UKL-UPL-Bab-1

UKL-UPL SPBU 44.551.08

BAB I DATA UMUM A. Latar Belakang Visi pembangunan Kota Yogyakara tahun 2007-2011 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2007-2011 adalah Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas , kota pariwisata berbasis budaya dan kota pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan. Dalam bidang lingkungan, visi tersebut menentukan sasaran pembangunan tahun 2007-2011 yaitu sebagai kota

pendidikan,

kota

pariwisata

dan

kota

pusat

pelayanan

jasa

dengan

tidak

mengesampingkan lingkungan dalam pembangunannya. Berwawasan lingkungan disini dimaksudkan merupakan upaya sadar, terencana, dan berkelanjutan yang memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religion, social, budaya dan kearifan local kedalam proses pembangunan untuk dapat menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. SPBU Jogokaryan 44.551.08 yang berlokasi di Jl. Parangtritis No

156 Yogyakarta

merupakan salah satu upaya dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan para wisatawan yang berada dikota Yogyakarta bagian selatan. Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) merupakan salah satu industri migas yang rentan terhadap bahaya kebakaran, kecelakaan dan pencemaran terhadap lingkungan. Oleh karena itu keberadaan SPBU Jogokaryan 44.551.08 telah direncanakan secara hemat dengan tinjauan dari berbagai aspek dalam mengantisipasi dampak-dampak yang timbul. Kebijakan PT Pertamina (persero) tentang KSLL (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan) kewajiban pengelola SPBU antara lain : 1. Menerapkan

prinsip-prinsip

pembangunan

nasional

berwawasan

lingkungan

yang

berkelanjutan. 2. Mematuhi peraturan dan ketentuan lindungan lingkungan yang berlaku. 3. Menggalakkan kegiatan lindungan lingkungan dalam rangka memperkecil dampak negatif akibat kegiatan usaha.

Bab 1| - 1 -

UKL-UPL SPBU 44.551.08

4. Menciptakan kondisi kerja yang aman, bebas kecelakaan, bahaya kebakaran dan penyakit akibat kerja. 5. Menggalang kemampuan dalam menanggulangi kejadian pencemaran, kecelakaan kerja atau keadaan darurat yang terjadi. 6. Mendidik dan melatih karyawan tentang aspek LK3 7. Menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar usaha, serta bersikap tanggap apabila timbul masalah yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Khusus yang terkait dengan bidang lingkungan perlu mendapat perhatian dan memberikan manfaat yang semaksimal mungkin kepada masyarakat sekitar khususnya maupun masyarakat Yogyakarta

pada umumnya. Dengan dasar pertimbangan tersebut maka dilakukan kajian

dampak lingkungan yang ditimbulkan disertai pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Selama masa operasional terdapat perubahan-perubahan

lingkungan baik fisik-kimia,

biologi, sosial budaya, ekonomi, dan kesehatan masyarakat yang menimbulkan dampak lingkungan baik positif maupun negatif. Untuk itu sebagi tanggung jawab moral terhadap keberadaan lingkungan yang aman dan nyaman maka perlu melakukan program perbaikan dan pelestarian lingkungan yang dituangkan dalam bentuk Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan ini disusun oleh pemrakarsa menggunakan acuan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 64 tahun 2007 tentang pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan. Dokumen ini selain syarat untuk memperoleh perizinan juga sebagai bahan acuan atau pedoman untuk melaksanakan Pengelolaan maupun pemantauan lingkungan pada lokasi kegiatan dan lingkungan sekitarnya, agar kegiatan yang dilakukan tidak akan mencemari lingkungan atau meminimalisir dampak negatif yang akan terjadi. B. Tujuan dan Kegunaan UKL-UPL 1. Tujuan Penyusunan (UKL-UPL) a. Mengidentifikasi kegiatan operasional yang diprediksi akan menimbulkan dampak negatif/gangguan terhadap lingkungan sekitar. b. Untuk memberikan arahan sebagai dasar acuan tentang upaya pengelolaan dan pemantauan

lingkungan

yang

harus

dilakukan

sehingga

dapat

dilakukan

pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan.

Bab 1| - 2 -

UKL-UPL SPBU 44.551.08

2. Kegunaan (UKL-UPL): a. Memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam rangka ikut melakukan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungannya. b. Sebagai syarat izin Gangguan (HO), dan perizinan lain yang diperlukan. c. Sebagai

acuan

dinas/instansi

terkait

untuk

melakukan

pengawasan

dan

pembinaan. C.

Dasar Hukum 1. Undang-undang RI Nomor 01 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 2. Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1981 tentang wajib lapor Ketenagakerjaan. 3. Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas. 4. Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 5. Undang-undang RI Nomor 26 tahun 2007 tentang Penatan Ruang 6. Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 7. Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan jalan. 8. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 9. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 10. Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana Lalu-lintas Jalan 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Racun. 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. 15. Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 tahun 1964 tentang Syarat-syarat Kesehatan serta Penerangan dalam Tempat Kerja. 16. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 416/Menkes/per.IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air. 17. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi.

Bab 1| - 3 -

UKL-UPL SPBU 44.551.08

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada gedung dan lingkungan. 20. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI Nomor 389./008/MPEV/1995 tentang Pedoman teknis Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan untuk kegiatan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Listrik dan Pengembangan Energi. 21. Keputusan Menter Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457K/23/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi. 22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 86/MENLH/SK/III/2002 tentang Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. 23. Keputusan Dirjen Perhubungan Darat

Nomor 272/HK.105/DRJD/1996 tentang

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. 24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 153 tahun 2002 tentang Baku Udara Ambient di Provonsi DIY 25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 169 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidah Bergerak Di DIY 26. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 176 tahun 2003 tentang Baku Mutu Tingkat Gertaran, Kebisingan, dan Kebauan di Provinsi DIY. 27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri, Pelayanan kesehatan dan Jasa Pariwisata. 28. Peraturan Daerah Kodya Dati II Yogyakarta Nomor 5 tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-bangunan dan Izin Penggunaan Bangun-bangunan. 29. Peraturan Daerah Kodya Dati II Yogyakarta Nomor 4 tentang Bangunan. 30. Peraturan Daerah Kodya Dati II Yogyakarta Nomor 9 tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assaineiring. 31. Peraturan Daerah Kodya Dati II Yogyakarta Nomor 1 tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman. 32. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 18 tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan. 33. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 21 tahun 2002 tentang Retribusi Kebersihan. 34. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 2 tahun 2005 tentang Izin Gangguan (HO)

Bab 1| - 4 -

UKL-UPL SPBU 44.551.08

35. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 6 tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik 36. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 7 tahun 2009 tentang Retribusi Air Limbah Domestik. 37. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 2 tahun 2010 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 38. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 2 tahun 2005 tentang Ijin Gangguan. 39. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan dan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. 40. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2007 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. 41. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 tahun 2009 tentang Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang. 42. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 06 tahun 2010 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat.

Bab 1| - 5 -