Teori Hukum Positif

 

BAB I PENDAHULUAN

A. Lata Latarr Bela Belaka kang ng

Hukum Progresif dimulai dari suatu asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia,  bukan sebaliknya. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia. Hukum Progresif menolak tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek, dan menolak  berbagai paham atau aliran seperti legal realism, freirechtslehre, sociological sociological jurisprudence, interressenjurisprudenz di Jerman, teori hukum alam dan critical legal studies. Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal. Hukum Progresif menolak  pendapat bahwa ketertiban (order) hanya bekerja melalui institusiinstitusi institusiinstitusi kenegaraan. !ujuan dari hukum Progresif adalah untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak status"uo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral. #ecara lebih spesifik hukum Progresif antara lain bisa disebut sebagai $hukum yang pro rakyat$ dan $hukum yang prokeadilan$. Pernyataan dan pemastian tersebut berlanjut sampai kepada penentuan tentang teorisasinya serta bagaimana hukum akan bekerja dan dijalankan. %agasan hukum Progresif muncul karena kepribadian terhadap keadaan hukum di &ndonesia. Para pengamat, termasuk pengamat internasional sudah mengutarakannya dalam  berbagai ungkapan yang negatif, seperti sistem hukum di &ndonesia termasuk yang terburuk di dunia. 'akyat pun berpendapat demikian, namun mereka tidak mengutarakannya sebagai suatu

1

 

tuturan yang jelas, melainkan melalui pengalaman konkret mereka dengan hukum seharihari, seperti halnya kelemahan mereka berhadapan dengan hukum dan keunggulan orang kuat yang cenderung lolos dari hukum. eadaan demikian lebih dalam perkembangannya lebih diperparah lagi dengan kelemahan pada proses pembuatan hukum dan proses penegakan hukum di &ndonesia. #ecara umum proses pembuatan hukum ke dalam bentuk tertulis (sebagai salah satu tuntutan hukum modern untuk menjadi positif dan publik ). #ementara itu kuatnya pengaruh paham positi*isme secara umum menyebabkan proses  penegakan hukum yang cenderung legalistik, formalistik dan mekanistik. kondisi penegakan hukum di &ndonesia dari waktu ke waktu tampak tidak semakin baik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut+ . ebijakan yang bersifat partikularistik sehingga menyebabkan kesulitan dalam mewujudkan sistem peradilan terpadu -. uatnya pengaruh kekuatan politik dan ekonomi yang membuat lembagalembaga  peradilan tidak independen . #istem rekrutmen dan pembinaan #/0 (khususnya aparatur penegak hukum) yang belum ideal 1. eterbatasan fasilitas pendukung proses penegakan hukum, termasuk system kontraprestasi  bagi aparatur penegak hukum dan akses peningkatan kapasitas kapa sitas diri 2. urang berfungsinya mekanisme kontrol dalam penyelenggaraan peradilan. -

1'oberto 0angabeira 3nger, 456. Law 456. Law

in Modern Modern Society: Towar Toward d a Critism Critism of Social Theory Theory,, 7ew 8ork+ !he9ree

Press, hlm, -:.

System, >hicago+ ?uangdrale