Teori Politik, Masyarakat Negara

TEORI POLITIK   Teori adalah sebuah konsep yang lahir dalam pikiran manusia yang menjelaskan fakta dari kejadian-kejadian tertentu.

Poli Po liti tik k ya yang ng ar arti tiny nya a ad adal alah ah su suat atu u ra rang ngka kaia ian n az azas as/p /pri rins nsip ip,, keadaa kea daan n ser serta ta jal jalan, an, car cara a dan al alat at yan yang g aka akan n di digun gunaka akan n unt untuk uk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan walaupun dengan jalan yang tidak sehat sehingga terkadang politik memiliki sifat ambigu atau munafik.

  Teor Teorii pol polit itik ik ada adalah lah bah bahasa asan n dan ren renung ungan an ata atas s tuj tujuan uan dar darii kegiatan politik, cara-cara untuk mencapai tujan itu, kemungkinankemungkinan yang ditimbulkan oleh situasi politik, dan kewajibankewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu.

2 macam teori politik menurut Thomas P. Jenkin : 1. Teori-teori yang mempunyai dasar moril dan menentukan norma politik. Fungsi dari teori politik ini terutama menentukan pedoman dan patokan yang bersifat moral dan yang sesuai dengan normanorma moral. Yang termasuk golongan ini antara lain: •

filsafat politik filsafat politik mencari penjelasan yang berdasarkan rasio. Ia melihat jelas adanya hubungan antara sifat dan hakekat dari kehidupan politik di dunia fana ini.

•

teori politik sistematis teor te orii po poli liti tik k in inii men enda dasa sark rkan an di diri ri di diri ri at atas as pa pand ndan anga gannpandangan yang sudah lazim diterima pada masa itu.

•

Ideology Ideo Id eolo logy gy po poli liti tik k ad adal alah ah hi himp mpun unan an ni nila laii-ni nila lai, i, id ide, e, no norm rmaanorma, nor ma, kep keperc ercaya ayaan an dan key keyaki akinan nan yan yang g di dimi mili liki ki seo seoran rang g

atau sekelompok orang,atas dasar menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya.

2. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Ia hanya bersifat bersifat deskriptif dan membandingkan. Ia berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat disimpulkan.

MASYARAKAT Arti Definisi / Pengertian Masyarakat: 1. Menurut Selo Sumardjan : masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. 2. Menurut Smith : masyarakat sebagai suatu kelompok individuindividu yang terorganisasi serta berfikir tentang diri mereka sendiri sebagai suatu kelompok dengan manusia yang satu dengan yang lain saling memberi. 3. Menurut Paul B. Horton & C. Hunt : masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok. Faktor-Faktor / Unsur-Unsur Masyarakat: Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat setidaknya memuat unsur sebagai berikut ini : 1. Berangotakan minimal dua orang. 2. Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan.

3. Berhubungan

dalam

waktu

yang

cukup

lama

yang

menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antar anggota masyarakat. 4. Menjadi

sistem

hidup

bersama

yang

menimbulkan

kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.

Dalam mengamati masyarakat di sekelilingnya menurut Harold Lasswell memperinci 8 nilai, yaitu: 1. Kekuasaan

5. Keterampilan

2. Pendidikan/Penerangan

6.Kasih Sayang

3. Kekayaan

7.

Kejujuran

dan

Keadilan 4. Kesehatan

8.

Keseganan/respect

Kekuasaan Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang. Manusia mempunyai bermacam – macam keinginan dan tujuan yang ingin sekali dicapainya. Untuk itu dia sering merasa perlu untuk memaksakan

kemauannya

atas

orang

atau

kelompok

lain.

Kekuasaan sosial terdapat dalam semua hubungan sosial dan dalam semua organisasi sosial.

Kekuasaan

sosial menurut Ossip

K. Flechtheim adalah

“Keseluruhan dari kemampuan, hubungan-hubungan dan proses proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain … untuk tujuan   yang

ditetapkan

oleh

pemegang

kekuasaan”. Definisi

yang

diberikan oleh Robert M. Maclver adalah: “kekuasaan sosial adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik  secara langsung dengan jalan memberi perintah, maupun secara tidak langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia”. Kekuasaan biasanya

berbentuk hubungan

(relationship),

dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan ada pihak yang diperintah, satu pihak yang memberi perintah, satu pihak yang mematuhi perintah. Oleh Robert M. Maclver dikemukakan bahwa kekuasaan dalam suatu masyarakat selalu berbentuk piramida. Yaitu kekuasan itu terbentur oleh kenyataan dalam sejarah masyarakat, bahwa golongan yang berkuasa itu relatif  selalu lebih kecil jumlahnya daripada golongan yang dikuasai. Sumber kekuasaan terdapat dalam berbagai segi yaitu kekerasan fisik, kedudukan, kekayaan, kepercayaan dan lain-lain. Di antara banyak kekuasaan ini ada suatu bentuk yang penting yaitu kekuasaan politik. Dalam hal ini kekuasaan politi adalah “kemampuan

untuk

mempengaruhi

kebijaksanaan

umum

(pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan demikian

tujuan-tujuan suatu

pemegang

kekuasaan

kekuasaan

politik

tidaklah

sendiri”. Namun mungkin

tanpa

  penggunaan kekuasaan. Ossip K. Flechtheim membedakan dua macam kekuasaan politik, yaitu bagian dari kekuasaan sosial yang (khususnya) terwujud dalam negara dan bagian dari kekuasaan sosial yang ditujukkan kepada negara.  Tetapi apa yang merupakan kekuasaan politik berbeda dalam setiap negara. Di Indonesia terutama di masa lampau banyak

organisasi wanita merupakan kekuatan politik. Di Filipina dan  Jepang tidak bersifat politik.

NEGARA Arti Definisi / Pengertian Negara 1. Negara adalah suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengendalikan yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. 2. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk

mengatur

hubungan-hubungan

masyarakat

dan

menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. 3. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan

kekuasaannya

secara

sah

terhadap

semua

golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuantujuan dari kehidupan bersama itu. 4. Negara adalah suatu masyarakat yasng mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.(Robert M. Maclver).

Negara mempunya dua tugas yaitu : 1. Mengendalikan dan menatur gejala-gejalah kekuasaan yang asosial. Yakni yang bertentangan satu-sama lain. Supaya tidak anatagonistik yang membahayakan. 2. Mengorganisasikan dan mengintergrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya.

Sifat-sifat Negara :

1. Sifat memaksa : Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dapat dicegah, maka Negara memiki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Contohnya : setiap warga Negara harus membayar pajak dan orang yang menghindari kewajiban ini dapat dikenakan denda, atau disita miliknya atau di beberapa Negara malahan dapat dikenakan hukuman kurungan. 2. Sifat monopoli : Monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. 3. Sifat mencakup semua : semua Peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali.

Unsur-unsur Negara : 1. Wilayah : setiap Negara menduduki tempat tertentu di muka bumi

dan

mempunyai

batasan

tertentu.

Kekuasaan

Negara

mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi laut di sekelillingnya dan angkasa di atasnya. 2. Penduduk kekuasan

:

Negara

setiap

Negara

menjangkau

mempunyai

semua

penduduk,

penduduk

di

dan

ddalam

wilayahnya. 3. Pemerintah

: setiap negara mempunyai suatu organisasi yang

berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusankeputusan yang mengikat wilyahnya.

bagi seluruh

penduduk di dalam

4. Kedaulatan

: kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi

untuk mebuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia.

 Tujuan Negara :  Tujuan Negara RI tercantum dalam UUD 1945 : “Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan

bangsa

dan

ikut

melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keaddilan social”. Dapat dikatakan bahwa Tujuan terakhir setiap negara ialah tentunya menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya.

Fungsi Negara : 1. Melaksanakan Penertiban 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya 3. Pertahanan 4. Menegakkan keadilan

Istilah Negara dan Sistem Politik  Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.

Politik adalah emua lembaga-lembaga negara yang tersbut di dalam konstitusi negara ( termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan  yudikatif ). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan

terjalinnya

kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik

adalah

Lembaga-Lembaga

Negara.

Lembaga-lembaga

tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Konstitusi, membuat

Wakil

Komisi

Presiden,

Yudisial.

Mahkamah Agung,

Lembaga-lembaga

keputusan-keputusan

yang

ini

Mahkamah yang akan

berkaitan

dengan

kepentingan umum. Badan yang ada di masyarakat seperti Parpol, Ormas, media massa, Kelompok kepentingan (Interest Group), Kelompok Penekan (Presure Group), Alat/Media Komunikasi Politik, Tokoh Politik (Political

Figure), dan

merupakan infrastruktur masyarakat

dapat

pranata

politik

politik , melalui

menyalurkan

lainnya

adalah

badan-badan

aspirasinya.

inilah

Tuntutan

dan

dukungan sebagai input dalam proses pembuatan keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakt diharapkan keputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat.

1. Wewenang 

mengenai peranan atas posisi yang resmi atau adanya hak, ada kejelasan dan ada surat yang pasti.wewenang dapat bersifat formal maupun informal. Wewenang yang   bersifat informal biasanya untuk mendapatkan kerjasama yang baik dengan  bawahannya. Contoh : hubungan pembantu rumah tangga dengan majikannya pembantu rumah tangga melaksanakan perintah-perintah yang diperintahkan majikannya serta memberikan tenaganya untuk membantu pekerjaan rumah tangga majikannya dan di   pihak majikannya yang mempunyai wewenang untuk memerintah agar pekerjaan

rumah tangganya dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan tertentu 2.  Paksaan

Adanya ancaman yang tidak di inginkan kekuasaan yang bersifat ilegal atau tidak resmi. Contoh : seorang preman yang sering menganggu dan memalak  seseorang dengan cara paksa.

3. Manipulatif  Merupakan kekuasaan yang bersifat licik yang dapat menipu atau mempengaruhi orang lain agar seseorang dapat tertarik padanya. sebuah titik  dimana

kita

berusaha

“melebihkan” atau “mengurangkan” sesuatu, sehingga tidak tampak seperti keadaan nyatanya. Contoh :seperti melukis terkadang mereka menambahkan sedikit warna di sini dan sana untuk menunjukan bahwa sebenarnya yang terlihat itu “lebih indah”, atau mungkin, “tidak begitu hebat”, untuk  menunjukan bahwa mereka tidak sombong, rajin menjahit dan gembar  menabung. 4. Kerjasama

Kerjasama adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara individu atau kelompok

untuk

Mencapai suatu tujuan. Contoh : dalam kelompok adanya kerjasama dalam memperoleh tujuan.

5. Upah dan prestasi kerja  prestasi kerja dari setiap karyawan perlu dinilai. Oleh karena itu Penilaian  prestasi kerja adalah proses melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja. contoh : seorang yang bekerja dan mengerjakan apa yang diperintahkan bosnya karena berharap mendapatkan upah yang diberikan.atasannya.