TEORI PERENCANAAN PUBLIK

PERENCANAAN PUBLIK A. TEORI PERENCANAAN PUBLIK Perencanaan secara konvensional didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun sebelumnya. Perencanaan (planning) adalah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi yaitu menentukan strategi untuk pencapaian tujuan tersebut secara menyeluruh serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkordinasi seluruh pekerjaan organisasi, hingga tercapainya tujuan organisasi (Robin dan Coulter,2002) Perencanaan dapat dilihat dari 3 hal, yaitu proses, fungsi manajemen dan pengambilan keputusan.Inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan bedasarkan tujuan yang ditetapkan. Perencanaan dibedakan menjadi dua, yaitu perencanaan sektoral dan perencanaan nasional/regional.bedasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi, perencanaan pembangunan terdiri dari : 1. Perencanaan pembangunan makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh 2. Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan sektor, yaitu kumpulan dari kegiatan atau program yang mempunyai persamaan karakteristik serta tujuan 3. Perencanaan dengan dimensi pendekatan regional menitikberatkan pada aspek lokasi dimana kegiatan dilakukan 4. Perencanaan mikro adalah perencanaan skala terinci dalam perencanaan tahunan, yaitu penjabaran rencana makro, sektoral, maupun regional kedalam susunan proyek dan kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan serta penganggarannya. Fungsi perencanaan adalah kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan diikuti dengan pembuatan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut. Perencanaan strategis untuk sektor public mempunyai karaktersristik sebagai berikut :

RENCANA STRATEGIK

Memuat Visi, Misi, Isu-isu strategis dan strategi RENCANA OPERASIONAL

Memuat Program dan Proyek/Rencana Tindakan TINDAKAN/AKSI

B. SISTEM PERENCANAAN PUBLIK Ada dua jenis rencana, yaitu : 1. Rencana strategic adalah pengambilan keputusan yang menyangkut tujuan jangka panjang organisasi, kebijakan yang harus diperhatikan serta stategi yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut 2. Rencana operasional terdiri dari : a. Rencana sekali pakai b. Rencana permanen. Sistem perencanaan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkain perencanaan yaitu : 1. Politik 2. Teknokratik 3. Partisipatif 4. Atas-bawah (top-down) 5. Bawah atas (bottom-up) Perencanaan

menurut

pendekatan

teknotratik

dilaksanakan

dengan

menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja. Perencanaan menurut pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahap yakni : 1. Penyusunan rencana 2. Penetapan rencana 3. Pengendalian pelaksanaan rencana 4. Evaluasi pelaksanaan rencana

Keempat

tahap

tersebut

diselenggarakan

secara

berkelanjkutan

untuk

membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Pengendalian atas pelaksanaan pembangunan dimaksud untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian. Evaluasi pelaksamaam rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunana yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. C. SIKLUS PERENCANAAN PUBLIK Unsur pengambilan keputusan yang sangat penting dalam perencanaan adalah proses mengembangkan dan memilih langkah-langkah yang akan diambil untuk menghadapi masalah yang dialami organisasi sektor public. Dalam mencapai perencanaan yang efektif, ada banyak hal yang sering sekali menjadi halangan seperti : 

Kegagalan manajemen dalam memahami sistem yang diterapkan di sekitar area organisasi



Kurangnya dukungan manajemen terhadap sistem perencanaan. Pimpinan kurang mendukung dan berperan serta dalam segala kegiatan



Kegagalan memahami peran penting perencanaan dalam proses manajemen

Tahap prapelaksanaan perencanaan public terdiri dari berikut ini. 1. Evaluasi hasil pelaksanaan Tahun lalu dan penetapan prosedur perencanaan 2. Organisasi pendukung perencanaan 3. Penetapan asumsu perencanaan 4. Criteria evaluasi hasil perencanaan 5. Penyusunan indicator program 6. Penyusunan kertas kerja perencanaan strategi dan program 7. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan 8. Penentuan usulah perencanaan strategic 9. Penentuan draf skala prioritas dan plafon anggaran

10. Penentuan usulan rencana program kerja 11. Penyelesaian draf dokumen perencanaan 12. Pembahasan draf dokumen perencanaan 13. Penetapan dokumen perencanaan

D. TEKNIK PERENCANAAN PUBLIK Lima langkah utama dalam proses perencanaan, terutama tingkat perencanaan dan manajemen secara umum yakni : a. Tujuan dasar b. Studi dan analisis c. Rencana atau persiapan kebijakan d. Implementasi dan pengaruh e. Pemantauan dan umpan balik Empat langkah dasar perencanaan yang dapat dipakai untuk semua kegiatan perencanaan pada semua jenjang organisasi : 1. Menetapkan sasaran 2. Merumuskan posisi organisasi pada saat ini 3. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat menuju sasaran 4. Menyusun langkah-langkah untuk mencapai sasaran Dalam perencanaan pemerintah daerah ada lima ragam tingkatan perencanaan yaitu : 1. Perencanaan komprehensip 2. Perencanaan sistem 3. Perencanaan di tingkat daerah 4. Perencanaan subsistem 5. Perencanaan tempat Terdapat berbagai teknik yang terdapat dalam proses perencanaan organisasi sektor publik yakni sebagai berikut a. Survey digunakan untuk mengevaluasi nilai selama suatu waktu

b. Visioning adalah teknik partisipasi public yang digunakan untuk membangun cita-cita dan tujuan organisasi yang sering didasari pada tema dalam literarus visioning c. Focus group merupakan teknik perencanaan partisipasi public yang diilhami oleh kegunaannya dalam industry periklanan d. Kebijakan delphis (Teknik DELPHI) digunakan untuk mengembangkan konsensi antara dua atau lebih kelompok yang saling konflik e. Brainstorming digunakan untuk memformulasikan maksud dan tujuan, mengidentifikasi isu, mengembangkan strategi, memilih alternative dan menyelesaikan konflik f. Analisis kekuatan di lapangan digunakan untuk menganalisis dan memilih kebijakan serta program dari alternatif yang diketahui kelompok g. Nominal group technique digunakan untuk merumuskan maksud dan tujuan, mengidentifikasi isu-isu, mengembangkan strategi, memilih alternative dan menyelesaikan konflik

E. CONTOH PRAKTEK PERENCANAAN PUBLIK a. Pemerintah Pusat Rencana kerja pemerintah pusat berfungisi sebagai dokumen perencanaan tahunan nasional. Tahapan dalam sistem perencanaan nasional adalah: o Tahap Persiapan perencanaan o Tahap perencanaan dan anggaran o Tahap pelaksana kegiatan pembangunan dan Belanja Negara o Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban b. Pemeritah Daerah Rencana kerja pemerintah daerah berfungisi sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah provinsi. Tahap perencanaan daerah dilakukan melalui dua tahapan yaitu : 1. Penjaringan aspirasi masyarakat melalui musrenbang dari tingkat desa/kelurahan, sampai tingkat kecamatan

2. Penentuan arah dan kebijakan melalui forum satuan kerja perangkat daerah dari tingkat kabupaten kota sampai provinsi

c. LSM Ada dua jenis dokumen perencanaan organisasi LSM yakni perencanaan program dan perencanaan keuangan 1. Dokumen perencanaan program Dokumen perencanaan program LSM dibuat bedasarkan rancangan program yang ditentukan organisasi. Secara garis besar berisi keputusan organisasi tentang apa yang harus dilakukan. 2. Dokumen perencanaan keuangan Dokumen perencanaan keuangan dibuat bedasarkan anggaran yang dirancang organisasi. Proses anggaran harus diawali dengan penetapan tujuan, target, dan kebijakan. d. Yayasan Yayasan sebagai organisasi nonprofit mengarahkan proses perencanaan dan sumber daya yang tersedia untuk memaksimalkan manfaat perencanaan. Bagi yayasan yang belum mempunyai pengalaman melakukan perencanaan, konsultan eksternal dapat memberikan jasa sebagai berikut : 1. Memfasilitasi pertemuan dan proses perencanaan 2. Pelatihan menyangkut proses dan informasi perencanaan 3. Sebagai pihak luar, konsultan dapat mempertanyakan tradisi, asumsi dan rutinitas para pengelola serta dewan pembinaan 4. Konsultan memfasilitasi proses perencanaan strategic dengan informasi yang signifikan, sarana dan proses secara baik e. Partai Politik Dalam perencanaan pengelola parpol harus membuat rencana yang akan memberikan tujuan dan arah organisasi dalam perencanaan, pengelolaan parpol memutuskan “ apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya dan siapa yang melakukannya. Jadi perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya tentang apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa.

STUDI KASUS 1. Menurut pendapat saya mengenai intisari artikel tersebut adalah sebagai berikut

PENGANGGARAN PUBLIK A. TEORI PENGGARAN PUBLIK 1. Pengertian Anggaran Publik Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa priode mendatang. Proses penyusunan anggaran public umumnya menyesuaikan dengan peraturan organisasi yang berlaku. 2. Fungsi Anggaran Publik Anggaran berfungsi sebagai berikut : a. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja b. Anggaran merupakan cetak biri aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang c. Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan d. Anggaran sebagai alat pengendali unit kerja e. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta efisien dalam pencapaian visi organisasi f. Anggaran merupakan instrument politik g. Anggaran merupakan instrument kebijakan fisikal 3. Pengaruh dan Tujuan Anggaran Publik Tujuan anggaran dapat dirumuskan sebagai alat akuntabilitas, alat manajemen dan instrument kebijakan ekonomi, proses akhir penyusunan anggaran merupakan hasil dari persetujuan politik, termasuk item pengeluaran yang harus disetujui para legislator. 4. Karakteristik Anggaran Publik Karakteristik anggaran publik terdiri dari: a. Anggaran yang dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan b. Anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu atau beberapa tahun c. Anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan amanajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan

d. Usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusunan anggaran e. Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu Karakteristik anggaran yang baik a. Bedasarkan program b. Bedasarkan pusat penanggungjawaban (pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi c. Sebagai alat perencajnaan dan pengendalian 5. Prinsip-prinsip Anggaran Publik Secara tradisional prinsip penganggaran yang sangat terkenal adalah apa yang dikenal dengan The Three Es, yaitu ekonomis, efisien dan efektif. Prinsip penganggaran public sangat bersifat dinamis Prinsip-prinsip penganggaran a. Demokratis b. Adil c. Transparan d. Bermoral tinggi e. Berhati-hati f. Akuntabel B. SISTEM PENGANGGARAN PUBLIK Line Item Budgeting Mission Driven Budgeting

Performa Budgeting Enterpreneurial Budgeting

Sistem Penganggaran

Planning Programming Bugeting System

Zero Based Budgeting

Medium Term Budgeting Framework

1. Line Item Budgeting Line item budgeting adalah penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan dari mana dana berasal dan untuk apa dana tersebut digunakan. Tujuan utama Line item budgeting adalah melakukan pengendalian keuangan, sangat berorientasi pada input organisasi Karakteristik sistem line item budgeting 

Titik utama perhatian tertuju pada segi pelaksanaan pengawasan



Penekanan hanya pada segi administrasi

Keunggulan sistem line item budgeting 

Relative mudah menyelusurinya



Mengamankan komitmen di antara partisipan sehingga mengurangi konflik

Kelemahan sistem line item budgeting 

Pelatihan terhadap laporan pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran sangat sedikit



Diabaikannya pencapaian kinerja realisasi penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan



Para penyusun anggaran tidak memiliki alasan yang rasional dalam menetapkan target penerimaan dan pengeluaran.

2. Incremental Budgeting Incremental Budgeting adalah sistem anggaran belanja dan pendapat yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan. Sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang Keunggulan Incremental Budgeting 

Mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran



Tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu rumit untuk memahami program-program baru



Dapat mengurangi konflik

Kelemahan Incremental Budgeting



Pelatihan terhadap laporan pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran sangat sedikit



Diabaikannya pencapaian kinerja realisasi penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan



Para penyusun anggaran tidak memiliki alasan yang rasional dalam menetapkan target penerimaan dan pengeluaran.

3. Planning Programing Budgeting System Keunggulan Planning Programing Budgeting System 

Menggambarkan tujuan organisasi yang lebih nyata dan membantu pimpinan dalam membuat keputusan yang menyangkut usaha pencapaian tujuan



Menghindarkan adanya pertentangan dan overlapping program, serta mewujudkan sinkronsasi dan intergrasi antara aparat organisasi dalam proses perencanaan



Alokasi sumber daya yang lebih efisien dan efektif bedasarkan analisis biaya manfaat untuk mencapai tujuan

Kelemahan Planning Programing Budgeting System 

Merupakan proses multi kompleks, dan memerlukan banyak perhitungan serta analisis



Memerlukan pengelolaam yang ahli dan memiliki kualitas yang tinggi



Terlalu kompleks baik secara teknis maupun praktis

Konsep pokok PPBS adalah sebagai berikut : 1. Tujuan 2. Alternative cara 3. Hasil Guna 4. Dimensi Waktu 5. Prioritas 6. Pengendalian/pengawasan 7. Daya guna

4. Zero Based Budgeting (ZBB) Zero Based Budgeting (ZBB) memiliki kelebihan sebagai berikut : 

Munculnya unit keputusan yang menghasilkan berbagai paket alternative anggaran yang dibuat sebagai motivator bagi terciptanya anggaran organisasi yang lebih responsip terhadap kebutuhan masyarakat dan fluktuasi anggaran

Sedangkan kekurangan dari Zero Based Budgeting (ZBB)b adalah : 

Membutuhkan banyak kertas kerja, data serta menuntut penerapan sistem manajemen informasi yang cukup canggih.

Tiga langkah penyusunan Zero Based Budgeting (ZBB) a. Mengidentifikasi unit keputusan b. Membangun paket keputusan c. Mereview dan menyusun peringkat paket keputusan 5. Performa Budgeting Karakteristik sistem penganggaran Performa Budgeting 

Secara umum, sistem ini mengandung tiga unsur pokok yaitu pengeluaran organisasi yang diklasifikasikan menurut program dan kegiatan pengukuran kinerja dan pelaporan



Lebih berfokus pada pengukuran kinerja bukan pada pengawasan



Setiap kegiatan harus dilihat dari sisi efiseiensi dan maksimalisasi output



Bertujuan menghasilkan informasi biaya dan kinerja yang dapat digunakan untuk penyusunan target dan evaluasi pelaksanaan kerja

Keunggulan sistem penganggaran Performa Budgeting 

Memungkinkan pendelegasian wewenang dalam pengamblan keputusan



Meransang partisipasi dan motivasi unit kerja melalui proses pengusulan dan penilaian anggaran yang bersifat factual



Membantu fungsi perencanaan dan mempertajam pembuatan keputusan\



Memungkinkan alokasi dana secara optimal dengan didasarkan pada efisiensi unit kerja



Menghindarkan pemborosan

Kelemahan sistem penganggaran Performa Budgeting 

Tidak semua kegiatan dapat distandarisasi



Tidak semua kinerja diukur secara kuantitatif



Tidak semua jelas mengenai siapa pengambil keputusan dan siapa yang menanggung beban keputusan tersebut

6. Medium Term Budgeting Framework (MTBF) Medium Term Budgeting Framework (MTBF) adalah kerangka strategi kebijakan tentang anggaran belanja unit organisasi. Medium Term Budgeting Framework (MTBF) memiliki tujuan sebagai berikut : 

Keseimbangan makro ekonomi dengan mengembangkan konsistensi dan kerangka kerja sumber daya realistis



Alokasi penggunaan sumberdayaa untuk prioritas strategi antar sektor dan dalam sektor

Medium Term Budgeting Framework (MTBF) memiliki sasaran sebagai berikut : 

Menciptakan

keseimbangan

ekonomi

makro

dengancara

mengembangkan kerangka sumber daya konsisten dan realistis 

Meningkatkan alokasi sumber daya melalui strategi prioritas lintas sektoral



Meningkatkan kemampuan untuk memperkirakan kebijakan pembiayaan sehingga departemen dapat lebih awal merencanakan program yang berkelanjutan



Memberikan anggaran yang ketat terkait kewenangan unit kerja dalam menggunakan sember daya secara efektif dan efisien

Medium Term Budgeting Framework (MTBF) memiliki keunggulan sebagai berikut : 

Banyak peluang yang tidak bisa digunakan karena pendekatan yang menyeluruh. Dalam pendekatan sektoral kebijakan penggunaan sumber

daya secara sektoral dapat dilakukan dalam konteks perencanaan, serta alokasi sumber daya dan sistem anggaran secara keseluruhan. Akibatnya pendekataan MTBF yang lebih bersifat sektoral akan menyeimbangkan pelaksanaan kebijakan dan sumber daya di level sektor serta lintas sektoral. Jadi berbagai peluang dapat dimanfaatkan oleh agen sektor terkait. Medium Term Budgeting Framework (MTBF) memiliki kelemahan sebagai berikut : 

Pendekataan MTBF tergantung pada kondisi suatu Negara atau organisasi. Kebijakan fisikal yang tidak stabil dan kondisi sosial politik merupakan contoh yang melemahkan penerapan MTBF\

C. SIKLUS PENGANGGARAN PUBLIK Siklus penganggaran public terdiri dari beberapa tahap, berikut adalah tahapan tersebut : 1. Penetapan prosedur dan tim penganggaran tahun terkait 2. Penetapan dokumen standart harga 3. Penyebaran dan pengisian formulis rencana kerja dan anggaran 4. Rekapitulasi rencana kerja dan anggaran 5. Pembahasan perubahan dan penyelesaian draft anggaran pendapatan dan belanja 6. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja D. TEKNIK PENGANGGARAN PUBLIK 1. Pendekatan Fungsional Kebijakan yang mendukung faktor penentu efektifnya suatu anggaran a. Pendapatan, tingkat pengangguran dan inflasi b. Kebijakan nilai tukar c. Kebijakan moneter d. Kebijakan fisikal e. Mobilisasi sumber daya f. Tingkat pertumbuhan pengeluaran g. Pengeluaran investasi

h. Subsidi i. Devisit anggaran Kelembagaan yang mendukung faktor penentu efektifnya suatu anggaran a. Konsultasi dan koordinasi antar unit kerja b. Koordinasi dalam unit kerja c. Birokrasi d. Pertimbangan nonekonomi e. Kapabilitas administrasi Teknik anggaran yang mendukung faktor penentu efektifnya suatu anggaran a. Teknik perhitungan prakiraan pendapatan dan pengeluaran b. Fleksibilitas fiscal c. Tingkat pengeluaran yang diharapkan d. Fasilitas dalam pemberlakuan tingkat pajak e. Batasan proses anggaran, waktu dan informasi f. Manajemen keuangan g. Waktu yang salah dalam melepaskan dana h. Biaya yang terlalu besar i. Kurangnya fleksibilitas dalam menggunakan daya j. Biaya yang terlalu besar k. Kurangnya fleksibilitas dalam menggunakan dana l. Hambatan sumber daya manusia 2. Pendekatan pengambilan keputusan 3. Pendekatan psikologi/motivasi 4. Pendekatan lingkungan yang berkesinambungan

Studi Kasus 1. Kemerosotan etika public yang disebutkan dalam artikel tersebut adalah 2. Pendapat saya mengenai kemerosotan etika publik dalam penganggaran

REALISASI ANGGARAN PUBLIK Studi Kasus 1. Pendapat saya agar korupsi dapat dieliminasi dalam proses realisasi anggaran, khususnya dalam dunia pendidikan adalah sebagai berikut : 2. Kiat-kiat yang saya sarankan

PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK Studi Kasus 1. Pendapat saya mengenai fenomena tersebut adalah : 2. Mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintahan diatur dalam :

PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK A. TEORI PELAPORAN DALAM SEKTOR PUBLIK Laporan keuangan sector public merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sector public. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah untk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejmlah besar pemakai (wide range users) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan. Secara spesifik, tjuan khusus pelaporan keuangan sector public adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan, dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan, dengan cara : 1. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan atau financial. 2. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mandanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya 3. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam pendanaan aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya 4. Menyediakan informasi mengenai kondisi financial suatu entitas dan perubahan didalamnya 5. Menyediakan informasi agregat yang berguna untuk mengevaluasi kinerja entitas dalam hal bidang jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Komponen laporan keuangan sector public yang lengkap meliputi : 1. Laporan posisi keuangan 2. Laporan kinerja keuangan 3. Laporan perubahan aktiva/ekuitas netto 4. Laporan arus kas 5. Kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan Komponen laporan keuangan diatas dijadikan sebagai pedoman dalam pembuatan laporan keuangan sector public  Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan posisi keuangan, adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, hutang dan modal pemilik pada satu saat tertentu. Sevara minimum, laporan posisi keuangan harus memasukkan pos-pos yang menyajikan jumlah berikut : 1. Properti, pabrik dan peralatan 2. Aktiva-aktiva tak berwujud 3. Aktiva-aktiva financial 4. Investasi yang diperlukan dengan metode ekuitas 5. Persediaan 6. Pemulihan transaksi non pertukaran, termasuk pajak dan transfer 7. Piutang dari transaksi pertukaran 8. Kas dan setara kas 9. Hutrang pajak dan transfer 10. Hutang karana transaksi pertukaran 11. Cadangan (provision) 12. Kewajiban tidak lancer 13. Pertisipasi minoritas, dan 14. Aktiva/ekuitas neto  Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus/Devisit) Laporan kinerja keuangan adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama satu periode tertentu. Laporan kinerja keuangan minimal harus mencakup pos-pos lini berikut : 1. Pendapatan dari aktivitas operasi 2. Surplus atau devisit dari aktivitas operasi 3. Biaya keuangan (biaya pinjaman) 4. Surplus atau devisit neto saham asosiasi dan joint venture yang menggunakan metode ekuitas 5. Surplus atau devisit dari aktivitas biasa 6. Pos-pos luar biasa 7. Saham partisipasi minoritas dari surplus atau devisit neto, dan 8. Surplus atau devisit neto untuk suatu periode.

 Laporan Perubahan Dalam Aktiva/Ekuitas Neto Laporan perubahan aktiva/ekuitas neto dari suatu entitas daiantara dua tanggal pelaporan menggambarakan peningkatan atau penurunan kekayaan, bedasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Perubahan keseluruhan dalam aktiva atau ekuitas neto menyajikan total surplus/devisit neto untuk suatu periode, pendapatan dan biaya lainnya yang diakui secara langsung sebagai perubahan dalam aktiva/ekuitas neto dan setiap kontribusi oleh, dan kontribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.  Laporan Arus Kas Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran dari kas selama satu periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pendanaan, dan kegiatan investasi. Informasi arus kas bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan karena menyediakan dasar taksiran kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dan setara kas, dan kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. B. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK Analisis laporan keuangan dapat ditinjau dari ragam pelaporan yang ada, yaitu: 

Laporan kinerja keuangan (Neraca)



Likuiditas pemerintah



Komposisi investasi



Kekayaan pemerintah



Komposisi kewajiban



Ravaluasi cadangan



Komposisi hutang pension



Laporan kinerja keuangan (surplus/devisit)



Efektifitas penarikan pajak



Tingkat pelanggaran peraturan keuangan



Komposisi pendapatan



Komposisi pengeluaran



Beban bunga pinjaman



Rugi surplus translasi keuangan



Laporan arus kas



Komposisi arus kas



Tingkat panarikan pajak baik indivisual, organisasi maupun produk



Komposisi pajak tidak langsung



Komposisi likuiditas pendapatan lain-lain



Komposisi pengeluaran kas



Komposisi pengeluaran investasi



Komposisi pencairan investasi



Komposisi likuiditas pertukaran mata uang

Selain menganalisis laporan keuangan, pengukuran kinerja perekonomian dapat dilakukan melalui beberapa indicator, yaitu: 1. Indikator pertumbuhan ekonomi 

Pendapatan nasional bruto per kapita



Tingkat konsumsi per kapita



Volume ekspor



Harga-harga (tingkat inflasi

2.

Indikator Structural



Persentase tabungan domestic bruto terhadap pendapatan nasional bruto



Persentase domestic bruto terhadap PNB



Persentase barang-barang primer terhadap total ekspor



Konsumsi energy per kapita

3. Indikator social 

Tingkat kematian



Tingkat kematian bayi



Konsumsi kalori per kapita



Tingkat pendidikan dasar



Tingkat pendidikan menengah

C. Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah : 1.

Kepatuhan dan pengelolaan (Compliance and stewardship) :

Laporan keuangan digunakan ntuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. 2.

Akuntabilitas dan pelaporan Retrospektif (accountability and retrospective

reporting): Laporan keungan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. 3.

Perencanaan dan Informasi Otorisasi (Planning and authorization information) :

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Berfungsi juga untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. 4.

Kelangsungan organisasi (viability) :

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang. 5.

Hubungan masyarakat (public relation) :

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. Juga berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. 6.

Sumber fakta dan gambaran (source of facts and figures) :

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

AUDIT SEKTOR PUBLIK A. Definisi audit Sektor Publik Audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara. Audit keuangan negara ini diatur dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Undang-undang ini merupakan pengganti ketentuan warisan Belanda, yaitu Indische Comptabiliteitswet (ICW) dan Instructie en verdere bepalingen voor de Algemene Rekenkamer(IAR), yang mengatur prosedur audit atas akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah. Audit sektor publik dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diperiksa telah mematuhi prinsip akuntansi berterima umum, peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern serta kegiatan operasi entitas sektor publik dilaksanakan secara efisien, ekonomis, dan efektif. Dalam kekerbatasan yang ada, audit tetap perlu dilakukan agar tercipta akuntabilitas publik yang lebih transparan dan akuntabel. B. Karakteristik Audit sektor Publik Karakteristik manajemen sektor publik yang berkaitan erat dengan kebijakan dan pertimbangan politik serta ketentuan peraturan perundang-undangan, auditor sektor publik harus memberikan perhatian yang memadai pada hal-hal tersebut. Perbedaan antara audit sektor privat dan audit sektor publik adalah sebagai berikut: Tabel 2.2 Perbedaan Antara Audit Sektor Privat dan Audit Sektor Publik di Indonesia Uraian Pelaksanaan audit

Audit Sektor Privat Kantor Akuntan Publik (KAP)

Audit Sektor Publik Lembaga audit pemerintah dan juga KAP yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah

Objek Audit

Perusahaan/ entitas swasta

Entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sesuai dengan peraturan perundangundangan

Standar audit yang digunakan

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh IAI

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dikeluarkan oleh BPK

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-

Tidak terlalu dominan

Merupakan faktor dominan karena kegiatan di sektor publik sangat

undangan

dalam audit

dipengaruhi oleh peraturan dan perundang-undangan

C. Jenis-jenis Audit Sektor Publik Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 dan SPKN, terdapat tiga jenis audit keuangan negara, yaitu: 1. Audit keuangan, merupakan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance), apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 2. Audit kinerja, meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadiankejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Perbandingan antara audit kinerja dengan audit keuangan adalah sebagai berikut: Tabel 2.2 Perbandingan Audit Keuangan dengan Audit Kinerja Audit Keuangan

Audit Kinerja

Objek audit: laporan keuangan

Objek audit: organisasi, program, aktivitas/ kegiatan, atau fungsi

Menguji kewajaran laporan keuangan dari salah saji yang material dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang diterima umum

Menguji tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan

Lebih bersifat kuantitatif – keuangan

Lebih bersifat kualitatif

Tidak terlalu analitis

Sangat analitis

Tidak menggunakan indikator kinerja, standar, dan target kinerja

Membutuhkan indikator, standar, dan target kinerja untuk mengukur kinerja

Biasanya tidak mempertimbangkan

Biasanya mempertimbangkan analisis

analisis biaya manfaat

biaya-manfaat (cost-benefit analysis)

Waktu pelaksanaan audit tertentu (biasanya pada akhir periode akuntansi)

Audit bisa dilakukan sewaktu-waktu

Audit dilakukan untuk peristiwa keuangan masa lalu (post event)

Mempertimbangkan kinerja masa lalu, sekarang, dan yang akan datang

Tidak dimaksudkan untuk membantu melakukan alokasi sumber daya secara optimal

Dimaksudkan untuk memperbaiki alokasi sumber daya secara optimal dan memperbaiki kinerja

Tidak terdapat rekomendasi audit dan follow-up audit

Terdapat rekomendasi audit danfollowup audit

3. Audit dengan tujuan tertentu, merupakan audit khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas hal yang diaudit. Audit dengan tujuan tertentu dapat bersifat eksaminasi (examination), reviu (review), atau prosedur yang disepakati (agrees-upon procedures). Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit atas hal-hal lain di bidang keuangan, audit investigatif, dan audit atas sistem pengendalian internal.

I.

Audit Kinerja Dalam Pasal 4 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pengertian audit kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas audit aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas. a. Karakteristik Audit Kinerja Karakteristik audit kinerja adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh audit kinerja, yang membedakan audit kinerja dengan jenis audit lainnya. Menurut Profesor Soemardjo Tjitrosidojo(1980) yang dikutip oleh I Gusti Agung Rai terdapat beberapa karakteristik dari audit kinerja, adalah sebagai berikut: 1. Pemeriksaan operasional, dengan menggunakan perbandingan dengan cara pemeriksaan oleh dokter, haruslah merupakan pemeriksaan

semacam “medical check up” (penelitian kesehatan), dan bukan merupakan pemeriksaan semacam “otopsi post mortem” (pemeriksaan mayat); jadi, pemeriksaan seharusnya dimaksudkan agar si pasien memperoleh petunjuk agar ia selanjutnya dapat hidup lebih sehat dan bukan sebagai pemeriksaan untuk menganalisis sebab-sebab kematian. 2. Pemeriksa haruslah wajar (fair), objektif, dan realistisselain itu berfikir secara dinamis, konstruktif, dan kreatif. Pemeriksa pun harus dapat bertindak secara diplomatis. 3. Pemeriksa (atau setidaknya tim pemeriksa secara kolektif) harus mempunyai pengetahuan keterampilan dari berbagai macam bidang, seperti ekonomi, hukum, moneter, statistik, komputer, keinsinyuran, dan sebagainya. 4. Agar pemeriksaan dapat berhasil dengan baik, pemeriksa harus dapat berpikir

dengan menggunakan

sudut

pandang

pejabat

pimpinan

organisasi yang diperiksanya selain itu pemeriksa harus benarbenarmengetahui

persoalan

dapatmengantisipasi memberikan gambaran

masalah tentang

yang serta

dihadapinya, cara

ia

harus

penyelesaiannya,

perbaikan-perbaikan

yang

dan dapat

diterapkan dalam organisasi yang diperiksanya. 5. Pemeriksaan operasional harus dapat berfungsi sebagai suatu “early warning system” (sistem peringatan dini)agar pimpinan secara tepat pada waktunya,

setidak-tidaknya

belum

terlambat

dapat

mengadakan tindakan-tindakan korektif yang mengarah pada perbaikan organisasinya.” b. Jenis-jenis Audit Kinerja Jenis-jenis audit kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Audit Ekonomi dan Efisiensi Ekonomi mempunyai arti biaya terendah, sedangkan efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara output dengan biaya (input). Karena output dan biaya diukur dalam unit yang berbeda maka efisiensi dapat terwujud ketika dengansumber daya yang ada dapat dicapai output yang maksimalatau ouput tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang

sekecil-kecilnya. Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan: 2. Apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya (seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor) secara ekonomis dan efisien. 3. Penyebab timbulnya inefisiensi atau pemborosan yang terjadi, termasuk ketidakcukupan sistem informasi manajemen, prosedur administratif, atau struktur organisasi. 4. Apakah suatu entitas telah mematuhi peraturan yang terkait dengan pelaksanaan praktek ekonomi dan efisien. Untuk dapat mengetahui apakah organisasi telah menghasilkanoutput yang optimal

dengan

sumber

daya

yang

dimilikinya,

auditor

dapat

membandingkan output yang telah dicapai pada periode bersangkutan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan unit lain pada organisasi yang sama atau pada organisasi yang berbeda. II.

Audit Efektivitas/Program Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. Audit efektivitas (audit

program) bertujuan untuk: 1. Tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan. 2. Kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. 3. Apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama denganbiaya yang paling rendah. 4. Apakah suatu entitas telah mematuhi peraturan yang terkait dengan pelaksanaan program.

D. Standar Audit Kinerja Sektor Publik Dalam melaksanakan suatu audit, diperlukan standar yang akan digunakan untuk menilai mutu pekerjaan audit yang dilakukan. Standar tersebut memuat persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya. Di Indonesia standar audit pada sektor publik adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dikeluarkan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK). Standar-standar yang menjadi pedoman dalam audit kinerja menurut SPKN adalah sebagai berikut: a.

Standar Umum 1. Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaannya. 2. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya. 3. Dalam melaksanakan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan,

pemeriksa

wajib

menggunakan

kemahiran

profesionalnya secara cermat dan saksama. 4. Setiap organisasi pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan

Standar

Pemeriksaan

harus

memiliki

sistem

pengendalian mutu yang memadai dan sistem pengendalian mutu tersebut

harus

di review oleh

pihak

lain

yang

kompeten

(pengendalian mutu eksternal). b.

Standar Pelaksanaan Audit Kinerja 1. Pekerjaan harus direncanakan secara memadai. 2. Staf harus disupervisi dengan baik. 3. Bukti yang cukup, kompeten, dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa. 4. Pemeriksa

harus

mempersiapkan

dan

memelihara

dokumen

pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumen pemeriksaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan mempunyai

pemeriksa

hubungan

yang

dengan

berpengalaman, pemeriksaan

tetapi

tersebut,

tidak dapat

memastikan bahwa dokumen pemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti yang mendukung temuan, simpulan, dan rekomendasi pemeriksa.

c.

Standar Pelaporan Audit Kinerja 1. Pemeriksa harus membuat laporan hasil pemeriksaan untuk mengkomunikasikan setiap hasil pemeriksaan. 2. Laporan hasil pemeriksaan harus mencakup: 1) penyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan; 2) tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan; 3) hasil pemeriksaan berupa temuan audit, simpulan, dan rekomendasi; 4) tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan; 5) pelaporan informasi rahasia apabila ada. 3. Laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, serta jelas dan seringkas mungkin. 4. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan, entitas yang diaudit, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur entitas yang diaudit, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERTANGGUNG JAWABAN PUBLIK