TKAP - Resume Siklus Kebijakan Publik Dr Buku Public Policy Dr. Riant Nugroho

Nadia Rinda Kumala Sari 170110130074 Ilmu Administrasi Negara – B Semester 2 Mata Kuliah Teori dan Konsep Administrasi Publik

RESUME SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK Berdasarkan buku Public Policy karya Dr. Riant Nugroho yang saya baca, ada 3 kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu: Perumusan/Analisis Kebijakan, Implementasi Kebijakan, dan Evaluasi Kebijakan. Namun dengan tambahan Revisi Kebijakan yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan. Dalam perkembangannya kebijakan publik dianggap sebagai domain politik, dan implementasinya merupakan domain administrasi. 1. Analisis/ PerumusanKebijakan Analisis kebijakan adalah teori yang berasal dari pengalaman terbaik dan bukan diawali dari temuan, kajian akademik, dan atau penelitian ilmiah. Artinya teori tentang analisis kebijakan adalah lay theory (teori yang dikembangkan dari pengalaman) bukan academical theory (kajian akademik). Dengan demikian pengembangan teori analisis kebijakan di masa mendatang akan semakin ditentukan oleh keberhasilan dan kegagalan yang terjadi di lingkungan administrasi publik. Analisis kebijakan pada dasarnya adalah teknologi yang ditemukan oleh umat manusia untuk menyelesaikan “masalah” tentang bagaimana pengambil keputusan memastikan bahwa kebijakan yang dibuatnya benar-benar excellent. Quade (1982) mengatakan analisis kebijakan diperlukan karena banyak kebijakan yang tidak memuaskan. Pada akhirnya analisis kebijakan adalah sebuah praktik yang benar-benar praktik, sebagaimana praktik perdukunan di zaman lalu atau praktik dokter di zaman sekarang. Analisis kebijakan menjadi kebutuhan yang paling dekat bagi kekuasaan agar kekuasaan dapat dijalankan secara amanah. Analisis kebijakan berjalan di antara 2 titian sempit: kebutuhan praktis kekuasaan dan kewajiban etis untuk membela kepentingan publik. Analisis kebijakan adalah proses yang harus dilakukan secara professional. PEMETAAN ANALISIS KEBIJAKAN Politis: Sobatier Akira Lida VediHadiz Teknis: Melstner William N. Dunn

AnalisisKebijakan

Deliberatif: Jenkins – Smith Hajer&Wagenaar Strategis: Quade Patton &Savicky Weimer &Wagenaar









Kuadran Teknis  Isu kebijakan dianalisis dengan metode yang sangat teknis, mempergunakan pendekatan rational choice dan tujuannya dapat dihitung secara cost benefit yang hamper eksak.  Digunakan oleh sebagian besar lembaga publik di Indonesia pada masa orde baru awal dan hingga hari ini. Kuadran Strategis  Analisis kebijakan lebih baik dilaksanakan oleh professional analis kebijakan/ ahli analis kebijakan.  Pola ini banyak digunakan di negara-negara maju, baik di kawasan Asia, Eropa maupun Amerika Utara.  Policy analist’s driven NOT government/ technocrat’s driven  Dengan adanya pola ini, kebijakan public baik yang bersifat sektor/ region tidak akan bertumbuk satu sama lain. Kuadran Politis  Isu kebijakan berada pada rentang area yang sempit namun mempunyai tingkat konflik yang tinggi.  Area tawar menawar secara politik.  Berlaku di Indonesia. Kuadran Deliberatif  Terdapat isu kebijakan dalam ruang konflik yang kuat, dalam lingkup yang luas.  Contoh: konflik di Posodan di Ambon  Relevan untuk dipergunakan pada isu-isu kebijakan yang dapat mengundang kasus clash – action atau kondisi dimana pemerintah dilawan atau digugat rakyatnya. Analisis Kebijakan Publik memiliki 5 pertimbangan: 1) Pertimbangan keilmuan dan metodologi  Harus dianalisis sesuai dengan ilmu kebijakan 2) Pertimbangan manajerial  Apakah rekomendasi yang diberikan dapat dilaksanakan secara manajemen 3) Pertimbangan social budaya  Apakah kebijakan tersebut dapat diterima dalam struktur sosial yang ada 4) Pertimbangan legal atau hokum dan politik  Apakah kebijakan tersebut cocok dengan system hukum yang ada, dan seandainya ada konflik, langkah apa yang harus dilakukan agar kebijakan dapatditerima. 5) Pertimbangan etika atau moral  Apakah kebijakan yang dibangun akan semakin memanusiakan manusia atau justru sebaliknya.

2. Implementasi Kebijakan Publik Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Menurut Hogwood and Gun, syarat untuk melakukan implementasi kebijakan adalah sebagai berikut: 1) Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/ badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar. 2) Apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu. 3) Apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. 4) Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang handal. 5) Seberapa banyak hubungan kausalitas terjadi. 6) Apakah hubungan saling kebergantungan kecil. 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. 8) Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.

3. Evaluasi Kebijakan Publik Evaluasi kebijakan adalah menilai sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi kebijakan memiliki 4 fungsi : 1) Eksplanasi Realitas pelaksanaan program dan generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan faktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan. 2) Kepatuhan Dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan kebijakan. 3) Audit Dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan atau ada kebocoran atau penyimpangan. 4) Akunting Dapat diketahui akibat ekonomi dari kebijakan tersebut.

Sumber: Buku Public Policy (Edisi Revisi) karya Dr. Riant Nugroho