Tugas Akhir Komputerisasi Akuntansi Diploma 3

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Pada era modernisasi sekarang ini teknologi dan informasi telah berkembang sangat pesat dan dinamis. Perkembangan teknologi dan informasi yang dinamis ini telah menyentuh banyak aspek kehidupan manusia yang menuntut penguasaannya agar dapat dimanfaatkan untuk membantu manusia dalam meningkatkan pekerjaannya. Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon merupakan salah satu instansi pemerintah yang menangani banyak masalah yang berhubungan dengan urusan agama. Dalam kegiatannya tidak terlepas dari penyediaan informasi kepada masyarakat serta kebutuhan akan informasi tersebut bagi instansi itu sendiri. Kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon meliputi menangani pihak yang berperkara dan sengketa yang ada sangkut pautnya mengenai agama. Setiap perkara atau sengketa yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon pasti dikenakan biaya. Biaya ini biasa disebut dengan panjar biaya perkara, yaitu biaya yang dibebankan kepada pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya. Biaya panjar ini pun di kemudian hari bisa saja ada sisanya dan akan dikembalikan sisanya kepada pihak yang berperkara tersebut, dan bisa saja ada kekurangan dan bila biaya panjar ini kurang maka pihak yang

berperkara harus menambahkan

kembali

kekurangannya. Adanya penambahan kembali oleh pihak yang berperkara dan 1

2

pengembalian kembali sisa panjar biaya perkara kepada pihak yang berperkara ini, tergantung seberapa banyak panggilan yang dilakukan jurusita pengganti untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara. Disamping itu juga panjar biaya perkara ini pun digunakan untuk aktivitas operasional penyelesaian perkara pihak yang berperkara tersebut. Dengan memerhatikan beberapa keadaan di atas, dimana dalam melaksanakan tugasnya petugas mengalami kesulitan dalam pengolahan biaya-biaya tersebut. Oleh karena itu, penting adanya untuk menyederhanakan menjadi sebuah program aplikasi sehingga sistem informasi biaya-biaya perkara menjadi lebih mudah baik dalam penginputan, pengolahan maupun pembuatan laporan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka judul yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah “Sistem Informasi Eksekutif Keuangan Biaya Perkara Cerai Gugat pada Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon dengan Menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0”.

3

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai sebagai berikut : 1)

Bagaimana proses pendaftaran perkara pada Pengadilan Agama ?

2)

Bagaimana proses penerimaan pembayaran biaya perkara di

Pengadilan Agama ? 3)

Bagaimana proses pengelolaan biaya perkara di Pengadilan Agama

? 4)

Bagaimana proses pengembalian atau penambahan biaya perkara

di Pengadilan Agama ? 5)

Bagaimana bentuk laporan yang diterima pimpinan sudah sesuai

dengan yang diharapkan ?

1.3 Batasan Masalah Mengingat keterbatasan dalam penyusunan tugas akhir ini, kiranya perlu adanya batasan-batasan masalah agar hasil tugas akhir ini mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun pembatasan masalah tersebut adalah: 1)

Perancangan sistem informasi dibuat dengan menggunakan bahasa

pemrograman Microsoft visual basic 6.0 dan database yang digunakan adalah Microsoft office accsess 2003 2)

Prosedur yang digunakan adalah: a.

Prosedur pendaftaran perkara cerai gugat.

4

b.

Prosedur penerimaan pembayaran panjar biaya perkara cerai

gugat. c.

Prosedur pengelolaan panjar biaya perkara cerai gugat.

d.

Prosedur penambahan atau pengembalian sisa panjar biaya

perkara cerai gugat. e.

Prosedur Pembuatan Laporan :

Berikut ini adalah beberpa laporan yang akan dibuat dalam prosedur pembuatan laporan, diantaranya : 1. Laporan Keuangan Perkara. 2. Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

1.4 Tujuan Penelitian Berikut ini adalah beberapa tujuan penelitian yang akan diuraikan dalam pembahasan penelitian ini adalah : 1) Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh kelulusan pendidikan Diploma III Program Studi Komputerisasi Akuntansi di STMIK WIT Cirebon. 2) Untuk

mendapatkan

pengalaman

dalam

dunia

kerja

dengan

membandingkan ilmu yang diperoleh dalam bangku kuliah dengan dunia kerja. 3) Merancang dan membuat sebuah aplikasi perangkat lunak (software) untuk membantu kinerja pada Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon.

5

1.5 Metedologi Penelitian Pada saat penelitian, diperlukan suatu metode dan teknik penelitian yang dapat mengumpulkan informasi yang akurat dan real. Berikut ini metode dan teknik yang digunakan selama penelitian.

1.5.1 Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini menggunakan metode analisa deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan dan mengumpulkan data-data yang diperlukan kemudian diolah, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

1.5.2

Teknik Penelitian Untuk mendapatkan data yang akurat dan real, maka digunakan cara penelitian lapangan dalam pengumpulan data, yaitu berupa : 1)

Observasi Langsung

Observasi langsung adalah dengan melakukan penelitian dan pengamatan langsung, mengenai sistem informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. 2)

Tinjauan Pustaka

6

Tinjauan pustaka adalah memperlajari buku-buku, artikel, karya ilmiah yang berhubungan dengan topik penelitian yang akan dibahas dalam penelitian. 1.6 Sistematika Penulisan Penulisan yang sesuai dengan kebutuhan, sistematika penulisan yang dimaksud adalah: BAB I. PENDAHULUAN Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II. LANDASAN TEORI Bab ini menyajikan beberapa teori yang relevan, lengkap, mutakhir yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada Tugas Akhir ini. Teori yang dikemukakan berasal dari sumber-sumber teori dan hasil penelitian. BAB III. ANALISA SISTEM BERJALAN Bab ini berisikan sejarah singkat Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, struktur organisasi, tugas dan wewenang, kondisi instansi saat ini, serta analisa sistem yang sedang berjalan pada instansi. BAB IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN MASALAH

7

Bab ini menguraikan tentang usulan sistem yang dirancang, perancangan sistem yang dirancang, dan rencana implementasi untuk instansi.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan tujuan dari penulisan tugas akhir yang dibuat, dimana saran berisi tentang usulan terhadap penyelesaian dari masalah yang dibahas, atau yang bersifat membangun.

8

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Sistem Definisi sistem berkembang sesuai dengan konteks di mana pengertian sistem itu digunakan. Berikut akan diberikan beberapa definisi sistem secara umum: “Sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama.” “Sistem adalah sekumpulan objek-objek yang saling berelasi dan berinteraksi serta hubungan antar objek bisa dilihat sebagai satu kesatuan yang dirancang untuk mencapai satu tujuan.” (Hanif Al Fatta, 2007, h. 3) Sementara itu, Eddy Prahasta ( 2009, h. 89 ) menjelaskan bahwa secara umum, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan objek, ide, berikut saling keterkaitannya (inter-relasi) di dalam (usaha) mencapai suatu tujuan (atau sasaran bersama tertentu). Atau, dengan kata lain, sistem dapat disebutkan sebagai kumpulan komponen (sub-sistem fisik maupun non-fisik/logika) yang

9

saling berhubungan satu sama lainya dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan.

Sedangkan menurut

8 Kusrini dan Andri koniyo (2007, h. 5)

menjelaskan bahwa kata sistem mempunyai beberapa pengertian, tergantung dari sudut pandang mana kata tersebut didefinisikan. Secara garis besar ada dua kelompok pendekatan, yaitu: 1.

Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen-elemen atau kelompoknya, yang dalam hal ini sistem itu didefinisikan sebagai “suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu aturan tertentu”.

2.

Pendekatan sistem sebagai jaringan kerja dari prosedur, yang lebih menekankan urutan operasi di dalam sistem. Prosedur (procedure) didefinisikan oleh Richard F. Neushl sebagai “Urutan operasi kerja (tulis-menulis), yang biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi bisnis yang terjadi”.

Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen-elemen atau komponennya mendefisikan sistem sebagai “Sekumpulan elemen yang saling

10

terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan”. Dengan demikian di dalam suatu sistem, komponen-komponen ini tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, tetapi sebaliknya, saling berhubungan hingga membentuk satu kesatuan sehingga tujuan sistem itu dapat tercapai.

2.2 Pengertian Informasi Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Informasi adalah data yang telah diproses, atau data yang memiliki arti. (Hanif Al Fatta, 2007, h. 9) Demikian pula dijelaskan Eddy Prahasta ( 2009, h. 78) bahwa informasi adalah data yang (telah) ditempatkan pada konteks yang penuh arti oleh penerimanya. Senada dengan pengertian di atas, Kusrini dan Andri koniyo (2007, h. 7) menjelaskan bahwa informasi adalah data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi pengguna, yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendukung sumber informasi.

2.3 Pengertian Sistem Informasi Untuk menghasilkan informasi yang berkualitas maka dibuatlah sistem informasi. Sistem informasi didefinisikan oleh Robert A. Laitch dan K. Roscoe Bavis sebagai berikut: “Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam

11

suatu

organisasi

yang

mempertemukan

kebutuhan

transaksi

harian,

mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.” Definisi umum sistem informasi adalah: “Sebuah sistem yang terdiri atas rangkaian subsistem informasi terhadap pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan.” (Kusrini dan Andri koniyo, 2007, h. 8-9)

Sementara Hanif Al Fatta ( 2007, h. 14 ) mendefinisikan sistem informasi sebagai berikut: “Sistem Informasi merupakan sistem dengan komponen-komponen yang bekerja untuk mengolah data menjadi informasi. Ada beberapa perbedaan pendapat tentang komponen ini tetapi secara umum sistem informasi terdiri dari blok masukan, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, blok model, dan blok kendali.”

2.4 Pengertian Eksekutif Dalam mendefinisikan mengenai eksekutif, Artikata.com 2011, definisi eksekutif, dilihat 12 Agustus 2011, mengemukakan eksekutif adalah berkenaan dengan pengurusan (pengelolaan, pemerintahan) atau penyelenggaraan sesuatu.

12

Sedangkan Alma, Bachri, DR 2011, Eksekutif - Apa itu Eksekutif, dilihat 12 Agustus 2011,

menjelaskan

eksekutif

ialah

seseorang

yang

bertanggungjawab terhadap hasil pekerjaan orang lain yang ada di bawah pengawasannya. Dia adalah perantara antara perintah yamg diberikan oleh administrasi dan pekerja.

2.5 Pengertian Keuangan Dalam

mendefinisikan

keuangan,

Artikata.com

2011,

definisi

keuangan, dilihat 13 Agustus 2011, mengemukakan keuangan adalah seluk beluk uang; urusan uang. Sedangkan BS, Aditya 2011, Definisi Keuangan, dilihat 13 Agustus 2011, menjelaskan keuangan adalah sebuah lingkup yang mempelajari cara seseorang, bisnis, dan organisasi mengatur, mengalokasikan, dan menggunakan sumber daya keuangan dari waktu ke waktu dengan memperhatikan resiko-resiko dalam proyek mereka. Istilah keuangan dapat diasosiasikan sebagai berikut: Studi tentang uang dan asetaset lain, manjemen dan kendali aset-aset tersebut, pemrofilan dan pengaturan resiko proyek, pengetahuan untuk mengatur uang, sebagai kata kerja,

13

“membiayai” yaitu memberikan dana untuk bisnis atau untuk pembelian dari individu dalam jumlah besar. Aktivitas pembiayaan merupakan penerapan dari sekumpulan teknik dari individu dan organisasi untuk mengatur uang mereka, khususnya memisahkan antara pemasukan dan pengeluaran serta resiko dari investasi mereka. Keuangan digunakan oleh perseorangan, pemerintahan, korporasi keuangan, dan semua jenis oraganisasi termasuk sekolah dan organisasi nonprofit. Secara umum tujuan dari masing-masing aktivitas tersebut dicapai melalui penggunaan instrumen keuangan yang sesuai, serta dipertimbangkan dengan pengaturan institusional mereka. Keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen bisnis. Tanpa perencanaan keuangan yang layak, sebuah perusahaan baru kemungkinan besar tidak sukses. Mengatur uang, aset cair sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup individu dan organisasi. 2.6 Perancangan Sistem Menjelaskan tentang perancangan sistem yang akan dibuat, seperti pengertian diagram konteks dengan simbolnya dan pengertian data flow diagram dengan simbolnya. 2.6.1 Pengertian Diagram Konteks

14

Diagram konteks (context diagram) adalah diagram tingkat atas, merupakan diagram dari sebuah sistem yang menggambarkan aliran data yang masuk dan keluar dari sistem dan yang masuk dan keluar dari entitas luar. (Kusrini dan Andri koniyo, 2007, h. 92)

Tabel 2.1 Simbol-Simbol Diagram Konteks

No. 1.

Simbol

Keterangan Bagian

atau

orang

subsistem yang terlibat

2.

Keterangan yang orang,

atau

kerja

dilakukan

oleh

mesin

atau

komputer dari hasil suatu arus data yang masuk ke dalam

proses

untuk

dihasilkan arus data yang akan keluar.

15

3.

Menunjukkan arus data dari suatu proses.

2.6.2 Pengertian Data Flow Diagram (DFD) Data Flow Diagram (DFD) merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan proses-proses yang terjadi pada sistem yang akan dikembangkan. Dengan model ini, data-data yang terlibat pada masingmasing proses dapat diidentifikasi. (Hanif Al Fatta, 2007, h. 119) Tabel 2.2 Simbol-simbol Data Flow Diagram

Simbol

Nama

Keterangan

Kesatuan Luar

kesatuan luar/ eksternal entity

adalah

kesatuan

dilingkungan luar sistem yang input

akan atau

memberikan menerima

output dari sistem.

16

Proses

Suatu

proses

adalah

kegiatan atau kerja yang dilakukan

oleh

(Komputer)

mesin

dari

hasil

aliran data yang keluar dari proses.

Lanjutan Tabel 2.2 Simbol-simbol Data Flow Diagram

Arus Data

Arus Data atau data flow mengalir diantara proses simpanan

data

dan

kesatuan arus. Arus data dapat berupa input atau output

atau

hasil

dari

sebuah proses sistem. Simpanan Data

Simpanan data atau data store merupakan tempat penyimpanan data yang dapat berupa file, arsip, table, agenda atau buku.

17

2.6.3 Pengertian Flowmap Flowmap adalah suatu bentuk bagan yang menggambarkan susunan urutan instruksi yang dipakai untuk proses pengolahan data dengan komputer yang menyatakan hubungan antara satu proses dengan proses lainnya dengan memakai simbol tertentu. Tabel 2.3 Simbol-simbol Flowmap

No. 1.

Simbol

Keterangan Menunjukkan

kegiatan

proses dari operasi program komputer.

2.

Menunjukkan

document

input / output baik untuk proses

manual,

mekanik

maupun komputer.

3.

Menunjukkan

penghubung

kehalaman lain.

4.

Menunjukkan proses.

arus

dari

18

5.

Menunjukkan input / output pada sistem lama.

Lanjutan Tabel 2.3 Simbol-simbol Flowmap 6.

Menunjukkan dokumen

tembusan (banyaknya

dokumen).

7.

Menunjukkan

pekerjaan

manual. 8.

Digunakan

untuk

penyeleksian

kondisi

didalam program.

9.

Menunjukkan pengarsipan.

10.

Penyimpanan

data

dapat diakses langsung.

yang

19

2.6.4 Database (Basis Data) Database yaitu kumpulan data dan informasi yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga mudah diakses pengguna sistem informasi. (Hanif Al Fatta, 2007, h. 10) Database adalah sekumpulan data yang terdiri atas satu atau lebih tabel yang saling berhubungan. Anda atau user mempunyai wewenang untuk mengakses data tersebut, baik menambah,

mengubah, atau

menghapus data yang ada dalam tabel-tabel tersebut. (MADCOMS, 2007, h. 2) Database adalah tempat data disimpan. Data yang disimpan di database bisa berupa data apa saja, seperti data penjualan (database toko), data pribadi dan nilai siswa (database sekolah), data nasabah dan transaksi-transaksi (database bank), dan sebagainya. Database dapat berukuran kecil yang hanya menyimpan data sederhana dalam jumlah sedikit sampai berukuran sangat besar yang menyimpan data kompleks dalam jumlah besar. Data yang disimpan di database ditempatkan dalam tabel-tabel. Sebuah database dapat terdiri dari satu buah tabel sampai puluhan tabel. Database yang digunakan untuk menyimpan data dari perusahaan-perusahaan besar dapat terdiri dari ratusan bahkan ribuan tabel. Data di tabel disimpan dalam bentuk field dan record. Field adalah

20

unit data paling kecil yang terdapat dalam database, sedangkan record adalah field-field yang saling berhubungan. (Henry Pandia, 2006, h. 15) Basis data adalah kumpulan data (file) non-redundant yang saling terkait satu sama lainnya (yang dinyatakan oleh atribut-atribut kunci milik tabel-tabelnya/struktur data berikut relasi-relasinya) di dalam usaha membentuk bangunan informasi yang penting (enterprise). (Eddy Prahasta, 2009, h. 320)

2.6.5 ERD (Entity Relationship Diagram) ERD adalah gambar atau diagram yang menunjukkan informasi dibuat, disimpan, dan digunakan dalam sistem bisnis. Entitas biasanya menggambarkan jenis informasi yang sama. Dalam entitas digunakan untuk menghubungkan antar entitas yang sekaligus menunjukkan hubungan antar antar data. (Hanif Al Fatta, 2007, h. 121)

21

Komponen-komponen ERD yaitu: 1. Entitas adalah Entitas adalah suatu kumpulan objek yang dibedakan atau dapat diidentifikasi secara unik. Kumpulan entitas yang sejenis disebut entity set.

Gambar 2.1 Simbol Entitas Entitas terbagi menjadi 2 yaitu entitas dalam (Internal Entity) yaitu suatu entitas yang dapat mempengeruhi kerja sistem jika entitas tersebut tidak ada, sedangkan entitas luar (Eksternal Entity) adalah suatu entitas yang tidak mempengaruhi kerja sistem. Cara memperoleh entitas yaitu dari struktur organisasi ditambah pendukungnya seperti pelanggan, supplier, dan lain-lain.

2. Atribut adalah yang terkait pada sebuah entitas yang perlu disimpan sebagai basis data, berfungsi sebagai penjelas sebuah entitas.

Gambar 2.2 Simbol Atribut

22

3. Relationship adalah hubungan yang terjadi antara suatu entitas atau lebih.

Gambar 2.3 Simbol Relationship Jenis-jenis hubungan (Cardinalist Ratio) dalam ERD adalah menjelaskan batasan pada jumlah entitas yang berhubungan melalui suatu relationship, yaitu: 1. Relasi satu ke satu (One To One Relationship) Hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah satu berbanding satu. 1

1

Gambar 2.4 Simbol Hubungan One to One

23

2. Relasi satu ke banyak (One To Many Relationship) Hubungan antara file pertama dan file kedua adalah satu berbanding banyak atau dapat pula dibalik, banyak lawan satu. 1

M

Gambar 2.5 Simbol Hubungan One To Many

3. Relasi banyak ke satu (Many To One Relationship) Hubungan antara atribut dengan atribut lain dalam satu file yang sama mempunyai hubungan banyak ke satu. M

1

Gambar 2.6 Simbol Hubungan Many To One 4. Relasi banyak ke banyak (Many To Many Relationship) Hubungan antara atribut dengan atribut lain dalam satu file yang sama mempunyai hubungan banyak lawan banyak. M

M

Gambar 2.7 Simbol Hubungan Many To Many

24

2.7 Microsoft Visual Basic 6.0 Visual Basic adalah salah satu bahasa pemrograman komputer. Bahasa pemrograman adalah perintah-perintah yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Bahasa pemrograman Visual basic, yang dikembangkan oleh Microsoft sejak tahun 1991, merupakan pengembangan dari pendahulunya, yaitu bahasa pemrograman BASIC (Beginner’s Allpurpose Symbolic Instruction Code) yang dikembangkan pada era 1950-an. Visual Basic merupakan salah satu development tools, yaitu alat bantu untuk membuat berbagai macam program komputer, khusunya yang menggunakan sistem operasi Windows. Visual Basic merupakan salah satu bahasa pemrograman komputer yang mendukung pemrograman berorientasi objek (Objek Oriented Programming, OOP). Agar dapat menggunakan Visual Basic, Anda harus memahami IDE (Integrated Development Environment) atau lingkungan kerja dari Visual Basic 6.0 itu sendiri. IDE Visual Basic 6.0 dibagi menjadi 8 bagian besar, yaitu menu, toolbar, toolbox, project explorer, properties window, form layout window, form, dan kode editor. (Kusrini dan Andri koniyo, 2007, h. 171)

25

2.8 Microsoft Office Access 2003 Microsoft Office Access 2003 adalah aplikasi database yang dikeluarkan oleh Microsoft untuk menangani data-data dalam jumlah kecil. Meskipun begitu Access masih dapat menangani data sampai 3 gugabyte. Access

umumnya

digunakan

di

perusahaan-perusahaan

kecil

yang

membutuhkan database untuk menangani data-data dalam jumlah yang tidak besar. Dalam membangun sebuah database, Access dilengkapi dengan objekobjek, antara lain Table, Query, Form, Report, Macro, dan Switchboard. Dalam membuat sebuah database, pengguna access dapat membuat objekobjek database dengan menggunakan Design View dan Wizard. Access juga menyediakan template-template yang cukup banyak untuk tabel, form, dan report yang dapat dipilih oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan. (Henry Pandia, 2006, h. 15)

Access mempunyai 7 buah objek database yang mempunyai fungsifungsi tertentu. Objek-objek database dan fungsi dari masing-masing objek tersebut antara lain sebagai berikut: 1. Tables Tables merupakan objek database yang digunakan untuk menyimpan data-data. Tabel di databse dapat dibuat dengan menggunakan Design View, Wizard, dan langsung memasukkan data.

26

2. Queries Queries merupakan objek yang digunakan untuk membuat tabel baru dengan menggunakan data-data dari tabel-tabel yang sudah ada. Queries dapat digunakan untuk melakukan operasi matematika maupun untuk menampung data-data yang berasal dari beberapa buah tabel. 3. Forms Forms adalah objek access yang digunakan untuk menampilkan atau memasukkan data. Data yang ditampilkan di Forms dapat berasal dari sebuah query ataupun tabel. 4. Reports Reports adalah objek database yang digunakan untuk membuat laporan yang berasal dari data-data di database. Data tersebut dapat berasal dari tabel ataupun query. Reports menampilkan data yang siap dicetak. 5. Pages Pages adalah objek database yang kegunaannya kurang lebih sama dengan Forms dan Reports. Kita dapat gunakan pages untuk menampilkan dan memasukkan data. Berbeda dengan Forms, Pages dapat digunakan untuk memasukkan data dan dibuat dalam bentuk halaman web. 6. Macros Macros adalah objek database yang digunakan untuk menuliskan dan menyimpan kode-kode program untuk melakukan aksi tertentu. Berbeda dengan Macros yang terdapat di Word dan Excel, Macros di Access tidak dilengkapi dengan fasilitas untuk merekam macros.

27

7. Modules Modules adalah objek yang terdiri dari kode-kode pemrograman. Modules di Access ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic for Applications (VBA) (Henry Pandia, 2006, h. 24)

2.9 Crystal Report Crystal Report merupakan program yang dapat digunakan untuk membuat, menganalisis, dan menerjemahkan informasi yang terkandung dalam database atau program ke dalam berbagai jenis laporan yang sangat fleksibel. Beberapa kelebihan Crystal Report adalah : 1. Pembuatan laporannya tidak terlalu rumit sehingga memungkinkan pemrogram pemula sekalipun untuk membuat laporan tanpa harus melibatkan banyak kode pemrograman. 2. Terintegrasi dengan berbagai bahasa pemrograman lain sehingga memungkinkan

pemrogram

memanfaatkannya

dengan

keahliannya

sendiri-sendiri. 3. Fasilitas impor hasil laporan yang mendukung format yang populer seperti Microsoft Word, Excel, Access, Adobe Acrobat Reader, HTML dan sebagainya. Elemen layar Crystal Report tidak jauh dengan elemen layar Data Report (salah satu fasilitas default yang disediakan Visual Basic untuk

28

membuat laporan). Hanya saja Crystal Report dilengkapi dengan fasilitas yang lebih banyak untuk mengembangkan berbagai jenis laporan. Pada umumnya sebuah laporan sedikitnya terdiri dari tujuh bagian (section) utama, yaitu: 1. Report Header yang berisi informasi yang hanya akan terlihat sekali, pada awal laporan, misalnya judul dan tanggal laporan. 2. Page Header yang berisi informasi yang akan terlihat di atas setiap halaman laporan, seperti label heading-kolom. 3. Group Header yang berisi informasi dari kelompok baru. 4. Details yang berisi informasi yang akan terlihat satu kali setiap record dalam tabel atau query yang terkait dengan laporan. 5. Group Footer yang berisi informasi setelah seluruh record dari kelompok dicetak. 6. Page Footer yang berisi informasi yang akan terlihat di dasar setiap halaman laporan, seperti nomor halaman. 7. Report Footer yang berisi informasi yang terlihat hanya sekali, di akhir laporan, seperti ringkasan atau rata-rata yang ada di akhir laporan. (Kusrini dan Andri koniyo, 2007, h. 264)

29

BAB III ANALISA SISTEM BERJALAN

3.1 Sejarah Singkat Organisasi Pengadilan Agama Sumber Kelas I A, merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan. Pengadilan Agama Sumber mempunyai wilayah hukum Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon yang terdiri dari 40 Kecamatan. Untuk mewujudkan harapan dari para pencari keadilan tersebut, Pengadilan Agama Sumber dalam rangka melaksanakan tugasnya terlebih dahulu harus membuat suatu perencanaan yang mantap, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat

diikuti

dengan

evaluasi

yang

cermat.

Secara formal pelaksanaan tugas Pengadilan Agama tersebut harus dipertanggung jawabkan dalam bentuk laporan ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat selaku atasan. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama: 1. Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan Stbl. 1882 No.152 dan 153 untuk Jawa Madura dan Stbl. 1937 No.116 dan 639 untuk Luar Jawa dan Madura dengan nama Raad Agama.

29

30

2. Stbl. 1937 No.638 dan 639 untuk Kalimantan. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 tentang Undang-Undang Tentara Jepang (Osamu Saerie) tanggal 7 Maret 1942. 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1946 tentang Mahkamah Islam Tinggi dan Pengadilan Agama. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syari’ah untuk luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan. 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Satu Atap Lembaga Peradilan; 10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 11. Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 12. Keppres No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Pinansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

31

Pengadilan Agama Sumber berdiri sejak penyerahan kekuasaan Pengadilan Agama Cirebon pada hari Sabtu, tanggal 28 Februari 1987. Sesuai Keputusan Menteri Agama No.207 Tahun 1986, Ketua Pengadilan Agama Cirebon menyerahkan wilayah kekuasaan hukum kepada PA Sumber yang meliputi wilayah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang : 1. Memeriksa 2. Memutus 3. Menyelesaikan Perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang / perkara : a. Perkawinan.

f. Zakat.

b. Waris.

g. Infaq.

c. Wasiat.

h. Shadaqah.

d. Hibah.

i. Ekonomi syariah.

e. Waqaf.

32

3.2 Struktur Organisasi Struktur Organisasi

Ketua Pengadilan Agama

Wakil Ketua Pengadilan Agama

Hakim

Hakim

Panitera/ Sekretaris

Wakil Panitera

Panmud Gugatan

Panmud Permohonan

Wakil Sekretaris

Panmud Hukum

Kasubag Umum

Kasubag Kepegawaian

Staf

Panitera pengganti

Kelo mpo k Fung siona l

staf

Jurusita / Jurusita Pengganti

Gambar 3.1 Struktur Organisasi

Kasubag Keuangan

Staf

33

Struktur organisasi adalah suatu yang menggambarkan struktur kerja dari sebuah organisasi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih terarah, sehingga dapat mencapai suatu tujuan bersama. Jadi struktur organisasi menunjukkan suatu rangkaian kerja sama dari elemen yang dikoordinasi bersama melalui jalur wewenang yang bertanggungjawab. Uraian tugas dari tiap-tiap bagian pada Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut: 1. Ketua

Pengadilan

Agama,

mempunyai

tugas

merencanakan

dan

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilam Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Mahkamah Agung RI dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 2. Wakil Ketua Pengadilan Agama, mempunyai tugas mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama Tingkat Pertama serta mengawasi, mengevaluasi

dan

melaporkan

pelaksanaan

tugas

sesuai

dengan

kebijaksanaan teknis Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 3. Hakim, mempunyai tugas sebagai berikut: a. Tugas pokok: 1) Menetapkan Hari Sidang. 2) Membuat catatan pinggir pada Berita Acara dan Putusan Pengadilan Agama mengenai hukum yang dianggap penting.

34

3) Dalam hal Pengadilan Agama melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran Berita Acara persidangan serta menandatanganinya. 4) Mengemukakan pendapat dalam musyawarah. 5) Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk pembacaan putusan. 6) Hakim

mewajib

menandatangani

putusan

yang

sudah

diucapkan dalam persidangan. 7) Melaksanakan pengejawantahan

proses KMA

anominasi Nomor

:

putusan

sebagai

144/2007

tentang

Keterbukaan Informasi di Pengadilan. b. Tugas lain (Ekstra) : 1) Membantu Pimpinan Pengadilan dalam menyusun perencanaan program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya. 2) Melaksanakan

pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

Pengadilan Agama yang ada dalam daerah hukumnya masingmasing dan melaporkannya kepada pimpinan Pengadilan / Koordinator Pengawas. 3) Melaksanakan Pengawasan yang ditugaskan oleh Ketua untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, mengenai pelaksanaan administrasi perkara perdata dan niaga syari’ah

35

serta melaporkannya kepada pimpinan Pengadilan melalui koordinasi. 4) Melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum perdata tertentu yang ditugaskan kepadanya. 4. Panitera/Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang perkara, administrasi peradilan lainnya dan administrasi umum dilingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluassi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 5. Wakil Panitera, mempunyai tugas membantu panitera dalam hal : merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis dibidang administrasi perkara dan peradilan dilingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama dan Pertauran Perundangundangan lainnya yang berlaku. 6. Panitera

Muda

Gugatan

(Panmud

Gugatan),

mempunyai

tugas

merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan gugatan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan gugatan serta mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

36

7. Panitera Muda Permohonan (Panmud Permohonan), mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan Permohonan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan permohonan serta mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku. 8. Panitera

Muda

merencanakan

Hukum dan

(Panmud

melaksanakan

Hukum), urusan

mempunyai

kepaniteraan

tugas hukum,

mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyimpan arsip berkas perkara yang masih berlaku, melakukan administrasi pembinaan hukum agama, membantu pelaksanaan Isbat kesaksian rukyat hilal dan tugas lain serta mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku. 9. Panitera Pengganti, mempunyai tugas sebagai berikut: a. Membantu Hakim Majelis dalam persidangan dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan. b. Membantu Hakim dalam hal : 1) Membantu penetapan hari sidang. 2) Membuat Berita Acara Persidangan.

37

3) Mengetik Putusan. 4) Menandatangani Berita Acara Persidangan bersama-sama dengan Hakim Ketua Majelis serta asli putusan/penetapan. c. Melaporkan kepada Panmud Gugatan/Permohonan untuk mencatat perkara yang sudah putus berikut amar putusannya. d. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum bila telah selesai diminutasi. e. Melaksanakan tugas lain dibidang perkara yang diberikan oleh Panitera atau Wakil Panitera. 10. Jurusita Pengganti, mempunyai tugas sebagai berikut: a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Majelis Sidang dan Panitera. b. Menyampaikan Relas Panggilan sidang dan memberitahukan pengumuman-pengumuman, pemberitahuan

putusan

teguran-teguran,

Pengadilan

menurut

proses-proses, cara

dan

berdasarkan

ketentuan undang-undang. c. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan/Majelis dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta suratsuratnya yang sah apabila menyita tanah. d. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan antara lain Badan Pertanahan Negara.

38

e. Melaksanakan tugasnya di Wilayah Pengadilan Agama yang bersangkutan. f. Melaksanakan tugas lain dibidang perkara yang diberikan oleh Panitera atau Wakil Panitera. 11. Wakil Sekretaris, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam : merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi umum di Lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi

dan

melaporkan

pelaksanaan

tugas

sesuai

dengan

kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. 12. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana (Kasubag Kepegawaian), mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pengurusan kepegawaian dan organisasi tatalaksana di lingkungan Pengadilan Agama, serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan peraturan perundangundangan yang berlaku. 13. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (Kasubag Keuangan), mempunyai

tugas

merencanakan

dan

melaksanakan

pengurusan

Perencanaan dan Keuangan (kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara di lingkungan Pengadilan Agama), serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

39

14. Kepala Sub Bagian Umum (Kasubag Umum), mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan urusann surat-menyurat, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan, serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3.3 Kondisi Instansi Saat Ini Sampai saat ini Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon masih melakukan tugasnya sebagai salah satu instansi pemerintah yang menangani banyak masalah yang berhubungan dengan urusan agama.

Dengan

mengoptimalkan kinerja dengan cara meningkatkan pelayanan yang maksimal. Kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon meliputi menangani pihak yang berperkara dan sengketa yang ada sangkut pautnya mengenai agama.

3.4 Analisa Sistem Berjalan Pada analisa sistem berjalan diuraikan gambaran kerja, sistem prosedur diagram, dan diagram aliran data sebagai berikut: 3.4.1 Gambaran Kerja Sistem Berjalan Tahapan prosedur sistem berjalan dijelaskan dalam beberapa prosedur, diantaranya sebagai berikut:

40

1. Prosedur pendaftaran perkara cerai gugat a.

Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan

membawa surat gugatan. b.

Pihak berperkara menghadap

petugas meja 1 dan

menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat. c.

Petugas meja 1 menaksir panjar biaya perkara yang

kemudian di tulis pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). d.

Petugas meja 1 menyerahkan kembali surat gugatan atau

permohonan kepada puhak berperkara di sertai dengan surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga) 2. Prosedur penerimaan pembayaran panjar biaya perkara cerai gugat a.

Pihak berperkara datang ke loket layanan bank yang

ditunjuk dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan SKUM (surat kuasa untuk membayar) seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut ke bank. b.

Setelah pihak yang berperkara menerima slip bank yang

telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menyerahkan slip bank tersebut dan menyerahkan SKUM (surat kuasa untuk membayar) kepada pemegang kas.

41

c.

Pemegang kas mencatat panjar biaya perkara tersebut ke

dalam jurnal keuangan perkara dan buku induk keuangan perkara serta menandatangani SKUM (surat kuasa untuk membayar), membubuhkan nomor perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat gugatan/permohonan sesuai dengan nomor dan tanggal saat pencatatan dalam jurnal keuangan perkara. d.

Pemegang kas kemudian memberikan tanda lunas dalam

SKUM, dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli SKUM serta satu salinan surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara dan tanggal pendaftaran. 3. Prosedur pengelolaan panjar biaya perkara cerai gugat a.

Pemegang kas mencatat pengeluaran untuk bagian perkara

di jurnal keuangan perkara dan buku induk keuangan perkara dan berdasarkan jurnal keuangan perkara tersebut pemegang kas menyerahkan uang untuk biaya operasional ke bagian perkara. b.

Jurusita menyerahkan surat izin keluar kepada pemegang

kas lalu pemegang kas mencatat pengeluaran untuk jurusita pengganti di

jurnal keuangan perkara dan di buku induk

keuangan perkara dan berdasarkan jurnal keuangan perkara tersebut pemegang kas kemudian menyerahkan uang biaya panggilan.

42

c.

Pemegang kas mencatat pengeluaran hak-hak kepaniteraan

di jurnal keuangan perkara dan buku induk keuangan perkara dan berdasarkan jurnal keuangan perkara tersebut pemegang kas menyerahkan uang hak-hak kepaniteraan kepada bendaharawan penerima untuk di setorkan ke kas negara. 4. Prosedur penambahan dan pengembalian sisa panjar biaya perkara cerai gugat a.

Setelah majelis hakim membacakan putusan dalam

sidang yang terbuka untuk umum, kemudian ketua majelis membuat perincian biaya yang telah diputus dan diberikan kepada pemegang kas untuk dicatat dalam jurnal keuangan perkara dan buku induk keuangan perkara. b. Penggugat selanjutnya menghadap kepada pemegang kas untuk menanyakan perincian penggunaan panjar biaya perkara yang telah ia bayarkan, dengan memberikan informasi nomor perkaranya c. Pemegang kas berdasarkan buku jurnal keuangan perkara memberi penjelasan mengenai rincian penggunaan biaya perkara kepada penggugat. d. Apabila terdapat kekurangan panjar biaya perkara maka pemegang kas membuat surat teguran kepada penggugat untuk membayarkan

kekurangannya.

Bila

penggugat

telah

43

membayarkan kekurangannya maka pemegang kas mencatatnya di buku induk keuangan perkara dan jurnal keuangan perkara. e. Apabila terdapat sisa panjar biaya perkara maka pemegang kas membuatkan kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai dengan sisa yang ada dalam buku jurnal dan diserahkan kepada penggugat untuk ditandatangani, kwitansi rangkap 3 (tiga), satu untuk pemegang kas, satu untuk penggugat, dan satu lagi untuk arsip dimasukkan kedalam berkas perkara. f. Penggugat setelah menerima kwitansi pengembalian sisa panjar

biaya perkara

dan

menandatanganinya,

kemudian

menyerahkan kembali kwitansi tersebut kepada pemegang kas lalu pemegang kas menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut. 5. Prosedur pembuatan laporan a.

Pemegang kas melihat buku induk keuangan

perkara, kemudian berdasarkan buku induk keuangan perkara dibuatlah laporan keuangan perkara, kemudian laporan keuangan perkara tersebut diserahkan kepada ketua pengadilan agama. b.

Pemegang kas melihat buku induk keuangan

perkara, kemudian berdasarkan buku induk keuangan perkara dibuatlah laporan pendapatan negara bukan pajak, kemudian

44

laporan pendapatan negara bukan pajak tersebut diserahkan kepada ketua pengadilan agama.

3.4.2 Sistem Prosedur Diagram Sistem Berjalan Berikut ini adalah sistem prosedur diagram sistem berjalan pada pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon. 1.

Flowmap prosedur pendaftaran perkara cerai gugat Penggugat

Petugas Meja 1

45

Surat Gugatan

Surat Gugatan

Menaksir panjar biaya perkara

SKUM

SKUM

Surat Gugatan

Surat Gugatan

Gambar 3.2 Flowmap prosedur pendaftaran perkara cerai gugat sistem berjalan 2. Flowmap prosedur penerimaan pembayaran panjar biaya perkara cerai gugat Penggugat

Bank

Pemegang Kas

46

SKUM

Slip bank validasi

SKUM

SKUM Mengisi slip bank Mencatat panjar biaya perkara

Slip bank isi

Jurnal keuanga n perkara

Memvalida si slip bank

Slip bank validasi

Buku induk keuangan perkara

Penandatang a- nan dan pembubuhan tanda lunas, nomor & tgl perkara

Slip bank validasi

SKUM ttd SKUM ttd pembubuhan nomor & tgl perkara pada surat gugatan

Surat gugatan telah dibubuhi nomor & tgl

Surat gugatan telah dibubuhi nomor & tgl

Gambar 3.3 Flowmap prosedur penerimaan pembayaran panjar biaya perkara cerai gugat sistem berjalan 3. Flowmap Prosedur pengelolaan panjar biaya perkara cerai gugat Pemegang Kas

Bagian Perkara

Jurusita

Bendaharawan

47

Mencatat pengeluara n bagian perkara

Jurnal keuangan perkara

Pengamb i-lan uang pengelua - ran bagian perkara

Buku Induk keuangan perkara

Mencatat pengeluar an jurusita

Surat ijin keluar

Pengambilan uang pengeluaran jurusita

Jurnal keuanga n perkara Buku Induk keuangan perkara

Mencatat hak-hak kepaniteraa n

Menyeto rkan ke kas negara

Jurnal keuanga n perkara Buku Induk keuangan perkara

Gambar 3.4 Flowmap prosedur pengelolaan panjar biaya perkara cerai gugat sistem berjalan 4. Flowmap prosedur penambahan dan pengembalian sisa panjar biaya perkara cerai gugat

48

Hakim

Pemegang Kas

Penggugat

Rincian perkara yang telah di putus

Surat teguran

Rincian perkara yang telah di putus

Mencata t penamb a-han panjar biaya perkara

Mencata t biaya perkara yang telah diputus Buku induk keuangan perkara

Melakuka n penambahan panjar biaya perkara

Jurnal keuanga n perkara

Kurang Cek panjar biaya perkara kurang/lebi h

Kwitansi

Lebih Menand atangani kwitansi

Membuat kwitansi pengembalia n sisa panjar

Kwitansi ttd

Kwitansi ttd

Kwitansi ttd

Gambar 3.5 Flowmap prosedur penambahan dan pengembalian sisa panjar biaya perkara cerai gugat sistem berjalan 5. Flowmap pembuatan laporan Pemegang Kas

Ketua Pengadilan Agama

49

Buku induk keuangan perkara

Pembuat an laporan keuangan perkara

Pembuatan laporan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

Laporan keuangan perkara

Laporan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Laporan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

Laporan keuangan perkara

Gambar 3.6 Flowmap prosedur pembuatan laporan sistem berjalan

3.4.3 Diagram Aliran Data Sistem Berjalan

50

Berikut ini adalah diagram aliran data sistem berjalan Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon: 3.4.3.1 Diagram konteks sistem berjalan Penggugat

Surat gugatan, SKUM

Hakim Rincian biaya perkara yang telah diputus

SKUM, SKUM ttd, Surat Gugatan telah dibubuhi nomor & tgl, Slip validasi, Kwitansi, Surat teguran,

Sistem Informasi Eksekutif Keuangan

Surat gugatan

Ketua Pengadilan Agama Laporan keuangan perkara, Laporan PNBK

Surat ijin keluar

Jurusita/Jurusita pengganti

SKUM, Surat gugatan Petugas Meja 1

Slip validasi Bank

SKUM ttd, surat gugatan telah dibubuh nomor & tgl Surat gugatan, Slip validasi, SKUM, Surat ijin keluar,

Laporan keuangan perkara, Laporan PNBK

Pemegang Kas

Bagian Keuangan

Gambar 3.7 Diagram konteks sistem sistem berjalan

Ket : - SKUM : Surat Kuasa Untuk Membayar

3.4.3.2 Diagram aliran data level 0 sistem berjalan

51

Surat Gugatan

1.0 Pendaftaran perkara cerai gugat

Penggugat SKUM SKUM

Surat Gugatan

Petugas Meja 1

SKUM

Jurnal keuangan perkara Slip validasi

2.0 Penerimaan pembayaran

Pemegang Kas

Jurusita

Jumlah penerimaan panjar biaya perkara

Biaya pemanggilan Bag. perkara

Kas negara

Surat teguran, Kwitansi

Biaya bagian perkara

Pendapatan negara bukan pajak

Surat terguran, Kwitansi

3.0 Pengelolaan panjar biaya perkara

Jurnal keuangan perkara

Buku induk keuangan perkara

4.0 Penambahan atau pengembalian sisa panjar biaya perkara

Buku induk keuangan perkara Buku jurnal keuangan perkara 5.0 Pembuatan laporan

Laporan keuangan, Laporan pendapatan negara bukan pajak

Ketua Pengadilan Agama

Gambar 3.8 Diagram aliran data level 0 sistem berjalan 3.4.3.3 Diagram aliran data level 1 sistem berjalan

52

1. Prosedur pendaftaran perkara cerai gugat

Surat Gugatan Petugas meja 1

1.1 Pendaftaran dan penaksiran panjar biaya perkara

Data taksiran panjar biaya perkara

1.2 Pembuatan SKUM Penggugat

SKUM

Gambar 3.9 Diagram aliran data level 1 prosedur pendaftaran perkara cerai gugat sistem berjalan 2. Prosedur penerimaan pembayaran panjar biaya perkara cerai gugat Slip Validasi

Slip Validasi

Penggugat

Pemegang kas SKUM 2.1 Pencatatan panjar biaya perkara yang telah dibayarkan Buku Induk keuangan perkara

SKUM ttd/telah diberi nomor & tgl serta tanda lunas, Surat gugatan telah diberi nomor /tgl

SKUM Jurnal keuangan perkara 2.2 Menandatang ani SKUM dan surat gugatan

Gambar 3.10 Diagram aliran data level 1 prosedur penerimaan pembayaran panjar biaya perkara cerai gugat sistem berjalan 3. Prosedur pengelolaan panjar biaya perkara cerai gugat

53

Uang

3.1 Pengelolaa n panjar biaya perkara

Pemegang kas Jurnal keuangan perkara

3.4 Disetorka n ke kas negara

Pendapatan negara bukan pajak 3.2 Pengambilan uang pengeluaran bagian perkara

3.3 Pengambilan uang pengeluaran jurusita

Uang

Pendapatan negara bukan pajak

Bendaharawan penerima

Buku induk keuangan perkara

Uang

Bagian Perkara

Jurusita

Gambar 3.11 Diagram aliran data level 1 prosedur pengelolaan panjar biaya perkara sistem berjalan 4. Prosedur penambahan atau pengembalian sisa panjar biaya perkara Buku induk keuangan perkara

cerai gugat Hakim Perincian biaya perkaya yang telah diputus

Pemegang kas

Penggugat

4.1 Pencatatan perincian biaya perkara yang telah diputus

Perincian biaya perkaya yang telah diputus

Surat teguran, Kwitansi

Buku jurnal keuangan perkara

4.2 Perhitungan kekurangan atau kelebihan panjar biaya perkara

Gambar 3.12 Diagram aliran data level 1 prosedur penambahan atau penngembalian sisa panjar biaya perkara sistem berjalan 5. Prosedur pembuatan laporan

54

Buku induk keuangan perkara

5.2 Pembuatan laporan penerimaan negara bukan pajak

5.1 Pembuatan laporan keuangan perkara

Laporan pendapatan negara bukan pajak

Laporan keuangan perkara

Ketua Pengadilan Agama

Gambar 3.13 Diagram aliran data level 1 prosedur pembuatan laporan sistem berjalan

BAB IV

55

ANALISA DAN PEMBAHASAN MASALAH

4.1 Usulan Sistem Yang Dirancang Berdasarkan hasil penelitian sistem yang ada, maka dalam pengajuan sistem yang akan dirancang diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: 4.1.1 Gambaran Kerja Sistem Yang Dirancang Tahapan prosedur sistem yang dirancang dijelaskan dalam beberapa prosedur, diantaranya sebagai berikut: 1. Prosedur pendaftaran perkara cerai gugat e.

Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan

membawa surat gugatan. f.

Pihak

berperkara

menghadap

pemegang

kas

dan

menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat. g.

Pemegang kas memasukkan data pendaftar ke form

pendaftaran dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian di tulis pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). h.

Pemegang kas menyerahkan kembali surat gugatan atau

permohonan kepada puhak berperkara di sertai dengan surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga)

54

56

2. Prosedur penerimaan pembayaran panjar biaya perkara cerai gugat e.

Pihak berperkara datang ke loket layanan bank yang

ditunjuk dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan SKUM (surat kuasa untuk membayar) seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut ke bank. f.

Setelah pihak yang berperkara menerima slip bank yang

telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menyerahkan slip bank tersebut dan menyerahkan SKUM (surat kuasa untuk membayar) kepada pemegang kas. g.

Pemegang kas mencatat panjar biaya perkara tersebut ke

dalam form penerimaan serta menandatangani SKUM (surat kuasa untuk membayar), membubuhkan nomor perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat gugatan/permohonan sesuai dengan nomor dan tanggal saat pencatatan dalam form penerimaan. h.

Pemegang kas kemudian memberikan tanda lunas dalam

SKUM, dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli SKUM serta satu salinan surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara dan tanggal pendaftaran.

57

3. Prosedur pengelolaan panjar biaya perkara cerai gugat d.

Pemegang kas mengisi form pengeluaran bagian perkara

dan menyerahkan uang untuk biaya operasional ke bagian perkara. e.

Jurusita menyerahkan surat izin keluar kepada pemegang

kas lalu pemegang kas mencatat pengeluaran untuk jurusita pengganti di form pengeluaran jurusita, kemudian menyerahkan uang biaya panggilan. f.

Pemegang kas mengisi form hak-hak kepaniteraan dan

menyerahkan uang hak-hak kepaniteraan kepada bendaharawan penerima untuk di setorkan ke kas negara. 4. Prosedur penambahan dan pengembalian sisa panjar biaya perkara cerai gugat b. Penggugat selanjutnya menghadap kepada pemegang kas untuk menanyakan perincian penggunaan panjar biaya perkara yang telah ia bayarkan, dengan memberikan informasi nomor perkaranya. c. Pemegang kas memasukkan nomor perkara ke form perhitungan panjar maka akan tampil data keuangan perkaranya berdasarkan tabel data keuangan perkara, kemudian pemegang kas memberi penjelasan mengenai rincian penggunaan biaya perkara kepada penggugat dan menghitung sisa panjar biaya perkaranya.

58

d. Apabila terdapat kekurangan panjar biaya perkara maka kasir membuat surat teguran kepada penggugat untuk membayarkan kekurangannya. e. Apabila terdapat sisa panjar biaya perkara maka pemegang kas mencetak kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menginputkan nomor perkaranya lalu mencetaknya berdasarkan tabel data keuangan perkara rangkap 3 (tiga) dan menyerahkannya

kepada

penggugat

untuk

ditandatangani,

kwitansi rangkap 3 (tiga), satu untuk pemegang kas, satu untuk penggugat, dan satu lagi untuk arsip dimasukkan kedalam berkas perkara. f. Penggugat setelah menerima kwitansi pengembalian sisa panjar

biaya perkara

dan

menandatanganinya,

kemudian

menyerahkan kembali kwitansi tersebut kepada pemegang kas lalu pemegang kas menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut.

59

5. Prosedur pembuatan laporan c.

Pemegang kas berdasarkan tabel data keuangan

perkara membuat laporan keuangan perkara, kemudian laporan keuangan perkara tersebut diserahkan kepada ketua pengadilan agama. d.

Pemegang

kas

berdasarkan

tabel

pendaftaran

membuat laporan Pendaftaran, kemudian laporan pendaftaran perkara tersebut diserahkan kepada ketua pengadilan agama. e.

Pemegang kas berdasarkan tabel pengeluaran

bagian perkara membuat laporan pengeluaran bagian perkara, kemudian

laporan

pengeluaran

bagian

perkara

tersebut

diserahkan kepada ketua pengadilan agama. f.

Pemegang kas berdasarkan tabel pengeluaran

jurusita membuat laporan pengeluaran jurusita, kemudian laporan pengeluaran jurusita tersebut diserahkan kepada ketua pengadilan agama. g.

Pemegang

kas

berdasarkan

tabel

hak-hak

kepaniteraan membuat laporan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), kemudian laporan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) tersebut diserahkan kepada ketua pengadilan agama.

60

4.1.2 Sistem Prosedur Diagram Sistem yang Dirancang Berikut ini adalah sistem prosedur diagram sistem yang dirancang pada pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon. 1. Flowmap prosedur pendaftaran perkara cerai gugat Penggugat

Pemegang Kas

Surat Gugatan

Surat Gugatan

Menaksir panjar biaya perkara

SKUM SKUM

Surat Gugatan

Surat Gugatan

Menginput data pendaftar

Tabel pendaftaran

61

Gambar 4.1 Flowmap prosedur pendaftaran perkara cerai gugat sistem yang dirancang Ket: -SKUM : Surat Kuasa Untuk Membayar 2. Flowmap prosedur penerimaan pembayaran panjar biaya perkara cerai gugat Penggugat SKUM

Bank SKUM

Pemegang Kas Slip bank validasi

SKUM

Mengisi slip bank

Slip bank isi

Memvalida si slip bank

Slip bank validasi

Slip bank validasi

Tabel pendafta ran

Mencatat penerimaan pembayaran

Table penerimaan

Table data keuangan perkara

Penandatang a- nan dan pembubuhan tanda lunas, nomor & tgl perkara

SKUM ttd SKUM ttd pembubuhan nomor & tgl perkara pada surat gugatan

Surat gugatan telah dibubuhi nomor & tgl

Surat gugatan telah dibubuhi nomor & tgl

62

Gambar 4.2 Flowmap prosedur penerimaan pembayaran panjar biaya perkara cerai gugat sistem yang dirancang 3. Flowmap Prosedur pengelolaan panjar biaya perkara cerai gugat Pemegang kas

Bendaharawan

Table data keuangan perkara

Menginput pengeluaran jurusita

Table pengeluaran jurusita

Surat ijin keluar

Pengambilan uang jurusita

Table data keuangan perkara

Menginput pengeluaran hakhak kepaniteraan

Table pengeluaran pendapatan negara

Jurusita

Pengambilan uang bagian perkara

Menginput pengeluaran bagian perkara

Table pengeluaran bagian perkara

Bagian Perkara

Menyetorkan ke kas negara

Table data keuangan perkara

63

Gambar 4.3 Flowmap prosedur pengelolaan panjar biaya perkara cerai gugat sistem yang dirancang 4. Flowmap prosedur penambahan dan pengembalian sisa panjar biaya perkara cerai gugat Pemegang Kas

Penggugat

Mencari data keuangan pihak berperkara dengan menginputkan nomor perkaranya

Surat teguran

Menginputkan data penambahan panjar

Table data keuangan Perkara

Cek panjar biaya perkara kurang/lebi h

Melakukan penambahan kekurangan panjar biaya perkara

Kurang

Kwitansi Lebih

Cetak kwitansi pengembalian sisa panjar

Menand atangani kwitansi

Kwitansi ttd

Kwitansi ttd

Kwitansi ttd

64

Gambar 4.4 Flowmap prosedur penambahan dan pengembalian sisa panjar biaya perkara cerai gugat sistem yang dirancang 5. Flowmap pembuatan laporan Pemegang Kas

Tabel pengeluaran bagian perkara

Tabel pendaftaran

Pembuatan laporan pendaftaran perkara

Pembuatan laporan pengeluaran bagian perkara

Laporan pendaftaran perkara

Ketua Pengadilan Agama

Tabel data keuangan perkara

Pembuatan laporan keuangan perkara Laporan keuangan perkara

Laporan keuangan perkara

Laporan pendaftaran perkara

Laporan pengeluaran bagian perkara

Laporan pengeluaran bagian perkara

Tabel hak-hak kepaniteraan

Pembuatan laporan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak

Laporan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

Tabel pengeluaran jurusita

Pembuatan laporan pengeluaran jurusita

Laporan pengeluaran jurusita

Laporan pengeluaran jurusita

Laporan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

65

Gambar 4.5 Flowmap prosedur pembuatan laporan sistem yang dirancang

4.1.3 Diagram Aliran Data Sistem Yang Dirancang Berikut ini adalah diagram aliran data sistem yang dirancang Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon: 4.1.3.1 Diagram konteks sistem yang dirancang Penggugat SKUM, SKUM ttd, Surat Gugatan telah dibubuhi nomor & tgl, Slip validasi, Kwitansi, Surat teguran,

Ketua Pengadilan Agama

Surat gugatan, SKUM

Laporan keuangan perkara, Laporan pendaftaran, Laporan pengeluaran bagian perkara, Laporan Pengeluaran jurusita, Laporan PNBK,

Sistem Informasi Eksekutif Keuangan

Surat ijin keluar

Jurusita/Jurusita pengganti

SKUM, Surat gugatan, SKUM ttd, surat gugatan telah dibubuh nomor & tgl, Laporan keuangan perkara, Laporan pendaftaran perkara, laporan pengeluaran bagian perkara, Laporan pengeluaran jurusita, Laporan pendapatan Negara bukan pajak (PNBP) Slip validasi Bank

Surat gugatan, Slip validasi, SKUM, Surat ijin keluar,

Pemegang Kas

Gambar 4.6 Diagram konteks sistem informasi eksekutif keuangan pada pengadilan agama sumber sistem yang dirancang

66

Ket : - SKUM : Surat Kuasa Untuk Membayar 4.1.3.2 Diagram aliran data level 0 sistem yang dirancang Surat Gugatan

Surat Gugatan

1.0 Pendaftaran perkara cerai gugat

Penggugat SKUM SKUM

Pemegang Kas SKUM

Tabel data keuangan perkara Tabel penerimaan

Slip validasi

2.0 Penerimaan pembayaran

Jurusita

Tabel pengeluaran jurusita

Bag. perkara

Tabel pendaftaran

Jumlah penerimaan panjar biaya perkara

Biaya pemanggilan

Biaya perkara

3.0 Pengelolaan panjar biaya perkara

Surat terguran, Kwitansi

Tabel pengeluaran bagian perkara Tabel hak-hak kepaniteraan

Tabel data keuangan Pendapatan negara perkara bukan pajak

Surat teguran, Kwitansi

Kas negara

Tabel data keuangan perkara

5.0 Pembuatan laporan

Laporan keuangan perkara, Laporan pendaftaran perkara, Laporan pengeluaran bagian perkara, Laporan pengeluaran jurusita, Laporan pendapatan negara bukan pajak

4.0 Penambahan atau pengembalian sisa panjar biaya perkara

Ketua Pengadilan Agama

67

Gambar 4.7 Diagram aliran data level 0 sistem informasi eksekutif keuangan pada pengadilan agama sumber sistem yang dirancang 4.1.3.3 Diagram aliran data level 1 sistem yang dirancang 1. Prosedur pendaftaran perkara cerai gugat

Surat Gugatan Penggugat

1.1 Pendaftaran dan penaksiran panjar biaya perkara

Tabel pendaftaran

Data taksiran panjar biaya perkara

SKUM, Surat Gugatan

1.2 Pembuatan SKUM

Gambar 4.8 Diagram aliran data level 1 prosedur pendaftaran perkara cerai gugat sistem yang dirancang 2. Prosedur penerimaan pembayaran panjar biaya perkara cerai gugat Slip Validasi

Slip Validasi

Penggugat

Pemegang kas SKUM 2.1 Pencatatan panjar biaya perkara yang telah dibayarkan

SKUM ttd/telah diberi nomor & tgl serta tanda lunas, Surat gugatan telah diberi nomor /tgl

SKUM

2.2 Menandatang ani SKUM dan surat gugatan

Tabel data keuangan perkara Tabel penerimaan

68

Gambar 4.9 Diagram aliran data level 1 prosedur penerimaan pembayaran biaya perkara cerai gugat sistem yang dirancang 3. Prosedur pengelolaan panjar biaya perkara cerai gugat Tabel data keuangan perkara

Kasir

3.1 Pengelolaan panjar biaya perkara

Uang

Pendapatan negara bukan pajak

Tabel pengeluaran bagian perkara

Bagian Perkara

Bendaharawan penerima

Pendapatan negara bukan Tabel hak-hak pajak

Uang

kepaniteraan Tabel pengeluaran jurusita

Uang

Surat ijin keluar

3.2 Disetorkan ke kas negara

Jurusita

Gambar 4.10 Diagram aliran data level 1 prosedur pengelolaan panjar biaya perkara cerai gugat sistem yang dirancang 4. Prosedur penambahan atau pengembalian sisa panjar biaya perkara cerai gugat 4.1 Perhitungan kekurangan atau kelebihan panjar biaya perkara

Penggugat

Surat teguran, Kwitansi

Tabel data keuangan perkara

69

Gambar 4.11 Diagram aliran data level 1 prosedur penambahan atau pengembalian sisa panjar biaya perkara cerai gugat sistem yang dirancang 5. Prosedur pembuatan laporan

5.1 Pembuatan laporan keuangan perkara

5.2 Pembuatan laporan pendaftaran perkara

Tabel data keuangan perkara

Laporan keuangan perkara

Laporan pendaftaran perkara

5.3 Pembuatan laporan pengeluaran bagian perkara

Laporan pengeluaran bagian perkara

5.4 Pembuatan laporan pengeluaran jurusita

Laporan pengeluaran jurusita

5.5 Pembuatan laporan penerimaan negara bukan pajak

Laporan pendapatan negara bukan pajak

Ketua Pengadilan Agama

70

Gambar 4.12 Diagram aliran data level 1 prosedur pembuatan laporan sistem yang dirancang 4.1.4 Diagram Entitas Relasi Sistem Yang Dirancang

4 3

3

5 2

4

2

6 1

5

1

7

I

Pendaftaran

I

memili ki

Penerimaan

8

I 1 0

6

memilik i

9

7 8

3

2 1 1 5 1 4 1 3

I Pengeluaran bagian perkara 1

1 2

1 1

I

memili ki

7

I

1

8

1 0

9

I

2

Hak-hak kepaniteraan

memili ki I

7 2

6

Data keuangan perkara

I

memili ki

5

4

I

3

9

6 3

1

5

3

2

4

4 7 5

5

8

Pengeluaran jurusita

6 5

1 0

8

7

M

6

9

memili ki I Pegawai

71

1

2

Gambar 4.13 ERD Keterangan: Tabel Pendaftaran 1 : No_Pendaftaran 2 :Tgl 3 :Nama_Peng 4 :Umur_Peng 5 :Pekerjaan_Peng 6 :Alamat_Peng 7 :Nama_Ter 8 :Umur_Ter 9 :Pekerjaan_Ter 10 :Alamat_Ter Tabel Penerimaan 1 : No_Penerimaan 2 :Tgl 3 :Bank 4 :No_Perkara 5 :No_Pendaftaran 6 :Nama_Peng 7 :Nama_Ter 8 :Jumlah_Pen Tabel Penerimaan Tabel Data Keuangan Perkara 1 : No_Perkara 2 :Tanggal 3 :Tgl 4 :Bulan 5 :Nama_Peng 6 :Nama_Ter 7 :Jumlah_Panjar 8 :Bya_Panggil 9 :Bya_Pemb 10 :Bya_pengir 11 :Bya_Materai 12 :Hak_Kepaniteraan 13 :Jumlah_Pengel 14 :Selisih 15 :Terbilang

Tabel Pengeluaran Bagian Perkara 1 : No_PengPerkara 2 :No_Perkara 3 :Tgl 4 :Bya_Pemberitahuan 5 :Bya_Pengiriman 6 :Bya_Materai 7 :Jumlah

Tabel Pengeluaran Jurusita 1 : No_PengJur 2 :Tgl 3 :No_Perkara 4 :Nip 5 :Nama 6 :Biaya_Panggilan1 7 :Biaya_Panggilan2 8 :Biaya_Panggilan3 9 :Biaya_Panggilan4 10 :Total_ByaPanggilan Tabel Hak-hak Kepaniteraan 1 : No_PendNeg 2 :Tgl 3 :No_Perkara 4 :Pencatatan_Perkara 5 :Redaksi 6 :Legalisasi_ttd 7 :Uang_Leges 8 :Pencatatan_Akta 9 :Total_PendNeg Tabel Pegawai 1 : Nip 2 :NamaPeg

72

4.1.5 Relationship

Gambar 4.14 Relationship

73

4.2 Perancangan Sistem Yang Dirancang Pada kajian ini akan dijelaskan mengenai perancangan basis data, perancangan input, dan perancangan output. 4.2.1 Perancangan Basis Data 1. Tabel Pengguna Field Index Nama Indeks

: Nama : Nama

Tabel 4.1 Tabel pengguna Field Name Nama KataSandi

Type Text Text

Size 10 7

Index Primary

2. Tabel Pendaftaran Field Index Nama Indeks

: No_Pendaftaran : No_Pendaftaran

Tabel 4.2 Tabel pendaftaran Field Name No_Pendaftaran Tgl Nama_Peng Umur_Peng Pekerjaan_Peng Alamat_Peng Nama_Ter Umur_Ter Pekerjaan_Ter Alamat_Ter

Type Text Date/Time Text Integer Text Text Text Integer Text Text

Size 9 8 50 2 30 50 50 2 30 50

Index Primary

74

3. Tabel Penerimaan Field Index Nama Indeks

: No_Penerimaan : No_Penerimaan

Tabel 4.3 Tabel penerimaan Field Name No_Penerimaan No_Perkara No_Pendaftaran Bank Tgl Nama_Peng Nama_Ter Jumlah_Pen

Type Text Text Text Text Date/Time Text Text Double

Size 9 25 9 10 8 50 50 8

Index Primary

4. Tabel Data Keuangan Perkara Field Index Nama Indeks

: No_Perkara : No_Perkara

Tabel 4.4 Tabel data keuangan perkara Field Name No_Perkara Tanggal Tgl Bulan Nama_Peng Nama_Ter Jumlah_Panjar Bya_Panggil Bya_Pemb Bya_pengir

Type Text Date/Tim e Date/Tim e Text Text Text Double Double Double Double

Size 25 8 8 12 50 50 8 8 8 8

Index Primary

75

Bya_Materai Hak_Kepaniter aan Jumlah_Pengel Selisih Terbilang

Double Double

8 8

Double Double Text

8 8 255

5. Tabel Pengeluaran Bagian Perkara Field Index Nama Indeks

: No_PengPerkara : No_PengPerkara

Tabel 4.5 Tabel pengeluaran bagian perkara Field Name No_PengPerkara No_Perkara Tgl Bya_Pemberitahua n Bya_Pengiriman Bya_Materai Jumlah

Type Text Text Date/Time Double

Size 9 25 8 8

Double Double Double

8 8 8

Index Primary

6. Tabel Pengeluaran Jurusita Field Index Nama Indeks

: No_PengJur : No_PengJur

Tabel 4.6 Tabel pengeluaran jurusita Field Name No_PengJur Tgl No_Perkara Nip Nama Biaya_Panggila n1 Biaya_Panggila

Type Text Date/Ti me Text Text Text Double

Size 10 8

Double

8

25 15 50 8

Index Primary

76

n2 Biaya_Panggila n3 Biaya_Panggila n4 Total_ByaPang gilan

Double

8

Double

8

Double

8

7. Tabel Pengeluaran Hak-hak Kepaniteraan Field Index Nama Indeks

: No_PendNeg : No_PendNeg

Tabel 4.7 Tabel pengeluaran hak-hak kepaniteraan Field Name No_PendNeg Tgl No_Perkara Pencatatan_Perkar a Redaksi Legalisasi_ttd Uang_Leges Pencatatan_Akta Total_PendNeg

Type Text Date/Time Text Double

Size 10 8 25 8

Double Double Double Double Double

8 8 8 8 8

Field Index Nama Indeks

: Nip : Nip

Index Primary

8. Tabel Pegawai

Tabel 4.8 Tabel Pegawai Field Name Nip NamaPeg

Type Text Text

Size 15 50

Index Primary

77

4.2.2 Perancangan Input 1. Form Login

Gambar 4.15 Form Login 2. Form Splash

78

Gambar 4.16 Form Splash

3. Form Menu

Gambar 4.17 Form Menu 4. Form Input Pendaftaran

79

Gambar 4.18 Form input pendaftaran 5. Form Input Penerimaan

Gambar 4.19 Form input penerimaan 6. Form Input Pengeluaran Bagian Perkara

80

Gambar 4.20 Form input pengeluaran bagian perkara 7. Form Input Pengeluaran Jurusita

Gambar 4.21 Form input pengeluaran jurusita 8. Form Input Pengeluaran Kepaniteraan

81

Gambar 4.22 Form input pengeluaran kepaniteraan 9. Form Input Pegawai

Gambar 4.23 Form input pegawai 10. Form Cetak Laporan

82

Gambar 4.24 Form cetak laporan

11. Form Input Perhitungan Panjar

Gambar 4.25 Form input perubahan kata sandi 12. Form Input Perubahan Kata Sandi

83

Gambar 4.26 Form input perubahan kata sandi

13. Form Edit Pendaftaran

Gambar 4.27 Form edit pendaftaran

14. Form Edit Pegawai

84

Gambar 4.28 Form edit pegawai

15. Form Backup

Gambar 4.29 Form backup

4.2.3 Perancangan Output 1. Laporan keuangan perkara

85

Gambar 4.30 Laporan keuangan perkara

2. Laporan Pendaftaran Perkara

Gambar 4.31 Laporan pendaftaran perkara

3. Laporan Pengeluaran Bagian Perkara

86

Gambar 4.32 Laporan pengeluaran bagian perkara

4. Laporan Pengeluaran Jurusita

Gambar 4.33 Laporan pengeluaran jurusita

5. Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Gambar 4.34 Laporan pendapatan negara bukan pajak

6. Kwitansi Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara

87

Gambar 4.35 Kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara 4.3 Perancangan Implementasi Sistem Tujuan dibuatkan rencana implementasi adalah untuk membuat perancangan sistem selama penelitian, menguji dan mendokumentasikan prosedur dan program yang diperlukan oleh dokumen perancang sistem yang telah dibuat menyelesaika perancangan sistem yang ada didalam perancangan sistem yang telah disetujui, dan memperhitungkan sistem yang telah dibuat sesuai kebutuhan.

4.3.1 Pemilihan Perangkat Keras Perangkat keras (hardware) adalah komponen yang bekerja sama didalam melaksanakan pengolahan data yang dipergunakan yaitu seperangkat komputer. Dalam penulisan tugas akhir ini, perangkat keras yang digunakan : 1.

Processor Pentium ® 4 CPU 2,40 GHz

2.

Memory SDRAM minimal 512 MB

3.

Monitor

88

4.

VGA minimal 32 MB

5.

CD-ROM

6.

Keyboard

7.

Mouse

4.3.2 Pemilihan Perangkat Lunak Perangkat lunak (software) adalah instruksi program yang dapat digunakan dalam komputer dan memberikan fungsi serta menampilkan yang diinginkan perangkat lunak yang digunakan yaitu : 1.

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2

2.

Microsoft Office Access 2003

3.

Microsoft Visual Basic 6.0

4.

Seagate Crystal Report 8.5

4.3.3 Pemilihan Pelaksana Pelaksana dalam hal ini adalah pemegang kas pada Pengadilan Agama Sumber, agar dapat mengolah data lebih efektif dan efisien.

89

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan Tugas Akhir yg merancang Sistem Informasi Eksekutif Keuangan Pada Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, yaitu: 1. Proses pendaftaran

perkara pada pengadilan

Agama Sumber

Kabupaten Cirebon pada sistem yang berjalannya masih manual, sedangkan pada sistem yang dirancang sudah terkomputerisasi. 2. Proses penerimaan pembayaran panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon pada sistem berjalannya masih manual, sedangkan pada sistem yang dirancang sudah terkomputerisasi. 3. Proses pengelolaan panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon pada sistem yang berjalannya masih manual, sedangkan pada sistem yang dirancang sudah terkomputerisasi.

90

4. Proses pengembalian atau penambahan biaya perkara pada Pengadilan Agama Sumber pada sistem yang berjalannya masih manual, sedangkan pada sistem yang dirancang sudah terkomputerisasi. 5. Proses pembuatan laporan pada Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon pada sistem berjalannya masih manual, sedangkan pada sistem yang dirancang sudah terkomputerisasi.

5.2 Saran 88 Adapun saran yang dapat disampaikan setelah penyusunan Tugas Akhir ini, yaitu: 1.

Penggunaan program aplikasi dalam proses pengelolaan data

keuangan pada instansi ini akan sangat meunjang kegiatan operasional dan pengawasan internal maupun eksternal dan transparansi keuangan pengadilan serta mampu pengolahan data secara cepat dan tepat, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. 2.

Diperlukan tenaga ahli yang telah memiliki pengetahuan

dibidang komputer, agar sistem dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 3.

Penting untuk membuat file salinan (backup) dengan tujuan

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi kerusakan terhadap file yang dibuat.

91

4.

Aplikasi ini masih mencakup lingkup yang tidak terlalu besar,

maka pada masa yang akan datang aplikasi ini dapat di kembangkan menjadi lebih baik lagi.