The Audit Market Edited

The Audit Market

Kelompok 2 Irine Audya (13063878823) ◈ Hesti Setianingsih (1306379265) ◈ Khusnul Khotimah (1306395312)

Introduction

Introduction Munculnya auditor saat ini terjadi selama Revolusi Industri yang dimulai di Inggris sekitar tahun 1780. Revolusi ini menyebabkan munculnya perusahaan industri besar dengan struktur birokrasi yang kompleks dan, secara bertahap, membutuhkan dana eksternal untuk membiayai ekspansi : pemisahan antara penyediaan modal dan manajemen. Kedua perkembangan ini mengakibatkan permintaan untuk layanan spesialis di pembukuan dan dalam mengaudit representasi keuangan internal dan eksternal.

Theories on the Demand and Supply of Audit Services

The Policeman Theory Policeman Theory menjelaskan bahwa auditor bertanggung jawab untuk mencari, menemukan dan mencegah kecurangan. Pada awal abad ke 20, teori inilah yang menjadi dasar permintaan akan jasa audit. Namun seiring pertumbuhan ekonomi, fokus utama auditor adalah memberikan keyakinan memadai dan memverifikasi kebenaran serta kewajaran laporan keuangan.

The Lending Credibility Theory Lending Credibility Theory menjelaskan bahwa fungsi utama dari audit adalah untuk menambah kredibilitas laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah diaudit digunakan oleh manajemen untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders kepada pekerjaan yang telah dilakukan oleh manajemen.

The Theory of Inspired Confidence Teori ini dikembangkan pada akhir tahun 1920-an oleh profesor Belanda, Theodore Limperg. Berbeda dengan teori-teori sebelumnya, teori Limperg tidak hanya menjelaskan permintaan jasa audit saja, tetapi juga menjelaskan penawaran jasa audit. Permintaan untuk jasa audit adalah konsekuensi langsung dari partisipasi pihak ketiga dalam perusahaan.

..... continued Karena informasi yang diberikan oleh manajemen mungkin bias, karena perbedaan antara kepentingan manajemen dan pihak ketiga, audit informasi ini sangat diperlukan. Sehubungan dengan penawaran audit, Limperg menjelaskan auditor harus selalu berusaha memenuhi harapan publik.

jasa bahwa untuk

Agency Theory Agency Theory menjelaskan bahwa auditor ditunjuk untuk kepentingan pihak ketiga dan kepentingan manajemen.

Audit Regulation

Audit Regulation Di sebagian besar negara, audit, secara hukum diperlukan untuk perusahaan. Sebagai contoh, di Amerika Serikat dan Uni Eropa, diwajibkan oleh hukum untuk memberikan laporan keuangan yang telah diaudit. Penawaran jasa audit saat ini juga diatur di banyak negara. Di Uni Eropa, audit hanya dapat dilakukan oleh auditor yang telah memenuhi persyaratan teknis tertentu yang berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman.

Public Oversight Board Saat ini, terdapat perkembangan dalam dewan pengawasan akuntansi – pemerintah atau komite profesional untuk meninjau pekerjaan auditor dan mengambil peran aktif dalam mengatur dan menegakkan standar. Sebagai contoh, USA (the Public Company Accounting Oversight Board), Australia (Financial Reporting Council), dan UK (The Review Board).

..... continued Sarbanes-Oxley Securities and untuk membuat Oversight Board

Act of 2002 diperlukan US Exchange Commission (SEC) Public Company Accounting (PCAOB).

Dewan mengawasi dan menyelidiki audit dan auditor perusahaan publik, dan sanksi terhadap perusahaan dan individu untuk pelanggaran hukum, peraturan, dan aturan. PCAOB ini diberi wewenang untuk memeriksa operasi perusahaan akuntansi yang telah terdaftar dan akan menyelidiki kemungkinan pelanggaran hukum sekuritas, standar,

..... continued Di Australia, Corporate Law Economic Reform Program Act 1999 mendirikan sebuah badan baru, Financial Reporting Council (FRC), dengan tanggung jawab untuk pengawasan proses penetapan standar akuntansi untuk private, public dan nonprofit sectors. Review Board di Inggris didanai oleh the Accountancy Foundation Limited. Tugas Review Board adalah untuk memantau pengoperasian sistem peraturan untuk mengkonfirmasi bahwa itu sepenuhnya untuk memenuhi kepentingan publik.

Peranan Pemerintah

PPAJP (Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai) Suatu unit dibawah naungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, yang melaksanakan tugas selaku pembina dan pengawas profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai menyelenggarakan fungsi:

PPAJP (Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai) 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan profesi akuntan publik dan penilai publik publik, register akuntan, perizinan, dan pengembangan jasa akuntan dan jasa penilai; 2. Penyiapan dan pelaksanaan program pemantauan kegiatan serta pemeriksaan akuntan publik dan penilai publik; 3. Penyajian informasi akuntan dan penilai publik.

PPAJP (Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 6 (1) Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)  seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah; b. Berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; c. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

PPAJP (Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai) e. Tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik; f. Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; g. Menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri; dan h. Tidak berada dalam pengampuan.

PPAJP (Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai) (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah: 1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; 3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: 1) Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, 2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan 3) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. ◈) tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa

Nilai strategis Integritas Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Profesionalisme Profesionalisme adalah Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

Nilai strategis Sinergi Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Inklusif Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

Nilai strategis Visioner Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (Forward Looking) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (Out of The Box Thinking).

Perusahaan yang Wajib di Audit Bapepam mewajibkan perusahaan yang go public atau perusahaan terbuka (Tbk) diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik). Hal ini disebutkan juga pada UU NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Pasal 68 ayat (1) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:

Perusahaan yang Wajib di Audit a. Kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat; b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat; c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka; d. Perseroan merupakan persero; e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar

Audit Firm

Audit Firm

The Big Four Firms

The NonBig Four Firms

The Big Four Firms

Deloitte

Ernst & Young

KPMG

Pricewate rhouseCoo pers

The Non-Big Four Firms

Grant Thornton

RSM AAJ

BDO

Crowe Horwath

CBIZ

Jenis Kantor dan Auditor di Indonesia

Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi nonkomersial yang lebih kecil. Sebutan Kantor Akuntan Publik mencerminkan fakta bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik.

Auditor Internal Pemerintah Auditor Internal Pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna melayani kebutuhan pemerintah. Porsi utama upaya audit BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan konsitusi Indonesia. Dipimpin oleh seorang kepala, BPK melapor dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPR. Tanggung jawab utama BPK adalah melaksanakan fungsi audit DPR, dan mempunyai banyak tanggung jawab seperti KAP. BPK mengaudit sebagian informasi keuangan yang dibuat berbagai macam badan pemerintah baik

untuk juga audit besar oleh pusat

Auditor Pajak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Ditjen Pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut auditor pajak.

Audit Quality and Audit Fee Determination

Audit Quality

Technical Audit Quality Technical Audit Quality merupakan kualitas dari hasil proses audit tentang seberapa baik auditor dalam mencari error dalam laporan keuangan atau dalam mendeteksi fraud.

Functional Audit Quality Functional Audit Quality didefinisikan sebagai sejauh apa proses pelaksanakan audit dan penyampaian hasil audit memenuhi harapan konsumen.

Quality and Length of Tenure Kualitas audit juga dapat dilihat dari lamanya audit tenure antara auditor dengan klien (perusahaan). Audit tenure merupakan jangka waktu perikatan yang terjalin antara auditor dari kantor akuntan publik dengan auditee yang sama. Hubungan yang terjalin antara klien dengan Kantor Akuntan Publik selama bertahun-tahun secara potensial dapat mengurangi independensi auditor yang bekerja di suatu kantor akuntan

Quality and Length of Tenure Menurut E Yuvisa I,dkk (2008) yaitu ketika hubungan klien dengan suatu kantor akuntan publik berlangsung selama bertahun-tahun, klien dapat dipandang sebagai sumber pendapatan yang bagi kantor akuntan publik secara terus menerus. Namun, hubungan yang terjalin antara klien dengan kantor akuntan publik selama bertahun-tahun secara potensial dapat mengurangi independensi auditor yang bekerja di suatu kantor akuntan publik. Oleh karena itu, diberlakukan adanya rotasi yang bersifat mandatory kantor akuntan publik supaya mengurangi hubungan spesial yang terjalin

Quality and Length of Tenure Di Indonesia, rotasi bersifat mandatory dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan nomor: 17/KMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan tersebut mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Sehingga pada tahun buku 2008 diperkirakan akan terdapat jumlah yang cukup signifikan perusahaan yang merotasi KAPnya karena harus memenuhi kewajiban rotasi yang bersifat mandatory

Fee Determination Informasi laporan keuangan haruslah memiliki kualitas yang dapat diandalkan karena sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai kualitas informasi yang diharapkan, maka diperlukan pemeriksaan yang berkualitas pula. Besaran fee audit dapat mempengaruhi kualitas hasil audit, dimana ketika pemilik perusahaan memilih auditor yang berkualitas tinggi maka akan dikenakan fee audit yang tinggi pula dengan hasil audit yang dapat memberikan informasi privat pemilik yang berguna bagi investor dalam pengambilan keputusan.

Perizinan Kantor Akuntan Publik

Izin Usaha Pasal 18 (1)Izin usaha KAP diberikan oleh Menteri. (2)Syarat untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan untuk KAP yang berbentuk usaha

c. mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi; d. memiliki rancangan sistem pengendalian mutu; e. membuat surat pernyataan dengan bermeterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan dengan mencantumkan paling sedikit: ◈. alamat Akuntan Publik; ◈. nama dan domisili kantor; dan ◈. maksud dan tujuan pendirian kantor;

f. memiliki akta pendirian yang dibuat oleh dan dihadapan notaris bagi bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d, yang paling sedikit mencantumkan: ◈. nama Rekan; ◈. alamat Rekan; ◈. bentuk usaha; ◈. nama dan domisili usaha; ◈. maksud dan tujuan pendirian kantor; ◈. hak dan kewajiban sebagai Rekan; dan ◈. penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan di antara Rekan.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Izin Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik Pasal 20 (1)Izin pendirian cabang KAP diberikan oleh Menteri. (2)Syarat untuk mendapatkan izin pendirian cabang KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: ◈ mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha cabang, yang berdomisili di ◈ wilayah Negara Kesatuan Republik

◈ mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi; ◈ membuat kesepakatan tertulis dari seluruh Rekan mengenai pendirian cabang yang disahkan oleh notaris. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.  

Legal Liability

Liability under Common Law Common Law  hukum yang tidak tertulis  berdasarkan atas keputusan pengadilan  berasal dari prinsip-prinsip yang berdasarkan keadilan, alasan, dan halhal yang masuk akal  ditentukan oleh kebutuhan sosial masyarakat Perubahan pada common law merupakan tanggapan atas kebutuhan masyarakat.

Liability under Common Law Menurut common law, kewajiban hukum auditor berkaitan luas dengan dua pihak, yaitu para klien dan pihak ketiga. Liability to Clients - Audit akan dilakukan dengan standar profesional yaitu, standar auditing yang berlaku umum (GAAS) - Seorang akuntan bertanggung jawab kepada klien sesuai dengan hukum kontrak atau tort law (hukum yang mengatur tentang tuntutan ganti rugi).

Liability under Common Law a. Contract Law (Hukum Kontrak) Seorang auditor bertanggung jawab kepada klien atas pelanggaran kontrak, apabila ia: (1)menerbitkan laporan audit standar tanpa melakukan audit sesuai dengan GAAS; (2)tidak mengirimkan laporan audit sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati; (3)melanggar hubungan kerahasiaan klien.

Liability under Common Law b. Tort Law (Hukum Kerugian) Tindakan merugikan adalah tindakan salah yang merugikan milik, badan, atau reputasi seseorang. Tindakan merugikan dapat dilakukan berdasarkan salah satu penyebab berikut ini: (1) kelalaian biasa (2) kelalaian kotor (3) kecurangan

Liability under Common Law Liability to Third Parties a. Pihak ketiga dapat didefinisikan sebagai seseorang yang tidak mengetahui tentang pihak-pihak yang ada di dalam kontrak. b. Auditor bertanggung jawab kepada semua pihak ketiga atas semua kelalaian kotor dan kecurangan menurut hukum kerugian. c. Sebaliknya kewajiban auditor atas kelalaian biasa pada umumnya berbeda antara kedua kelompok pihak ketiga.

Liability under Common Law Menurut sudut pandang hukum, terdapat dua kelompok pihak ketiga, yaitu: a.Liability to Primary Beneficiaries Seseorang yang namanya telah diketahui oleh seorang auditor sebelum audit dilaksanakan sebagai penerima utama laporan auditor. b.Liability to Other Beneficiaries Pihak ketiga yang namanya tidak disebutkan, seperti para kreditor, pemegang saham, dan investor potensial.

Civil Liability under Statutory Law Liability Under Statutory/Securities Law atau Kewajiban Menurut Undang-Undang Sekuritas Hukum yang ditetapkan oleh lembaga legislatif pada tingkat negara bagian atau tingkat federal. Sebagian besar negara bagian memiliki undang-undang pengamanan surat berharga yang dimaksudkan untuk mengatur penerbitan dan perdagangan sekuritas dalam suatu negara bagian. Biasanya undang-undang ini mewajibkan pengarsipan laporan keuangan yang telah diaudit oleh suatu badan pengatur yang ditunjuk.

Civil Liability under Statutory Law Securities Act of 1993 a. Dirancang untuk mengatur penawaran sekuritas kepada publik melalui pos atau melalui interstate commerce. b. Gugatan melawan auditor, pasal 11 tentang Kewajiban Perdata atas Akun pada Laporan Pendaftaran yang Tidak Benar yang mencantumkan dua istilah kunci, yaitu material fact dan misleading financial statement.

Criminal Liability under Statutory Law Tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab pribadi, setiap orang yang melakukan tindakan melawan hukum, harus menanggung hukuman seperti denda atau penjara atau keduanya.

Criminal Liability under Statutory Law Tindak pidana, seperti: a. Bukti pernyataan palsu dalam news release stocks and bonds b. Ratifikasi dividen atau bunga c. Sengaja menempatkan laporan palsu pada hasil review

Criminal Liability under Statutory Law e. Penipuan dalam catatan perusahaan atau bukti fakta yang tidak benar f. Menyiapkan laporan yang berisi pernyataan palsu yang akan digunakan untuk mempengaruhi keputusan Majelis g. Kesepakatan dengan pemodal atau fasilitas pada penggelapan pajak yang diatur dalam hukum pajak secara keseluruhan atau sebagian.

Criminal Liability under Statutory Law Securities Exchange Act of 1934 Mewajibkan perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam lingkup undang-undang ini untuk (1)mengarsipkan laporan pendaftaran apabila sekuritas tersebut diperdagangkan secara terbuka kepada masyarakat melalui pasar bursa efek atau pasar di luar bursa efek dan (2)menjaga agar arsip laporan pendaftaran tersebut tetap mutakhir dengan cara mengarsipkan laporan tahunan, laporan kuartalan, dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan SEC. Kewajiban utama dalam undang-undang tahun 1934 ini disajikan dalam pasal 18, 10, dan 32.

Liabilities as Members of Professional Accounting Organisations ◈ Terdapat pengadilan disiplin untuk mengajukan keluhan terhadap auditor ◈ Pengadilan disiplin biasanya terdiri dari wakil dari audit dan profesi hukum, dan kadangkadang wakil dari masyarakat umum. ◈ Setelah mendengar argumen dari penggugat dan tergugat, pengadilan membuat keputusan dan menentukan sanksi-jika ada-terhadap

Liabilities as Members of Professional Accounting Organisations Sanksinya dapat berupa: -denda -teguran (lisan atau tulis) -suspensi/penangguhan untuk waktu yang terbatas -larangan seumur hidup dari profesi

Suggested Solutions to Auditor Liability

In order to reduce the risks several measures are considered: ◈ A limit or cap on claims ◈ Proportionate liability ◈ Make insurance of liability risks ◈ Exclude high risk activities ◈ Limited liability partnership

Tanggung Jawab Hukum

Berdasarkan UU No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Akuntan publik memberikan jasa asurans, yang meliputi: a. jasa audit atas informasi keuangan historis b. jasa reviu atas informasi keuangan historis c. jasa asurans lainnya. Berkaitan dengan jasa audit yang diberikan oleh auditor, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA Seksi 110 menyatakan bahwa tujuan audit umum atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas

•

•

•

Akuntan publik berperan dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan dan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh sebuah entitas. Akuntan publik juga merupakan penunjang terwujudnya stabilitas sistem keuangan yang merupakan salah satu syarat terselenggaranya pasar yang efisien. Hal-hal inilah yang merupakan alasan perlunya dibentuk UU No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Dalam hal terjadinya pelangaran yang dilakukan oleh seorang akuntan publik dalam memberikan jasanya, baik atas temuan-temuan bukti pelanggaran apapun yang bersifat pelanggaran ringan hingga yang bersifat  pelanggaran berat, berdasarkan PMK No. 17/PMK.01/2008 hanya dikenakan sanksi administratif,  berupa: sanksi peringatan, sanksi pembekuan ijin, dan sanksi pencabutan ijin seperti yang diatur antara lain dalam pasal 62, pasal 63, pasal 64, dan pasal 65.

Thanks!

Any questions?