Tindakan Kejahatan Genosida Dalam Ketentuan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR LATAR BELAKANG BEL AKANG

Keja Ke jaha hata tan n te terh rhad adap ap um umat at ma manu nusi siaa ad adal alah ah is isti tila lah h di da dala lam m hu huku kum m inte in tern rnas asio iona nall ya yang ng me meng ngac acu u pa pada da ti tind ndak akan an pe pemb mbun unuh uhan an ma mass ssal al de deng ngan an  penyiksaan terhadap tubuh dari orang-orang, sebagai suatu kejahatan penyerangan terh te rhad adap ap ya yang ng lai lain. n. Pa Para ra sar sarja jana na Hu Hubu bung ngan an in inter terna nasi sion onal al te telah lah se secar caraa lu luas as mengga men ggamba mbarka rkan n “ke “kejah jahatan atan terh terhada adap p uma umatt man manusi usia” a” seb sebaga agaii tin tindak dakan an yan yang g sanga san gatt ke keji ji,, pa pada da su suatu atu sk skal alaa ya yang ng san sanga gatt be besa sarr, ya yang ng di dila laks ksan anak akan an un untu tuk  k  meng me ngur uran angi gi ra rass ma manu nusi siaa sec secar araa ke kesel selur uruh uhan an.. Bi Biasa asany nyaa ke keja jaha hatan tan te terh rhad adap ap kemanu kem anusiaa siaan n dil dilaku akukan kan atas das dasar ar kep kepent enting ingan an pol politis itis,, sepe seperti rti yan yang g terj terjadi adi di Jerman oleh pemerintahan Hitler serta yang terjadi di !anda dan "ugosla#ia "ugosla#ia $iatur dalam %tatuta oma dan diadopsi dalam &ndang-undang 'o. () *ahun (+++ tentang pengadilan hak asasi manusia H/ di 0ndonesia. enurut undang-undang tersebut dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 %tatuta oma, de2inisi de2in isi kejaha kejahatan tan terhad terhadap ap keman kemanusiaan usiaan ialah perbu perbuatan atan yang dilakukan dilakukan sebagai  bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bah!a serangan tersebut ditujukan secara langsung terdapat penduduk sipil. Kejahatan terhadap kemanusiaan ialah salah satu dari empat Pelanggaran H berat yang  berada dalam yurisdiksi  International Criminal Court . Pelanggaran H berat lainnya ialah 3enosida, Kejahatan perang dan kejahatan agresi. Kejaha Kej ahatan tan per perang ang ada adalah lah sua suatu tu tin tindak dakan an pel pelang anggar garan, an, dal dalam am cak cakupa upan n hukum internasional, terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik  militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. %etiap  pelanggaran hukum perang pada kon2lik antar bangsa merupakan kejahatan  perang. Pelanggaran yang terjadi pada kon2lik internal suatu negara, belum tentu  bisa dianggap kejahatan perang. %addam Husein, mantan Presiden 0rak, diadili karena kejahatan perang. Kejahatan Kejaha tan perang meliputi semua pelang pelanggaran garan terhadap perlin perlindung dungan an yang telah ditentukan oleh hukum perang, dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada

4

norma prosedur dan aturan pertempuran, seperti menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih, atau sebaliknya, menggunakan bendera perdamaian itu seb sebaga agaii tak taktik tik per perang ang unt untuk uk men mengec gecoh oh pih pihak ak la! la!an an seb sebelu elum m men menyer yerang ang.. Perlakuan semena-mena terhadap ta!anan atau penduduk sipil juga bisa dianggap sebagai kejahatan perang. Pembunuhan massal dan genosida kadang dianggap  juga sebagai suatu kejahatan perang, !alaupun dalam kemanusiaan internasional, kejaha kej ahatan tan-kej -kejaha ahatan tan ini seca secara ra lua luass did dideka ekarya rya ilm ilmiah iahkan kan seba sebagai gai kej kejaha ahatan tan terhadap kemanusiaan. Kejahatan perang merupakan bagian penting dalam hukum kemanusiaan inte in tern rnasi asion onal al ka kare rena na bi bias asan anya ya pa pada da ka kasu suss ke kejah jahat atan an in inii di dibu butu tuhk hkan an su suat atu u  pengadilan internasional, seperti pada Pengadilan 'uremberg. 5ontoh pengadilan ini pada a!al abad ke- (4 adalah Pengadilan Kejahatan 0nternasional untuk bekas "ugosla#ia dan Pengadilan Kejahatan 0nternasional untuk !anda, yang dibentuk  oleh $e!an Keamanan PBB berdasarkan Pasal 600 Piagam PBB. Pada 4 Juli (++(, Pengadilan Kejahatan 0nternasional, yang berbasis di $en Haag, Belanda, dibentuk untuk mengadili kejahatan perang yang terjadi pada atau setelah tanggal tersebu ter sebut. t. Beb Beberap erapaa neg negara ara,, teru terutama tama me merik rikaa seri serikat kat,, *ion iongko gkok k dan 0sra 0srael, el, menolak meno lak untu untuk k berpar berpartisipa tisipasi si atau meng mengi7inka i7inkan n peng pengadilan adilan tersebut menin menindak  dak  !arga negara mereka. Beberap Beb erapaa man mantan tan kep kepala ala neg negara ara dan kep kepala ala pem pemeri erinta ntahan han yan yang g tel telah ah diadil dia dilii kar karena ena kej kejaha ahatan tan per perang ang ant antara ara lai lain n ada adalah lah Kar Karll $on $onit7 it7 dar darii Jerm Jerman, an, mantan Perdana enteri Hedeki *ojo dari Jepang dan mantan Presiden 8iberia 5harles *aylor *aylor.. Pada a!al (++) mantan Presiden Pre siden 0rak %addam Husein dan mantan Presiden "ugosla#ia %lobodan ilose#ic juga diadili karena kejahatan perang. Kead Ke adil ilan an pe pera rang ng ka kada dang ng di ditu tudi ding ng le lebi bih h be berp rpih ihak ak ke kepa pada da pe peme mena nang ng sua suatu tu  peperangan, karena beberapa peristi!a kontro#ersi tidak atau belum dianggap sebagai kejahatan perang. 5ontohnya antara lain perusakan target-target sipil yang dilakukan merika %erikat pada Perang $unia 0 dan Perang $unia 009 penggunaan  bom atom terhadap Hirosima dan 'agasaki pada Perang $unia 009 serta  pendudukan *imor *imor *imur *imur oleh 0ndonesia antara *ahun *ahun 4:1) dan 4:::. 4:::.

(

Berdasarkan uraian di atas penulis memilih untuk melakukan penulisan makalah ini dengan judul; “Kejahatan 3enosida dalam Ketentuan Hukum  'asional dan 0nternasional”.

B.

RUMUSAN MASALAH

da ( dua/ perumusan permasalahan pokok yang hendak dibahas oleh  penulis dalam makalah ini, di mana kedua masalah tersebut berhubungan satu sama lain sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan, yaitu; 4. *indakan-tindakan apakah yang menjadi penyebab dilakukannya kejahatan genosida< (. Bagaimanakah ketentuan hukum yang mengatur mengenai kejahatan genosida  baik hukum nasional maupun hukum 0nternasional<

C.

TUJUAN PENULISAN

$engan dipilihnya judul bahasan penulisan dalam bentuk makalah ini, maka dapat penulis kemukakan tujuan penulisan sebagai berikut ; 4. &ntuk mengkaji hal-hal apakah yang menjadi penyebab dari tindakantindakan dilakukannya kejahatan genosida. (. &ntuk menjelaskan tentang bagaimana ketentuan hukum yang mengatur  mengenai kejahatan genosida baik hukum internasional maupun hukum nasional.

=

BAB II PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN KEJAHATAN GENOSIDA

Kejahatan genosida, merupakan kejahatan

yang berkaitan

dengan

 pemusnahan etnis ethnical cleansing /. Komite Keenam Sixth Commitee/ dari ajelis &mum PBB menyimpulkan bah!a kejahatan genosida juga mencakup kejahatan terhadap kelompok-kelompok politik  political groups/, karena dalam  pandangan komite, kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok yang tidak  dengan mudah diidenti2ikasi non readily identifiable/, termasuk kelompokkelompok politik yang akan menyebabkan gangguan internasional dalam masalah4

masalah politik dalam negeri suatu negara.  >leh sebab itu, kejahatan genosida mencakup pula bentuk-bentuk lain yang sama dengan kejahatan genosida, yaitu (

“ethonocide” dan “ politicide”.  8ouis %. Beres, 4::?/. Bahkan menurut *robo22, kejahatan genosida mungkin/ dapat mencakup “commission of  ecocide”, sebagaimana kejahatan perang yang dilakukan merika %erikat di 6ietnam.

=

Bahkan Jones dan @areen menyebut bah!a “ By analogy, gendercide would be the deliberate extermination of persons of a particular sex (of gender). Other terms,  such as gynocide! and femicide,! ha"e been used to refer to the wrongful  A

#illing of girls and women.

ereka kemudian memberikan contoh dengan

mengutip suatu kondisi di 0ndonesia, yang menyebutkan ” I was told  that in Cerewe#, $abus, and Sulur (Indonesia, after the %&''' genocide) *+

1

.5. Bassiouni et.al/,  IC -raft Statute for an International Criminal Court ith Suggested /odifications , 5hicago, aret 4::), hlm. (?. 8ihat juga pembahasan ini dalam $e#y %ondakh,  0eradilan /ah#amah Internasional 1- 2oc -en 2aag 0ara 0en3ahat 0erang -i ilayah Be#as 4ugosla"ia -an 5emung#inan 0enerapannya di Indonesia , *esis, &ni#ersitas Padjadjaran, Bandung, 4:::, hlm. C=. ( 8ouis . Beres, 3nocide nd 3nocide-8ike 5rimes, dalam .5. Basiouni Dd/,  International Criminal aw, (Crimes) , 6olume 0, *ransnational Publishers, 0nc. $obbs E Ferry, 4:?1, hm. (14. =  Peter $. *rooboo2, aw 1nd 6esponsibility In arfare, 7he 8ietnam 9xperience , *he &ni#ersity o2 'orth 5arolina Press, 5hapel Hill, 4:1C, hlm. (=. A  dam Jones E ary nna @arren, “$endericide 1s 1 0art of $enocide ”, Journal o2 3enocide esearch, (;( June (+++/, hlm. 4?C.

A

 percent of the population are widows. Some people e"en said that in Ban3ardowo it was "ery hard to find a single adult male. here could they ha"e gone to#er 5rimes gainst Hunanity nd 3enocide”, dalam  International   6e"iew of the 6ed Cross, 'omor =(4, 'o#ember-$esember, 4::1, hlm. )C4. 6 *imothy

& International

:

 3regory %tanton. 7he Se"en Stages of $enocide , @ashington, $.5. 4::?, hlm. ?.

1

 bantuan bagi kelompok-kelompok H.  security protection for  moderate leaders or assistance to human rights groups/. C. I"#!$ifikasi; Korban-korban diidenti2ikasi dan dipisahkan karena identitas etnik atau agama mereka "ictims are identified and   separated out because of their ethnic or religious identity/. ). P#m%s!a&a!; Pada langkah ini, hanya inter#ensi militer yang cepat dan besar dapat menghentikan genosida  only rapid and o"erwhelming  armed inter"ention can stop genocide/. 1. P#!'a!kala!; Pelaku-pelaku menyangkal bah!a mereka telah melakukan kejahatan. espons bagi penyangkalan adalah  penghukuman melalui suatu ahkamah internasional atau nasional the response to denial is punishment by an international tribunal or  national courts/. 3regory %tanton, (++A/. B. PERISTILAHAN

3enosida, sebagai suatu istilah, secara resmi belum terdapat dalam kosakata Kamus Besar Bahasa 0ndonesia, terbitan Balai Pustaka, setidak-tidaknya sampai *ahun 4::+. hal ini berarti istilah genosida  genocide/ dapat dikatakan tergolong baru, belum lagi makna yang terkandung di dalamnya belum banyak  a!am yang memahaminya. >leh karena itu kehadiran buku berbahasa 0ndonesia mengenai seluk-beluk genosida menjadi penting untuk menambah !a!asan kita semua, khususnya aparat yang duduk dalam pemerintahan, *'0, Polri, legislati2  maupun yudikati2. &ndang-undang epublik 0ndonesia 'o. () *ahun (+++ tentang Pengadilan Hak sasi anusia pada Pasal 1 menyebutkan, “Kejahatan 3enosida” adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat. $i dalam Pasal ? disebutkan, “Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut adalah setiap  perbuatan

yang

dilakukan

dengan

maksud

untuk

menghancurkan

atau

memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara; a.

membunuh anggota kelompok9

 b.

mengakibatkan penderitaan 2isik atau mental yang berat terhadap anggotaanggota kelompok9

c.

menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara 2isik baik seluruh atau sebagiannya9

?

d.

memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok9 atau

e.

memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Pasal ? &ndang-undang 'o. () *ahun (+++ di atas tidak mengatur secara

tegas kapan dilakukan kejahatan genosida di !aktu damai atau di saat perang, tetapi secara konsisten memberi ancaman hukuman kepada pelaku. Pada Pasal = Kon#ensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan 3enosida disebutkan ada lima perbuatan yang dapat dihukum yaitu; a/ 3enosida9 b/ Persengkokolan untuk melakukan genosida9 c/ Hasutan langsung dan di depan umum, untuk  melakukan genosida9 d/ encoba melakukan genosida9 e/ Keterlibatan dalam genosida. 0ndonesia sampai saat ini belum melakukan pengesahan Kon#ensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan 3enosida. Pada hal 0ndonesia mempunyai 2alsa2ah Pancasila dan &ndang &ndang $asar 4:AC yang hitam di atas putihnyaI sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Bahkan seharusnya kita berani mengakui kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan telah pernah me!arnai perjalanan bangsa 0ndonesia, khususnya selama >rde Baru berkuasa dan rati2ikasi genosida khususnya yang berkaitan dengan agama masih terus dijalankan hingga kini *ahun (++=/. $i 0ndonesia sejak *ahun 4:)1, dengan dikeluarkannya 0npres 4A *ahun 4:)1 tentang gama, Kepercayaan dan dat istiadat 5ina, keberadaan kebudayaan 5ina yang nota bene telah memberikan sumbangsih dan memperkaya khasanah budaya 0ndonesia diupayakan untuk dimatikan secara sistematis dan terencana. $emikian pula keberadaan agama Konghucu, !alaupun dipeluk oleh sebagian penduduk 0ndonesia yang tersebar di semua propinsi yang ada di 0ndonesia, dengan 0npres 4A *ahun 4:)1 itu hendak dimatikan dan upaya itu dilakukan secara sistematis, dengan mulai dikeluarkannya agama Konghucu dari kolom agama dalam sensus penduduk yang dilakukan oleh Biro sekarang Badan/ Pusat %tatistik 0ndonesia, dilarangnya pencantuman agama Konghucu dalam Kartu

*anda

Penduduk K*P/, dilarangnya

pemeluk

agama

Konghucu

mengadakan acara keagamaan di gedung-gedung umum, ditolaknya pencatatan

:

 perka!inan antar pasangan yang beragama Konghucu di kantor 5atatan %ipil. Bahkan, kendatipun 0npres 4A tahun 4:)1 itu sudah dicabut dengan Keppres  'omor ) tahun (+++, pelarangan pencantuman Konghucu dalam kolom agama di K*P dan penolakan pencatatan perka!inan pasangan Konghucu masih terus terjadi hingga kini di berbagai kota di 0ndonesia. Bah!a perlakuan pemerintah epublik 0ndonesia terhadap etnis *ionghoa, khususnya umat Konghucu di 0ndonesia merupakan cultural genocide  genosida  budaya/. tau dengan kata lain merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang  berat, !alaupun diakui rati2ikasi secara hukum masih membutuhkan perjalanan  panjang. Kon#ensi 0nternasional tentang Pencegahan dan Penghukuman 3enosida maupun nilai-nilai etika-moral/ uni#ersal yang terdapat dalam agama-agama dan kepercayaan yang dipelukGdianut oleh bangsa 0ndonesia. C. TINDAKAN(TINDAKAN PEN)EBAB KEJAHATAN GENOSIDA

%uatu kon2lik dapat dimani2estasikan dalam bentuk-bentuk yang berbeda dan terjadi dalam keadaan-keadaan yang berbeda pula. $alam situasi kon2likkon2lik di 2rika, kon2lik-kon2lik dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu kon2lik   pribadi dan indi#idu, antara dua indi#idu dan kon2lik-kon2lik “Kumunal” yaitu kon2lik-kon2lik antara marga dan/, kelompok-kelompok etnis, suku-suku tribes/, kelompok-kelompok agama atau antar daerah. ketika suatu kelompok mengangkat senjata dalam menentang negara, hal ini disebut pemberontakan. %edangkan kon2lik antara dua orang indi#idu sering dipicu oleh masalah etnis atau marga. 4+ Kon2lik-kon2lik tersebut, biasanya berkepanjangan dan menimbulkan korban yang  banyak diantara masyarakat. enurut Kiplagat, di antara C= negara di benua 2rika, ada =C negara anggota >rganisasi Persatuan 2rika->& Organi:ation of 1frican ;@est#ie!, 4::A. 1+ Jayade!a &yangoda, Sri an#a=s 9thnic Conflict> 6oot Causes!, $epartemen o2 Political %cience and Public Policy, &ni#ersity o2 5olombo, (+++, hlm.4.

44

b. La$ar B#laka! Aama

%ama seperti latar belakang sukuGetnis, agama juga menjadi pemicu terjadinya kon2lik. 8ittle mengidenti2ikasi = !ilayah khusus dalam mana agama dan keluhan-keluhan lain berhubungan dengan menjadi penyebab intensitas kon2lik, yaitu 4/ membantu melegitimir kaum insurgensi9 (/ membantu dan merekrut kaum insurgensi9 dan =/ memperkenalkan obyek-obyek kritis dan !ilayah-!ilayah sengketa, seperti penempatan tempat-tempat yang suci, dan akomodasi bagi keyakinan dan praktek agama.4C %ejak dikenalnya agama, perang telah terjadi. %ampai sekarang ini, banyak  kekerasan yang terjadi dalam kon2lik berhubungan dengan elemen-elemen agama, yang juga berhubungan dengan etno-nasional, antar 'egara, ekonomi, !ilayah, kebudayaan, dan masalah-masalah lainnya. Kon2lik-kon2lik yang didasarkan pada agama cenderung menjadi berlanjut, dan menjadi bermacam-macam perang yang  brutal. Ketika kon2lik-kon2lik ditulis dalam istilah agama, kon2lik tersebut ditrans2ormasikan dalam kon2lik-kon2lik nilai. Berbeda dengan persoalan-persoalan lain seperti kon2lik sumberdaya alam, yang dapat diselesaikan dengan cara prakmatis atau distributi#e, kon2lik nilai memiliki kecenderungan untuk menjadi ditentukan secara bersama. Kon2lik-kon2lik  tersebut meminta pembenaran-pembenaran yang kuat mengenai apa yang baik dan salah, dan para pihak yakin bah!a tidak akan ada dasar bersama untuk  menyelesaikan perbedaan diantara mereka. %ejak kon2lik &tara-%elatan di %udan mengemuka dalam cara-cara agama, mereka mengembangkan kesamaan yang dalam dari kon2lik-kon2lik nilai yang nampak tidak dapat diselesaikan, kecuali melalui kekerasan atau pemisahan unresol"ed except by force or separation/.4) Pendapat-pendapat tersebut di atas menyebutkan bah!a ada = penyebab utama kon2lik dengan latar belakang agama, yaitu, politik dan kebijakan negara, Fanatisme dan tidak diakomodasinya suatu agama, yang kemudian ke semuanya melahirkan kon2lik.

1)

$a#id 8ittle, “ 6eligion, Conflict, and 0eace” dalam Institut