TERM OF REFERENCE Kejaksaan Gyvan

TERM OF REFERENCE TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG KOMISI KEJAKSAAN DI DALAM INSTANSI KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Disusun Oleh : Nama : Vallgyvan Saptuma Effendi NIM

: 16410192

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 2019

HALAMAN PENGESAHAN

i

TERM OF REFERENCE

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG KOMISI KEJAKSAAN DI DALAM INSTANSI KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Disusun Oleh : Nama : Vallgyvan Saptuma Effendi NIM

: 16410192

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Magang Pada tanggal :

Dosen Pembimbing Magang

Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.

ii

DAFTAR ISI Cover…………………………………………………………………i Halaman Pengesahan………………………………………………. ii Daftar isi…………………………………………………………….. iii A. B. C. D. E. F. G. H.

Latar Belakang……………………………………………………… 1 Tujuan Magang……………………………………………………... 4 Target Magang……………………………………………………… 5 Manfaat Magang …………………………………………………… 8 Bidang Magang…………………………………………………….... 9 Lokasi Magang……………………………………………………... 11 Jadwal Magang…………………………………………………….. 11 Daftar Pustaka……………………………………………………… 12

iii

iv

A. LATAR BELAKANG Pada tahun 2018, Universitas Islam Indonesia merupakan salah satu Universitas terbaik se Indonesia, Kemenristekdikti menempatkan Universitas Islam Indonesia (UII) sebagai perguruan tinggi pada peringkat ke-29, berdasarkan hasil Klasterisasi Perguruan Tinggi Non Vokasi Tahun 2018. Posisi ini menjadikan UII menempati peringkat tertinggi untuk perguruan tinggi swasta di Indonesia. Rektor UII, Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. menyampaikan bahwa pemeringkatan perguruan tinggi bukanlah target akhir UII. “Peringkat itu berkah, karena UII mengerjakan tugasnya,” ungkap dia. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia selalu mengembangkan sayap dari kerja sama antar Universitas, Instansi pemerintahan dalam negri, hingga Perguruan Tinggi Luar Negeri guna selalu memberikan pembekalan yang baik bagi para mahasiswa nya, pembaharuan gedung dan sistem mengajar selalu di perbaharui untuk memastikan para mahasiswa selalu mendapatkan yang terbaik. Saat ini di kurikulum 2017/2018, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menambahkan mata kuliah baru berupa Mata Kuliah Kemahiran Pemagangan yang berbasis pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pemagangan merupakan bagian dari Kurikulum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang berupa kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh setiap mahasiswa sebelum mereka

1

mengakhiri studi pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, penyelenggaraan program studi Pemagangan ini

bersifat

wajib dan penyelenggarannya mendasarkan pada Peraturan Dekan. Tujuan dari mengambil Mata Kuliah Pemagangan ini yaitu menerapkan konsep yang telah dipelajari mahasiswa di bangku kuliah sekaligus mengenali praktek dalam bidang hukum di Pemagangan terdapat Instansi Pemerintahan, Kantor

Notaris/PPAT,

Kantor

Advokat,

Pengadilan,

Kejaksaan

dan

sebagainya. Saya pribadi telah memilih Kejaksaan sebagai tempat pemagangan saya. Alasan saya memilih Kejaksaan sebagai tempat saya magang adalah karena saya sangat tertarik dengan materi materi yang berkaitan dengan kejaksaan, seperti cara membuat berkas Penuntut Umum dan langkah langkah yang harus di lakukan seorang jaksa sebelum menjadi Penuntut Umum dan lain sebagainya. Dalam Kejaksaan memiliki 2 fungsi, yaitu merupakan Fungsionaris dan Struktural, Fungsionaris merupakan suatu kegiatan dimana seseorang melaksanakan fungsi sebagai seorang pekerja atau dapat di sebut juga sebagai petugas lapangan yang turun langsung dalam pekerjaannya sesuai dengan profesinya, sedangkan Struktural lebih kepada kegiatan dimana seseorang melaksanakan fungsi sebagai pejabat dalam suatu instansi/perusahaan tersebut, jika ada seseorang yang merupakan pejabat Struktural orang tersebut dapat juga menjadi Fungsionaris, tetapi jika seseorang melaksanakan tugasnya

2

sebagai Fungsional makan bukan berarti orang tersebut merupakan orang yang memiliki fungsi Struktural. Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP mendefinisikan Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP mendefinisikan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Jaksa yang pada umumya hanya melakukan tugasnya pasca penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, sebelum pelimpahan berkas perkara dan terdakwa serta barang bukti dari kepolisian oleh kejaksaan (P-21) jaksa peneliti juga membantu dalam pelengkapan berkas berkas kepolisian berupa hasil penyelidikan belum lengkap (P-18) dan juga petunjuk kelengkapan berkas serta pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi (P19) dan jika sudah hampir melewati batas waktu maka kejaksaan dapat mengeluarkan surat pemberitahuan bahwa waktu penyidikan sudah habis (P20), tetapi dalam beberapa keadaan Jaksa memliki kewenangan untuk dapat melakukan penyidikan. Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan,

3

misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi

Manusia,

Undang-Undang

Nomor

31

Tahun

1999

tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam mengambil mata kuliah Pemagangan ini diharapkan saya dan teman teman yang mengambil bidang yang sama ini dapat mengambil pelajaran yang tidak pernah di ajarkan dalam perkuliahan, dan dapat membandingkan antara Teori yang di dapatkan selama perkuliahan dan praktik yang ada di lapangan ( de Facto dan de Jure). B. TUJUAN MAGANG Tujuan Mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah Pemagangan di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut : 1. Mengetahui

seberapa

WEWENANG

BESAR

KOMISI

TUGAS,

KEJAKSAAN

FUNGSI DI

DAN

DALAM

KEJAKSAAN. 2. Mengetahui Tugas pokok dan fungsi dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

4

C. TARGET MAGANG Komisi Kejaksaan merupakan lembaga non struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri. Komisi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Kejaksaan mempunyai tugas: A. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan dan kode etik; B. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan; dan C. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Komisi Kejaksaan berwenang: A. Menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; B. Meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;

5

C. Meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan; D. Melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan; E. Mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan; F. Mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa. Komisi Kejaksaan dapat mengambil alih pemeriksaan apabila pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan tidak menunjukkan kesungguhan atau belum menunjukkan hasil nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak laporan masyarakat atau laporan Komisi Kejaksaan diserahkan ke aparat pengawas internal Kejaksaan, atau apabila diduga terjadi kolusi dalam pemeriksaan oleh aparat internal Kejaksaan. Hasil pemeriksaan dimaksud disampaikan kepada Jaksa Agung dalam bentukrekomendasi Komisi Kejaksaan untuk ditindak lanjuti.

Apabila

pelaksanaannya

rekomendasi tidak

sesuai

tersebut rekomendasi,

tidak

ditindaklanjuti

Komisi

Kejaksaan

atau dapat

melaporkannya kepada Presiden. Dalam rangka melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atau mengambil alih pemeriksaan, seluruh Jaksa dan pegawai Kejaksaan wajib memberikan keterangan dan/atau data yang diminta Komisi Kejaksaan. Jika Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan tidak memberikan keterangan dan/atau data yang diminta, Komisi Kejaksaan

6

mengajukan usul kepada atasan yang bersangkutan agar menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan Kejaksaan Tinggi Yogyakarta memiliki Tugas yaitu Melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hokum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Kejaksaan Tinggi Yogyakarta menjalankan fungsi : A. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. B. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tata laksanaan serta pengelolaan atas milik Negara menjadi tanggung jawabnya. C. Pelaksanaan penegakan hokum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana. D. Pemberian penyusunan

pertimbangan peraturan

hokum

kepada

perundang-undangan

kesadaran hokum masyarakat.

7

Instansi

Pemerintah,

serta

peningkatan

G. Manfaat Magang 1. Mengenal secara khusus bidang yang menjadi minat peserta kuliah Magang pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta serta menumbuhkan dan menciptakan pola berfikir lebih berwawasan bagi mahasiswa. 2. Menambah

wawasan

dan

pengalaman

mahasiswa

dalam

melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki, agar mahasiswa memperoleh keterampilan dan pengalaman kerja praktis sehingga secara langsung dapat memecahkan permasalahan yang ada didalam kegiatan di bidangnya. 3. Mahasiswa

dapat

melakukan,

membandingkan

serta

mengimplementasikan teori yang diterima di jenjang akademik dengan praktek yang dilakukan di lapangan. Sehingga dapat memberikan bekal bagi mahasiswa untuk terjun ke masyarakat. 4. Meningkatkan hubungan kerja sama yang baik antara perguruan tinggi, pemerintah dan instansi terkait, dalam hal ini dalah Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. H. Bidang Magang Bidang magang dalam Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakata terdapat 4 Bidang yaitu : 1. Pidum : Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, 8

pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya. Seksi Tindak Pidana Umum terdiri dari : a. Subseksi Prapenuntutan; b. Subseksi Penuntutan; c. Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi. 2. Pidsus : Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas 3. Datun : Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara (JAM DATUN) adalah pembantu Jaksa Agung dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang yustisial perkara perdata dan tata usaha negara. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, JAM DATUN dibantu oleh: Sekretariat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha negara.; Direktorat Perdata; Direktorat Tata Usaha Negara; Direktorat Pemulihan dan Perlindungan Hak; Tenaga Pengkaji Perdata dan Tata Usaha Negara; Kelompok Jabatan Fungsional.

9

4. Intel : Fungsi Kejaksaan di bidang Intelijen Yutisial dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Intelijen yang merupakan unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang Intelijen Yustisial serta bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung. Intelijen Yustisial Kejaksaan adalah kegiatan dan operasi intelijen umum dengan menitikberatkan atau beraspek utama di bidang Yustisial (baik tujuan, sasaran dan landasan kegiatan) mempunyai perbedaan dengan intelijen umum hanya dalam penerapan sistem dan metodenya disesuaikan dengan sasaran tugas pokok dan fungsi intelijen dalam mendukung, mengamankan pelaksanaan tugas wewenang dan kewajiban organisasi kejaksaan. Diperuntukkan untuk mengungkap kasus-kasus korupsi. Dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, mewajibkan para anggota magang untuk dapat magang pada keempat bidang tersebut dengan estimasi 7 hari satu bidang.

10

I. LOKASI MAGANG 1. Nama Instansi

Pemagangan : Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa

Yogyakarta. 2. Pimpinan Instansi

: Erbagtyo Rohan, SH., MH.

3. Alamat Lengkap Instansi

:

Jl.

Sukonandi

No.4,

Semaki,

Umbulharjo, Semaki, Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166. 4. Nomor Telefon Instansi

: (0274) 562484 ext. 562928.

5. Alamat E-Mail Instansi

:-

6. Nomor Faximile Instansi

:-

J. JADWAL MAGANG 

Waktu Pelaksanaan Magang

: 15 Januari 2020 s.d 15 Februari 2019.



Jumlah Jam Magang

: 240 Jam.



Asumsi jam kerja

: 7-8 Jam Kerja Perhari.

K. Daftar Pustaka http://www.gresnews.com/berita/tips/101318-fungsi-dan-wewenang-komisikejaksaan/ , diakses tanggal 23 Januari 2020 jam 09.07 WIB.

http://www.kejari-jakbar.go.id/index.php/tp4d/pengertian tanggal 23 Januari 2020 jam 09.07 WIB.

11

,

diakses