Tugas Dan Kewajiban Dewan Direksi Dan Komisaris



Tugas dan Kewajiban Dewan Direksi

Dalam program keberlanjutan perseroan, Direksi memiliki beberapa kewajiban serta fungsi yang diatur oleh UU no 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan Peraturan BI no 8/4/BI/2006, direksi dalam menjalankan perseroan memiliki tugas-tugas, yaitu:

1. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan Perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perseroan 2. Direksi wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan memastikan seluruh aktivitas Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, keputusan RUPS serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Perseroan 3. Direksi dalam memimpin dan mengurus Perseroan semata-mata hanya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan 4. Direksi senantiasa memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan secara amanah dan transparan. Untuk itu Direksi mengembangkan sistem pengendalian internal dan system manajemen resiko secara terstruktural dan komprehensif 5. Direksi akan menghindari kondisi dimana tugas dan kepentingan Perseroan berbenturan dengan kepentingan pribadi.

Disamping dari Tugas-tugas yang disebutkan diatas, direksi sendiri memiliki Kewajiban direksi dalam perseroan adalah sebagai berikut:

1. Direksi wajib bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebagai organ yang wajib bertanggungjawab, Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusan itu kepada RUPS 2. Direksi wajib membuat dan memelihara Daftar Pem egang Saham, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi, menyelenggarakan pembukuan Perseroan; melaporkan kepemilikan sahamnya dan keluarga yang dimiliki pada Perseroan atau Perseroan lain. 3. Direksi wajib menyiapkan laporan tahunan (termasuk pertanggung jawaban tahunan) untuk RUPS. 4. Direksi wajib memberikan keterangan kepada RUPS mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan perseroan. 5. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan atau RUPS lain yang dianggap perlu (termasuk melakukan pemanggilan dan lain-lain). 6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan sebagian besar atau seluruh kekayaan Perseroan. 7. Direksi wajib menyiapkan rencana penggabungan, peleburan atau pengambilalihan untuk diajukan kepada RUPS.



Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris

Dalam program keberlanjutan perseroan, Direksi memiliki beberapa kewajiban serta fungsi yang diatur oleh UU no 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan Peraturan BI no 8/4/BI/2006, tugas utama Komisaris adalah Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi. Fungsi pengawasan dapat dilakukan oleh m asing-masing Anggota Komisaris namun keputusan pemberian nasihat dilakukan atas nama Komisaris secara Kolektif (sebagai Board). Fungsi pengawasan adalah proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Komisaris wajib berkomitmen tinggi untuk menyediakan waktu dan melaksanakan seluruh tugas komisaris secara bertanggungjawab. Pelaksanaan tugas tersebut diantaranya adalah : 1. Pelaksanaan rapat secara berkala satu bulan sekali 2. Pemberian nasihat, tanggapan dan/atau persetujuan secara tepat waktu dan berdasarkan pertimbangan yang memadai 3. Pemberdayaan komite-komite yang dimiliki Komisaris. Contohnya Komite Audit, Komite Nominasi dll. 4. Mendorong terlaksananya implementasi good corporate governance.

Kewajiban komisaris yaitu: 1. Komisaris berkewajiban mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi 2. Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan 3. Komisaris wajib melapor kepada Perseroan tentang kepemilikan sahamnya beserta keluarganya.



Perbedaan dan Persamaan Peranan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris

Perbedaan antara peranan dewan direksi dan komisari A. Dewan direksi bertugas mengelola operasional dan kinerja perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan B. Dewan komisaris merupakan sebagai pengawas, mengawasi kinerja dari dewan direksi agar operasional perusahaan tetap sejalan dengan tujuan perusahan tersebut.

Persamaan peranan dewan direksi dan dewan komisaris : A. Memiliki iktikad baik, kehati-hatian dan bertanggung j awab dalam menjalankan tugasnya. B. Dewan direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami oleh Perseroan apabila yang bersangkutan lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan perseroan. C. pemegang saham dapat menggugat dewan direksi dan dewan komisaris karena kesalahan dan kelalaiannya yang menyebabkan kerugian pada perseroan ke Pengadilan Negeri.





Kelebihan dan Kekurangan dari Struktur Dewan One-tier Board dan Two-tier Board

Two  – Tier Board

Sistem two-tier board banyak dianut oleh perusahaan di Eropa dan Asia. Tata kelola internal perusahaan diberlakukan adanya pemisahan antara pihak direksi dan pihak komisaris. Pihak direksi melakukan fungsi pengelolaan entitas dan pihak komisaris me lakukan fungsi pengawasan terhadap direksi. A. Kelebihan Two-tier Board Menurut Brändle dan Jürgen Noll mengenai The Power of Monitoring, kelebihan dari sistem two-tier membuat tiap unit dewan dapat memaksimalkan kinerjanya dengan baik karena konsentrasi terhadap unit kerja yang terpisah dengan jelas. Komisaris sebagai fungsi pengawas dapat bekerja dengan maksimal, begitu juga sebaliknya terhadap direksi. Selain itu dalam two-tier terdapat komite audit yang kredibel karena independensi dan jauh dari kepentingan perusahaan. B. Kelemahan Two-tier Board Kelemahan sistem two-tier terdapat pada inefisiensi karena kedua dewan tersebut harus bekerja sama untuk satu tujuan. Konsentrasi antar dewan menyebabkan adanya miskomunikasi dan miskoordinasi antara direksi dan komisaris. Bahkan sering kali komisaris te rsebut jarang dilibatkan dalam aktivitas bisnis perusahaan. Jarangnya dilibatkan dalam aktivitas persuahaan menyebabkan dewan komisaris sulit untuk menerima dan memberikan keputusan terkait perusahaan, hal ini karena informasi yang diberikan hanya berdasarkan pada direksi saja. Apabila terdapat adanya benturan kepentigan antar kedua dewan, bias saja direksi memberikan informasi yang manipulatif kepada komisaris. Selain itu, tugas komisaris disini hanya sebagai pemberi nasihat dan lebih ke arah konseling kepada direksi selaku perwakilan dari para pemegang saham. 

One – Tier Board

Sistem one-tier dianut oleh negara seperti Amerika Serikat dan Inggris. Sistem tata kelola internal dalam one-tier board menggunakan sistem terpusat, yaitu dewan yang bertugas pada sifat manajerial, dewan eksekutif dan dewan yang tidak terlibat terhadap keseharian kinerja perusahaan, dewan non-eksekutif. A. Kelebihan One-tier Board Kelebihan dari one-tier board terdapat pada kesamaan posisi antara dewan eksekutif dan dewa non eksekutif, dimana antara kedua dewan tersebut dapat andil dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan bisnis perusahaan. Selain itu, pengembilan keputusan menjadi lebih cepat karena bersifat terpusat, hal ini karena komunikasi antara kedua dewan sangat intensif. Dewan eksekutif dan noneksekutif mendapatkan kemudahan akses dalam mendapatkan informasi mengenai keadaan kinerja dan finansial perusahaan, sehingga tidak memunculkan adanya salah informasi daan pengambilan keputusan dalam praktiknya.

B. Kelemahan One-tier Board Kelemahan sistem one-tier board adalah kurangnya independensi terhadap lembaga non-eksekutif. Permasalahan ini dapat menyebabkan kurangnya system pengawasan terhadap direksi dan CEO. Segala keputusan yang dibuat sangat bergantung pada satu pucuk, yaitu CEO perusahaan. CEO seolah-olah memiliki kuasa terhadap dewan dan lebih leluasa memberikan arahan dan perintah untuk kepentingan perusahaan. Selain itu, tidak jelas siapa yang memiliki system pengawasan terhadap internal perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan komite audit yang memiliki profesionalitas yang tinggi untuk mengawasi segala gerakgerik internal perusahaan.