Tugas Agenda 3 Manajemen Asn Dan Smart Asn

 

TUGAS AGENDA 3 T ASN MANAJEMEN ASN DAN SMART SMAR KELOMPOK 2 LATSAR LA TSAR GOLONGAN G OLONGAN 3 ANGKA A NGKAT TAN LIX L IX • RANI FIRDA NUR IMANIAH AZIS • RIFKA AGISTARINI DEWI PUTRI • SEKAR RISTI PRAHARINI • DHITYA FAJAR SRIHARYONO • ARYOGA SAMUDRA ASMARA • LATIFATU CHOIRUNISA • WINULANG SABDO NUGROHO • FAKHIROTUS ZAKIY ZAKI YAH • FATHIMATUZ ZAHRO FR •

HUMAIRO  

KAMI ASN BER-AKHLAK “BANGGA MELAYANI BANGSA”

 

MANAJEMEN ASN

 

Manajemen ASN (Pasal 1 UU Nomor 5 tahun 2014) 2014)

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, eka profesi, bebas dari intervensi polik, bersih dari prakk korupsi, kolusi, kolusi, dan neposme.

   

Kedudukan ASN

  Peran dan Tugas ASN

Hak dan Kewajiban ASN

 

Kode Ek PNS

Konsep sistem Merit

Manajemen ASN

 

JENIS, STATUS & KEDUDUKAN ASN JENIS

PNS Pasal 1 butr 3 & Pasal 7 

STATUS 1. Berstatu Berstatuss pegawai pegawai tetap tetap dan Memiliki NIP secara Nasional; 2. Mendu Menduduk dukii jabat jabatan an pemerintahan.

KEDUDUKAN

• Berkedudukan sebagai unsur aparatur negara

• Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan

PPPK Pasal 1 butr 4 & Pasal 7 

1. Diangk Diangkat at denga dengan n perjanjian kerja sesuai kebutuhan kebutuha n iinstansi nstansi dan ketentuan UU. 2. Melaksanak Melaksanakan an tugas tugas pemerintahan.

• Harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai polik

 

Implementasi Pemahaman Terhadap Terhadap Kedudukan ASN

 

 

Peran n dan dan Tugas Tugas ASN Pera

Peran ASN Untuk menjalankan kedudukannya, maka ASN berperan sebagai: Perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi polik, serta bersih dari prakk Korupsi, Kolusi, dan Neposme -

 

Tugas ASN ASN • Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas • Mempererat persatuan dan Kesatuan Republik Indonesia

kesatuan

Negara

 

HAK DAN KEWAJIBAN ASN HAK ASN : a.gaji, tunjangan, dan fasilitas;  b.cuti; c.jaminan pensiun dan jaminan hari tua; d.perlindungan; dan e.pengembangan kompetensi

 

KEWAJIBAN ASN:      





setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah; menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; melaksanakan kebijakan yang dirumuskan dirumu skan pejabat pemerintah yang berwenang; menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; menunjukkan menunjukka n integritas dan keteladanan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; perundang-unda ngan; dan bersedia ditempatkan ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Kesatuan Republik Indonesia.

 

Kode Etik ASN

•Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan

kehormatan ASN. Fungsi Kode Etik ASN 1.

Seba Sebagai gai

pedo pedoman, man,

panduan panduan

bir birokras okrasii

pu publik/ blik/apar aparatur atur

sipil

negar negara a

da dalam lam

menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik; 2.

Seba Sebagai gai st standar andar peni penilaian laian sifat, sifat, pe perilak rilaku, u, dan tinda tindakan kan birok birokrasi rasi publik/ap publik/aparatu araturr si sipil pil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya; dan

3.

Etik Etika a birokr birokrasi asi pent penting ing seba sebagai gai panduan panduan norma norma bagi aparat aparat birokr birokrasi asi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok dan organisasinya.

 

Diperlukannya sistem pengelolaan sumber daya manusia yang adil dan transparan tanpa memandang latar belakang masing-masing individu

SISTEM MERIT

 

KONSEP SISTEM MERIT DALAM PENGELOLAAN ASN UU ASN (no 5 th 2014) pasal 1 ayat 22, pasal 55 (PNS), pasl 93 (PPPK)

Definisi Salah

satu sistem dalam

manajemen

sumber

daya

manusia  yang menjadikan kualifikasi, kompetensi dan manusia  kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin dan pensiun pegawai.

Manfaat

Mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas

Menjamin keadilan dan keterbukaan dalam perjalanan

karir   

Prinsip sistem merit •• Keadilan Obyektif  dan kewajaran • Berbasis kinerja

Komponen pengelolaan ASN 1) Penyusunan dan penetapan kebutuhan Perencanaan kebutuhan pegawai  proses pengadaan   penempatan pegawai sesuai perencanaan 2) Penilaiaan kinerja Harus bisa membedakan pegawai berkinerja dan tidak berkinerja 3) Pengembangan penghargaan

kompetensi,

promosi,

mutasi,

dan

 

Kelembagaan dan Jaminan Sistem Merit dalam Pengelolaan ASN

Kewenangan utk monev pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN utk menjamin pelaksaan sistem merit pada instansi pemerintah

Memberikan pertimbanga pertimbangan n kepada Presiden dalam penindakan pejabat yang menyimpang sistem merit

 

Contoh Implementasi Sistem Merit dalam Pengelolaan ASN

 

SMAR ART T AS ASN N SM

 

PENGERTIAN SMAR SMA RT ASN

  Smart ASN adalah ASN yang memiliki kemampuan untuk mengiku dan beradaptasi di era digital serta transformasinya yang sangat cepat. Dengan kompetensi diri yang ada, ASN mampu untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi jabatannya.

 

LITERASI DIGITAL Literasi merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi yang dari berbagaidigital sumber untuk mengukur ngkat kompetensi kognif dan efekf masyarakat dalamdidapat menguasai teknologi digital Perwujudan literasi digital yaitu penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam mengakses, mengkaryakan hingga mendistribusikan informasi.

Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus dak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab.

 

 

PILAR LITETRASI DIGITAL Digital Skills •

Kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piran lunak TIK serta sistem opertasi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Digital Culture •

Kemampuan individu dalam membaca menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Digital Ethics •

Kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempermbangkan, dan mengembangkan tata kelola eka digital.

Digital Safety •

Kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan

meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari.

 

Implementasi Literatur digital & Implikasinya

 

Rendahnya cara berpikir kritis menyebabkan mudahnya terkena berita HOAX

 

Contoh Implementasi Literasi Digital Berkomunikasi dengan menggunakan media sosiaal

Mencari bahan ajar dan suber terpercaya serta berita terkini di Internet

Melaksanaan e-learning

Berbelanja dengan menggunakan E-comerce / Market place

 

Implikasi Literasi Digital Kesadaraan Data

01 02

Dalam memasukkan informasi pribadi dalam aplikasi digital karena nannya nannya akan mudah diakses oleh plaorm lain. Data merupakan bagian yang sangat vital dalam era digital

Kemampuan menganalisa dataB Berpikir untuk mencerna informasi yang diperoleh untuk selanjutnya dapat mengambil keputusan keputusan berdasarkan data-data tersebut untuk inovasi yang lebih baik

03 Kemampuan untuk fokus Kemampuan untuk berdaya dengan teknologi bukan diperdaya oleh teknologi,agar dapat fokus dengan yang dikerjakan.