Teori Teori Demokrasi Bahan 3

Teori-teori Demokrasi dan Dinamikanya

Syafarudin, M.A Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unila

MK. “Teori Demokrasi”, Mhs Pemerintahan, Reg.B, Smt Genap (IV), TA 2009/2010

Bahasan 1. Teori De Demokrasi Kl Klasik 2. Teo eori ri Demo mokr kras asii Pro Prose sedu dura rall ala ala Schumpetarian 3. Teor Teorii Dem Demok okra rasi si Pros Prosed edur ural al ala ala Dah Dahll 4. Teor Teorii D Dem emok okra rasi si Pros Prosed edur ural al dipe diperl rlua uas s 5. Teori De Demokra krasi Su Substa stantif 6. Teori De Demokrasi So Sosial 7. Di Dina nami mika ka Perk Perkem emba bang ngan an Teor Teorii D Dem emok okra rasi si

1.Teori Demokrasi Klasik • Pandangan ini dikemukakan antara lain John Locke (contrac social), Montesquie (triaspolitica), dll. • Mendefinisikan demokrasi sebagai “kehendak rakyat” (the will of the people ), kebaikan bersama, atau kebajikan publik (the common good ). • Demokrasi dilihat dari sumber dan tujuannya. • Paham ini lahir sebagai respon terhadap paham yang memberikan kekuasaan mutlak pada negara, baik berbasiskan teokratis maupun duniawi seperti dalam konsep Thomas Hobbes tentang Laviathan.

• Dalam pandangan klasik ini, pemerintahan konstitusional harus mampu membatasi dan membagi kekuasaan mayoritas dan sekaligus dapat melindungi kebebasan individu. • Bagi Locke negara diciptakan karena suatu perjanjian (kontrak) kemasyarakatan antar rakyat. Tujuannya melindungi hak milik, hidup dan kebebasan dari berbagai ancaman bahaya. Individu-individu bisa saja memberikan hak-hak alamiah kepada negara, tetapi tidak semuanya. • Pandangan demokrasi klasik ini melahirkan konsep demokrasi liberal. • Teori demokrasi klasik bersifat: normatif, rasionalistik, utopis, dan idealistik.

2. Teodem Prosedural ala Schumpetarian • Pandangan demokrasi klasik (kehendak rakyat) mendapatkan kritikan dari Joseph Schumpeter dalam bukunya berjudul “Capitalism, Socialism and Democracy” yang terbit tahun 1942. • Dalam bukunya, Schumpter menyatakan bahwa “kehendak rakyat” (termasuk kontrak sosial) tidak bisa diimplementasikan begitu saja. Dalam politik, yang menjadi motor penggerak adalah prosedur-prosedur atau metode berdemokrasi. • Karena menekankan prosedur maka konsep demokrasi Schumpeter disebut juga demokrasi prosedural.

• Konsep demokrasi schumpeter lebih bersifat empirik, deskriptip, institusional, dan prosedural. • Dalam sistem demokrasi prosedural, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan harus memenuhi tiga syarat pokok: (1) kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas antara indivu dan atau kelompok (terutama parpol) untuk memperebutkan  jabatan-jabatan pemerintahan.

(2) Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan, paling tidak melalui pemilu secara reguler dan adil, tak satupun kelompok dikecualikan. (3) Kebebasan sipil dan politik (berbicara, pers, berserikat) yang cukup menjamin intergritas kompetisi dan partisipasi politik. • Sistem “demokrasi electoral” merupakan sebuah bentuk atau metode berdemokrasi ala Scumpterian ini.

• Konsep Schumpter mendominasi teorisasi demokrasi sejak tahun 1970-an serta mewarnai ilmuan politik seperti: Robert Di Palma, Robert A. Dhal, Przeworski, Samuel P. Huntington, Larry Diamond, Juan Stephen Linz, dan Seymour Martin Lipset.

3. Teori Demokrasi Prosedural ala Dahl • Bagi Robert A Dahl kehidupan berdemokrasi tidak cukup digerakan dengan prosedur atau metode semata. Demokrasi, dalam pandangan Robert A Dahl mesti mengandung dua dimensi terbaik dalam hal kontestasi dan partisipasi. • Tatanan politik yang terbaik bagi masyarakat bukanlah demokrasi melainkan polyarchy.

• Tipologi sistem politik, menurut Dahl, ditentukan dari bekerjanya “kompetesi” dan “partisipasi” dalam kehidupan politik. Tipologi sistem politik ada 4 jenis: (1) hegemoni tertutup; (2) oligarki kompetitif; (3) hegemoni inklusif; (4) polyarchy.

Kompetisi Tinggi

Oligarki Kompetitip

Polyarchy

Partisipasi Tinggi Partisipasi Rendah Hegemoni Tertutup

Hegemoni Inklusif

Kompetisi Rendah

• 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Menurut Dahl, sistem yang demokratis (polyarchy) memiliki 7 indikator: Setiap warga negara mempunyai persamaan hak memilih dalam pemilu (aspek partisipasi). Setiap warga negara mempunyai persamaan hak dipilih dalam pemilu (aspek kompetisi). Pemilihan pejabat publik diselenggarakan melalui pemilu yang teratur, fair, dan bebas. Kontrol kebijakan dilakukan oleh pejabat publik terpilih. Jaminan kebebasan dasar dan politik. Adanya saluran informasi alternatif yang tidak dimonopoli pemerintah atau kelompok tertentu. Adanya jaminan membentuk dan bergabung dalam suatu organisasi, termasuk parpol dan kelompok kepentingan.

•

1. 2. 3. 4. 5.

Menurut Dahl, syarat terbentuknya sistem demokratis (polyarchy) yang ideal ini meliputi 5 hal: Persamaan hak pilih Partisipasi efektif Pembeberan kebenaran Kontrol terakhir terhadap agenda dilakukan masyarakat Pencakupan masyarakat hukum adalah orang dewasa.

4. Teori Demokrasi Prosedural diperluas • Penekanan demokrasi prosedural (pelaksanaan elektoral semata) membuah kritik dari Terry Karl tentang “Kekeliruan Elektoral”. Menurut Terry Karl, demokrasi prosedural mengistimewakan pelaksanaan pemilu di atas dimensi-dimensi yang lain, dan mengabaikan kemungkinan yang ditimbulkan oleh pemilu multi partai dalam menyisihkan hak masyarakat tertentu untuk bersaing dalam memperebutkan kekuasaan.

• • 1. 2. 3. 4.

Kritik ini menimbulkan konsepsi demokrasi yang diperluas. Larry Diamond menyebutkan 10 (sepuluh) komponen khusus demokrasi diperluas tersebut sbb: Adanya kesempatan pada kelompok minoritas untuk mengungkap kepentingannya. Setiap warga negara mempunyai kedaulatan setara dihadapan hukum. Kebebasan membentuk parpol dan mengikuti pemilu. Kebebasan bagi warga negara untuk membentuk dan bergabung dalam perkumpulan.

5. Kebebasan bagi warga negara untuk membentuk dan bergabung dengan berbagai perkumpulan dan gerakan indepdenden. 6. Tersedianya sumber informasi alternatif. 7. Setiap individu memiliki kebebasan beragama, berpendapat, berserikat, dan berdemonstrasi. 8. Setiap warga negara mempunyai kedaulatan setara dihadapan hukum. 9. Kebebasan individu dan kelompok dilindungi secara efektif oleh sebuah peradilan independen dan tidak diskriminatif. 10. Rule of law melindungi warga negara dari penahanan yang tidak sah, pengucilan, teror, penyiksaan dan campur tangan yang tidak sepantasnya dalam kehidupan pribadi baik oleh warga negara maupun kekuatan negara.

5. Teori Demokrasi Substantif • Menurut Habermas (filosop Jerman) bahwa demokrasi sebaiknya tidak dilihat dari sisi prosedural semata, melainkan harus dilihat dari sisi substansi berupa jiwa, kultur, atau ideologi demokratis yang mewarnai pengorganisasian internal parpol, lembaga-lembaga pemerintahan, serta perkumpulan-perkumpulan masyarakat. Demokrasi akan terwujud apabila rakyat bersepakat mengenai makna demokrasi, paham dengan bekerjanya demokrasi dan kegunaan demokrasi bagi kehidupan bersama.

• Menurut Habermas masyarakat demokratis adalah masyarakat yang memiliki otonomi dan kedewasaan. Otonomi kolektif masyarakat berhubungan dengan pencapaian konsensus bebas dominasi dalam sebuah masyarakat komunikatif. • Habermas juga menyinggung pentingnya ruang publik (public sphere) dalam masyarakat komunikatif dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses politik dan menentukan jalannya kekuasaan. • Habermas juga menekankan pentingnya upaya dialog, musyawarah-mufakat dan menyerap aspirasi masyarakat dalam berdemokrasi.

6. Teori Demokrasi Sosial • Konsep demokrasi prosedural-liberal yang hanya menekankan dimensi politik (demokrasi politik) mendapatkan kritik dari berbagai kalangan terutama kaum Marxian. • Bagi Marxisme demokrasi tidak hanya menyangkut dimensi persamaan dan kebebasan melainkan mengandung di dalamnya konsep keadilan sosial.

• Dalam pandangan marxisme, demokrasi yang sesungguhnya tidak terwujud ketika kaum marginal (buruh) hanya diberi kebebasan politik namun secara struktural mereka tetap berada dalam struktur penindasan (eksploitasi) yang dilakukan oleh kelas kapitalis. Oleh karena itu, demokrasi politik hanyalah demokrasi semu. • Menurut pandangan marxisme bahwa demokrasi rakyat sesungguhnya (people’s democracy ) haruslah dikawal oleh negara. Negaralah yang akan melenyapkan kelas dalam masyarakat sehingga muncullah classless society (masyarakat tanpa kelas). Negara juga yang akan melakukan distribusi sosial. Negara kemudian akan lenyap dengan sendirinya digantikan oleh classless society .

DINAMIKA 1970-AN • Terdapat dua kecenderungan, yaitu: 1. Dalam dimensi dikotomik negara-masyarakat, terjadi pergeseran variabel independen dari demokrasi. Mula-mula, masyarakat menjadi variabel independen, kemudian beralih ke negara dan kembali lagi ke masyarakat. 2. Teori politik tentang demokrasi sejak tahun 1970-an lebih memfokuskan diri pada persoalan redemokratisasi, sehingga bidang kajian cenderung melihat transisi demokrasi pada sistem politik yang dulu pernah demokratis, namun saat itu berada alam kungkungan otoritarianisme.

PERGESERAN VARIABEL INDEPENDEN • Di era 1970-an, terdapat pergeseran variabel independen dari masyarakat ke negara. • Realitas tekstual menunjukkan bahwa di era 1950-an, para ilmuwan politik tertarik untuk melihat perkembangan masyarakat di negara-negara yang baru merdeka. • Mereka mencoba membangun premis awal yang didasarkan pada pengalaman Eropa Barat dan Amerika Utara dimana kemajuan masyarakat akan melahirkan demokrasi liberal.

PERGESERAN VARIABEL INDEPENDEN • Prasyarat utama bagi demokrasi liberal adalah pengembangan kekuatan masyarakat, terutama melalui pembentukan sistem kepartaian yang mendukung sistem parlementer. • Mekanisme perwakilan yang terinstitusionalisasi, kemudian, dipandang menjadi ekspresi kepentingan masyarakat secara luas.

PERGESERAN VARIABEL INDEPENDEN • Di era 1970-an, fokus kajian bergeser ke ranah negara. • Dimulai dengan catatan dari Huntington dimana masyarakat, di wilayah yang sedang berkembang, mengalami proses pelemahan. • Negara tidak lagi dinilai netral dan bebas kepentingan. • Fenomena tersebut akhirnya melahirkan sejumlah kajian demokrasi yang berbasiskan negara sebagai varibel independen. Hal ini secara lugas ditunjukkan dari pemikiran Skocpol, Hamza Alavi, Zieman dll.

PERGESERAN VARIABEL INDEPENDEN • Seiring dengan kemunculan transisi demokrasi di Amerika Latin dan sejumlah negara di Asia, varibel independen dari demokrasi kembali ke masyarakat. • Kajian demokrasi dalam ranah masyarakat kemudian mengalami perluasan, sehingga menghasilkan sebuah premis besar dimana aktor masyarakat mampu memobilisasi dukungan tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga berbagai aktor yang bermukim di level internasional.

DIFERENSIASI TEORISASI DEMOKRASI •

Jika dilakukan perbandingan, setidaknya terdapat tiga perbedaan teorisasi sebelum dan sesudah era 1970-an, antara lain: 1. Teori demokrasi yang berkembang di era 1950-an dan 1960-an sangat dipengaruhi oleh pengalaman empirik dari Eropa Barat dan Amerika Utara. Karya besar yang sering dikutip adalah karya dari Lipset dan Moore. Teori yang berkembang, pasca 1970an cenderung melihat sejumlah transisi demokrasi di wilayah yang lebih luas. Sebagai contoh karya Huntington, Donell, Schmitter dan Stepan.

DIFERENSIASI TEORISASI DEMOKRASI 2. Dewasa ini, teorisasi demokrasi lebih menekankan pada variabel politik dan mengurangi perhatian pada kondisi sosial yang mendukung proses demokratisasi. Ini berbeda dengan teori demokrasi di era 1950-an dan 1960-an yang berbasiskan pada asumsi adanya: a. Ekonomi yang makmur dan merata. b. Struktur sosial yang modern, mengenal diversifikasi dan didominasi kleas menengah yang indepnden. c. Budaya politik yang cukup egaliter dan toleran.

DIFERENSIASI TEORISASI DEMOKRASI 3. Adanya perbedaan perbedaan pengalaman demokratisasi antara Eropa Barat dan Amerika Utara dengan transisi demokrasi di Amerika Latin dan sejumlah negara di Asia.

Referensi • • • • • •

Mohtar Mas’oed. 2003. Negara, Kapital, dan Demokrasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. AAGN Ari Dwipayana dan Ratnawati. 2005. “Teori-teori  Demokrasi” dalam “Teori Politik (Modul)” . PLOD UGM. Yogyakarta. Dahl, Robert A. 1973. Polyarchy: Participation and Opposition. Yale University Press. Chelsea. Eko, Sutoro. 2006. “Krisis Demokrasi Elektoral”, artikel dalam Prajarta dan Nico (eds). Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu  2004 . Pustaka Pelajar dan Percik. Yogyakarta-Salatiga. Rousseau, Jean Jacques. 2007. Perjanjian Sosial (Du Contract  Social). Edisi Indonesia. Visi Media. Jakarta. Purwo Santoso dan Miftah Adhi Ikhsanto. 2007. Bahan Bacaan  Teori Politik Demokrasi, Materi Sesi II” . PLOD UGM. Yogyakarta.