Tugas Kewirausahaan Bisnis Jasa Konstruksi

TUGAS KEWIRAUSAHAAN BISNIS JASA KONSTRUKSI

Disusun oleh : 1TA05 Bagas Hermaputra Suci lestari

Fakultas teknik sipil dan perencanaan Jurusan teknik sipil 2017/2018

1. Diminta menyebutkan pengertian : a. Pengguna jasa b. Penyedia jasa c. PPK d. Dokumen kontrak e. Konsultan f. Kontraktor g. Dokumen pemilihan h. Dokumen penawaran

Pengguna Barang/ Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. Pejabat Pembuat Komitmen  yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung  jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Dokumen kontrak adalah dokumen perikatan antara pengguna barang / j asa dengan penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa. Dalam dokumen kontrak be risikan pasal-pasal mengenai perjanjian yang di lakukan antara pengguna barang atau jasa dengan penyedia barang atau jasa. Konsultan (istilah alternatif: pakar runding) adalah seorang tenaga profesional yang menyediakan jasa kepenasihatan (consultancy service) dalam bidang keahlian tertentu, misalnya akuntansi, pajak, lingkungan, biologi, hukum, koperasi dan lain-lain Kontraktor adalah sinonim dengan kata Pemborong, definisi lain “Kontraktor” berasal dari kata “kontrak” artinya surat perjanjian atau kesepakatan kontrak bisa juga be rarti sewa, jadi kontraktor bisa disamakan dengan orang atau suatu badan hukum atau badan usaha yang di kontrak atau di sewa untuk menjalankan proyek pekerjaan berdasarkan isi kontrak yang dimenangkannya dari pihak pemilik proyek yang merupakan instansi /lembaga pemerintahan, badan hukum, badan usaha, maupun perorangan, yang telah melakukan penunjukan secara resmi Berikut aturan-aturan penunjukan, dan target proyek ataupun order/pekerjaan yang di maksud tertuang dalam kontrak yang di sepakati antara pemilik proyek (owner) dengan kontraktor pelaksana. Wilayah bidang usaha kontraktor sebenarnya sangat luas,dan setiap kontraktor memiliki fokus usaha dan spesialisasi di bidangnya masing-masing misalnya :

Kontraktor bangunan penyedia jasa pe laksana kontruksi Kontraktor bidang jasa pengadaan tenaga kerja Kontraktor bidang pertahanan dan militer Dan lain-lain

surat Penawaran atau sering disebut surat penawaran harga (SPH ) adalah surat yang ditunjukan kepada panitia lelang dengan mencantumkan masa berlaku penawaran, harga penawaran, dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan serta list lampiran persyaratan yang tercantum di dalam dokumen pengadaan. Surat penawaran harus mencantumkan: 1)

tanggal;

2)

masa berlaku penawaran;

3)

harga penawaran;

4)

jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan

5)

tanda tangan:

a)

direktur utama/pimpinan perusahaan;

b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; c) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; d) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau e)

peserta perorangan.

2. Apa keterkaitan antara kewirausahaan, bisnis, dan jasa konstruksi Mari kita memahami pengertian dari konstruksi, pekerjaan konstruksi, jasa konstruksi dan usaha  jasa konstruksi. Selebihnya akan dibahas lebih mendalam pada artikel dibawah ini.

Trianto Kurniawan menjelaskan bahwa "kegiatan konstruksi" adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana yang meliputi pem bangunan gedung (building construction), pembangunan prasarana sipil (Civil Engineer), dan instalasi mekanikal dan elektrikal. Walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai suatu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya konstruksi merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda yang tujuan akhirnya adalah satu unit bangunan, itulah sebabnya ada bidang/sub bidang yang dikenal sebagai klasifikasi. Kegiatan konstruksi dimulai dari perencanaan yang dilakukan oleh konsultan perencana (team Leader) dan kemudian dilaksanakan oleh kontraktor konstruksi yang merupakan manajer proyek/kepala proyek. Orang-orang ini beker ja didalam kantor, sedangkan pelaksanaan dilapangan dilakukan oleh mandor proyek yang m engawasi buruh bangunan, tukang dan ahli bangunan lainnya untuk menyelesaikan fisik sebuah konstruksi. Pembagian pekerjaan atau

pemindahan pekerjaan tersebut dilakukan oleh Pelaksana Lapangan. Dalam pelaksanaan bangunan ini, juga diawasi oleh konsultan pengawas (Supervision Engineer). Dalam melakukan suatu pekerjaan konstruksi biasanya dilakukan sebuah perencanaan terpadu. Hal ini terkait dengan metode penentuan besarnya biaya yang diperlukan, rancang bangun, dan ketentuan-kentuan lain yang kemungkinan akan terj adi saat pelaksanaan konstruksi. Sebuah  jadual perencanaan yang baik, akan menentukan suksesnya sebuah bangunan yang terkait dengan pendanaan, dampak lingkungan, keamanan lingkungan, ketersediaan material, logistik, ketidaknyamanan publik terkait dengan pekerjaan konstruksi, persiapan dokumen tender, dan lain sebagainya. Menurut Undang-undang tentang Jasa konstruksi, "Jasa Konstruksi" adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. "Pekerjaan Konstruksi" adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau pembuatan w ujud fisik lainnya.

Dari pengertian dalam UUJK tersebut maka dalam masyarakat terbentuklah "Usaha Jasa Konstruksi", yaitu usaha tentang "jasa" atau services di bidang perencana, pelaksana dan pengawas konstruksi yang semuanya disebut "Penyedia Jasa" atau rekananyang dulu lebih dikenal dengan bowher atau ow ner". Disisi lain muncul istilah "Pengguna Jasa" yaitu y ang memberikan pekerjaan yang bisa berbentuk orang perseo rangan, badan usaha maupun instansi pemerintah. Sehingga pengertian utuhnya dari Usaha Jasa Konstruksi adalah salah satu usaha dalam sektor ekonomi yang berhubungan dengan suatu perencanaan atau pelaksanaan dan atau pengawasan suatu kegiatan konstruksi/infrastruktur untuk membentuk suatu bangunan atau bentuk fisik lain yang dalam pelaksanaan penggunaan atau pemanfaatan bangunan ter sebut menyangkut kepentingan, kebermanfaatan dan keselamatan masyarakat pemakai/pemanfaat bangunan tersebut, tertib pembangunannya serta kelestarian lingkungan hidup.

3. Sebutkan apa yang harus diperhatikan pada saat seseorang akan mendirikan perusahaan dibidang jasa konstruksi 1. Legalitas Usaha Jasa Konstruksi Setiap usaha orang perseorangan yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi menurut UU No. 2/2017 wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan. Begitu juga S etiap badan usaha Jasa Konstruksi yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha. Tanda Daftar Usaha Perseorangan diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada usaha orang perseorangan yang berdomisili di wilayahnya. Kewenangan ini juga sama untuk Izin Usaha yang berlaku bagi Badan Usaha atau Badan Hukum.

Meskipun pemberian izin dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/kota, tetapi Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan berlaku untuk melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Khusus untuk Badan Usaha Konstruksi menurut UU No. 2/2017 diwajibkan memiliki Sertifikasi Badan Usaha (SBU), sertifikasi ini paling sedikit memuat jenis usaha, sifat usaha, klasifikasi dan kualifikasi usaha. Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha, pelaku usaha atau badan usaha Jasa Konstruksi harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi. Yang tidak kalah pentingnya, terkait dengan pengakuan pengalaman usaha, dalam UU No. 2/2017 juga dikatakan bahwa setiap badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah dan besar harus melakukan registrasi pengalaman kepada Menteri. Registrasi ini dibuktikan dengan adanya tanda daftar pengalaman. Daftar pengalaman ini, paling tidak terdapat nama paket pekerjaan, pengguna jasa, tahun pelaksanaan pekerjaan, nilai pekerjaan dan kinerja penyedia jasa. Semua data pengalaman menyelenggarakan Jasa Konstruksi tersebut harus yang sudah melalui proses serah terima. 2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa Konstruksi Tanggung jawab dalam pelaksanaan jasa kontruksi dalam hal ini berkaitan dengan kegagalan bangunan, Menurut Pasal 1 angka (10) UU No.2/2017 bahwa Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi. Kewajiban dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (SK4)). Hal ini diatur dalam Pasal 59 UU No.2/2017. Berkaitan hal ini maka ada kewajiban baik kepada pengguna jasa maupun penyedia jasa konstruksi agar memberikan pengesahan atau persetujuan terhadap beberapa hal, antara lain: 1. Hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan; 2. Rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali; 3. Pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali; 4. Penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau 5. Hasil layanan Jasa Konstruksi Sebab, apabila terjadi kegagalan bangunan, maka akan dilihat waktu kegagalan tersebut terj adi, untuk menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Pengaturannya sebagaimana dalam Pasal 65 UU No. 2/2017, yang menyatakan: 6. Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam j angka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi. 7. Dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi.

8. Pengguna Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 9. Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Kenapa harus ditentukan pertanggungjawaban atas kegagalan ini? Sebab UU No. 2/2017 mengatakan ada kewajiban baik Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa untuk memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan 3. Kontrak Kerja Konstruksi Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Hal secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Usaha Jasa Konstruksi (“UU No.2/2017”). Menurut pengaturannya, kontrak kerja konstruksi paling tidak mencakup pengaturan mengenai: 1. Para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak; 2. Rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci te ntang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumsum, dan batasan waktu pelaksanaan; 3. Masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa; 4. Hak dan kewajiban yang setara, memuat hak Pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa Konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak Penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi; 5. Penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan te naga kerja konstruksi bersertifikat; 6. Cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran; 7. Wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan; 8. Penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan; 9. Pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak; 10. Keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak; 11. Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Bangunan dan jangka waktu per tanggungjawaban Kegagalan Bangunan; 12. Pelindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial; 13. Pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;

14. Aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan; 15. Jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan Bangunan; dan 16. Pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.

4. Contoh kasus : Jika pada suatu pekerjaan pembangunan gedung bertungkat terjadi keterlambatan 10% pada periode kedua apa yang harus anda lakukan ? Ketentuan Kriteria kesepakatan untuk kondisi suatu kontrak dinilai dalam katagori “Terlambat” apabila : Dalam periode I (rencana pelaksanaan fisik 0%-70%) dari kontrak terj adi keterlambatan antara 10%-20%. Atau dalam periode II (rencana pelaksanaan fisik 70%-100%) dari kontrak terjadi keterlambatan progres fisik antara 0.5%-10%. Dengan pemahaman ini maka yang disebut keterlambatan adalah tentang kesepakatan rencana pelaksanaan fisik pekerjaan yang ditawarkan penyedia kemudian dituangkan dalam kontrak. Untuk konstruksi ketika pada perencanaan semestinya diperjanjikan 30 hari pertama progres fisik sudah harus 30%, namun riil hanya 10%, maka sejak hari 30 mekanisme penanganan keterlambatan atau dalam bahasa teknis sebagai kontrak kritis diterapkan. Kondisi ini sudah termasuk klausul keterlambatan. Sejak saat ini penyedia sudah terkena pasal terlambat. Namun demikian dalam hal pengenaan denda keterlambatan harus dipertegas dalam ketentuan kontrak. Jika jumlah hari yang menghasilkan jumlah denda keterlambatan maksimun yang dapat dibayar oleh Penyedia jasa konstruksi melampaui batas sebagaimana yang disebutkan dalam Data Kontrak maka pemutusan kontrak sepihak dapat dilakukan. Umumnya data kontrak mengacu pada maksimal jumlah hari keterlambatan 50 hari (pasal 93 Perpres 54/70 ) atau maksimal denda 5% dari nilai kontrak (UU 18/199 ps. 43 ayat 2). Pemahaman ini juga akan mampu menjawab pertanyaan untuk pengadaan barang atau jasa lainnya. Seperti kasus pengadaan makan m inuman pasien diatas. Artinya perhitungan keterlambatan bukan realisasi pelaksanaan pekerjaan melewati 365 hari melainkan keterlambatan persatuan waktu. Misal disepakati jika pengiriman makanan terlambat 1 hari akan dikenakan sanksi denda keterlambatan 1/1.000 dari total kontrak kemudian maksimal  jumlah hari keterlambatan adalah 50 hari.

5. Ada contoh kasus terkait pengadaan lelang ! Missal : ada tender pekerjaan pembangunan gedung apartemen 32 lantai. Apa yang harus dipertimbangkan oleh si peserta lelang supaya mendapatkan paket pekerjaan diatas? 1. Pengambilan Dokumen Lelang

Pengambilan dokumen lelang harus diteliti kebenarannya dan kele ngkapannya dengan memerinci dalam tanda terima dokumen lelang, ini penting agar dapat dijadikan sebagai dokumen kontrol pada proses internal perusahaan. 2. Pembentukan Team Pelaksana Lelang (TPL) Pembentukan Tim Lelang sesuai dengan kebutuhan SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketrampilan untuk melakukan kegiatan estimasi biaya sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 3. Membaca & Mempelajari Dokumen Lelang Pada bagian di proses ini merupakan kegiatan penting dalam upaya memahami dokumen proyek sehingga dapat dibuat catatan-catatan penting yang perlu dikonfirmasikan pada saat mengikuti penjelasan / aanwijzing kantor maupu lapangan berkaitan dengan dokumendokumen sbb : 1. Bill of Quantity (BoQ) 2. Technical Specification (Spek Teknis) 3. Drawings (Gambar) 4. Agreement, General & Special Condition of Contract (Surat Perjanjian, Spek Umum & Khusus) 5. Attachments (Lampiran) 6. Addendum 7. Peraturan terkait 4. Aanwijzing Kantor dan Lapangan Mengikuti kegiatan aanwijzing merupakan kegiatan penting dalam rangka mendapatkan kejelasan terhadap hal-hal sbb : 1. Kelengkapan Dokumen yang perlu dipenuhi 2. Konfirmasi hal-hal yang belum jelas agar persamaan persepsi sama dengan panitia / owner. 3. Usulan adanya perubahan terhadap spek, waktu pelaksanaan pekerjaan dll sehingga proyek ini dapat dilaksankan dengan baik. 4. Memahami secara akurat kondisi lapangan dimana proyek tersebut dibangun, berkaitan dengan hal-hal sbb: a. Kondisi lingkungan proyek (sosial dan budaya, medan kerja, dll) b. Akses jalan masuk proyek c. Kelayakan Jalan logistik dan upaya untuk memperbaiki d. Keamanan e. Kondisi tanah f. Dll 5. Pelajari lebih mendalam Dokumen lelang Kegiatan dalam proses ini adalah memahami lebih rinci berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut : 1. Kesesuaian BQ dengan gambar, spek dan dokumen lainnya 2. Identifikasi lingkup pekerjaan (batasan-batasan dalam paket proyek)

Kegiatan ini dilakukan dengan melalui Work Breakdown Structur (WBS) sehingga secara akurat dapat diketahui batasan lingkup pekerjaan yang ada dalam setiap paket proyek, berkaitan dengan hal-hal sbb : • Rincian BQ / WBS (paket pekerjaan) • Penghitungan Volume Pekerjaan • Gambar Detail / Sketsa • Dokumen untuk proses pengadaan Sub Kontraktor & Supplier. WBS adalah pedoman pengelompokan dari unsur-unsur proyek yang mengatur dan menetapkan lingkup total dari proyek. Pekerjaan yang diluar WBS adalah diluar lingkup proyek. Seperti halnya scope statement, WBS seringkali digunakan untuk mengembangkan atau mengjelaskan pengertian umum dari lingkup proyek. 6. Survey Lapangan detail Kegiatan ini merupakan kegiatan survey ulang secara mendalam setelah mempelajari se cara mendalam dokumen lelang seperli diuraikan pada point 5. Hasil survey ini akan dijadikan dasar dalam merumuskan metode pelaksanaan pekerjaan, merencanakan site plan, mengetahui item-item pekerjaan penunjang yang diperlukan seperti perlunya jembatan sementara, bangunan bantu lainnya, perbaikan jalan akses dll. Pada survei ini juga dapat dipakai untuk mengklarifikasi data-data teknis seperti penyelidikan tanag, komposisi material di quary, keberadaan sumber daya lainnya seperti alat, tenaga, bahan material alam, termasuk biaya untuk mendapatkan sumber daya tersebut (upah tenaga, harga satuan dll) 7. Perhitungan Volume Kegiatan ini diperlukan untuk melakukan perhitungan dan pengecekan perhitungan volume pekerjaan terhadap volume scope yang ada dalam BQ, dan diperlukan perhitungan volume pekerjaan yang merupakan pekerjaan penunjang seperti jembatan darurat, jalan kerja dll. Perhitungan volume ini harus dilakukan secara cermat dan akurat serta tertelusur sesuai WBS yang direncanakan sehingga tidak terjadi kesalahan berupa kurang perhitungan atau duplikasi perhitungan. Apabila ada perubahan gambar / spek maka dengan mudah dapat ditelusuri perhitungan mana yang diperlukan koreksi / penyesuaian / perhitungan ulang atas perubahan tersebut. Bila volume pekerjaan ini dihitung oleh banyak personil harus dapat diidentifikasi siapa melakukan perhitungan pekerjaan apa, sesuai gambar / spek yang mana se hingga saat dikonsolidasi dapat dikompilasi dengan akurat. 8. Metode Kerja Merupakan kegiatan perumusan metode pelaksanaan perjaan dengan urutan penyusunan sebagai berikut : 1. Difinisi pekerjaan, a. Penjelasan tentang pekerjaan b. Spesifikasi, volume pekerjaan 2. Lokasinya

3. Metode kerja/cara kerja a. Bagaimana caranya b. Menggunakan alat apa c. Urutan pekerjaan (dimulai setelah / sesudah pekerjaan apa) 4. Kebutuhan sumber daya 5. Waktu yang diperlukan 6. Jadwal pelaksanaan 7. Hal-hal penting yg harus diketahui / diperhatikan 8. Gambar-gambar kerja / gambar pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat secara detai metode kerj anya adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut : a. Yang mempunyai nilai bobot 80% sesuai dengan bobot pareto b. Yang termasuk dalam lintasan kritis, sesuai dengan hasil net work planning 9. Sub-Kontraktor Pemilihan pekerjaan yang disub kontrakkan dilakukan dalam rangka memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Meningkatkan fokus perusahaan; 2. Memanfaatkan kemampuan kelas dunia; 3. Mempercepat keuntungan yang diperoleh dari reengineering; 4. Membagi resiko; 5. Sumber daya sendiri dapat digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain; 6. Memungkinkan tersedianya dana kapital; 7. Menciptakan dana segar; 8. Mengurangi dan mengendalikan biaya operasi; 9. Memperoleh sumberdaya yang t idak dimiliki sendiri; 10. Memecahkan masalah yang sulit dikendalikan atau dikelola. Pemilihan Sub Kontraktor / Suplyer dilakukan dengan sangat selektif agar tujuan ter sebut diatas dapat dipenuhi, dan pengendalian dokumen terhadap pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak ketiga ini merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan, karena kesalahan informasi / dokumen akan membuat kekeliruhan dalam menentukan asumsi, sumber daya dan harga pekerjaan. Kegiatan dalam proses procurement pada proses tender meliputi : a. Perencanaan pekerjaan yang akan di Sub Kontrakkan / rencana pembelian Perencanaan Kontrak & Pembayaran b. Pemilihan Vendor yang dinominasikan c. Permintaan Penawaran d. Evaluasi Penawan termasuk lingkup yang bersesuaian dengan paket pekerjaan e. Penentuan Vendor yang dipilih sehingga dokumen dari vendor yang dipakai untuk penawaran terdokumentasi dengan baik 10. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Proses yang dibutuhkan untuk mengelola dan memastikan bahwa aktivitas proyek konstruksi telah ditangani dengan benar sebagai bentuk tindakan pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya kecelakaan secara ringan (menyebabkan luka-luka ringan atau parah yang masih dapat disembuhkan tanpa cacat) maupun yang berat (menyebabkan cacat tidak dapat bekerja atau meninggal dunia) yang akan terjadi baik terhadap karyawan / properti yang ada dengan demikian proses-proses yang dilakukan berupa : • Perencanaan K3 (Safety Plan), • Penanganan K3 dan • Pelaksanaan Administrasi dan Pelaporan 11. Pembuatan Pra Rencana Mutu Proyek Yang utama dalam kegiatan ini adalah mlakukan hal-hal sebagai berikut : 1. Memahami spek setiap pekerjaan dan material yang dipakai 2. Memahami persyaratan mutu yang bersesuaian dengan yang sudah ditetapkan dalam spek, berkaitan dengan upaya untuk melakukan pemilihan material / metode yang memenuhi syarat 3. Dokumen atas persyaratan yang dipilih menjadi dokumen kontrol dan didukung oleh datadata yang dapat dipertanggung jawabkan. 12. Plafond Harga Penawaran Plafon harga yang didasarkan pada Ownwer Estimate merupakan reverensi tetapi tidak menjadi patokan, melainkan untuk melakukan evaluasi terhadap harga yang dibentuk dari perhitungan RAP dan Mark Up. 13. Proses Komputer Merupakan proses perhitungan dengan menggunakan komputer dan program yang dapat diandalkan ketelusurannya sehingga setiap ada perubahan formulanya terkait satu sama lain. File perhitungan dapat menjamin mana data / file yang dipakai dan direvisi sehingga mudah ditelusuri bila menggunakan alternatif-alternatif RAP / RAB 14. Jaminan Bank, Referensi Bank dan Syarat-Syarat Administrasi. Hasil dari perhitungan RAP / RAB draft dapat dipakai sebagai acuan untuk menentukan besarnya  jaminan pelaksanaan proyek sebagai syarat administrasi yang harus dipenuhi dan dilampirkan dama penawaran / bid. Pengurusan atas jaminan ini harus memenuhi ketentuan bank dan persyaratan dalam administrasi lelang, karena dapat menggugurkan penawaran. Pada saat final penawaran besaran dari jaminan ini dichek kembali apakah sudah sesuai dengan ketentuan / persyaratan lelang yang berlaku. 15. Memperhitungkan kemampuan Lawan Perhitungan kemampuan lawan dipakai untuk melakukan evaluasi terhadap kemungkinan kemenangan tender yang diikuti, dan dapat dipakai sebagai referensi dalam melakukan keputusan keikut sertaan tender maupun penetapan harga penawaran yang kompetitif 16. Perhitungan Mark Up

Perhitungan Mark Up harus didasarkan pada beban-beban kewajiban yang harus dipenuhi yang menjadi ketentua kantor pusat, kantor cabang dan proyek termasuk biaya pemasaran, serta keuntungan bersih yang direncanakan. Murk Up juga sudah memperhitungkan adanya risiko kenaikan harga, dan risiko lain yang diperhitungkan dalam merespon risiko. 17. Menyusun, Pengecekan dan Pemasukan Penawaran Tahapan yang penting pada saat melakukan penyusunan dokumen penawaran adalah pemenuhan dokumen serta lampiran yang diperlukan dalam setiap dokumen harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan menjadi persyaratan kelengkapan administrasi. Pengendalian atas kesesuaian dokumen perlu dilakukan dengan adanya bukti pengecekan berupa chek list yang ditandatangani oleh tim leader sebagai bukti telah dilakukan kontrol baik isi dokumen maupun kelengkapannya 18. Laporan hasil Lelang/-Tender Laporan ini dibuat dalam rangka melakukan e valuasi terhadap hasil tender dan alasan-alasan terukur yang menjadi penyebab kegagalan serta kekuatan yang m enjadi unggulan dalam persaingan, hal ini dapat memberikan pembelajaran untuk kegiatan tender yang akan datang. 19. Data-data tetap Merupakan data-data yang menjadi ketentuan saat menetapkan harga penawaran / tender sehingga menjadi pertanggung jawaban t im estimating kepada manajemen perusahaan. Dokumen ini diperlakukan sebagai dokumen kontrol

6. Apa bedanya prakualifikasi dengan pasca kualifikasi pada pengadaan tender Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan terhadap perusahaan SEBELUM pemasukan dokumen penawaran. Artinya, hanya perusahaan yang memenuhi kualifikasi-lah yang dapat memasukkan penawaran. Metode ini dilaksanakan untuk pelelangan yang bersifat kompleks (termasuk pelelangan diatas 50 M) Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan terhadap perusahaan SETELAH pemasukan dokumen penawaran. Pada umumnya, prinsip pelelangan menggunakan proses ini (Kecuali Jasa Konsultasi yang wajib menggunakan Prakualifikasi). Bahkan untuk pelelangan umum untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, sifatnya adalah wajib (kecuali yang bernilai di atas 50M). 7. Sebutkan lingkup pekerjaan jasa konstruksi ? perencana konstruksi yaitu yang memberikan layanan jasa perencanaaan dalam konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi, ini umumnya disebut Konsultan Perencana.

pelaksana konstruksi yaitu yang memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pe kerjaan konstruksi, yang umumnya disebut Kontraktor Konstruksi. pengawasan konstruksi yaitu kegiatan yang memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir konstruksi, ini biasa disebut Konsultan Pengawas

8. Sebutkan 3 perbedaan lingkup pekerjaan kontraktor dan konsultan? KONSULTAN PROYEK Konsultan adalah pihak yang diminta owner (pemilik proyek) untuk mengawasi pelaksanaan proyek, konsultan ini dapat berupa badan usaha ataupun perorangan dan biasanya didalam konsultan ini harus memiliki beberapa orang ahli di bidang Arsitektur, Teknik Sipil, Mekanikal Elektrikal, listrik dan lain-lain sehingga pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan baik dan dapat selesai dengan cepat. Tugas konsultan ini antara lain : - Mengatur administrasi dalam kotrak kerja - Melakukan pengawasan selama proyek berjalan - Melampirkan/ Membuat laporan pekerjaan yang akan dilihat oleh owner - Saling berkonsultasi tentang pekerjaan pada proyek dengan owner maupun kontraktor - Mengoreksi maupun menyutujui hasil gambar yang diberikan kontraktor untuk pelaksanaan proyek KONTRAKTOR PROYEK Kontraktor adalah pihak yang ditunjuk oleh owner sebagai pelaksana proyek, pihak ini yang akan melaksanakan proyek dengan proses pere ncanaan yang sudah disiapkan oleh konsultan untuk dihasilkan ke wujud yang nyata dengan kata lain kontraktor melaksanakan pekerjaan proyek sesuai dengan gambar yang sudah di siapkan sebelumnya. Tugas kontraktor ini antara lain : - Memahami gambar desain dan spesifikasinya sebagai acuan di dalam proyek - Menyusun kembali metode pelaksanaan kontruksi dan jadwal pelaksanaan pekerjaan bersama engineering - Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan waktu, mutu dan biaya yang sudah ditentukan - Membuat program kerja harian dan memberikan pengarahan kegiatan harian kepada pelaksana pekerjaan - Membuat evaluasi dan membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan 9. Sebutkan dan jelaskan jenis jenis kontrak ? Jenis-jenis kontrak proyek konstruksi adalah: KONTRAK HARGA SATUAN (UNIT PRICE CONTRACT)

Dalam kontrak ini, pihak kontraktor hanya menentukan harga satuan pekerjaan untuk biaya semua jenis pekerjaan yang mungkin dikeluarkan termasuk biaya overhead dan keuntungan. Biasanya, kontrak ini digunakan jika kuantitas aktual dan masing-masing item pekerjaan sulit untuk diestimasi secara akurat sebelum proyek dimulai. Pemilik dan kontraktor akan melakukan opname atau pengukuran bersama terhadap jumlah bahan yang terpasang untuk menentukan kuantitas pekerjaan yang sesungguhnya. Kelemahan dari jenis kontrak ini yaitu pemilik tidak dapat mengetahui secara pasti biaya aktual proyek hingga proyek itu selesai. KONTRAK BIAYA PLUS JASA (COST PLUS FEE CONTRACT) Dalam kontrak ini, kontraktor akan menerima pembayaran atas pengeluarannya, ditambah dengan biaya untuk overhead dan keuntungan. Besarnya biaya overhead dan keuntungan biasanya dihitung berdasarkan presentase biaya yang akan dikeluarkan kontraktor. Yang menjadi kelemahan jenis kontrak ini hampir sama dengan jenis kontrak harga satuan dimana pemilik tidak dapat mengetahui biaya aktual proyek yang akan dilaksanakan. Biasanya kontrak  jenis ini dipakai jika proyek tersebut harus diselesaikan dalam waktu yang singkat sementara rencana dan spesifikasinya belum dapat diselesaikan. KONTRAK BIAYA MENYELURUH (LUMP SUM C ONTRACT) Dalam kontrak ini menyatakan bahwa kontraktor akan melaksanakan proyek sesuai dengan rancangan biaya tertentu. Apabila terjadi perubahan dalam kontrak, perlu dilakukan negosiasi antara pemilik dan kontraktor untuk menetapkan besarnya pembayaran (baik tambah maupun kurang) yang akan diberikan kepada kontraktor terhadap perubahan tersebut. Kontrak jenis ini hanya bisa diterapkan apabila ada perencanaan yang telah benar-benar sele sai, dimana kontraktor sudah dapat melakukan estimasi kuantitas secara akurat. Biasanya pemilik proyek dengan jumlah anggaran yang terbatas akan memilih jenis kontrak ini karena mer upakan satu-satunya jenis kontrak yang memberi nilai pasti terhadap biaya yang akan dikeluarkan. 10. Apa perbedaan sskk (syarat syarat khusus kontrak) dengan ssuk (syarat syarat umum kontrak)! Ssuk (syarat syarat umum kontrak) Menjelaskan hal hal umum mengenai k lausul klausul kontrak Sskk (syarat syarat khusus kontrak) Menjelaskan mengenai hal hal khusus mengenai kontrak yang berkaitan dengan pekerjaan barang dan jasa yang diadakan

Daftar pustaka http://www.mudjisantosa.net/2012/12/gaya-penulisan-kontrak.html https://samsulramli.com/membahas-keterlambatan-denda-dan-pemutusan-kontrak/ http://id.ahmad.wikia.com/wiki/Pengadaan_Barang/Jasa_Pemerintah/Metode/Cara_Pemilihan  _Pengadaan http://www.pengadaan.web.id/2016/10/pengertian-dan-jenis-usaha-jasa-konstruksi.html https://jefrihutagalung.wordpress.com/2010/09/28/proses-lelang/ https://ekonomi.kompas.com/read/2015/11/09/062326626/Begini.Cara.Sukses.Menangkan.Te nder.Pemerintah. http://carapengadaan.blogspot.co.id/2011/06/pengertian-dan-istilah.html https://wirausahakonstruksi.wordpress.com/ http://forum.pengadaan.id/viewtopic.php?t=3077 http://www.khalidmustafa.info/2008/02/11/pengadaan-barang-dan-jasa-di-pemerintahanbagian-ii-jenis-dan-metode.php http://triantomedia.blogspot.co.id/2011/01/apa-itu-usaha-jasa-konstruksi.html http://irfanammar.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-dan-tugas-konsultan-dan.html http://www.negarahukum.com/hukum/jenis-jenis-kontrak.html