Tugas Resume Buku Etika Administrasi Negara

 

RESUME BUKU ETIKA ADMINISTRASI NEGARA Karya: Wahyudi Kumorotomo Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Administrasi Publik   Dosen Pembimbing: Dra Lena Satlita., M.Si.

Disusun Oleh: 1. Yesi Nur Al’fifah

(17417144007)

2. Rahayu Dw Dwi Ka Katrunanda

(17417144008)

3. M. Fadlan Pinandhika

(17417144009)

4. Gigih Satria Hanuji

(17417144010)

5. Fika Kurniasari

(17417144011)

ADMINISTRASI PUBLK  FAKULTAS AKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2019

Judul

: ETIKA ADMINISTRASI NEGARA

 

Penulis

: Wahyudi Kumorotomo

Penerbit

: PT Raja Grafindo Persada

Tahun ahun Terbi erbitt : 2 201 011 1 Cetakan

: Ke-10

Halaman

:438

BAB I Etika dan Sejumlah Pengandaian Normatif 

Menurut Soegarda poerbakawatja etika adalah filsafat nilai, pengetahuan tentang nilainilai, ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya, terutama mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan sampaii mengenai sampa mengenai tujuannya tujuannya bentuk perbuatan. perbuatan. Berikutnya Berikutnya dalam Encyclopedia Encyclopedia Brit Britanica, anica, etika dinyatakan sebagai filsafat moral, yaitu studi yang sistematik mengenai sifat dasar dari konsepkonsep nilai baik, buruk, harus, benar, salah, dan sebagainyaSelanjutnya Frankena, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Charris Zubair mengatakan bahwa etika adalah sebagai cabang filsafat, yaitu filsafat moral atau pemikiran filsafat tentang moralitas, problem moral, dan pertimbangan moral. Dari Da ri be beber berap apaa defin definis isii et etik ikaa te ters rsebu ebutt di at atas as da dapa patt se sege gera ra di dike keta tahui hui ba bahwa hwa et etik ikaa  berhubungan dengan empat hal sebagai berikut. Pertama, Pe rtama, dilihat dari segi obyek pembahasannya, etika etika berusa berusaha ha membaha membahass perbuat perbuatan an yang dilaku dilakukan kan oleh oleh manusi manusia. a. Ked Kedua, ua, diliha dilihatt dari dari segi segi sumbernya, etika bersumber pada akal pikiran atau filsafat. Sebagai hasil pemikiran maka etika tidak bersifat mutlak, absolut dan tidak pula universal. Ia terbatas, dapat berubah, memiliki kekurangan, kelebihan, dan sebagainya. Selain itu etika juga memanfaatkan berbagai ilmu yang membahas perilaku manusia seperti ilmu antropologi, psikologi, sosiologi, ilmu politik, ilmu ekonomi dan sebagainya. Hal ini dimungkinkan, karena berbagai ilmu yang disebutkan itu samasama memiliki obyek pembahasan yang sama dengan etika, yaitu perbuatan manusia. Ketiga, dilihat dili hat dari segi fungsinya, fungsinya, etika berfungsi berfungsi sebagai penilai, penilai, penentu dan penetap penetap terhadap terhadap suatu  perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik,  buruk, mulia, terhormat, hina dan sebagainya. Dengan demikian etika lebih berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia. Peranan etika dalam hal ini tampak sebagai wasit atau hakim, dan  bukan sebagai pemain. Ia merupakan konsep atau pemikiran mengenai nilai-nilai untuk  digunakan dalam menentukan digunakan menentukan posis posisii atau status perbuatan yang dilakukan dilakukan manusia. Etika lebih mengacu kepada pengkajian sistem nilai-nilai yang ada. Keempat, dilihat dari segi sifatnya, etika  bersifat relatif yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman.Dengan ciri-cirinya yang

 

demikian itu, maka etika lebih merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menent men entukan ukan perbua perbuatan tan yang yang dilaku dilakukan kan manusi manusiaa untuk untuk dikata dikatakan kan baik baik atau atau buruk. buruk. Berbag Berbagai ai  pemikiran yang dikemukakan para filosof barat mengenai perbuatan yang ya ng baik atau buruk dapat dikelompokkan kepada pemikiran etika, karena berasal dari hasil b berfikir erfikir.. Dengan demikian etika sifatnya humanistis dan anthropocentris, yakni berdasar pada pemikiran manusia dan diarahkan  pada manusia. Dengan Deng an kata lain etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang ya ng dihasilkan oleh akal manusia. Garis besar landasan etika antara lain, naturalisme berpendapat bahwa sistem-sistem etika dalam dal am kesusi kesusilaa laan n mempun mempunyai yai dasar dasar alami alami yaitu yaitu pemben pembenara aran-pe n-pembe mbenar naran an yang hanya hanya dapat dapat dilakukan dilak ukan melalui melalui pengkajian pengkajian atas fakta. Individuali Individualisme, sme, ajaran ajaran didalam didalam hubungan hubungan sosilal sosilal yang  paling pokok adalah individunya, segala interaksi harus dilakukan demi kepentingan individu. Hedo He dois isme me,, kodra kodratt manu manusi siaa se sela lalu lu mengu mengusa sahak hakan an ke keni nikm kmat atan an (b (bah ahas asaa yunan yunani, i, he hedon done= e= kenikmatan) yaitu bila kebutuhan kodrat terpenuhi, orang akan memperoleh kenikmatan sepuas puasnya. Eudaemonisme, berasal dari kata yunani demonberarti roh pengawal yang baik, kemujuran atau keuntungan. Eudaemonisme mencita-citakan suasana batiniah bahagia, bahwa kebahagiaan kebahag iaan merupakan merupakan kebaikan kebaikan tertinggi. tertinggi. Utilitar Utilitarianis ianisme, me, ciri pengenal pengenal kesusilaan kesusilaan adalah manfaat dari perbuatan, perbuatan dikatakan baik jika membawa manfaat, kegunaan, artinya memberikan kita sesuatu yang baik dan tidak menghasilkan sesuatu yang buruk. Idealisme timbul dari kesadaran adanya lingkungan normativitas bahwa terdapat kenyataan yang bersifat normat nor matif if yang yang member memberii doronga dorongan n kepada kepada manusi manusiaa untuk untuk berbua berbuat, t, kompone komponen n ideali idealisme sme ada idealisme rasionalistik, idealisme estetik, dan idealisme etik. Landasan etika sebagai pedoman hidup bermasyara bermasyarakat kat yaitu keindahan (beauty), (beauty), persamaan persamaan (equality) (equality),, kebaikan kebaikan (goodness), (goodness), keadilan (justice), kebebasan (liberty) dan kebenaran (truth). Tahap pertimbangan moral perilaku manusia, penilaian sunderesis menyatakan kebenaran insani lebih sering merupakan hasil kesepakatan antarmanusia. Jadi terkadang dibatasi ruang dan waktu. Kebenaran mutlak ada ditangan Tuhan tetapi hati nurani manusia punya tendensi untuk  menuju kebaik menuju kebaikan an dan kebenar kebenaran an “yang “yang baik baik mesti mesti dil dilaks aksana anakan” kan” jiwa jiwa dan benak benak manusi manusiaa merupakan pengerak awal bagi segala pertimbangan moral. Penilaian tentang ilmu moral, dari  proses belajar dan proses interaksi dengan individu yang lain, seseorang mendapatkan kaidah moral yang berlaku dalam masyarakat secara umum. Penilaian khusus nir-pribadi, melakukan  penalaran tentang nilai kebenaran secara objektif. Penilaian khusus pribadi, merujuk kepada  pribadi baik menyangkut diri sendiri maupun orang o rang lain, yang berperan adalah kesadaran tentang  berbagai macam perilaku dengan melibatkan penelaran-penalaran etis. Penilaian atas pilihan tindakan, melakukan pemilihan atas tindakan-tindakan yang harus diambil, pilihan yang diambil menentukan corak perilaku seseorang.

BAB II

 

Beberapa Konsepsi tentang Legitimasi Kekuasaan, Birokrasi, dan Administrasi Negara

Legimitasi kekuasaan negara menurut plato, mereka yang mempunyai kekuatan nalar  terbesar terbe sar hendaknya hendaknya diberi kekuasaan terbesar untuk memerintah. memerintah. Menurut Thomas Aquinas keadilan ada dua bentuk yaitu pertama, keadilan yang timbul dari transaksi pembelian penjualan yang yan g sesuai sesuai dengan dengan asas asas distri distribus busii pasar pasar,, kedua, kedua, keadil keadilan an yang wajar wajar ter terjad jadii bila bila seoran seorang g  penguasa memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi hak nya berdasar pangkatnya. Jenis hukum Menurut Thomas Aquinas menjadi hukum abadi ( Lex Eterna), hukum kodrat (Lex  Naturalis), dan hukum buatan manusia ( Lex humanan). Kekuasaan negara menurut Niccolo Machiavelli Machi avelli menyatakan menyatakan bahwa sebelum penguasa penguasa dapat berbuat bagi kesejahteraan kesejahteraan rakyatnya, rakyatnya,  pertama-tama yang ia lakukan adalah menyelamatkan kekuasaan itu sendiri. Thomas hobbes menyatakan untuk menertibkan tindakan manusia, mencegah kekacauan, dan mengatasi anarkis tidak hanya mengandalkan imbauan-imbauan moral tetapi juga membuat tatanan hukum yang membuat manusia itu takut. Jean-Jaques Rousseau berangkat dari asumsi bahwa pada dasarnya manusia itu baik, sehingga ketertiban dihasilkan sebagai akibat dari hak-hak yang sama, negara dibentuk karena adanya niat-niat baik untuk melestarikan kebebasan dan kesejahteraan individu. Demokrasi Demokr asi merupa merupakan kan sistem sistem permer permerint intaha ahan n dimana dimana kekuas kekuasaan aan ter terlet letak ak pada pada mayori mayoritas tas masyarakat pelaksananya dilakukan melalui wakil-wakil yang terpilih dengan menjamin hak  minoritas. Demokrasi berlandaskan pada keyakinan nilai dan martabat manusia, mengandung implikasi adanya konsep kebebasan manusia serta memiliki aturan hukum. Untuk menghasilkan demokrasi yang memuaskan para pemilih dalam sistem ini terdidik, perasaan bernegara diantara warga war ga negara, negara, kesempatan kesempatan yang luas untuk membicarakan membicarakan isu-isu isu-isu kenegaraan, kenegaraan, keharusan keharusan untuk  memili mem ilih h orang orang yang yang berwat berwatak ak baik baik dan terlat terlatih ih dalam dalam menanga menangani ni urusan urusan-ur -urusa usan n publik, publik, kebebasan untuk melaksanakan reformasi perangkat dan pranata pemerintahan, serta distribusi kemakm kem akmura uran n yang yang lebih lebih merata merata.. Dalam Dalam negara negara demokr demokrati atis, s, birokr birokrasi asi merupak merupakan an alat alat untuk  untuk  menjembatani kebijakan-kebijakan adminstratif yang diambil penguasa dengan aspirasi rakyat yang mendelegasikan wewenang kepada penguasa sendiri. Birokrasi awalnya dibentuk supaya keputusan pemerintah dapat dilaksanakan dengan sist sistem emat atis is mela melalu luii ap apar arat at-a -apa para ratt negar negara. a. Keput Keputus usan an polit politis isii ya yang ng te tela lah h di dite teta tapk pkan an ak akan an  bermanfaat ketika dilaksanakan oleh birokrasi yang tanggap, sistematis dan efesien. Tujuan diben dibentu tukny knyaa

biro birokr kras asii su supa paya ya ke kepe pent ntin ingan gan-k -kep epent entin inga gan n

umum umum da dapat pat di dipe penuh nuhii mela melalu luii

sera serang ngkai kaian an ya yang ng sa sama ma ba bagi gi se semu muaa piha pihak. k. Mode Modell bi biro rokr kras asi, i, bi biro rokr kras asii tr trad adis isio ional nal,, ya yang ng diutamakan terwujudnya keharmonisan hierarkis, bahwa masyarakat sudah terkondisi di dalam suatu sistem yang sudah berjenjang untuk memeliharanya dibutuhkan loyalitas dan keselarasan sosial. sosia l. Birokrasi Birokrasi faksi-faksi faksi-faksi kolonimenekan kolonimenekankan kan pada struktur struktur apolitis apolitis dan terpisah terpisah dari aspirasi rakyat,, birokrasi rakyat birokrasi tidak menjadi menjadi pelayan pelayan masyarakat masyarakat tetapi tetapi masyarakat masyarakat yang menjadi menjadi pelayan pelayan  birokrasi. Birokrasi rasional mengandalkan efesiensi dan kualitas keputusan yang objektif yang ditawarkan, bukan kepada pembuat keputusan.

 

Birokrasi memiliki sistem pertanggungjawaban hierarkis yang bermuara pada lembagalembag lem bagaa perwaki perwakilan lan rakyat rakyat,, untuk untuk melaks melaksanak anakan an tugastugas-tug tugasn asnya ya aparat aparat birokr birokrasi asi diberi diberi kekuasaan bertindak sesuai dengan peraturan yang ada. Kepercayaan warga negara tergantung kepada kep ada layana layanan-l n-laya ayanan nan yang diberi diberikan kan apakah apakah memuas memuaskan kan dan persya persyarat ratanan- persya persyarat ratan an diberikan masuk akal serta pelayanan kepada semua warga negara dilaksanakan secara adil. Sehingga untuk menjamin kelancaran program, birokrat harus memperhatikan reaksi masyarakat terhadap program yang dilaksanakan.   Salah satu tugas penting dari Birokrasi Birokrasi adalah Pembanguna, Pembanguna, bukan hanya pembagunan dalam kebutuhan-keb kebutuhan-kebutuhan utuhan materi, materi, pembangunan pembangunan sistem sistem perekonomian perekonomian,, pembangunan pembangunan taraf  hidup, terutama ialah membangun manusia yang berwatak, berkepribadian, memiliki rasionalitas dan visi kedepan, dan mempunyai mempunyai nilai-nilai nilai-nilai moralitas moralitas yang tinggi. tinggi. Ide-ide Ide-ide pembangunan pembangunan yang  paling mendasar ialah kebebasan, kemerdekaan pribadi yang menjadi hak-hak dasar manusia, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat, kebebasan beragama. Kedua, persamaan derajat didepan hukum bagi semua warga negara. Ketiga, demokrasi dan  partisipasi yaitu cara yang ditempuh dalam pembangunan sesuai keinginan rakyat sehingga dapat dinikmati bersama. Keempat, keadilan sosial dan pemerataan untuk meningkatkan taraf hidup melaluii efisie melalu efisiensi nsi pengol pengolaha ahan n sumber sumber daya, daya, pencega pencegahan han pembor pemborosa osan n finans finansial ial yang tidak  tidak   bertanggungjawab sambil mempertahankan pelayanan publik yang sudah dicapai. Leonard D. White menyatakan bahwa Administrasi Negara terdiri atas semua kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan kegaiatan publik. Administrasi negara berkaitan dengan aktivitas teknis yang berlandaskan ilmu manjemen untuk mencapi efesiensi yang tinggi dan juga aktivitas politis yang menafsirkan kehendak publik dan menerjemahkan dalam kebijakan nyata. Kebija Keb ijakan kan berart berartii seluru seluruh h gagasan gagasan mengena mengenaii tujuan tujuan dan arah arah tindak tindakan an manusi manusiaa didala didalam m organisasi. Dari segi materi administrasi negara berarti melakukan kebijakan publik, menetapkan dan melaks melaksana anakan kan suatu suatu kebijak kebijakan an yang yang berpen berpengar garuh uh kepada kepada masyar masyaraka akatt umum. umum. Dari Dari segi segi formal administrasi negara merupakan pengambilan keputusan-keputusan yang mengikat orang  banyak. Dari segi sosiologi administrasi negara merupakan serangkaian proses tindakan sosial yang berlangsung dan dibakukan dalam periode tertentu.

 

BAB III “Kebijakan Publik Sebagai Keputusan-Keputusan Yang Mengandung Konsekuensi Moral”

Keberhasilan tatanan publik setelah suatu negara mengalami peningkatan ekonomi harus dibarengi dengan terwujudnya keadilan sosial. Tujuan dari keadilan sosial yaitu tersusunnya masyrakat yang seimbang sehingga setiap warga negara dapat memenuhi kehidupan yang layak. Partisipasi masyarakat sebagai warga negara sangat beraneka ragam, tidak hanya sekedar   berkumpul di suatu tempat tertentu untuk mendengarkan penjelasan p enjelasan mengenai program-program yang yan g diranca dirancang ng oleh oleh pemeri pemerinta ntah. h. Secara Secara umum umum parti partisip sipasi asi warga warga negara negara dapat dapat dibeda dibedakan kan menjadi empat macam. Pertama, partisipasi dalam Pemilihan (electoral participation) partisipasi ini bersifat rasional dan mudah dilihat. Aktivitas partisipasi masyarkat dalam hal ini berupa memilih wakil-wakil rakyat atau seorang pemimpin. Selain itu keikutsertaan warga negara dalam vo voti ting ng mela melalu luii ko kora ran n at atau au medi mediaa mass massaa la lain inny nya. a. Kedua Kedua,, Pa Part rtis isip ipas asii Kelo Kelomp mpok ok (g (gro roup up  participation) partisipasi ini merupakan warga negara yang membentuk kelompok-kelompok  terten tertentu tu sebaga sebagaii sarana sarana menyua menyuarak rakan an aspira aspirasi. si. Ketiga Ketiga,, kontak kontak antara antara War arga ga Negara Negara dan Pemerinta Pemeri ntahan han (citi (citizen zen govern governmen mentt contac contacti ting) ng) komuni komunikas kasii antara antara warga warga negara negara dengan dengan  pemerintah dapat dilakukan dengan cara menulis surat, menelepon atau pertemuan secara  pribadi. Kontak juga dapat dilakukan melalui rapat atau konferensi. Diberbagai negara terdapat saluran partisipasi masyarakat yang disebut ombudsman. Lembaga tersebut merupakan wadah masy ma syar arak akat at untuk untuk memb member erik ikan an pe pend ndapa apatt at atau au keluh keluhan an da dari ri ke kebi bija jakan kan da dan n la layan yanan an ya yang ng dikeluarkan pemerintah. Keempat, partisipasi Warga Negara secara Langsung di Lingkungan Pemeri Pem erinta ntahan han partis partisipa ipasi si warga warga negara negara secara secara langsu langsung ng diling dilingkung kungan an pemeri pemerinta ntah h sepert sepertii mendudukan mendud ukan tokoh masyarkat didalam pengambilan pengambilan keputusan. Para birokrat birokrat harus melibatkan melibatkan  partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan dalam membentuk kebijakan. Kema Ke maju juan an

te tekn knol olog ogii

da dan n

pe pemb mban angu guna nan n

fi fisi sik k

be berd rdam ampa pak k

ke kepa pada da

li ling ngku kung ngan an

 pembangunan industri-industri dan pabrik-pabrik harus ditata oleh pemerintah agar dampak  negative dari pembangunan dapat diminimkan. Analisis dampak lingkungan harus ditetapkan sehingga pemilik modal bertanggungjawab kepada pemerintah dan kepada masyarakat disekitar. Pemerintah harus tegas menetapkan peraturan-peraturan yang ada sehingga tidak ada masyarakat yang meras dirugikan akibat dari pembangunan. Bentuk pelayanan umum yang disediakan pemerintah bagi warga negara banyak sekali macamn mac amnya ya sepert sepertii bidang bidang pendidi pendidikan kan,, kesehat kesehatan, an, transp transport ortasi asi,, keseja kesejahte hteraa raan n sosial sosial,, gizi, gizi, kebutuhan pangan pokok dan lainnya. Banyaknya kebutuhan warga negara yang harus dipenuhi terkadang masih kurangnya perhatian dari para aparatur negara. Warga negara dalam menerima  pelayanan publik yang sederhana masih sering merasa mendapat kesulitan-kesulitan yang  berbelit. Maka dari itu birokrasi harus memperbaiki pelayanan kepada publik sehingga masyarakat akan berpartisipasi dalam kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

 

Se Seor oran ang g biro birokr krat at memi memili liki ki kewaj kewajib iban an mora morall te terh rhad adap ap se seti tiap ap war warga ne nega gara ra untuk  untuk  memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya. Moral individu berarti bahwa dalam hubungannya de denga ngan n oran orang g lain lain ha haru russ meng mengik ikut utii no norm rmaa et etis is da dan n mela melaks ksan anak akan an ke kewa waji jiba ban n se seba baga gaii  pertanggungjawaban

antar

manusia.

Moral

kolektif

terbentuk

karena

tergabungnya

 pertanggungjawaban didalam suatu kelompok sehingga proses tindakan etis tersebut karena  persetujuan antara individu atau kelompok yang terpengaruh oleh aktivitas mereka. Pengambilan Pen gambilan keputusan oleh pejabat keputusan pejabat negara harus berdasarkan berdasarkan kepentingan kepentingan warga negara dan dilakukan oleh individu, indiv idu, sehingga pembinaan moral yang paling efektif efektif terhadap terhadap pejabat pejabat adalah adalah pembinaan pembinaan moral individu sehingga menghasilka menghasilkan n pejabat pejabat yang inisiati inisiatif, f, ketegasan, ketegasan, keberanian, keberanian, jujur, jujur, dan  peka terhadap masalah publik. Pertanggungjawaban berarti proses antarpribadi yang menyangkut tindakan, perbuatan atau keputusan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain sehingga ia dapat menerima hak dan wewenangan tertentu berikut sanksi yang menjadi konsekuensinya. Dalam administrasi  public pertanggungjawaban mengandung konotasi pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas, sebab-akibat, dan kewajiban. Lingkup pertanggungjawaban administrasi harus dijalankan oleh lembaga-lem lemba ga-lembaga baga negara beserta aparaturnya. aparaturnya. Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban ini melibatkan melibatkan sifat sifat dari tugas-tugas lembaga, strategi manajemen yang diterapkan oleh pimpinan lembaga dan konteks instit ins titusi usional onal dari dari pelaks pelaksana anaan an kerja kerja dalam dalam lembaga lembaga.. Dalam Dalam kenyata kenyataan an unsur unsur dalam dalam sistem sistem  pertanggungjawaban ini masih kurang diperhatikan. Untuk terciptanya suatu proses administrasi nega negara ra yang yang ad adil il da dan n ko kond ndis isii ke kerj rjaa yang yang dina dinami mis, s, pe pema maka kaia ian n se selu luru ruh h as aspe pek k si sist stem em  pertanggungjawaban secara proporsional menjadi prasyarat yang sangat penting. Menilai tindakan-tindakan seseorang apakah tidak sesuai dengan norma etika atau belum ti tidak dak lah mudah. mudah. Pelaya Pelayanan nan publik publik akan mencapi mencapi tujuann tujuannya ya apabil apabilaa konsep konsep morali moralitas tas legal legal mendas men dasari ari keputu keputusan sannya nya,, dan tidak tidak ada penyala penyalahgun hgunaan aan wewena wewenang ng yang sering sering dilaku dilakukan kan  pejabat mengenai ketidakjujuran, perilaku yang buruk, konflik kepentingan, melanggar peraturan  perundangan, perilaku yang tidak adil kepada bawahan, pelanggaran terhadap prosedur, tidak  menghormati kehendak pembuat peraturan perundangan, pemborosan, menghormati pemborosan, menutupi kesalahan, kesalahan, ke kega gagal galan an mang mangam ambi bill praka prakars rsa. a. Anal Analis isis is et etis is dite ditera rapk pkan an ke kepa pada da ti tinda ndaka kan n dan pe peri rila laku ku  pejabatmengenai pemakai yang menjadi kepemilikan kantor tapi dipakai untuk kepentingan  pribadi menunjukkan etika para pejabat.

 

BAB IV Korupsi Dan Pita Merah

Koru Ko rups psii

be bera rasa sall

da dari ri

ba baha hasa sa

La Lati tin, n,

co corr rrum umpe pere re,,

co corr rrup upti tio, o,

co corr rrup uptu tuss

ar arti tiny nyaa

 penyimpangan dari kesucian, tindakan tak bermoral, kejahatan, kerusakan, ketidakjujuran, atau ke kecu cura rang ngan. an. Koru Korups psii ad adal alah ah pe penye nyele lewe wenga ngan n ta tang nggun gung g ja jawa wab b kepad kepadaa masy masyar araka akat, t, da dapa patt  berbentuk pengelapan, kecurangan, atau manipulasi dengan karakteristik tidak mengandung kekerasan, ketidakjujuran, dan penyembunyian kenyataan. Sedangkan Nepotisme adalah usahausaha yang disengaja oleh seorang pejabat dengan memanfaatkan kedudukan dan jabatanya untuk menguntungkan posisi, pangkat, dan karir diri sendiri, family family,, atau kawan dekatnya de katnya dengan cara yang tidak adil. Adapun unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi meliputi setiap seti ap korupsi korupsi bersumber bersumber kepada kekuasaan yang didelegasik didelegasikan, an, korups korupsii melibatkan melibatkan fungsi ganda yang kontradikt kontradiktif if dari pejabat-pejabat pejabat-pejabat yang melakukannya melakukannya,, korupsi korupsi dilakukan dilakukan dengan tujuan tujuan untuk untuk kepenti kepentinga ngan n pribad pribadi,k i,klik lik,at ,atau au kelomp kelompok, ok, OrangOrang-ora orang ng yan yang g korups korupsii biasan biasanya ya  berusaha untuk merahasiakan perbuatannya, korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh  para pelakunya. Menuru Menu rutt Sy Syed ed Huss Hussei ein n Alat Alatas as,, ada ada tuju tujuh h jeni jeniss koru korups psii ya yakn kni, i, korups korupsii transaktif  transaktif  disebabkan oleh adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan secara aktif mereka telah mengusahakan keuntungan tersebut.  Korupsi memeras  memeras  adalah korupsi dimana pihak pemberi dipaksa memberi uang suap untuk  mencegah kerugian yang mengancam dirinya, kepentingannya, atau sesuatu yang berharga lain.  Korupsi investif   adalah pemberian barang atau jasa tanpa memperoleh keuntungan tertentu, selain keuntungan yang direncanakan pada masa depan. Korupsi depan. Korupsi nepotisme, nepotisme, meliputi penunjukan seca secara ra tida tidak k sah sah te terh rhad adap ap sa saud udar araa at atau au te tema man n de deka katt un untu tuk k mend mendud uduk ukii ja jaba bata tan n da dala lam m  pemerintahan. Korupsi  pemerintahan.  Korupsi defentif   adalah adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan, korupsi dalam caraa memper car mempertah tahanka ankan n diri. diri.  Korupsi otogenik , korups korupsii yang melibat melibatkan kan satu satu orang orang saja saja dan  Korupsi dukungan  dukungan  adala korupsi yang dilakukan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada maupun yang akan dilaksanakan. Korups Kor upsii mempen mempengar garuhi uhi segala segala lini lini pelayan pelayanan an pemeri pemerinta ntah h dan berdam berdampak pak kepada kepada  pelayanan yang diberikan. Pengaruh positif dari korupsi hanya menguntungkan pihak-pihak yang memiliki modal dan kekuasaan tetapi dampak negatifnya mempengaruhi semua lini, Korupsi mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat struktur dan kebijakan didalam pemerintah menjadi lemah, lem ah, pelaya pelayanan nan publik publik dibuat dibuat rumit rumit untuk untuk memper memperole oleh h uang sogoka sogokan, n, menghi menghilan langkan gkan kekuatan hukum, munculnya kejahatan yang terorganisir dan hilangnya kewibawaan pemerintah. Faktor Fakt or yang yang menumb menumbuhka uhkan n korups korupsii adalah adalah Burukny Buruknyaa str strukt uktur ur dalam dalam suatu suatu negara negara,, dipengaruhi oleh sejarah bangsa itu, dimana penguasa feodal mempunyai hak istimewa untuk  menarik pajak tertentu. menarik tertentu. Kemudian Kemudian sistem sistem ersebut masih diterapkan diterapkan oleh beberapa masyarakat masyarakat kedalam pemerintahan baru, bahwa dia harus memperoleh keuntungan sendiri dari kekuasaanya. Struktur Struk tur birokrasi birokrasi yang berorientas berorientasii keatas juga mempengaruhi mempengaruhi penyelewengan. penyelewengan. Lemahnya Lemahnya

 

kemampuan badan pengawas seperti partai politik, lembaga legislatif , dan pers mempengaruhi tumbunya korupsi. Hukum yang ditegakkan untuk para pelaku korupsi harus efesien,rasional dan  para penegaknya memiliki integritas tinggi dalam menegakkanya karena apabila tidak demikian,  pelaku korupsi yang dituntut akan dapat membeli hukum. Buruknya moral manusia juga menumbuhkan korupsi dimana manusia tidak pernah puas dan nilai-nilai kejujuran tidak ada lagi dalam dirinya. Oleh karena Oleh karena itu, itu, perlu perlu ada adanya nya upaya upaya menangk menangkal al korups korupsii dapat dapat ditinj ditinjau au dari dari si siste stem m struktur, segi juridis, maupun segi etika. Dari segi struktur korupsi dapat ditangkal melalui cara sistemiksist emik-stru struktural ktural,, memperbaiki memperbaiki kelemahan kelemahan sistem sistem politik politik dan sistem sistem administras administrasii dimana dimana  birokrasi sebagai pokoknya atau dalam kata lain yaitu mendayagunakan segenap supra struktur   politik maupun infrastruktur politik dan membenahi birokrasi. Cara abolisionistik yaitu dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat kemudian memberantas  penyebab korupsi dan melakukan penaggulangan pada usaha yang menghilangkan penyebab tersebut. Cara moralistik dengan melakukan pembinaan mental dan moral manusia, manusia,   khotbahkhotbah, ceramah, atau penyuluhan di bidang keagamaan, etika dan hukum. Dari segi juridis dengan kodifikasi hukum, memperbaiki kualitas hukuum, bahwa korupsi adalah segala perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dari segi etika adalah keberanian dan tekat seluruh aparatur negara dalam melawan korupsi. k orupsi. Ist Istila ilah h pita pita merah merah berhub berhubunga ungan n dan selalu selalu dikait dikaitkan kan dengan dengan permas permasala alahan han pelayan pelayan administr admin istrasi asi yang cenderung cenderung berbelit-be berbelit-belit lit sehingga sehingga memberikan memberikan perhatian perhatian khusus pada saat  berurusan dengan birokrasi. Para pelaku birokrat sengaja melakukan penyulitan didalam urusan administrasi dengan tujuan mendapatkan uang tambahan dari masyarakat untuk memudahkan urusannya. Media yang digunakan didalam pelayanan masyarakat berupa surat-surat juga tidak  efekt efektif if ka kare rena na memb membut utuh uhkan kan pros proses es ya yang ng la lama ma.. Pe Perb rbai aikan kan pe pela laya yana nan n bi biro rokr kras asii ha haru russ dilaksanakan sebelum nilai-nilai demokrasi yang terkandung didalam birokrasi hilang akibat aparatur yang tidak bertanggung jawab. Menurut Douglas adapun Kebijakan pemerintah yang rentan terhadap penyelewengan administr admin istrasi asi antara antara lain, kebijakan pemerintah pemerintah yang membiarkan membiarkan kontrak besar yang syaratnya syaratnya mengu me ngunt ntun ungk gkan an ko kont ntra rakt ktor or,, ke kebi bija jaka kan n pemer pemerin inta tah h memu memung ngut ut pa paja jak k yang yang sa sang ngat at ti tingg nggii mendo me ndoro rong ng pengu pengusa saha ha menyu menyuap ap ap apar arat at untuk untuk mengu mengura rang ngii pa paja jak, k, pe pene neta tapa pan n tari tariff ya yang ng mendor men dorong ong pemoda pemodall mengen mengendal dalika ikan n tarif, tarif, pemeri pemerinta ntah h memili memiliki ki kekuasa kekuasaan an unt untuk uk memil memilih ih  perusahaan yang diajak kerjasama, pemberian pinjaman atau pembebasan pajak, pengolahan  barang mentah oleh pemerintah dan pengelolaan subsidi. Pengendalian diri pejabat publik  terletak pada saat dia mampu membedakan kepentingan pribadi dan kewajibannya melayani masyarakat dan Pelaksanaan amanah merupakan tanggung jawab moral pejabat publik, kejujuran didalam menjalankan tugas dalam melayani masyarakat. Dengan kemampuan pengenadalian diri dan tanggung jawab pelaksanaa amanah yang diemban pejabat publik mampu mengindarikan tindakan korup yang dapat dilakukannya dengan kekuasaanya.

 

BAB V ETIKA ADMINISTRASI DALAM PRAKTIK 

 Negara indonesia telah menerapkan sistem birokrasi pemerintahan yang baik dengan kesepakatan dari masyarakatnya yaitu sebuah prinsip demokrasi dengan azas kedaulatan rakyat,  bahwa kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara itu depegang oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Pada sistem demokrasi indonesia berasas kedaulatan rakyat ini dijalankan melalui asas permusyarawatan dan perwakilan, selain itu juga ada pembagian tugas kekuasaan kekuas aan untuk lembaga legislati legislatif, f, eksekutif eksekutif dan yudikatif. yudikatif. Disini memiliki memiliki sebuah prinsip prinsip untuk membuat sebuah keadilan sosial dan pemerataan karena adanya sebuah masalah yang ti timbu mbull sepert sepertii ketimp ketimpanga angan n antar antar kelomp kelompok ok sosial sosial yang yang berbed berbedaa dalam dalam suatu suatu negara negara dan ketimpangan antara wilayah geografis dengan permasalahan kesenjangan distribusi sumber daya  politik maupun ekonominya. Usaha yang telah dilakukan pemerintaah untuk mensejahterakan masy ma syar arak akat at umum umum denga dengan n memb membuk ukaa se sebua buah h la lapan panga gan n peker pekerja jaan an da dan n mene meneka kanka nkan n la laju ju  pertumbuhan penduduk. Selain itu masalah penting yang harus dipecahkan dikependudukan yaitu mewujudkan negara hukum dengan dasar hukum UUD 1945. Cara administratif untuk memilih alternatif tindakan dan pengambilan keputusan oleh  pejabat pemerintah secara efektif dan efesien dengan mempertimbangkan nilai judisial yang  berlaku yaitu berdasarkan nilai-nilai keadilan yang dianut didalam ketatanegaraan dan kemasyarakatan. Keterkaitan antara lembaga judisial dengan lembaga administratif terkait dalam hal penguasaan yaitu adanya interaksi kooptasi yang artinya para hakim memiliki kemampuan memperbaiki mempe rbaiki institusi institusi dan para administr administratif atif memiliki kemampuan mengurangi mengurangi campur tangan  judisial. Hal konvergensi yang artinya hakim dan administrator publik memiliki harmoni kerja sama. Hal kultur administrasi baru menekankan nilai prosedural dan keadilan lebih diutamakan dari ekonomi dan efesiensi sehingga berwujud atas perlakuan hak yang adil, birokrasi yang repres rep resent entati atiff dan birokr birokrasi asi parti partisip sipati atif. f. Untuk Untuk mengend mengendali alikan kan dan mengaw mengawasi asi pelaks pelaksanaa anaan n administrasi negara secara judisial pemerintah membentuk lembaga pengawas yang memiliki norma hukum yaitu yaitu pengawasan tidak mencari-cari mencari-cari kesalahan tetapi tetapi pengawasan disini bersifat mendidik mendi dik dan dinamis. dinamis. Seorang pengawas pengawas harus memiliki memiliki kemampuan kemampuan teknis, teknis, kognitif kognitif maupun efektif yang lebih baik dari pada yang diawasi. Aktivi Akt ivitas tas admini administr strasi asi pemeri pemerinta ntahan han harus harus tet tetap ap dilind dilindung ungii untuk untuk mengam mengamanka ankan n eksistensi negara karena memiliki kepentingan umum dan harus bersifat netral supaya publik  memili mem iliki ki wawasa wawasan n mengen mengenai ai pelaya pelayanan nan umum umum selain selain itu publik publik juga juga menget mengetahui ahui tentan tentang g kebijakan yang dibuat pemerintah. Sifat arif pemerintahan akan terlihat pada keputusan yang dimunculkan, seorang pejabat yang arif pun juga akan terlihat saat pejabat itu mampu membuat masyarakat percaya dengan ke keput putus usan an pe peme meri rinta ntah h ya yang ng dimu dimunc ncul ulka kan n de deng ngan an be berl rlan anda dask skan an ke keben benar aran, an, da dan n ti tida dak  k  memutu mem utuska skan n sendir sendirii tetapi tetapi meliha melihatt dari dari kondis kondisii masyar masyarakat akat itu menyet menyetuju ujuii kebija kebijakan kan atau atau keputusan itu atau tidak.

 

Etos ini merupakan sebuah ide atau pikiran pikiran yang akan mengawali mengawali sebuah tindakan yang akan dibuat. Pemerintahan harus memiliki etos kerja yang baik untuk melayani masyarakat dengan berbagai cara seperti mengembangkan diri melalui memperbaiki perilaku sesuai dengan kebutuhan nilai dan moral administrasi pemerintahan. Selanjutnya adanya sebuah kode etik yang sudah disepakati bahwa tidak adanya sangsi hukum yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Maka dari itu aparat memiliki tanggung jawab kepercayaan menjadikan sebuah kode etik ini pedoman kesadaran moral atas yang telah dimiliki dari pemberian negara dengan atas nama rakyatnya.