TOR IMUnisasi

 

KERANGKA ACUAN KERJA/TOR (TERM OF REFERENCE) BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS BARING DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGKAJENE & KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2015 Kementrian / Lembaga

:

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Unit Eselon I

:

DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Program

:

IMUNISASI

Hasil

:

Turunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit yang didapat dicegah dengan imunisasi

Kegiatan

:

Imunisasi Rutin di Posyandu

Indikator Kinerja Kegiatan

:

Terlaksananya kegiatan Imunisasi Rutin diposyandu dengan baik.

 A.  LATAR BELAKANG 1.  Dasar Hukum a.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b.  Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; c.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Wajib Bidang Kesehatan

yang

diselenggarakan

oleh

Pemerintah

Daerah

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota; d.  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); e.  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); f.  Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); g.  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah terkahir dengan UndangUndang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); h.  Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); i.  Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerinta,

Pemerintah

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintah

Daerah

 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743); j.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); k.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462); l.  Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Perangkat Daer Daerah ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); m. Peraturan Pemerintah

Nomor

45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); n.  Peraturan Presiden Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014; o.  Peraturan Presiden Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; p.  Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

170/PMK/05/2010 tentang Penyelesaian

Tagihan Atas Beban APBN Satuan Kerja; q.  Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2012; r.  PMK

Nomor

94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga s.  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 TAHUN 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan 2.  Gambaran umum Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan terus berupayauntuk meningkatkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. Indonesia sebagai salah satu Negara anggota PBB dengan beberapa negara berkomitmen untuk mencapai Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk. Berdasarkan laporan

pencapaian tujuan pembangunan Millennium (MDGs) diperkirakan akan on track pada tahun 2015 namun masih terdapat beberapa target yang memerlukan upaya lebih keras untuk mencapainya (off track). Hasil yang telah dicapai sampai dengan evaluasi harus dipertahankan dan/atau ditingkatkan semaksimalnya agar pada tahun 2015 dapat tercapai dengan kontribusi dari semua komponen bangsa, baik ditingkat pusat maupun daerah termasuk masyarakat.

 

Salah satu langkah untuk mempercepat pencapaian MDGs bidang kesehatan adalah alokasi sumber daya termasuk anggaran kesehatan harus memadai dari sisi jumlah dan pemerataan untuk penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Sejak tahun 2010 hingga sekarang Kementerian Kesehatan RI mengalokasikan Bantuan Anggaran Kesehatan (BOK) yang difokuskan pada kegiatan promotif dan preventif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Salah satu kegiatan yang mendukung program ini adalah Dukungan Manajemen BOK baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang ditujukan untuk memperlancar kegiatan administrasi dan manajemen dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana Program BOK.

B.  PENERIMA MANFAAT - 

Penerima manfaat pada kegiatan ini adalah Bayi dan WUS

C.  STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1.  Metode Pelaksanaan  - 

Metode pelaksanaan kegiatan adalah : a.  Pengelola program berkoordinasi dengan kader posyandu dan untuk persiapan posyandu b.  Pelaksanaan posyandu diwilayah kerja Puskesmas Baring c.  Mengevaluasi pelaksanaan posyandu diwilayah kerja PKM baring

2.  Tahapan Kegiatan - 

Tahapan pelaksanaan kegiatan Imunisasi Rutin diposyandu adalah sebagai berikut : Koordinasi / meilhat Jadwal Posyandu Menyiapkan Vaksin dan peralatan yang diperlukan Memberikan penyuluhan tentang vaksin yang akan diberikan Memanggil para ibu bayi yang akan di imunisasi Memberikan Vaksin sesuai dengan kebutuhan

D.

KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN -

Kurun waktu pencapaian pencapaian keluaran dari dari kegiatan ini ditargetkan ditargetkan selama 10 kali dalam setahun dan dilaksanakan setiap bulannya. dan disetiap tahun penganggaran dana BOK bisa mendukung terjadinya peningkatan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan di masyarakat.

 

E.  BIAYA YANG DIPERLUKAN - 

Biaya kegiatan Imunisasi Rutin diposyandu adalah sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan  Juta Lima Ratus Ribu rupiah). rupiah). Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut tersebut seperti yang terlampir di RAB.

Mengetahui Kepala Puskesmas Baring

Penanggung Jawab Kegiatan,

H. A. Mappatunru, S.Kep Nip.19670717 198812 1 001

Madina, S.Kep,Ners Nip. 19810512 200901 2 003

 

KERANGKA ACUAN KERJA/TOR (TERM OF REFERENCE) BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS BARING DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGKAJENE & KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2015 Kementrian / Lembaga

:

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Unit Eselon I

:

DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Program

:

IMUNISASI

Hasil

:

Memenuhi kebutuhan Vaksin diPuskesmas Baring dan 2 desa

Kegiatan

:

Pengambilan Vaksin

Indikator Kinerja Kegiatan

:

Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan vaksin di 2 desa

 A.  LATAR BELAKANG 1.  Dasar Hukum a.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b.  Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; c.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Wajib Bidang Kesehatan

yang

diselenggarakan

oleh

Pemerintah

Daerah

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota; d.  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); e.  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); f.  Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); g.  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah terkahir dengan UndangUndang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); h.  Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); i.  Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerinta,

Pemerintah

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);

 

j.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); k.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462); l.  Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Perangkat Daer Daerah ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); m. Peraturan Pemerintah

Nomor

45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); n.  Peraturan Presiden Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014; o.  Peraturan Presiden Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; p.  Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

170/PMK/05/2010 tentang Penyelesaian

Tagihan Atas Beban APBN Satuan Kerja; q.  Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2012; r.  PMK

Nomor

94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga s.  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 TAHUN 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan 2.  Gambaran umum Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan terus berupayauntuk meningkatkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. Indonesia sebagai salah satu Negara anggota PBB dengan beberapa negara berkomitmen untuk mencapai Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk. Berdasarkan laporan

pencapaian tujuan pembangunan Millennium (MDGs) diperkirakan akan on track pada tahun 2015 namun masih terdapat beberapa target yang memerlukan upaya lebih keras untuk mencapainya (off track). Hasil yang telah dicapai sampai dengan evaluasi harus dipertahankan dan/atau ditingkatkan semaksimalnya agar pada tahun 2015 dapat tercapai dengan kontribusi dari semua komponen bangsa, baik ditingkat pusat maupun daerah termasuk masyarakat. Salah satu langkah untuk mempercepat pencapaian MDGs bidang kesehatan adalah alokasi sumber daya termasuk anggaran kesehatan harus memadai dari sisi jumlah dan

 

pemerataan untuk penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Sejak tahun 2010 hingga sekarang Kementerian Kesehatan RI mengalokasikan Bantuan Anggaran Kesehatan (BOK) yang difokuskan pada kegiatan promotif dan preventif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Salah satu kegiatan yang mendukung program ini adalah Dukungan Manajemen BOK baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang ditujukan untuk memperlancar kegiatan administrasi dan manajemen dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana Program BOK.

B.  PENERIMA MANFAAT - 

Penerima manfaat pada kegiatan ini adalah Bayi/Balita di desa

C.  STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1.  Metode Pelaksanaan  - 

Metode pelaksanaan kegiatan adalah : a.  Menyampaikan pada pengelola vaksin imunisasi Dinas Kesehatan tentang jadwal pengambilan Vaksin

2.  Tahapan Kegiatan - 

Tahapan pelaksanaan kegiatan Pengambilan Vaksin adalah sebagai berikut : Menyiapkan tempat vaksindan peralatan yang diperlukan Mencatat vaksin yang dibutuhkan Berangkat ke Dinas Kesehatan untuk pengambilan vaksin Memberikan catatan kebutuhan Vaksin yang akan diambil dipetugas gudang Pulang ke Puskesmas Memasukkan vaksin ke dalam Cool chaing

D.  KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN -

Kurun waktu pencapaian keluaran dari kegiatan ini ditargetkan ditargetkan 10 kali kali dalam setahun yang dilaksanakan pada tiap bulannya

 

  E.  BIAYA YANG DIPERLUKAN - 

Biaya kegiatan Pengambilan Vaksin di Dinkes kab. Pangkep adalah sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu rupiah). rupiah). Rincian lebih lanjut lanjut atas atas biaya tersebut seperti yang terlampir di RAB.

Mengetahui Kepala Puskesmas Baring

Penanggung Jawab Kegiatan,

H. A. Mappatunru, S.Kep Nip.19670717 198812 1 001

Madina,S.Kep,Ners NIP. 19810512 200901 2 003

 

  KERANGKA ACUAN KERJA/TOR (TERM OF REFERENCE) BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS BARING DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGKAJENE & KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2015 Kementrian / Lembaga

:

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Unit Eselon I

:

DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Program Hasil

: :

IMUNISASI Didapatkan bayi dan balita yang tidak pernah datang di sarana posyandu

Kegiatan

:

Sweeping Imunisasi Pasca Pelayanan diPosyandu

Indikator Kinerja Kegiatan

:

Terlaksananya Sweeping Imunisasi di desa dengan baik

 A.  LATAR BELAKANG 1.  Dasar Hukum a.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b.  Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; c.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Wajib Bidang Kesehatan

yang

diselenggarakan

oleh

Pemerintah

Daerah

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota; d.  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); e.  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); f.  Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); g.  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah terkahir dengan UndangUndang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); h.  Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); i.  Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerinta,

Pemerintah

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintah

Daerah

 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743); j.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); k.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462); l.  Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Perangkat Daer Daerah ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); m. Peraturan Pemerintah

Nomor

45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); n.  Peraturan Presiden Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014; o.  Peraturan Presiden Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; p.  Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

170/PMK/05/2010 tentang Penyelesaian

Tagihan Atas Beban APBN Satuan Kerja; q.  Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2012; r.  PMK

Nomor

94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga s.  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 TAHUN 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan 2.  Gambaran umum Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan terus berupayauntuk meningkatkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. Indonesia sebagai salah satu Negara anggota PBB dengan beberapa negara berkomitmen untuk mencapai Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk. Berdasarkan laporan

pencapaian tujuan pembangunan Millennium (MDGs) diperkirakan akan on track pada tahun 2015 namun masih terdapat beberapa target yang memerlukan upaya lebih keras untuk mencapainya (off track). Hasil yang telah dicapai sampai dengan evaluasi harus dipertahankan dan/atau ditingkatkan semaksimalnya agar pada tahun 2015 dapat tercapai dengan kontribusi dari semua komponen bangsa, baik ditingkat pusat maupun daerah termasuk masyarakat.

 

Salah satu langkah untuk mempercepat pencapaian MDGs bidang kesehatan adalah alokasi sumber daya termasuk anggaran kesehatan harus memadai dari sisi jumlah dan pemerataan untuk penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Sejak tahun 2010 hingga sekarang Kementerian Kesehatan RI mengalokasikan Bantuan Anggaran Kesehatan (BOK) yang difokuskan pada kegiatan promotif dan preventif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Salah satu kegiatan yang mendukung program ini adalah Dukungan Manajemen BOK baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang ditujukan untuk memperlancar kegiatan administrasi dan manajemen dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana Program BOK.

B.  PENERIMA MANFAAT - 

Penerima manfaat pada kegiatan ini adalah Bayi dan Balita

C.  STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1.  Metode Pelaksanaan  - 

Metode pelaksanaan kegiatan adalah : a.  Memberikan informasi pada masyarakat bahwa akan ada diadakan Sweeping imunisasi pada bayai/balita yang tidak pernah datang ke posyandudengan menguumumkan dimasjid dan penyampain secara lisan kepada RK setempat

2.  Tahapan Kegiatan - 

Tahapan pelaksanaan kegiatan Sweeping Imunisasi pasca Pelayanan diposyandu ini adalah sebagai berikut : Kunjungan rumah door to door Menjelaskan maksud dari tujuan Sweeping Imunisasi pasca pelayanan diposyandu Memberikan imunasasi sesuai dengan prosedur

D.  KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN -

Kurun waktu pencapaian pencapaian keluaran d dari ari kegiatan kegiatan ini ditargetkan ditargetkan selama 1 hari, hari, dan dilaksanakan 4 kali dalam setahun yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember 2015, dan disetiap tahun penganggaran dana BOK bisa mendukung terjadinya peningkatan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan di masyarakat.

 

  E.  BIAYA YANG DIPERLUKAN - 

Biaya kegiatan Sweeping Imunisasi Pasca pelayanan di Posyandu adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu rupiah). rupiah) . Rincian lebih lebih lanjut atas bia biaya ya tersebut seperti yang terlampir di RAB.

Mengetahui Kepala Puskesmas Baring

Penanggung Jawab Kegiatan,

H. A. Mappatunru, S.Kep Nip.19670717 198812 1 001

Madina,S.Kep,Ners NIP. 19810512 200901 2 003

 

KERANGKA ACUAN KERJA/TOR (TERM OF REFERENCE) BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS BARING DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGKAJENE & KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2015 Kementrian / Lembaga

:

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Unit Eselon I

:

DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Program

:

IMUNISASI

Hasil

:

Dengan adanya BIAS dapat mencegah penyakit tetanus pada siswa/siswi

Kegiatan

:

BIAS

Indikator Kinerja Kegiatan

:

Terlaksananya kegiatan BIAS dengan baik

 A.  LATAR BELAKANG 1.  Dasar Hukum a.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b.  Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; c.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Wajib Bidang Kesehatan

yang

diselenggarakan

oleh

Pemerintah

Daerah

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota; d.  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); e.  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); f.  Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); g.  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah terkahir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); h.  Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); i.  Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerinta,

Pemerintah

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);

 

j.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); k.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462); l.  Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Perangkat Daer Daerah ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); m. Peraturan Pemerintah

Nomor

45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); n.  Peraturan Presiden Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014; o.  Peraturan Presiden Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; p.  Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

170/PMK/05/2010 tentang Penyelesaian

Tagihan Atas Beban APBN Satuan Kerja; q.  Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2012; r.  PMK

Nomor

94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga s.  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 TAHUN 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan 2.  Gambaran umum Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan terus berupayauntuk meningkatkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. Indonesia sebagai salah satu Negara anggota PBB dengan beberapa negara berkomitmen untuk mencapai Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk. Berdasarkan laporan

pencapaian tujuan pembangunan Millennium (MDGs) diperkirakan akan on track pada tahun 2015 namun masih terdapat beberapa target yang memerlukan upaya lebih keras untuk mencapainya (off track). Hasil yang telah dicapai sampai dengan evaluasi harus dipertahankan dan/atau ditingkatkan semaksimalnya agar pada tahun 2015 dapat tercapai dengan kontribusi dari semua komponen bangsa, baik ditingkat pusat maupun daerah termasuk masyarakat. Salah satu langkah untuk mempercepat pencapaian MDGs bidang kesehatan adalah alokasi sumber daya termasuk anggaran kesehatan harus memadai dari sisi jumlah dan

 

pemerataan untuk penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Sejak tahun 2010 hingga sekarang Kementerian Kesehatan RI mengalokasikan Bantuan Anggaran Kesehatan (BOK) yang difokuskan pada kegiatan promotif dan preventif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Salah satu kegiatan yang mendukung program ini adalah Dukungan Manajemen BOK baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang ditujukan untuk memperlancar kegiatan administrasi dan manajemen dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana Program BOK.

B.  PENERIMA MANFAAT - 

Penerima manfaat pada kegiatan ini adalah Anak sekolah dasar kls I s/dkls III

C.  STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1.  Metode Pelaksanaan  - 

Metode pelaksanaan kegiatan adalah : a.  Pengelola program menyurat ke sekolah-sekolah dengan melampirkan Jadwal BIAS di sekolah

2.  Tahapan Kegiatan - 

Tahapan pelaksanaan kegiatan kegiatan BIAS ini adalah sebagai sebagai berikut : Menyiapkan peralatan dan vaksin yang akan digunakan Sampai disekolah mengumpulkan siswa dalam satu ruangan Memberikan penyuluhan pentingnya mendapatkan Vaksin DT dan TD pada usia Sekolah Menyuntik anak sekolah sesuai dengan prosedur

D.  KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN -

Kurun waktu pencapaian pencapaian keluaran d dari ari kegiatan kegiatan ini ditargetkan ditargetkan selama 8 hari, hari, dan dilaksanakan satu kali dalam setahun yaitu pada bulan Oktober 2015, dan disetiap tahun penganggaran dana BOK bisa mendukung terjadinya peningkatan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan di Sekolah.

 

E.  BIAYA YANG DIPERLUKAN - 

Biaya kegiatan BIAS adalah sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).. Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut Rupiah) tersebut seperti yang terlampir di RAB.

Mengetahui Kepala Puskesmas Baring

Penanggung Jawab Kegiatan,

H. A. Mappatunru, S.Kep Nip.19670717 198812 1 001

Madina,S.Kep,Ners NIP. 19810512 200901 2 003

 

  KERANGKA ACUAN KERJA/TOR (TERM OF REFERENCE) BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS BARING DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGKAJENE & KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2015 Kementrian / Lembaga

:

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Unit Eselon I

:

DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Program

:

IMUNISASI

Hasil

:

Didapatkan anak sekolah dasar kelas I s/d kelas III yang belum mendapatkan vaksin TD dan TD

Kegiatan

:

Sweeping BIAS

Indikator Kinerja Kegiatan

:

Terlaksananya kegiatan Sweeping BIAS disekolah dengan baik

 A.  LATAR BELAKANG 1.  Dasar Hukum a.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b.  Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Wajib Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; d.  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); e.  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); f.  Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); g.  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah terkahir dengan UndangUndang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); h.  Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

 

i.  Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerinta,

Pemerintah

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743); j.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); k.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462); l.  Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Perangkat Daer Daerah ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); m. Peraturan Pemerintah

Nomor

45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); n.  Peraturan Presiden Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014; o.  Peraturan Presiden Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; p.  Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

170/PMK/05/2010 tentang Penyelesaian

Tagihan Atas Beban APBN Satuan Kerja; q.  Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2012; r.  PMK

Nomor

94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga s.  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 TAHUN 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan 2.  Gambaran umum Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan terus berupayauntuk meningkatkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. Indonesia sebagai salah satu Negara anggota PBB dengan beberapa negara berkomitmen untuk mencapai Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk. Berdasarkan laporan

pencapaian tujuan pembangunan Millennium (MDGs) diperkirakan akan on track pada tahun 2015 namun masih terdapat beberapa target yang memerlukan upaya lebih keras untuk mencapainya (off track). Hasil yang telah dicapai sampai dengan evaluasi harus dipertahankan dan/atau ditingkatkan semaksimalnya agar pada tahun 2015

 

dapat tercapai dengan kontribusi dari semua komponen bangsa, baik ditingkat pusat maupun daerah termasuk masyarakat. Salah satu langkah untuk mempercepat pencapaian MDGs bidang kesehatan adalah alokasi sumber daya termasuk anggaran kesehatan harus memadai dari sisi jumlah dan pemerataan untuk penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Sejak tahun 2010 hingga sekarang Kementerian Kesehatan RI mengalokasikan Bantuan Anggaran Kesehatan (BOK) yang difokuskan pada kegiatan promotif dan preventif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Salah satu kegiatan yang mendukung program ini adalah Dukungan Manajemen BOK baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang ditujukan untuk memperlancar kegiatan administrasi dan manajemen dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana Program BOK. BO K.

B.  PENERIMA MANFAAT - 

Penerima manfaat pada kegiatan ini adalah Anak sekolah dasar kls I s/kls III

C.  STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1.  Metode Pelaksanaan  - 

Metode pelaksanaan kegiatan adalah : a.  Pengelola program menyurat ke sekolah-sekolah dengan melampirkan Jadwal Sweeping BIAS di sekolah

2.  Tahapan Kegiatan - 

Tahapan pelaksanaan kegiatan kegiatan Sweeping BIAS ini adalah sebagai berikut berikut : Melihat Jadwal Menyiapkan peralatan dan vaksin yang akan digunakan Sampai disekolah mengumpulkan siswa dalam satu ruangan Memberikan penyuluhan pentingnya mendapatkan Vaksin DT dan TD pada usia Sekolah Menyuntik anak sekolah yang sebelumnya belum pernah diimunisasi sama sekali sesuai dengan prosedur

D.  KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN -

Kurun waktu pencapaian pencapaian keluaran d dari ari kegiatan kegiatan ini ditargetkan selama 8 hari, dan dilaksanakan satu kali dalam setahun yaitu pada bulan Oktober 2015, dan disetiap tahun penganggaran dana BOK bisa mendukung terjadinya peningkatan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan di Sekolah.

 

 

E.  BIAYA YANG DIPERLUKAN - 

Biaya kegiatan Sweeping BIAS adalah sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah). Rupiah). Rincian lebih lanjut atas biaya ter tersebut sebut seperti yang terlampi terlampirr di RAB.

Mengetahui Kepala Puskesmas Baring

Penanggung Jawab Kegiatan,

H. A. Mappatunru, S.Kep Nip.19670717 198812 1 001

Madina,S.Kep,Ners NIP. 19810512 200901 2 003