TOR Audit Teknis dan Aknop Bangunan Pengaman Pantai.docx

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENYUSUNAN AUDIT TEKNIS DAN AKNOP OP BANGUNAN PENGAMAN PANTAI (7 BANGUNAN PENGAMAN PANTAI) Keme Kement nter eria ian n

: Pekerj aan Umum dan Peruma han Rakyat

Unit Unit Eselo Eselon nI

: Direkt orat Jenderal Sumber Daya Air

Progra Program m

: Pengelolaan Sumber Daya Air

Hasil Hasil

: Menyusun rencana pemulihan terhadap infrastrukt ur Sumber Daya Air yang memerlukan perbaikan mencakup  jenis dan titik t itik kerusakan keru sakan,, besara be saran n atau at au volume. vo lume.

Satker Satker

: Satker Operasi dan Pemelihar aan SDA Pompengan Jeneberang

Kegiatan

: Penyusunan Audit Teknis dan Aknop OP Bangunan Pengaman Pantai (Seluruh)

Indikator Kinerja Kegiatan

: Meningkatnya Meningk atnya Kualitas Kerja Bangunan Banguna n Pengaman Pantai

Satuan Ukur dan Jenis Jenis Keluar Keluaran an

:Te rsu sunny a

Audi t

Tekn is

dan

Aknop

Bangu nan

Pengaman Pantai (7 bangunan pengaman pantai) Volu Volume me

: 1 Keg iat an

A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum

a.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

b.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

c.

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No.01/PRT/M/2011 tentang Pedoman OP Bangunan Pengaman Pantai

d.

Peraturan Menteri Menteri Pekerjaan Umum Nomor Nomor : 2/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan

Kegiatan

Departemen

Pekerjaan

Umum

Yang

Merupakan

Kewenangan Pemerintah g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan

dan

Penelahan

Rencana

Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011

1

Kerja

dan

Anggaran

Kementerian

Pelaksana Tugas : a. Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai b. Keputusan Meneteri Pekerjaan Umum Nomor : 121/KPTS/M/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.421/KPTS/M/2011, Nomor 473/KPTS/M/201 1, Nomor 476/KPTS/M/201 1, Nomor 477/KPTS/M/201 1, Nomor 478/KPTS/M/201 1 dan Nomor 479/KPTS/M/201 1 c.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 12/PRT/M/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Wilayah Sungai

d.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2006 tentang Perubahan atas Permen Nomor : 12/PRT/M/2006 dan Nomor : 13/PRT/M/2006

2. Gambaran Umum Wilayah Pantai merupakan daerah yang sangat intensif dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan,

seperti

sebagai

kawasan

pusat

pemerintah,

permukiman,

industry,pelabuhan,pertambakangan dll, yang selanjutnya akan mengakibatkan timbulnya masalah  –  masalah baru seperti, erosi pantai yang dapat merusak dan prasarana yang berupa mundurnya garis pantai, pembelokan atau pendangkalan muara sungai, pencemaran lingkungan dan penurunan tanah, dan intrusi air asin.

Salah satu cara penanggulangan erosi pantai yaitu dengan membuat bangunan pengaman pantai. Dengan adanya bangunan yang menjorok ataupun sejajar garis pantai, tentunya akan memberikan pengaruh terhadap bentuk garis pantai yang ada sekarang

Bangunan Pengaman Pantai merupakan konstruksi yang dibangun sejajar atau tegak lurus dengan garis pantai terhadap kerusakan karena serangan gelombang dan arus Oleh karena itu dengan adanya acuan pengelolaan Pengaman Pantai maka dapat membantu dalam penyusunan Audit Teknis dan AKNOP OP Bangunan Pengaman Pantai. B.

Lokasi Pekerjaan Lokasi pekerjaan berada di Bangunan Pengaman Pantai Galesong Utara, Bangunan Pengaman Pantai Galesong Selatan, Bangunan Pengaman Pantai Bonehalang, Bangunan Pengaman Pantai Tile-Tile, Bangunan Pengaman Pantai Waetuo, Bangunan Pengaman Pantai Mallusetasi, Bangunan Pengaman Pantai Lasepang.

C .

Pemberi Tugas

Pemberi tugas dalam pekerjaan ini adalah PPK Operasi & Pemeliharaan SDA I Satker Operasi & Pemeliharaan SDA Pompengan Jeneberang, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 2

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. . D .

Maksud dan Tujuan Pekerjaan

Maksud dilaksanakannya Penyusunan Audit Teknis dan Aknop OP Bangunan Pengaman Pantai

adalah mencari faktor  –  faktor yang menyebabkan mundurnya garis pantai,

menentukan dan merencanakan jenis bangunan pengaman pantai. Tujuan dari penyusunan audit teknis dan Aknop Bangunan Pengaman Pantai

adalah

Evaluasi terhadap kondisi eksisting pantai dan perencanaan bangunan pengaman pantai. E .

Ruang Lingkup Pekerjaan

Lingkup kegiatan Audit Teknis dan Aknop OP bangunan Pengaman Pantai Seluruh adalah sebagai berikut : 1)

Persiapan dan Pengumpulan data dasar

2)

Inventarisasi data-data kondisi fisik

3)

Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaannya

4)

Penyusunan laporan :  

RMK

 

Pendahuluan

 

Pertengahan



 

Bulanan



Draft final report



Laporan Akhir







Penunjang antara lain; Laporan inventarisas i, Laporan audit, Laporan  Aknop dan Laporan Rincian Anggaran Biaya Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan. 8) Penggandaan laporan. 

F .

TANGGUNG JAWAB

Konsultan harus bertanggung-jawab penuh atas hasil Pekerjaan yang sudah dibuat.  Apabila dikemudian hari didapatkan ketidak mantapan mutu hasil kegiatan studi ini, maka konsultan harus bersedia untuk memperbaikinya. G. PERSONIL YANG DIBUTUHKAN Di dalam melaksanakan pekerjaan ini diperlukan suatu Tim Konsultan yang bertanggung  jawab penuh terhadap pelaksanaan dan hasil pekerjaan, maka diperlukan tenaga ahli yang berpengalaman dengan kualifikasi sebagai berikut :

3

9.1. Tenaga Ahli 1). Ketua Tim Ketua Tim adalah Ahli Sumber Daya Air dengan latar belakang pendidikan sarjana S1 bidang Teknik Sipil/Pengairan dengan pengalaman sekurang-kurangnya 6 (Enam) tahun dalam bidang Perencanaan Sumber Daya Air spesifiknya perencanaan bangunan konservasi seperti; embung, cek dam, dll. Serta memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh LPJK. pernah memimpin/ketua tim dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan SDA, Mempunyai tugas sebagai berikut memberikan pengarahan dan mengawasi jalannya pekerjaan mulai dari persiapan, survey, pengolahan dan analisis data, hingga penyusunan laporan dan diskusidiskusi.. 2). Ahli Teknik Pantai Lulusan S1 Teknik Sipil / Pengairan dengan pengalaman minimal 4 (Empat) tahun di bidang perencanaan Bangunan-bangunan Pengaman Pantai. 3). Ahli Bangunan Air Lulusan S1 Teknik Sipil / Pengairan dengan pengalaman minimal 4 (Empat) tahun di bidang perencanaan SDA. Serta memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh LPJK dengan tugas untuk menganalisis kestabilan kondisi bangunan konservasi seperti Bendung dll serta bersama dengan tenaga ahli lainnya membuat redisain kerusakan bangunan beserta dengan tenaga ahli lainnya, membuat daftar kuantitas dan harga beserta dengan tenaga ahli lainnya. 9.2. Sub Tenaga Ahli 1)

Asisten Tenaga Ahli Pengairan Lulusan S1 Teknik Sipil / Pengairan dengan pengalaman minimal 2 (Dua) tahun di bidang studi perencanaan Bangunan Konservasi, konstruksi bangunan pengaman pantai. Personil yang diusulkan harus mempunyai kemampuan untuk membantu tenaga ahli dalam menyiapkan laporan

2)

Asisten Tenaga Ahli Pantai Lulusan S1 Geologi dengan pengalaman minimal 2 (Dua) tahun di bidang bangunan pengaman pantai. Personil yang diusulkan harus mempunyai kemampuan untuk membantu Tenaga Ahli dalam menyiapkan desain sesuai dengan criteria

Tenaga Pendukung dan Tenaga Lapangan Selain tenaga ahli dan sub ahli, di dalam pelaksanaan pekerjaan ini juga diperlukan tenaga penunjang (supporting staff) dan tenaga lapangan. Jumlah personil yang 4

diperlukan sesuai kebutuhan konsultan.

I. PELAPORAN Laporan kegiatan dan hasil pekerjaan yang harus disiapkan oleh konsultan, meliputi : a) Laporan Rencana Mutu Kontrak Laporan ini berisikan rencana kerja termasuk bagan alir kegiatan pokok dibuat dalam 10 (sepuluh) rangkap dan diserahkan kepada Direksi pekerjaan 2 (dua) minggu setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja. b) Laporan Pendahuluan (Inception Report) Laporan ini berisikan persiapan Konsultan untuk melaksanakan pekerjaan, terdiri dari rencana kerja, metoda pelaksanaan dan program kerja.Laporan ini dibuat dalam 10 (sepuluh) rangkap dan diserahkan kepada Direksi Pekerjaan 1 (satu) bulan setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). c) Laporan Pertengahan (Interim Report) Laporan ini berisikan hasil survey lapangan yang terdiri dari : kerusakan , masalah yang ada dilapangan, masukan dan keinginan dari instansi / masyarakat dan lain sebagainya.Laporan ini dibuat dalam 10 (sepuluh) rangkap dan diserahkan kepada Direksi Pekerjaan 2 (dua) bulan setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). d) Laporan Bulanan (Monthly Report) Laporan ini berisikan kinerja bulanan, permasalahan yang dihadapi, rencana kerja bulan berikutnya dan hasil diskusi dengan instansi-instansi terkait. Laporan ini diserahkan kepada Direksi Pekerjaan setiap bulannya, dimana untuk setiap bulannya diserahkan sebanyak 10 (Sepuluh) rangkap. e) Laporan Akhir Sementara (Draft Final Report) Laporan ini merupakan konsep dari Laporan Akhir (Final Report), dibuat dalam 10 (Sepuluh) rangkap dan diserahkan kepada Direksi Pekerjaan 1 (satu) minggu sebelum selesai masa kontrak, untuk selanjutnya dibahas / didiskusikan bersama. f)

Laporan Akhir Laporan ini merupakan penyempurnaan dari konsep laporan akhir yang telah dibahas dan didiskusikan dengan Direksi Pekerjaan, dibuat dalam 10 (sepuluh) rangkap dan diserahkan kepada Direksi Pekerjaan pada akhir masa kontrak.

g) Laporan Ringkasan (Executive Summary ) Laporan ini merupakan ringkasan dari konsep laporan akhir sementara yang akan dibahas dan dipresentasikan dengan Direksi Pekrjaan dan pihak terkait. Dibuat dalam 10 (Sepuluh) rangkap dan diserahkan kepada Direksi Pekerjaan sebelum berakhirnya 5

masa kontrak. h) Laporan Penunjang (Supporting Report) Laporan ini terdiri dari : 

Laporan Audit Teknis dan Aknop OP Bangunan Pengaman Pantai



Laporan Rincian Anggaran Biaya Angka Kebutuhan Nyata Operasi & Pemeliharaan



Laporan Inventarisasi dan Survey Lapangan



Laporan tersebut di atas masing-masing dibuat 10(Sepuluh) rangkap dan diserahkan kepada Direksi Pekerjaan secara bertahap sesuai jadwal dalam bentuk hardcopy dan softcopy ( External Hardisk )

i)

Album Foto  Album Foto berisikan f oto- fo to selama kegiatan dan dibu at sebanyak 10 (Sepulu h) rangkap

 j)

Album Gambar Dibuat dalam kertas HVS ukuran kertas A1. Cetakan gambar ini dibuat dalam ukuran A1 sebanyak 10 (Sepuluh) rangkap dan ukuran A3 sebanyak 10 (sepuluh) rangkap dan diserahkan kepada Direksi Pekerjaan pada akhir masa kontrak.

J. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Waktu pelaksanaan yang disediakan untuk menyelesaikan pekerjaan Penyusunan  Audit Teknis dan Aknop Bangunan Pengaman Pantai yang merupakan Kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang selama 6 (Enam) Bulan.

K. SUMBER DANA Biaya pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 700.000.000,- ( E nam Ratus J uta R upiah,-) dari dana APBN Tahun Anggaran 2016 melalui DIPA Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Pompengan Jeneberang.

6

L. LAPORAN Laporan hasil pekerjaan ini disampaikan kepada PPK Operasi & Pemeliharaan SDA I Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Pompengan Jeneberang.

Makassar,

Februari 2016

PPK OP SDA I Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Pompengan Jeneberang

Muh.Hasbi,S.Sos, ST, M.SP Nip. 196712222001121002

7

8