Teori-Teori yang mendasari GCG

Corporate Governance “Teori yang Mendasari Good Corporate Governance, Alasan Diperlukannya Good Corporate Governance, dan Manfaat Good Corporate Governance” Governance”

Oleh : Kelompok 2

I Gusti Ayu Agung Dhyani Dewi

(1415351216)

 Ni Kadek Ari Adnyani

(1515351045)

I Gusti Ayu Dwi Cahya Dewanti

(1515351046)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI EKSTENSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA 2017

1.1 Teori yang mendasari Good Corporate Governance

Perusahaan terdiri dari serangkaian kontrak (the ( the nexus of contract ) antara berbagai  pihak seperti konsumen, pekerja, manajer, dan pemasok, pemerintah, regulator, investor,  pemilik, analisis, akuntan, auditor, dewan komisaris.Hal ini menunjukkan adanya adan ya hubungan yang sangat komplek dalam suatu perusahaan. Hak para pihak yang berkepentingan dituangkan dalam undang-undang, kebijakan perusahaan, dan juga kontrak antara para individu baik secara eksplisit maupun implisit. Penerapan Corporate Governance membantu menyelaraskan dan menyatukan  berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda terhadap t erhadap perusahaan, agar bersama-sama bersama -sama  berkolaborasi untuk mencapai tujuan perusahaan.

nti ty Theo Theor y ) 1.1.1 Teori Entitas (E nti Teori entitas ini memandang pemegang saham (baik pemegang saham biasa dan istimewa) sebagai pemilik ( proprietor   proprietor ) dan menjadi pusat perhatian akuntansi. Teori entitas mengamsumsikan terjadinya pemisahan antara kepentingan pribadi pemilik ekuitas (pemegang saham) dengan entitas bisnisnya (perusahaan). Kreditor dianggap sebagai pihak luar. Pemegang saham tetap menjadi mitra manajemen. Aset menjadi milik pribadi pemegang saham dan pemegang saham menanggung segala risiko yang berkaitan dengan utang. Dengan sudut padang ini, aset bersih menjadi  perhatian utama bagi pemegang saham.sesuai dengan sifat tersebut, persamaan akuntansi dari teori entitas akan berbentuk sebagai berikut: Aset –  Aset –  Kewajiban  Kewajiban = Ekuitas  Entitas Theory  Theory  meelahirkan agency theory dan stewardship theory, dimana kedua teori ini sangat berperan dan paling banyak dirujuk untuk pembentukkan struktur Corporate Governance.

 A genc ncyy Theo Theory ) 1.1.2 Teori Keagenan ( Age Teori keagenan menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional yang lebih memahami menjalankan bisnis sehari-hari. Semakin besar perusahaan maka akan terjadi  pemisahan antara pemilik dan pengendali perusahaan. Pemegang saham bertindak sebagai

 pemilik dan manajer merupakan pengendali perusahaan. Pemisahan peran ini terjadi karena  pemegang saham tidak dapat lagi mengikuti kegiatan perusahaan setiap hari. Banyak  pemegang saham yang bertindak pasif artinya tidak ikut serta dalam kegiatan operasional  perusahaan, oleh karena itu manajer diharapkan dapat bertindak demi kepentingan pemegang saham. Namun, dalam kenyataannya manajer juga memiliki keinginan sendiri dan bertindak untuk memenuhi keinginan pribadinya. Perbedaan kepentingan ini dikenal dengan nama konflik keagenan. Implikasi teori keagenan terhadap konsep Corporate Governance  Governance  adanya pemberian insentif dan melakukan monitoring (pengawasan). Mekanisme insentif mendorong para manajer bertindak untuk mendorong manajer dalam memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham berupa insentif seperti gaji, dan insentif berbasis kinerja, seperti pemberian saham  perusahaan dan kebijakan kompensasi lainnya.  Monitoring   yang dilakukan oleh pihak independen memerlukan biaya pengawasan (monitoring cost ) berupa biaya audit, yang merupakan salah satu dari agency cost (jensen dan meckling, 1976). Biaya pengawasan (monitoring ( monitoring cost ) biaya untuk mengawasi agen apakah agen telah bertindak sesuai kepentingan prinsipal dengan melaporkan secara akurat semua aktivitas yang telah ditugaskan kepada manajer. Uraian tersebut diatas memberi makna  bahwa auditor merupakan pihak yang dianggap dapat menjembati kepentingan pihak  pemegang saham (principal) dengan pihak manajer (agent ) dalam mengelola keuangan  perusahaan. 1.1.3 Teori Penatalayanan ( Stew  Stewardship rdship Theo Theory )

Teori penatalayanan mengasumsikan bahwa manajer adalah pelayan yang baik bagi  perusahaan. Teori ini dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni manusia  pada hakekatnya dapat dipercaya, diperca ya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, me miliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Manajer dapat dipercaya dan bekerja dengan baik dan rajin untuk mencapai tingkat laba perusahaan dan tingkat pengembalian yang tinggi buat pemegang saham. Manajer sebagai pihak yang melayani perusahaan akan bekerja sama dan sangat dekat hubungannya dengan pemegang saham untuk mencapai tujuan bersama. Implikasi  stewardship theory  theory  terhadap Corporate Governance yaitu salah satunya adalah terbitnya Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia yang didalamnya

menetapkan kewajiban bagi setiap anggota direksi dan komisaris untuk denga itikad baik dan  penuh tanggung ta nggung jawab menjalankan tugas tu gas untuk kepentingan dab usaha perseroan (pasal 97 dan 114 ayat (2) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). 1.1.4 Teori Ekuitas Residual ( R esidua si duall equi equity ty theor theory  y )

Tujuan dari pendekatan ekuitas residual adalah memberikan informasi yang lebih baik kepada pemegang saham biasa untuk pengambilan keputusan investasi. Konsep entitas ini memandang pemegang saham biasa (residual ( residual equity) equity) sebagai pusat perhatian akuntansi. Pendekatan ini sebenarnya tidak berbeda dengan sudut pandang pemilik ( poprietary ( poprietary concept ) dalam teori entitas yang telah dijelaskan di atas. Hanya dalam pendekatan ini, yang dimaksud  pemilik adalah pemegang saham biasa. Pemegang saham istimewa dianggap sebagai pihak luar sehingga dividen yang dibagikan untuk mereka dipandang sebagai biaya. Persamaan akuntansi untuk merefleksi konsep ini adalah sebagai berikut: Aset –  Aset –  Ekuitas  Ekuitas spesifik = Ekuitas residual Dalam persamaan tersebut, ekuitas spesifik adalah untung, kewajiban-kewajiban kepada para kreditur dan ekuitas pemegang saham istimewa. Istilah residual dalam residual equity berarti sisa, dimana hal ini mengindikasikan bahwa pemegang saham biasa ( common  stockholders)  stockholders) memiliki hak atas pendapatan maupun maupun aktiva setelah pemegang saham yang lain dipenuhi haknya. Pemegang saham biasa memiliki hak terhadap pendapatan setelah kreditur (bondholders (bondholders)) memperoleh bunga dan pemegang saham istimewa ( preferred  stockholders)  stockholders) meneriman pembayaran dividen. Pada saat likuidasi, pemegang saham biasa  baru dapat ikut serta dalam pembagian aktiva apabila equity holders  holders  lainnya telah memperoleh hak mereka. Teori ini dilandasi oleh pemikiran bahwa pemegang saham biasa adalah pihak yang akhirnya menanggung risiko ketidakpastian masa datang tetapi juga menikmati segala kembalian setelah pihak lain terpenuhi haknya. Berdasarkan asumsi  going concern, concern, nilai sekarang dari saham biasa terutama sangat bergantung pada pengharapan akan dividen di kemudian hari. Dividen di masa depan ini akan bergantung pula pada pengharapan akan  penerimaan-penerimaan dikurangi pembayaran-pembayaran kewajiban yang didasarkan didasa rkan pada kontrak-kontrak pembayaran kepada pemegang saham tertentu dan pengeluaran untuk melakukan reinvestasi.

Theor y ) 1.1.5 Teori Dana ( F und Theo Teori dana berkaitan dengan badan-badan pemerintah dan organisasi nirlaba. Dana ( fund   fund ) mempunyai dua pengertian; (1) dana dapat diartikan sebagai kas (uang), aset likuid, atau sumber keuangan yang dapat digunakan untuk mendanai suatu kegiatan, program, atau  projek dalam rangka mencapai tujuan tertentu; (2) dana juga dapt berarti kesatuan, wadah, atau pusat yang dapat berupa kegiatan, program, atau projek yang didanai dengan aset likuid tersebut. Jadi, dana dapat berarti sebagai kesatuan akuntansi (accounting (accounting entity). entity). Konsep ini memandang bahwa kegiatan, program, projek, atau unit kegiatan lainnya sebagai kesatuan atau entitas yang berdiri sendiri. Sumber keuangan untuk pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan sebagai dana yang  berdiri sendiri terpisah dengan dana yang lain. Untuk itu, diperlukan seperangkat sistem akuntansi yang dapat menghasilkan data akuntansi dan laporan keuangan untuk pelaporan kesatuan dana tersebut. Teori ekuitas dana dapat dinyatakan dalam persamaan akuntansi  berikut : Aset = pembatasan penggunaan aset

 Stakeho hold lde er Theo Theory ) 1.1.6 Teori Pemangku Kepentingan ( Stake Teori ini mengartikan suatu organisasi sebagai kesepakatan multilateral antara  perusahaan dan berbagai stakeholdernya. Ada hubungan perusahaan dengan pihak internal (pegawai, manajer, pemilik) ada juga hubungan perusahaan dengan pihak di luar perusahaan (pelanggan, pemasok, pesaing, masyarakat). Artinya,  stakeholder theory  theory  menjelaskan bahwa direktur dan manajer perusahaan harus dapat memenuhi harapan semua stakeholder bukan hanya pemilik perusahaan saja. Perusahaan yang menciptakan hubungan positif dengan seluruh  stakeholder   disebut  perusahaan yang dapat menciptakan keberlanjutan ( sustainable)  sustainable) kesejahteraan ekonomi. Semakin besar suatu perusahaan semakin besar tanggung jawannya bagi masyarakat, bukan hanya sekedar memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Implikasi teori ini untuk kegiatan Corporate Governance adalah Governance adalah perusahaan mendirikan unit yang khusus menangani komunikasi dengan stakeholder yang dikenal dengan nama departemen komunikasi  perusahaan atau public atau public affairs departement . 1.1.7 Teori kontrak ( Contracting Contracting Theory )

Teori ini menjelaskan hubungan kontraktual yang terjadi di masyarakat termasuk hubungan antara karyawan dengan manajer, perusahaan dengan pemasok, bank dengan nasabah, pemegang polis dengan perusahaan asuransi, dan pemilik saham dengan manajemen. Hubungan tersebut berpotensi memicu konflik kepentingan sehingga kontrak harus dirancang secara tepat dan sesuai untuk memastikan semua pihak memperoleh manfaat. Semua pihak yang terlibat dalam kontrak harus memiliki kontrak tertulis atau lisan yang memberikan manfaat saling mengguntungkan satu sama lain. Ekonomi modern disatukan oleh kontrak yang tidak terhitung banyakny, dan teori kontrak yang diciptakan oleh Hart dan Holmstrom pemenang hadiah nobel di bidang ekonomi tahun 2016, membuat kita memahami manfaat kontrak dalam kehidupan nyata dan  juga mengerti apa potensi kerugian saat kontrak disusun. Bagus tidaknya kinerja perekonomian sebuah negara sangat bergantung pada kinerja di sektor mikro yang dipengaruhi oleh bagaimana komitmen para pelaku ekonomi sebagai karyawan, majikan, pimpinan, konsumen, pemasok, dan lainnya melakukan yang terbaik. Setiap pelaku ekonomi secara lahirlah memiliki sifat homo economius (kerakusan economius (kerakusan ekonomi). Setiap pelaku memiliki prinsip ekonomi, yaitu meraih untung sebesar-besarnya dengan biaya (pengorbanan) sekecil-kecilnya. Akan tetapi, hasrat para pelaku ini harus diatur agar tidak untung sendiri dan merugikan yang lain. Kesepakatan yang terutang dalam kontrak itu diasumsikan memiliki ikatan hukum atau kewajiban moral untuk dipenuhi, karena d ibaik kesepakatan itu, ada manfaat yang akan diraih alias ada insentif untuk mendorong orang  bersepakat agar saling menguntungkan. Kondisi itu yang melatarbelakangi pentingnya teori t eori kontrak dan insentif yang ditawarkan Hart dan Holmstrom. Menggunakan model dasar  prinsipal-agen,  prinsipal-agen, kontrak harus menghubungkan bayaran agen dengan informasi yang terkait performa, misalnya gaji CEO berdasarkan kinerja. Menurut Hart dan Holmstrom dalam Simon (2016), seorang karyawan bisa memiliki komitmen tinggi dengan adanya kepastian karier dan promosi jabatan. Jika hal ini tidak jelas, maka akan ada kinerja yang buruk. Oleh karena itu, Hart dan Holmstrom menyatakan, sistem kerja, lewat kontrak, harus juga mengutamakan kenyamanan, kepastian kerja dengan segala imbalan dan kariernya. Hart dan Holmstrom mengingatkan, dalam perancangan kontrak kerja ini, juga harus diperhatikan bahwa uang bukan segalanya. Kontrak yang memperhatikan

aspirasi karyawan amanat menentukan sukses tidaknya sebuah perusahaan. Implikasi teori di  bagi corporate governance adanya governance adanya kebijakan remunerasi bagi eksekutif (OJK, 2014). 1.1.8 Teori Biaya Transaksi (Cost Transaction)

Ada dua asumsi utama dalam teori biaya transaksi, yaitu rasionalitas idividu bersifat terbatas (bounded rationality), rationality ), dan individu memiliki sifat oportunisme (Wiliamson, 1979). Rasionalitas individu dikatakan terbatas oleh Herbert A. Simon pemenang hadiah nobel Ekonomi tahun 1978, karena pada dasarnya seorang individu tidak akan pernah mampu memiliki informasi yang lengkap tentang kejadian di masa yang akan datang. Dengan kata lain, seseorang secara alamiah tidak akan mampu memprediksi dengan sempurna kejadian di masa depan. Akibat keterbatasan rasionalitas, menyebabkan individu tidak akan pernah bisa melaksanakan negosiasi dan kontrak secara sempurna terhadap kejadian-kejadian di masa depan. Dengan demikian seluruh kontrak yang dilakukan individu dalam kegiatanya seharihari selalu bersifat tidak sempurna (incomplete (incomplete contract ). ). Agar kontrak dilaksanakan dengan  baik maka diperlukan biaya atau pengawasan. Sifat oportunisme individu juga mempengaruhi kontrak terutama sebelum terjadi kontrak dan sesudah terjadi kontrak. Sifat oportunisme yang muncul sebelum kontrak disebut  perilaku menghindar risiko (adverse selection) selection) dan sifat oportunisme yang muncul setelah kontrak disebut perilaku menyimpang secara etis (moral ( moral hazard ). ). Keduanya muncul karena adanya asimetri informasi. Implikasi teori ini untuk mengatasi keterbatasan rasionalitas dan asimetri informasi yang dapat menimbulkan perilaku adverse selection  selection  dan moral hazard   adalah mengadakan  biaya transaksi.

1.2 Alasan diperlukan Good Corporate Governance

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan  pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran. 2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan t erhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan. 5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan  pemangku kepentingan kepentingan lainnya. 6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

1.3 Tujuan dan Manfaat Good Corporate Governance 1.3.1 Tujuan Pelaksanaan Good Corporate Governance Governance

Menurut Siswanto Sutojo dalam E. John Aldridge (2005:5-6), Good Corporate Governance mempunyai lima macam tujuan utama, yaitu : a. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.  b. Melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholders non-pemegang saham. c. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham. d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau Board of Directors dan manajemen perusahaan, dan e. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior  perusahaan.

1.3.2 Manfaat Pelaksanaan Good Corporate Governance

Hon Justice Owen dalam laporan hasil analisis HIH Insurance Company Ltd menyatakan: “Manfaat optimal good corporate governance tidak sama dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, bahkan pada perusahaan-perusahaan publik sekalipun. Karena perbedaan faktorfaktor intern perusahaan, termasuk riwayat hidup perusahaan, jenis usaha bisnis, jenis risiko  bisnis, struktur permodalan dan manajemennya. Manfaat yang dapat diperoleh secara optimal

oleh satu perusahaan belum tentu dapat diperoleh secara penuh oleh perusahaan lain.” Dengan melaksanakan Good Corporate Governance, menurut  Forum of Corporate Governance in Indonesia (FCGI) Indonesia  (FCGI) (2001;4) ada beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain : 1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. 2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value. value. 3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 4. Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan  shareholder value dan value dan deviden. Menurut (Hery dalam Tadikapury, 2010) ada lima manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan Good Corporate Governance yaitu : 1. GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya  perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional. 2. GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional. 3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan. 4. Membangun manajemen dan Corporate Board   dalam pemantauan penggunaan aset  perusahaan. 5. Mengurangi korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri, dan I Gusti Ketut Agung Ulupui.2017.Pengantar Corporate Governance.Denpasar: CV.Sastra Utama. http://fekool.blogspot.co.id/2016/05/gcg-good-corporate-governace.html tanggal 24 September 2017)

(diakses

pada