ToR PELATIHAN PENYUSUNAN STANDAR OPERATING PROSEDUR LATAR BELAKANG Standar Operating Prosedur (SOP) merupakan salah satu peraturan pendukung yang harus dimiliki oleh Lembaga Pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) merupakan salah satu lembaga Pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang Pemeberian izin/non izin. SOP akan menjadi panduan bagi PPTSP dalam menyelenggarakan kewenangannya memberikan izin/non izin kepada masyarakat. Penyusunan SOP saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan data yang ada, PPTSP di daerah dampingan SIPS regional Sulawesi Selatan telah memiliki SOP untuk pelayanan perizinan. Akan tetapi apakah SOP ini telah sesuai dengan aturan yang digariskan oleh Kementerian PAN dan RB ini yang harus ditelaah lebih lanjut. Untuk itu, melalui kegiatan pelatihan ini, SOP yang telah disusun oleh PPTSP dapat dikonsultasikan kepada Pemateri dari Kementerian PAN dan RB, baik dari sisi Format maupun dari sisi konten. TUJUAN 1. Mengetahui tentang bagaimana Penyusunan SOP sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 tahun 2012 2. Mengkonsultasikan SOP tentang Pelayanan Perizinan yang telah disusun oleh masing – masing PPTSP kepada Kementerian PAN dan RB TARGET 1. Kesesuaian SOP Pelayanan Perizinan dengan PermenPAN dan RB nomor 35 tahun 2012 2. Peserta pelatihan semakin memahami tentang cara penyusunan SOP sesuai dengan PermenPAN dan RB nomor 35 tahun 2012
Foccussed Question Kegiatan ini akan diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama berikut ini : 1. Bagaimanakah bentuk dan Konten SOP sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 tahun 2012 ? 2. Apakah SOP pelayanan Perizinan yang disusun oleh masing–masing PPTSP telah sesuai dengan PermenPAN dan RB nomor 35 tahun 2012 ? PESERTA 1. P2T Provinsi Sulawesi Selatan
a. Kepala P2T b. Kepala Tata Usaha c. Seksi Pelayanan Perizinan d. Seksi pelayanan Non Perizinan 2. KPMPTSP Kabupaten Enrekang a. Kepala Kantor b. Kasie Pelayanan c. Kasie Perizinan dan Non Perizinan d. Kepala Tata Usaha 3. BP2TPM Kabupaten Pinrang a. Kepala BP2TPM b. Kabid Perizinan Usaha c. Kabid Perizinan Non Usaha d. Kepala Tata Usaha 4. KPPT Kabupaten Tana Toraja a. Kepala Bagian Organisasi dan Tata laksana b. Kasubag Tata laksana c. Perwakilan Bappeda PEMATERI Perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara WAKTU DAN TEMPAT Waktu Tempat
: 26 Maret 2014 :
RUN DOWN PELATIHAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAERAH DAMPINGAN SIPS REGIONAL SULAWESI SELATAN
Waktu
Kegiatan
08.00 – 08.30
Registrasi Peserta
08.30 – 08.40
Sambutan dari Perwakilan SIPS
08.40 – 10.30
Materi 1 “Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) berdasarkan PermenPAN dan RB nomor 35 tahun 2012”
Keterangan
Perwakilan Kementerian PAN dan RB
10.30 –11.00
Diskusi tentang Materi penyusunan SOP
11.00 – 12.00
Latihan penyusunan SOP
12.00 – 13.00
Istirahat Sholat Makan
13.00 – 15.00
Diskusi hasil penyusunan SOP
Tiap daerah menjelaskan hasil sop yang telah dibuat, masingmasing daerah diberi waktu 15 menit dan dibahas dari menpan diberi waktu 15 menit untuk membahas.
Thank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website.