Tor Keselamatan Pasien

 

KERANGKA ACUAN KESELAMATAN PASIEN ( TOR)PUSKESMAS II DENPASAR SELATAN TAHUN 2016 A.PENDAHULUANKeselamatan ( safety ) merupakan trends global perumahsakitan.Isu perumahsakitan.Is u penting penting dalam keselamatan di rumah sakit diantaranya patient safety di rumah sakit. Oleh karena itu untuk mencegahterjadinya ligitasi maka perlu dokumentasi tentang keselamatanrumah sakit pendekatan yang sistematik dalamimplementasinya. Di Puskesmas II Denpasar Selatan sendiridalam pelaksanaan keselamatan pasien telah diterapkan walaupun kejadian tidak diharapkan tidak terjadi. B.LATAR BELAKANGPuskesmas II Denpasar Selatan merupakan puskesmas yangpadat modal dan padat risiko. Dengan hal tersebut kemungkinanterjadinya kejadian tidak diharapkan dapat terjadi sehinggadiperlukan upaya pelaksanaan program keselamatan pasien dirumah sakit. Harapannya jika hal ini dapat berjalan maka akanmeningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayananpuskesmas meningkat. C.TUJUANUmumMeningkatkan mutu pelayanan RSIA ‘Aisyiyah Purworejo dengan jalan dengan  jalan rumah1 sakit membuat asuhan pasien yang lebih aman.Khusus1.Terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit.2.Meningkatknya kepercayaan pasien dan masyarakat terhadaprumah sakit.3.Terlapornya KTD dan KNC di rumah sakit.4.Terlaksananya program pemcegahan KTD agar tidak terulang.D.KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATANKegiatan pokok: Memenuhi standar keselamatan pasien rumah sakit yang tertuang dalam instrumen akreditasi rumah sakit.Rincian kegiatan:1.Menyusun kebijakan tentang DPJP (Dokter penanggung jawabpelayanan).2.Menyusun kebijakan dan prosedur tentang koordinasipelayanan dan transfer informasi antar profesi kesehatan.3.Melakukan pencatatan, pelaporan, evaluasi, analisis dantindak lanjut dari KTD dan KNC.4.Menyelenggarakan sosialisasi keselamatan pasien.E.CARA MELAKSANAKAN1.Membentuk panitia/tim keselamatan pasien di rumah sakit. 2 2.Rapat koodinasi panitia/tim dalam rangka:Menyusun pedoman keselamatan rumah sakit.-Menyusun form pencatatan dan pelaporan insiden.Melakukan analisis masalah jika ada insiden.-Melakukan sosialisasi tentang keselamatan rumahsakit.-Penyusunan standar prosedur oprasional insiden.3.Pelatihan keselamatan pasien (ekshouse training).F.SASARAN1.Tercapainya training).F. SASARAN1.Tercapainya 50 % pencatatan dan pelaporan pelaporan insiden pada bulan Desember 2011.2.Tersusunnya 100% kebijakan DPJP di tahun 2011.3.Tersusunnya 100% kebijakan dan prosedur tentang koordinasi pelayanan dan transfer informasi.4.Tercapainya 100 % sosialisasi pedoman dan keselamatan pasien rumah sakit. G.JADWAL PELAKSANAAN 3 H.EVALUASI PELAKSANAAN1.Setiap bulan panitia KPRS melakukan evaluasi pelaksanaankegiatan di setiap unit.2.Setiap bulan unit melaporkan kegiatan KPRS ke direksi.I.PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN1.Unit wajib mencatat insiden dan melaporkan ke unit KPRSdengan menggunakan form laporan insiden.2.Panitia/unit KPRS menganalisa laporan unit, membuatlaporan ke direksi dan mengirim laporan eksternal kePERSI.3.Evaluasi program KPRS dilaksanakan setiap akhir tahun. 4

BATULICIN  –  –   Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau Puskesmas serta menyiapkan prasyarat menuju Akreditas Puskesmas tahun 2017, Dinas Kesehatan Tanah Bumbu bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan WORKSHOP KESELAMATAN PASIEN selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 12-13 Juli 2017. Kegiatan berlangsung di Hotel Hilmar Batulicin dengan menghadirkan pemateri dari Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Selatan. Peserta berasal dari empat Puskesmas yang terjadwal melaksanakan proses akreditasi puskesmas tahun 2017 yaitu Puskesmas Satui, Puskesmas Sebamban II, Puskesmas Lasung dan Puskesmas Simpang Empat.

 

Workshop Keselamatan Pasien ini antara lain berisi materi tentang pemahaman peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan kebijakan keselamatan pasien yang menjadi acuan untuk diterapkan di puskesmas agar dapat terstandar secara nasional. Diharapkan dengan adanya workshop ini, Puskesmas tidak hanya mampu menuangkan dalam bentuk kebijakan tetapi juga mampu untuk mengimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari di Puskesmas dalam menangani pasien. Untuk diketahui Dinas Kesehatan Tanah Bumbu pada tahun 2016 telah memfasilitasi dan pendampingan akreditasi terhadap 2 (dua) Puskesmas yang telah di survey oleh Tim Akreditasi Pemerintah Pusat yaitu Puskesmas Pagatan dan Puskesmas Batulicin. Pada tahun 2017 ini Dinas Kesehatan kembali menargetkan 4 (empat) puskesmas untuk di akreditasi yaitu mereka yang diundang dalam workshop kali ini. Kepala Dinas Kesehatan melalui Kasi Pelayanan Kesehatan Primer, H. Mahfuddin, SKM mengharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan workshop semacam ini, Puskesmas yang akan dilakukan penilaian akreditasi lebih mampu mempersiapkan diri untuk melengkapi elemen yang akan menjadi penilaian akreditasi. Tidak hanya dalam hal kelengkapan dokumen berupa SK Kepala Puskesmas maupun  standard operasional  procedure (SOP), tetapi yang utama harus mampu dilaksanakan secara berkesinambungan dalam praktek pelayanan kepada masyarakat. (mr )