TUGAS HAM 2

NAMA

: FEBRIA SEPTIANTI PRASETIANA

NIM

: 826266527

1. Jelas Jelaskan kan makna makna kedau kedaulat latan an  Dari penger pengertia tian n sederh sederhana ana disimp disimpulk ulkan an bahwa bahwa yang yang dimaks dimaksud ud

kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang harus dimiliki oleh negara. Memili Memiliki ki kekuas kekuasaan aan tertin tertinggi ggi berarti berarti negara negara harus harus dapat dapat menent menentuka ukan n kehendaknya sendiri serta mampu melaksanakannya. Kehendak Negara terseb tersebut ut dapat dapat diwuju diwujudka dkan n dalam dalam bentuk bentuk hukum. hukum. Kemamp Kemampuan uan untuk  untuk  melak melaksan sanak akan an siste sistem m huku hukum m dapa dapatt dila dilaku kuka kan n deng dengan an berb berbag agai ai cara cara term termas asuk uk deng dengan an cara cara paks paksaan aan.. Oleh Oleh seba sebab b itu, itu, dala dalam m keda kedaul ulat atan an terkandung makna kekuatan. Perkem Perkemban bangan gan selanj selanjutn utnya ya terjad terjadii ketika ketika para para ahli ahli ilmu ilmu politi politik  k  memandang makna kedaulatan dari dua sudut. Pertama, dari sudut intern kedaulatan dipandang sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu kesatuan  politik.Sudut pandang pertama dipopulerkan oleh ean !odin. Kedua, dari sudut sudut ekstern ekstern kedaul kedaulatan atan berkai berkaitan tan dengan dengan aspek aspek mengen mengenai ai hubung hubungan an anta antarn rneg egar ara. a.

Sudu Sudutt

pand pandan ang g

kedu keduaa

dipo dipopu pule lerk rkan an

oleh oleh

"rot "rotiu ius. s.

Makna kedaulatan dalam konteks hubungan antarnegara menjadi semaki semakin n pentin penting g setelah setelah ditand ditandatan atangan ganii Kon#ere Kon#erensi nsi Monte$ Monte$ide ideo o tahun tahun %&''. Menurut KOn#erensi ini, sebagai subjek hukum internasional negara harus memiliki kuali#ikasi berikut ( %) Penduduk yang tetap* +) wilayah tertentu* tertentu* ')pemerinta ')pemerintah h * ) kemampuan kemampuan mengadakan mengadakan hubungan hubungan dengan dengan negara-negara lain. 2. !ala !alam m k"nt k"ntek ekss #e$l #e$l%n %ndu dun& n&an an 'ak 'ak Asas Asas%% Manu Manus% s%a a %nte %nte$n $nas as%" %"na nal( l( kedaulatan )e$ka%tan den&an * #andan&an( se)ut dan +elaskan  a. Pandan Pandangan gan ni$ersa ni$ersall /bsolut /bsolut,, yang yang meliha melihatt 0/M sebagai sebagai nilai-ni nilai-nilai lai

uni$ersal sebagaimana dirumuskan dalam 12he 3nternational !ill o#  0uman 4ights5. pandangan ini tidak menghargai sama sekali pro#il sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa. Pandangan ini dipand dipandang ang eksploi eksploitat tati# i# sebab sebab is menerap menerapkan kan 0/M sebagai sebagai alat untuk menekan dan instrumen penilai.

 b. Pandangan ni$ersal 4elati#, yang memandang permasalahan 0/M sebagai masalah uni$ersal namun terhadap perkecualian yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional yang tetap diakui keberadaannya. c. Pandangan Partikularistik /bsolut, yang melihat 0/M sebagai  persoalan masing-masing bangsa tanpa memberikan kuat khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional. Pandangan ini bersi#at chau$inis, egois, de#ensi# dan  pasi# tentang 0/M. d. Pandangan Partikularistik 4elati#, yang melihat persoalan 0/M sebagai masalah uni$ersal juga nasional dari masing-masing bangsa. !erlakunya dokumen-dokumen internasional hares diselaraskan, diserasikan, dan diseimbangkan serta memperoleh dukungan dan tertanam dalam budaya bangsa. Pandangan ini tidak sekedar de#ensi#  tapi juga akti# berusaha mencari perumusan dan pembenaran tentang karakteristik 0/M yang dianutnya. ,. Pe$+an+%an

se)a&a%

sum)e$

-ukum

%nte$nas%"nal

da#at

d%klas%%kas%kan seku$an&/ku$an&n0a )e$dasa$kan * kate&"$%( se)ut dan +elaskan mas%n&/ mas%n& den&an s%n&kat  Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia internasional, kedaulatan

negara berkaitan dengan empat pandangan yaitu pandangan uni$ersal absolut, relati#, partikularistik absolut, dan pandangan partikularistik  relati#. a. Pandangan uni$ersal absolut menganggap masalah perlindungan hak asasi manusia sebagai etika uni$ersal yang tidak bisa ditawar  lagi oleh negara manapun.  b. Pandangan uni$ersal relati#, meski tetap mengakui masalah  perlindungan hak asasi manusia sebagai salah masalah uni$ersal,

namun

pandangan

ini

masih

mengakui perkecualian yang

didasarkan atas asas-asas hukum internasional. c. Pandangan partikularistik absolut menganggap persolan hak asasi manusia sebagai masalah nasional yang dalam pelaksanaannya  bergantung sepenuhnya kepada kebijakan pemimpin negara yang  bersangkutan. d. Pandangan partilularistik relati# menganggap dokumen hak asasi manusia internasional diselaraskan sehingga mendapat dukungan  budaya bangsa, lebih mendekati paham pluralistik dalam hukum internasional. *. Jelaskan #$"ses #em)entukan

#e$+an+%an %nte$nas%"nal den&an

s%n&kat 

Perjanjian internasional dibuat memalui tiga proses yaitu ( a.  perundingan,  b.  penandatanganan, dan c. pengesahan. Pada tahap perundingan biasanya pihak-pihak yang terlibat dalam  perjanjian mempertimbangkan terlebih dahulu materi-materi apa yang hendak dicantumkan dalam perjanjian. 2ahap perundingan akan diakhiri dengan penerimaan naskah dan pengesahan bunyi naskah. Dalam praktek   perjanjian internasional, peserta biasanya menetapkan ketentuan mengenai  jumlah suara yang harus dipenuhi untuk memutuskan apakah naskah  perjanjian diterima atau tidak. Demikian pula menyangkut pengesahan  bunyi naskah yang diterima akan dilakukan menurut cara yang disetujui semua pihak. !ila kon$ensi tidak menetukan cara pengesahan, maka  pengesahan dapat dilakukan dengan penandatanganan, penandatanganan sementara, atau dengan pembubuhan para# 6Kusumaatmadja, %&&7(&%). Dengan menandatangani suatu naskah perjanjian, suatu negara berarti sudah menyetujui untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian.

5. men&a#a %nst$umen/%nst$umen -ak asas% manus%a men&%kat ne&a$a/ ne&a$a d%dun%a( +elaskan 

Karena instrument 0/M telah ditandatangani sebagai perjanjian internasional dengan egitu suatu negara berarti sudah menyetujui untuk  mengikatkan diri pada suatu perjanjian tersebut. Selain melalui penandatanganan,  persetujuan untuk mengikat diri pada perjanjian dapat pula dilakukan melalui rati#ikasi, pernyataan turut serta 6asesion) atau menerima 6acceptance) suatu  perjanjian Karena instrument 0/M telah ditandatangani sebagai perjanjian internasional dengan egitu suatu negara berarti sudah menyetujui untuk  mengikatkan diri pada suatu perjanjian tersebut. Selain melalui penandatanganan,  persetujuan untuk mengikat diri pada perjanjian dapat pula dilakukan melalui rati#ikasi, pernyataan turut serta 6asesion) atau menerima 6acceptance) suatu  perjanjian Karena instrument 0/M telah ditandatangani sebagai perjanjian internasional dengan egitu suatu negara berarti sudah menyetujui untuk  mengikatkan diri pada suatu perjanjian tersebut. Selain melalui penandatanganan,  persetujuan untuk mengikat diri pada perjanjian dapat pula dilakukan melalui rati#ikasi, pernyataan turut serta 6asesion) atau menerima 6acceptance) suatu  perjanjian. Karena instrumen 0am yang telah ditandatangai sebagai perjanjian internasional, dengan begitu suatu negara berarti sudah menyutujui untuk  mengikat diri pada perjanjian tersebut. Selain melalui penandatanganan,  persetujuan untuk mengikat diri pada perjanjian dapat pula dilakukan melalui rati#iasi, pernyataan turut serta 6asesion) atau menerima 6acceptane) suatu perjanjian.