Tugas 3

Nama

: DARMONO

NIM

: 031194719

Tugas Akhir Program Tipe Kasus-1, Wanprestasi pada Kontrak Jaminan Fidusia Latuwo (35 Th) dihadang berhenti oleh orang-orang yang menyatakan diri dari Federal Insurance Finance (FIF), dengan sikap kasar menyita sepihak motor agunan fidusia yang dikendarainya karena dianggap wanprestasi pembayaran uang cicilan. Diketahui bahwa perjanjian fidusianya tidak terdaftar ke Kantor Jaminan Fidusia. Atas penyitaan ini Latuwo melaporkan kejadian perkara eksekusi sepihak PT FIF ke kepolisian sector setempat sebagai perbuatan perampasan dan tidak menyenangkan. Pihak kepolisian menolak membuatkan laporan polisi dengan alibi motor tidak ‘dirampas’ namun ‘diamankan’ oleh pihak kantor FIF, dan benar motornya ada di kantor FIF.  Petugas penyidik kepolisian sektor tetap berpendapat bahwa, “ini bukanlah pencurian dan juga bukan perampasan. Tapi masalah kredit. Dan polisi tidak bisa membuatkan laporan polisi jika masalahnya adalah kredit” yaitu “… kredit macet”. Latuwo frustasi, Ia laporkan perkaranya ke kantor kepolisian Polda. Hasilnya, Ia dibuatkan laporan polisi dengan tersangka Teguh sebagai pimpinan FIF, dengan sangkaan Pasal 368 KUHP perihal tindak kekerasan untuk maksud hapusnya hutang-piutang dan Pasal 372 KUHP perihal perbuatan melawan hukum karena penggelapan. Laporan polisi tingkat Polda (Jatim) ditembuskan ke kantor polisi tingkat Polrestabes (Surabaya) dan terus ke kantor polisi Polsek Dukuh Pakis (otoritas locus delicti). Proses penanganan perkara ini cukup lama (hingga 5 bulan di  2016). namun dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Proses Penyidikan (SP2P) atas kasus ini, malah penanganannya mandeg/berhenti. Tipe Kasus-2, Penggadaian Ulang Kasus gadai menggadai motor jaminan fidusia milik NSC melibatkan peran debitur nakal. Kasat Reskrim Polres Kebumen AKP Edy Istanto mengatakan, tindakan gadai menggadai yang dilakukan NM telah berlangsung 4 tahun dalam mengeruk keuntungan. NM telah dua periode menjabat Kepala Desa di Kecamatan Sempor dan mendapatkan jatah keuntungan gadai terselubung sebesar 10% hasil transaksi gelap. "Jadi jika sepeda motor digadai Rp 4 juta, ia akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400 ribu" kata Istanto. Kasus gadai ulang ini berawal dari laporan salah satu karyawan NSC, terkait diketahuinya ada dua kendaraan sepeda motor MNC yang menjadi objek jaminan fidusia telah digadaikan ulang oleh NM. Diketahui lingkaran penggadaian ulang berawal dari debitur SM warga dari NM menggadaikan dua sepeda motor padanya. Selanjutnya sepeda motor tersebut digadaikan kembali oleh NM dengan dibantu oleh perantara tersangka GW (42), warga Sidayu Gombong.Ujung transaksi, sepeda motor berpindah tangan dari NM kepada tersangka inisial AK warga Kecamatan Puring. Polisi telah mengembangkan kasus tersebut, mendapatkan adanya proses transaksi penggadaian lain

sebanyak 15 unit kendaraan bermotor dan dua mobil yang disimpan di gudang milik Kepala Desa NM.   Tipe Kasus-3, SEJUMLAH OKNUM ANGGOTA TNI SERANG POLSEK CIRACAS, PERTOKOAN HINGGA WARGA SIPIL Markas Polisi Sektor (Polsek) Ciracas, Jakarta Timur diserang oleh sejumlah Oknum TNI pada Sabtu (29/8/2020) dini hari. Penyerangan ini merupakan kedua kalinya (Desember 2018). Penyerangan diduga dilakukan sekitar 100 orang berujung pada pembakaran dua unit mobil di area parkir Mapolsek Ciracas. Amuk oknum TNI setidaknya merusak 83 unit kendaaraan bermotor dan menganiaya 16 orang warga sipil para pengendara sepeda motor lewat jalur tersebut. Sekelompok oknum TNI tersebut juga merusak pertokoan, menyerang warga sipil, pengerusakan kendaraan bermotor, fasilitas umum dan pembakaran kendaraan bermotor di Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (29/8/2020) dini hari sebelum menyerang Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur. Penyerangan di Mapolsek Ciracas itu menyebabkan dua orang anggota polisi dan 79 warga sipil terluka. Puncak kericuhan adalah pembakaran mobil di halaman Mapolsek Ciracas sebagai sasaran oknum TNI. Penyerangan Mapolsek Ciracas disebabkan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal (Kamis (27/8/2020) malam) yang melibatkan seorang anggota TNI bernama MI, namun kecelakaan itu dikhabarkan sebagai korban penganiayaan yang disebarkan oleh MI sendiri kepada teman-temannya. Berita hoax yang disebarkan MI menimbulkan sekitar 100 orang rekannya terprovokasi melakukan perusakan gerobak di jalan, Alfamart, fasilitas umum hingga pembakaran di Mapolsek. Namun enam dari sekitar 100 orang yang terlibat dalam perusakan Mapolsek Ciracas dan fasilitas umum di Jaktim telah menjalani pemeriksaan intensif Polisi Militer Kodam Jayakarta. Sebanyak 90 oknum TNI dari 38 satuan telah diperiksa, dan 65 oknum telah ditetapkan sebagai tersangka (16/09/2020_Kompas.com). Para pelaku terancam hukuman kurungan penjara dan ganti rugi sesuai peran masing-masing. Sebenarnya sejak awal kejadian kecelakaan tunggal, situasinya sudah diamankan melalui Dandim dengan memberikan pengarahan tentang hoax penganiayaan itu. Namun para oknum TNI itu tidak mengindahkannya dan bersikeras melakukan kegiatan anarkis tersebut. Dikhabarkan bahwa hal ini menunjukkan betapa masih rapuhnya pembinaan prajurit TNI di tingkat bawah terhadap provokasi pergesekan sosial.  Disclaimer: Sumber informasi dihimpun dari beberapa situs berita online yang disimpan ada pada Tutor. Text diatas merupakan ekstraksi berita hanya dipergunakan untuk keperluan proses belajar mata kuliah Tugas Akhir Program (TAP HKUM4500) mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Terbuka.  Pertanyaan: a)      Dari ketiga tipe kasus di atas:

1. Apakah kasus-kasus tersebut dapat (ada peluang) diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS/non-litigasi)? Jelaskan dan tunjukkan alasan dan landasan hukumnya; Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar litigasi (non-litigasi). Dalam ADR/APS terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa. Bentuk-bentuk ADR/APS menurut Suyud Margono (2000:28-31) adalah: (1) konsultasi; (2) negosiasi; (3) mediasi; (4) konsiliasi; (5) arbitrase; (6) good offices; (7) mini trial; (8) summary jury trial; (9) rent a judge; dan (10) med arb. Bentuk ADR/APS dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Tidak dijabarkan lebih lanjut pengertian dari masing-masing bentuk ADR/APS tersebut dalam UU No.30/1999. Adapun, arbitrase dikeluarkan dari lingkup ADR/APS dan diberikan definisi tersendiri dalam UU No.30/1999 yakni “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Jika dilihat, kasus-kasus tersebut dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan memilih bentuk APS yang sesuai dan tepat untuk masing-masing kasus. Sumber: Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, and Winda Rizky Febrina, “Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia”, Privat Law 1 2, No. 4 (2014), hlm 7 2. Jelaskan pertimbangan hukumnya dan peristiwa yang mana saja yang dapat dan/atau tidak dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)? Jelaskan Pada prinsipnya para pihak yang bersengketa sepakat tentang cara dan Lembaga yang digunakan menyelesaikan sengketanya. Prinsip itu secara tegas diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Sementara itu, pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Abritase Dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa menyatakan: “Sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Maka peristiwa wanprestasi dan pengadaian uang dapat diselesaiakan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sumber: Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Peradaban, 2007, hlm. 89 b)      Lakukan analisa:

1. perbuatan melawan hukum apa saja yang dapat dikenakan terhadap PT. FIF sebagai korporasi, ke 65 Oknum TNI, NM (52) seorang Kepala Desa di Kecamatan Sempor? Jelaskan dan tunjukkan unsur-unsur melawan hukumnya!; Dasar pijakan dari perbuatan melawan hukum perdata adalah Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Indonesia), yang secara historis memiliki kesamaan makna dengan Pasal 1401 Burgerlijk Wetboek (lama) Negeri Belanda. Menurut L.C. Hoffmann, dari bunyi Pasal 1401 ini dapat diturunkan setidaknya empat unsur, yaitu: (1) harus ada yang melakukan perbuatan, (2) perbuatan itu harus melawan hukum, (3) perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain, dan (4) perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya. Mariam Darus Badrulzaman memerinci perbuatan melawan hukum ini menjadi lima unsur, yakni: (1) harus ada perbuatan (baik positif maupun negatif), (2) perbuatan itu harus melawan hukum, (3) ada kerugian, (4) ada hubungan sebag akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, dan (5) ada kesalahan. 2. sehubungan dengan pertanyaan huruf b) a di atas, Apakah terhadap PT. FIF sebagai korporasi, ke 65 Oknum TNI, NM (52) seorang Kepala Desa di Kecamatan Sempor dapat dikenakan sanksi pemberatan? Jelaskan dan tunjukkan perbuatan/peristiwa yang mana saja!; Pola pemberatan pidana merupakan bagian dari pola pemidanaan. Menurut Barda N. Arief, pola pemidanaan merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang-undang, yang dibedakan dengan pedoman pemidanaan yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pola pemidanaan (termasuk pola pemberatan pidana) pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan, yang dengannya dapat diketahui kehendak pembentuk undang-undang berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana yang seyogianya dijatuhkan terhadap seorang pembuat tindak pidana. Dengan demikian, pola pemberatan pidana adalah pedoman (yang telah digunakan) pembentuk undang-undang dalam menentukan pemberatan pidana, antara rumusan ancaman pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana Khusus apabila dibandingkan dengan rumusan delik umum yang “mirip” dalam KUHP (generic crime). Sumber: Barda N. Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Adtya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 167-168 3. masih sehubungan dengan pertanyaan huruf b) a di atas, Apakah terhadap PT. FIF sebagai korporasi, ke 65 Oknum TNI, NM (52) seorang Kepala Desa di Kecamatan Sempor ada peluang kemungkinan dapat dikenakan tindak pidana pembarengan (concursus)? Jelaskan dan tunjukkan perbuatan/peristiwa yang mana saja! Perbarengan tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang sangat merugikan kepentingan hukum, dimana pelakunya harus dihukum lebih berat dari pelaku yang hanya melakukan satu tindak pidana. Gabungan melakukan tindak pidana (concursus) diatur

dalam KUHP mulai dari pasal 63 sampai 71 buku I Bab VI. Adapun bunyi pasal-pasal yang menjadi dasar hukum dari gabungan melakukan tindak pidana ini, adalah: a. Pasal 63 tentang Concursus Idealis (1) Jika sesuatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai, jika pidana berlainan, yang dikenakan yang memuat ancaman pokok yang paling berat. (2) Jika sesuatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan. b. Pasal 64 tentang Vorgezette Handeling (1) Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya. (2) Begitu juga hanya satu ketentuan pidana yang dijalankan, apabila orang disalahkan memalsukan atau merusak uang dan memakai benda, yang terhadapnya dilakukan perbuatan memalsukan atau merusak uang itu. (3) Akan tetapi jikalau kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379 dan pasal 407 ayat pertama dilakukan dengan berturut-turut, serta jumlah kerugian atas kepunyaan orang karena perbuatan itu lebih dari Rp. 25,maka dijalankan ketentuan pidana pasal 362, 372, 378, atau 406. c. Pasal 65 tentang Concursus Realis (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri se hingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya. Kasus tersebut tidak dapat dilakukan pembarengan. c)      Lakukan Analisa tentang tindakan pihak kepolisian (tingkat Polsek) pada Tipe Kasus-1 yang berbeda dengan pihak kepolisian tingkat provinsi (Polda-Jatim) dalam penanganan menafsirkan dua pesoalan hukum fidusia antara PT FIF dengan Moch. Anwar Latuwo? Jelaskan dan tunjukkan parameter yang anda gunakan untuk memberikan justifikasi tersebut! Kuat dugaan FIF Finance tidak mendaftarkan unit motor-motornya ke Fidusia, padahal motor konsumen atau kreditur wajib di daftarkan ke Fidusia. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011, Dan satu-satunya pihak yang berhak menarik kendaraan kredit bermasalah adalah pihak pengadilan dan kepolisian, bukan Preman berkedok Debt Collector. Sedangkan pihak FIF Finance harus tunduk kepada hukum Indonesia, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK 010/2012 Tentang semua unit motor dan mobil

harus mengikuti pendaftaran Fidusia yang mewajibkan leasing mendaftarkan jaminan fidusia paling lambat 30 hari sejak perjanjian kredit ditandatangani. Leasing yang tidak mendaftarkan jaminan tersebut terancam dibekukan usahanya, termasuk FIF terancam dibekukan ijinnya.