Teori Definisi Kota Dan Penataan Ruang Kota Untuk Bahan Tesis

teori definisi kota dan penataan ruang kota untuk bahan tesis  / Labels: kota adalah, adalah, tata ruang kota, kota, teori untuk tesis menurut definisi universal, kota adalah sebuah area urban yang berbeda dari desa ataupun kampung berdasarkan ukurannya, kepadatan penduduk, kepentingan, atau status hukum. perkembangan kota mempunyai dinamika yang tinggi yang mewakili gambaran proses terjadinya pertemuan antara pelaku dan kepentingan dalam proses pembangunan. wilayah meskipun secara keruangan sangat besar, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menunjang pembangunan tidak sekompleks di kota. dalam kontelasi itu, diperlukan kebijaksanaan pembangunan tata kota yang lebih dinamis untuk mengantisipasi perkembangan kota yang dikaitkan dengan pemantapan fungsi dalam ruang kota. menurut undang – undang ri nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan : “ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. sedangkan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang” (setjen dpu, 2007). dari segi hukum, nurkholis hidayat (rumah apresiasi.htm: 21 nopember 2007: 2) menyatakan bahwa “tata ruang kota dan wilayah adalah suatu usaha pemegang kebijakan untuk menentukan visi ataupun arah dari kota yang menjadi tanggung jawab pemgang kekuasaan di wilayah tersebut”. sedangkan berdasarkan kacamata lingkungan, menurut slamet darwani dari walhi menyebutkan bahwa : “tata ruang kota dan wilayah itu adalah menentukan, merencanakan, dan memastikan bagaimana penggunaan ruang secara proporsional sehingga area – area yang ada dapat memenuhi berbagai apek kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup pada kawasan kota tersebut ketiga aspek  tesebut sangat penting bagi keamanan, kesejahteraan, dan kemajuan pada masyarakat yang tinggal pada kawasan tersebut” (rumah apresiasi.htm: 21 nopember 2007). pada dasarnya kebijakan pengembangan sistem tata kota meliputi upaya menyelenggarakan pembangunan perkotaan dengan mempertimbangkan peranan dan fungsi kota serta keterkaitannya dalam menunjang kawasan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi dalam sektor strategis, mendukung penyebaran kegiatan ekonomi sekaligus sebagai penyangga aglomerasi pertumbuhan ekonomi di kawasan perkotaan yang berkembang dengan cepat. berdasarkan asumsi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang. sedangkan implementasi tata ruang adalah upaya pencapaian tujuan dari penataan ruang melalui pelaksanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Umum

Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan: •

rencana umum tata ruang; dan

•

rencana rinci tata ruang.

Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud di atas secara berhierarki terd •

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

•

rencana tata ruang wilayah provinsi; dan

•

rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota

Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas: •

rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strat

•

rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan

•

rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan

Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud di atas disusun sebagai perangk Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud di atas disusun apabila: •

rencana umum tata ruang belum dapat diadikan dasar dalam pelaksanaan

•

rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan s

Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud di atas diadikan dasar bagi pe

Cakupan Rencana Tata Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional# rencana tata ruang wilayah provinsi# dan r

Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang

Rencana tata ruang dapat ditinau kembali. Peninauan kembali rencana tata ruan •

rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berla

•

rencana tata ruang yang ada perlu direvisi.

$pabila peninauan kembali rencana tata ruang menghasilkan rekomendasi sebag &etentuan lebih lanut mengenai kriteria dan tata cara peninauan kembali rencan

Muatan Rencana Tata Ruang

'uatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola r Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud meliputi rencana sistem pusat p Rencana pola ruang meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud meli (alam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud di atas# dalam renc Penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antarwilayah# &etentuan lebih lanut mengenai tata cara penyusunan rencana tata ruang yang

Penetapan Rencana Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wila Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata rua &etentuan mengenai muatan# pedoman# dan tata cara penyusunan rencana tata r

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kota mengacu pada: •

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provi

•

pedoman dan petunuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan

•

rencana pembangunan angka panang daerah.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kota harus memperhatikan: •

perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkaian implikasi penat

•

upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kota ;

•

keselarasan aspirasi pembangunan kota ;

•

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

•

rencana pembangunan angka panang daerah;

•

rencana tata ruang wilayah kota yang berbatasan; dan

•

rencana tata ruang kawasan strategis kota.

Muatan, Fungsi, dan angka Waktu Rencana Tata Ruang

Rencana tata ruang wilayah kota memuat: •

tuuan# kebiakan# dan strategi penataan ruang wilayah kota ;

•

rencana struktur ruang wilayah kota yang meliputi sistem perkotaan di wila

•

rencana pola ruang wilayah kota yang meliputi kawasan lindung kota dan

•

penetapan kawasan strategis kota;

•

arahan peman!aatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi program utam

•

ketentuan pengendalian peman!aatan ruang wilayah kota yang berisi kete

Rencana tata ruang wilayah kota menadi pedoman untuk: •

penyusunan rencana pembangunan angka panang daerah;

•

penyusunan rencana pembangunan angka menengah daerah;

•

peman!aatan ruang dan pengendalian peman!aatan ruang di wilayah kota;

•

mewuudkan keterpaduan# keterkaitan# dan keseimbangan antarsektor;

•

penetapan lokasi dan !ungsi ruang untuk investasi; dan

•

penataan ruang kawasan strategis kota.

Rencana tata ruang wilayah kota menadi dasar untuk penerbitan peri"inan lokas  angka waktu rencana tata ruang wilayah kota adalah * +dua puluh, tahun. Rencana tata ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud ditinau kembali 0 +satu

(alam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam Rencana tata ruang wilayah kota ditetapkan dengan peraturan daerah kota. Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan perat

Ruang Terbuka !ijau

&etentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud di •

rencana penyediaan dan peman!aatan ruang terbuka hiau;

•

rencana penyediaan dan peman!aatan ruang terbuka nonhiau; dan

•

rencana penyediaan dan peman!aatan prasarana dan sarana aringan peal

Ruang terbuka hiau sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari ruang terbuka hia Proporsi ruang terbuka hiau pada wilayah kota paling sedikit )* +tiga puluh, pers Proporsi ruang terbuka hiau publik pada wilayah kota paling sedikit * +dua puluh (istribusi ruang terbuka hiau publik sebagaimana dimaksud di atas disesuaikan d

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada: •

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provi

•

pedoman dan petunuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan

•

rencana pembangunan angka panang daerah.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan: •

perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkaian implikasi penat

•

upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;

•

keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;

•

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

•

rencana pembangunan angka panang daerah;

•

rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan

•

rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

Muatan, Fungsi, dan angka Waktu Rencana Tata Ruang

Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat: •

tuuan# kebiakan# dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;

•

rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan

•

rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabu

•

penetapan kawasan strategis kabupaten;

•

arahan peman!aatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program

•

ketentuan pengendalian peman!aatan ruang wilayah kabupaten yang berisi

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menadi pedoman untuk: •

penyusunan rencana pembangunan angka panang daerah;

•

penyusunan rencana pembangunan angka menengah daerah;

•

peman!aatan ruang dan pengendalian peman!aatan ruang di wilayah kabup

•

mewuudkan keterpaduan# keterkaitan# dan keseimbangan antarsektor;

•

penetapan lokasi dan !ungsi ruang untuk investasi; dan

•

penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menadi dasar untuk penerbitan peri"inan  angka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah * +dua puluh, tahun Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud ditinau kembali 0

(alam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabu Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan perat

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Pro"insi

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Pro"insi

Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada: •

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

•

pedoman bidang penataan ruang; dan

•

rencana pembangunan angka panang daerah.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus memperhatikan: •

perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkaian implikasi penat

•

upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi;

•

keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/

•

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

•

rencana pembangunan angka panang daerah;

•

rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan;

•

rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan

•

rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Muatan, Fungsi, dan angka Waktu Rencana Tata Ruang

Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat: •

tuuan# kebiakan# dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;

•

rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dal

•

rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan ka

•

penetapan kawasan strategis provinsi;

•

arahan peman!aatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program ut

•

arahan pengendalian peman!aatan ruang wilayah provinsi yang berisi indik

Rencana tata ruang wilayah provinsi menadi pedoman untuk: •

penyusunan rencana pembangunan angka panang daerah;

•

penyusunan rencana pembangunan angka menengah daerah;

•

peman!aatan ruang dan pengendalian peman!aatan ruang dalam wilayah p

•

mewuudkan keterpaduan# keterkaitan# dan keseimbangan perkembangan a

•

penetapan lokasi dan !ungsi ruang untuk investasi;

•

penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan

•

penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

 angka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah * +dua puluh, tahun. Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud di atas ditinau kem

(alam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provins Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan peraturan da

Perencanaan Tata Ruang Wilayah #asional

Perencanaan Tata Ruang Wilayah #asional

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional harus memperhatikan: •

Wawasan Nusantara dan &etahanan Nasional;

•

Perkembangan permasalahan regional dan global# serta hasil pengkaian i

•

2paya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekon

$spek lain yang harus menadi perhatian dalam penyusunan Rencana Tata Ruan •

&eselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;

•

(aya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

•

Rencana pembangunan angka panang nasional;

•

Rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan

•

Rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabu

Muatan, Fungsi, dan angka Waktu Rencana Tata Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat: •

 Tuuan# kebiakan# dan strategi penataan ruang wilayah nasional;

•

Rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem perkotaan

•

Rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasi

•

Renetapan kawasan strategis nasional;

•

$rahan peman!aatan ruang yang berisi indikasi program utama angka m

•

$rahan pengendalian peman!aatan ruang wilayah nasional yang berisi ind

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menadi pedoman untuk: •

penyusunan rencana pembangunan angka panang nasional;

•

penyusunan rencana pembangunan angka menengah nasional;

•

peman!aatan ruang dan pengendalian peman!aatan ruang di wilayah nasi

•

mewuudkan keterpaduan# keterkaitan# dan keseimbangan perkembangan

•

penetapan lokasi dan !ungsi ruang untuk investasi;

•

penataan ruang kawasan strategis nasional; dan

•

penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

 angka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah * +dua puluh, tahu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat +0, diti (alam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana ala Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diatur dengan peraturan pemerintah.