Teori Perundang Undangan 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Lata Latarr Belak Belakan ang g

Sesuda Sesudah h menjala menjalani ni kehidu kehidupan pan sebaga sebagaii bangsa bangsa yang yang merdek merdekaa selama selama setengah abad lebih, sampailah bangsa kita pada masamasa kritis yang !ukup mendasar. "ita tidak lagi sekadar menghadapi pers#alanpers#alan yang berkadar  kuantitati$ kuantitati$ lagi, melainkan melainkan sudah bernilai kualitati$ dalam membentuk hukum %peraturan perundangundangan&, melaksanakan, dan menegakkannya. Berdiri di atas tahun '((), apalagi membandingkannya dengan keadaan pada tahun tahun *+*+- dan lebih lebih maju lagi pada pada permula permulaan an abad abad keduap keduapulu uluh, h, nd#ne nd#nesia sia memang sudah berubah sangat besar dan perubahan itu berlangsung dengan !epat dan semakin !epat. Hukum pun dibuat untuk men!apai perkembangan tersebut, /alaup /alaupun un sangat sangat terseng tersengals alseng engal. al. Sebaga Sebagaima imana na kita kita sadari sadari bersam bersamaa bah/a bah/a hukum ukum beru erusah saha men men!apa !apaii perk erkemb embanga angan n ters terseb ebut ut,, nam namun tern terny yata ata masyarak masyarakatny atnyaa belum belum siap untuk untuk melaksa melaksanak nakan an hukum hukum yang yang dibuat dibuatnya nya itu. itu. Padahal hukum harus ada dalam masyarakat dengan tugas menjaga ketertiban, keamanan, dan memberikan keadilan. 0entang 0entang keadaan tersebut, tersebut, Satjipt# Satjipt# 1ahardj# 1ahardj# pernah bertanya apakah apakah 2hukum 2hukum untuk untuk masyarak masyarakat3 at3 atau 2masya 2masyaraka rakatt untuk untuk hukum3 hukum34. 4. 5emili 5emilih h yang yang pertam pertamaa menimbulkan suasana yang dinamis, sedangkan yang kedua statis dan stagnant atau atau ma!et ma!et.. "iran "iranya ya !uku !ukup p jelas jelas bah/ bah/aa kema!e kema!etan tan terseb tersebut ut terja terjadi di kare karena na masyarakat yang berubah itu dipaksa untuk dimasukkan ke dalam baganbagan hukum yang ada. "endati kita memilih yang pertama yakni 2hukum 2hukum untuk masyarakat3, bagi suatu  bangsa yang berubah dengan !epat, siasat tersebut tidak sepenuhnya menjamin  bah/a keadaan akan teratasi dengan baik. Sebab pertanyaan yang kemudian bisa diajukan adalah 2seberapa besar3 perubahan dilakukan agar hukum benarbenar  dapat disiapkan untuk melayani masyarakatnya dengan baik4 5#!htar "usumaatmadja, tampaknya juga bertanya dan pesimis terhadap hukum hukum di nd#ne nd#nesia, sia, karena karena tanda tandatan tanda da mulai mulai tumbuh tumbuhnya nya pengak pengakuan uan dari dari  pentingnya $ungsi hukum pembangunan, menunjukkan bah/a kita tidak dapat menghindarkan kesan bah/a di tengahtengah kesibukan tentang pembangunan

1

ini terdapat suatu kelesuan %melaise& atau kekurangper!ayaan akan hukum dan gunanya dalam masyarakat. Harkristuti Harkrisn#/# juga merasa pilu tentang hukum di nd#nesia. Harkristuti menyatakan bah/a di tengah suasana nd#nesia yang masih mengalami berbagai !#baan besar sejak masa $in du sie!le %akhir millenium& sampai kini, tidaklah mudah bagi saya untuk memaparkan k#ndisi hukum kita tanpa kepiluan yang merebak mendengar dan ratapan mereka yang terluka #leh hukum, dan kegeraman yang membahana pada mereka yang meman$aatkan hukum sebagai alat men!apai tujuan tanpa memakai hari nurani. Pembangunan hukum di nd#nesia sudah berlangsung sejak tahun *+)(an dan sampai saat ini belum dilakukan e6aluasi se!ara mendasar dan k#mprehensi$  terhadap kinerja m#del hukum sebagai 2sarana pembaruan masyarakat3. "etiadaan e6aluasi tersebut sudah dapat diantisipasi semula #leh 5#!htar  "usumaatmadja yang antara lain mengemukakan bah/a ukuran keberhasilan  pembangunan hukum tidak sama dengan pembangunan $isik karena pembangunan $isik jelas dapat dinilai dalam bentuk angkaangka termasuk keberhasilan ataupun kegagalannya. 1#mli lebih lanjut menyatakan bah/a pr#ses legislasi dengan pr#duk perundang undangan bukanlah pr#ses yang steril dari kepentingan p#litik karena ia merupakan pr#ses p#litik. Bahkan implementasi perundangundangan tersebut dikenal dengan sebutan 2penegakan hukum3 atau 2la/ en$#r!ement3, juga tidaklah selalu steril dari pengaruh p#litik. 7ika demikian halnya, maka hukum di nd#nesia, termasuk pembentukannya, tampaknya di luar hukum dalam bentuknya yang murni, yaitu tidak sesuai dengan dunia ide seperti yang dikemukakan #leh Plat#. 5a!h$ud 5D sendiri terkejut terhadap masyarakat yang heran ketika melihat bah/a hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hakhak masyarakat,  penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak mempan mem#t#ng kese/enang/enangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak  dapat menampilkan dirinya sebagai ped#man yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dija/ab #leh hukum. Bahkan  banyak pr#duk hukum yang lebih banyak di/arnai #leh kepentingankepentingan  p#litik pemegang kekuasaan d#minan. 5ereka bertanya8 mengapa hal itu harus terjadi4. 0ernyata hukum tidak seteril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. P#litik  kerapkali melakukan inter6ensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum sehingga mun!ul juga pertanyaan berikutnya tentang subsistem mana antara hukum dan  p#litik yang dalam kenyataannya lebih supremati$. Dan pertanyaanpertanyaan lain yang lebih spesi$ik pun dapat mengemuka seperti bagaimanakah pengaruh

2

 p#litik terhadap hukum, mengapa p#litik banyak menginter6ensi hukum, jenis sistem p#litik yang bagaimana yang dapat melahirkan pr#duk hukum yang  berkarakter seperti apa. Upaya untuk memberi ja/aban atas pertanyaan  pertanyaan di atas merupakan upaya yang sudah memasuki /ilayah p#litik  hukum. P#litik hukum, kadangkala juga merambah di lingkungan dalam pemerintah pada /aktu ran!angan peraturan tersebut dibahas antar departemen terkait dengan masalah kepentingan sekt#r dan kepentingan lainnya. Apakah hal ini termasuk  dalam /ilayah p#litik hukum4 "epentingan sekt#r inilah yang kemudian mempengaruhi p#litik hukum yang memang sejak semula diharapkan p#litik  hukum dapat berman$aat atau berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Sekali lagi, sterilisasi p#litik hukum dik#t#ri #leh kepentingan sekt#r. Sumber daya manusia, terutama legislat#r yang dinilai lemah dalam merumuskan dan menuangkan keinginan p#litik hukumnya dan jumlah peran!ang peraturan  perundangundangan yang masih minim, juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kesenjangan antara kuantitas dan kualitas pr#duk peraturan perundang undangan.

3

BAB II

PE1U5USAH DAN PE5BA0ASAN 5ASALAH

Berdasarkan deskripsi diatas maka penulis perlu memberikan rumusan masalah sebagai #bjek pembahasan dan batasan yang akan dibahas dalam makalah ini, yaitu sebagai berikut 8 *. Bagaimana peran DP1 dan Pemerintah selaku pembentuk 1UU dalam upaya pembentukkan Undangundang di nd#nesia4 '.

Bagaimana perkembangan penyusunan Pr#gram Legislasi Nasi#nal saat ini4

9.

Bagaimana keberadaan naskah akademis dan pr#ses harm#nisasi4

.

Bagaimana peran peran!ang peraturan perundangundangan4

4

BAB III

PE5E:AHAN 5ASALAH

A. Peran Pembentuk 1UU Sebagaimana diketahui bah/a jumlah pr#gram legislasi yang diajukan, setiap tahun terus bertambah, padahal #leh Baleg dan Pemerintah telah ditetapkan sebanyak '; 1UU dalam Pr#gram Legislasi Nasi#nal '((-'((+. 0ernyata,  perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat berubah sesuai dengan  perkembangan