TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN KEPEGAWAIAN.docx

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN KEPEGAWAIAN Written by Saleh

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN KEPEGAWAIAN Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Kepegawaian Institut Pemerintahan Dalam Negeri diatur berdasarkan Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2010. Tugas Pokok Bagian Kepegawaian secara umum meliputi Merencanakan Pelaksanaan Perencanaan, Pengorganisasian, Pendayagunaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan terhadap semua kegiatan kepegawaian. Adapun rinciannya sebagai berikut : 1.

Menyusun Rencana Operasional Urusan Bagian Kepegawaian;

2.

Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan IPDN;

3.

Mengusulkan Perubahan Status PNS menjadi Pejabat Fungsional;

4.

Mengolah dan meneruskan usulan kenaikan Jabatan Fungsional, Asisten dan Lektor yang diusulkan oleh Senat Fakultas;

5.

Mengolah dan meneruskan usulan kenaikan Jabatan Fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar yang diusulkan Senat Institut;

6.

Mengolah dan meneruskan usulan kenaikan Jabatan Fungsional lainnya yang diusulkan dari unit kerja bersangkutan;

7.

Mengelola kenaikan pangkat PNS di Lingkungan IPDN;

8.

Menyusun rencana kebutuhan diklat pegawai di Lingkungan IPDN;

9.

Menyiapkan bahan kebijakan promosi, rotasi, mutasi dan demosi pegawai di Lingkungan IPDN;

10. Menyiapkan bahan pemberhentian pegawai yang mencapai batas usia pensiun, pegawai yang melanggar peraturan perundang-undangan, melaksanakan urusan pensiun pegawai;Menyiapkan bahan pengawasan terhadap disiplin pegawai; 11. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Biro Administrasi Umum dan Keuangan. Fungsi dari Bagian Kepegawaian antara lain : 1.

Melaksanakan Rencana Penerimaan, Penempatan dan Pemberhentian PNS IPDN;

2.

Mengelola pegawai sesuai kebutuhan organisasi;

3.

Melakukan pengawasan terhadap Disiplin Pegawai;

4.

Melakukan evaluasi semua kegiatan sesuai rencana;

5.

Memberikan laporan kegiatan sesuai hasil evaluasi.

Contoh SKP Kepegawaian Tata Usaha ( TU ) 2017 Contoh SKP Kepegawaian Tata Usaha ( TU ) 2017 yang kali ini saya suguhkan buat anda,dengan adanya Contoh SKP

Tenaga Administrasi Sekolah ini Mudah-mudahan bisa membantu anda dalam peng administrasian disekolahnya dengan lengkap dan tertata rapih,Format Contoh SKP Tenaga Administrasi ini dapat anda download secara gratis,jika dalam pendownloaddan Sasaran Kenerja Pegawai ini ada masalah maka cantumkan cantumkan komentar anda. Contoh Sasaran Kenerja Pegawai dapat anda gunakan disemua sekolah,seperti untuk SKP Tenaga Administrasi Sekolah SD, SKP Tenaga Administrasi Sekolah SMP dan SKP Tenaga Administrasi Sekolah SMA/ SMK. katakanlah SKP ini hukumnya wajib apalagi bagi Bapak/Ibu PNS.

Download Contoh SKP Tenaga Administrasi Bagian Kepegawaian Tata Usaha ( TU ) 2017

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, maka setiap PNS wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP). PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS (PP No 53 Tahun 2010). Sebagaimana diketahui Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil merupakan bentuk penilaian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penilaian Prestasi Kerja adalah pengganti Daftar Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3).

Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas unsur sasaran kerja pegawai dan unsur perilaku kerja. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian Prestasi Kerja PNS dimaksudkan untuk mewujudkan PNS yang professional dan berkinerja dalam rangka mendukung reformasi birokrasi. Penilaian Prestasi Kerja PNS akan diterapkan/diimplementasikan mulai tanggal 1 Januari 2014. SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) ini terdiri dari beberapa pembagian yang sudah disesuaikan dengan Tupoksi didalam organisasi Tenaga Administrasi Sekolah. Pembagian tersebut yakni meliputi  SKP Tenaga Administrasi Sekolah bagian Pengolahan Data Siswa (TU Kesiswaan),  SKP Tenaga Administrasi Sekolah bagian Pengelola Keuangan Sekolah (TU Keuangan),  SKP Tenaga Administrasi Sekolah bagian Kepala TU (Kasubag ),  SKP Tenaga Administrasi Sekolah bagian Pengelola Kepagawaian (TU Kepegawaian). Bagian-bagian diatas tentang Contoh Format SKP 2017 dapat anda unduh filenya dibawah ini

Contoh SKP Tenaga Administasi Bagian Kepegawaian [ DOWNLOAD ] Download Juga : SKP Tenaga Administrasi Sekolah bagian Pengelola Data Siswa SKP Tata Usaha Bagian Keuangan Sekolah SKP Tenaga Administrasi Sekolah bagian Kasubag (TU Kepegawaian)

Dalam menyusun sebagai berikut :

SKP

harus

memperhatikan

hal-hal

1. Jelas,Kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas. 2. Dapat Diukur,Kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan harus dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk angka seperti jumlah satuan, jumlah hasil, dan lain-lain. 3. Relevan,Kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas jabatan masing-masing pada tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab, dan uraian tugasnya. 4. Dapat Di Capai,Kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kemampuan PNS 5. Memiliki Target Waktu,Kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan harus dapat ditentukan waktunya. Ketentuan dalam SKP (Sasaran Kerja Pegawai) baik Guru maupun Tenaga Administrasi Sekolah (TU) : 1. Setiap PNS wajib menyusun SKP. 2. SKP memuat tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. 3. SKP harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai 4. Dalam hal SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh pejabat penilai maka keputusannya diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final. 5. SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari. 6. Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah bulan Januari maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP pada awal bulan sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan. 7. PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS. 8. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yg harus dicapai. Setiap kegiatan tugas jabatan yg akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yg telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).