketua atau istilah lain yang digunakan oleh BOJ yang bersangkutan yang  berkedudukan sama dan sesuai dengan AD/ART BOJ bersangkutan. Huruf b : wakil atau istilah lain yang digunakan oleh BOJ yang bersangkutan yang  berkedudukan sama dan sesuai dengan AD/ART BOJ bersangkutan. Huruf c : sekretaris atau istilah lain yang digunakan oleh BOJ yang bersangkutan yang berkedudukan sama dan sesuai dengan AD/ART BOJ bersangkutan. Huruf d : bendahara atau istilah lain yang digunakan oleh BOJ yang bersangkutan yang berkedudukan sama dan sesuai dengan AD/ART BOJ bersangkutan. Huruf e : cukup jelas Pasal 97 Cukup jelas Pasal 98 Cukup jelas Pasal 99 Cukup jelas Pasal 100 Cukup jelas Pasal 101 Cukup jelas BAB XIV SANKSI Pasal 102 Cukup jelas