Teori Akuntansi Chapter 3

Nama

: Safira Halidaningsih

NIM

: 135020300111061

Matakuliah

: Teori Akuntansi

Kelas

: CA

Chapter 3 The Regulation of Financial Accounting

PENGERTIAN REGULASI Kamus Oxford mendefinisikan Regulasi dalam hal kepatuhan terhadap peraturan atau petunjuk dari pihak berwenang. Sama halnya dalam Kamus Macquarie yang mendefinisikan regulasi sebagai aturan perintah, tindakan, kepatuhan terhadap pihak berwenang, petunjuk pelaksanaan atau hukum yang berlaku. Sehingga, atas dasar pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa regulasi diciptakan untuk mengendalikan atau mengatur perilaku. Karenanya mendiskusikan regulasi dalam kaitannya dengan akuntansi keuangan adalah mengenai peraturan yang dikembangkan oleh badan independen berwenang yang telah diberi kekuasaan bagaimana pernyataan keuangan di siapkan, dan tindakan badan berwenang dalam membatasi pemilihan akuntasi yang sesuai untuk sebuah organisasi. Regulasi ini juga diharapkan untuk dijadikan dasar untuk pemantauan dan pelaksanaan sesuai dengan persyaratan peraturan tertentu. PERSPEKTIF PASAR BEBAS Asumsi mendasar dari perspektif pasar bebas dalam regulasi akuntasi bahwa informasi akuntansi diperlakukan seperti benda-benda lainnya, kekuatan permintaan dan penawaran berlaku secara bebas untuk memberikan informasi tentang entitas yang optimal. Beberapa argumen yang mendukung pada persepktif ini, berdasarkan karya tulis Jensen dan Meckling (1976), Watts dan Zimmerman (1978), Smith dan Warner (1979) dan Smith dan Watts (1982) adalah bahwa dalam keadaan tidak adanya regulasi, terdapat ekonomi sektor swasta – mendorong organisasi untuk menyediakan informasi terpercaya tentang operasi dan kinerjanya kepada pihak-pihak tertentu di luar organisasi, sebaliknya biaya operasi dari organisasi akan meningkat. Yang mendasari pandangan ini, bahwa dalam keadaan tidak adanya informasi tentang operasi, pihak-pihak lain termasuk pemilik perusahaan yang tidak terlibat dalam manajemen organisasi akan menganggap bahwa para manajer mungkin mengelola bisnis untuk kepentingan mereka sendiri. Bahwa, daripada beroperasi dengan tujuan memaksimalkan nilai organisasi, para manajer akan diasumsikan mengelola organisasi untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Lebih lanjut diasumsikan bahwa pemegang saham akan mengharapkan para manajer untuk bertanggung jawab, tanpa adanya jaminan akan mengurangi jumlah mereka akan membayar nilai saham. Juga dalam ekonomi berbasis rasionalitas (kepentingan diri) pemberi pinjaman (bank dan pemegang obligasi) mengharapkan manajer untuk bertanggung jawab atas dana pinjaman akan berkembang tanpa adanya jaminan bahwa pemberi pinjaman akan mengenakan biaya tinggi atas dana pinjamannya.

catatan atas harapan diatas akan memiliki efek meningkatkan biaya operasi organisasi-biaya modal akan meningkat dan ini akan memiliki implikasi negatif bagi nilai organisasi. dalam situasi di mana manajer memiliki investasi besar dalam saham organisasi mereka, kepentingan manajer untuk memaksimalkan nilai perusahaan, karena mereka akan mendapatkan peningkatan nilai ekonomis lebih dari nilai investasi mereka daripada mereka akan mendapatkan langsung dari peran dan tanggung jawabnya sebagai manajer. untuk mencapai nilai saham maksimal, manajer akan melakukan hubungan dengan para pemegang saham dan pemberi pinjaman untuk membuat komitmen yang jelas tentang strategi manajemen, seperti yang mungkin bertentangan dengan kepentingan pemegang saham dan kreditur, tidak akan dilaksanakan. Sebagai contoh, manajemen akan membuat kesepakatan dengan pemberi hutang bahwa mereka akan menjaga tingkat hutang di masa yang akan datang di bawah persentase tertentu dari total aset (dalam pandangan ini, segala sesuatunya sama, semakin rendah rasio utang terhadap aset, semakin rendah risiko bahwa organisasi akan gagal dalam melunasi hutang kepada kreditur). Untuk melindungi aset kreditur lebih jauh, organisasi mungkin setuju untuk memastikan bahwa keuntungan akan menutupi beban bunga dengan jumlah kali tertentu. dalam kaitannya dengan kekhawatiran bahwa manajer mungkin iri (yang mungkin menjadi perhatian khusus kepada pemegang saham, mengingat bahwa pemegang saham akan berbagi keuntungan yang dihasilkan oleh tindakan manajer) organisasi mungkin memerlukan manajer untuk dihargai atas dasar bonus terkait dengan keuntungan, sehingga semakin tinggi keuntungan (dalam kepentingan pemegang saham dan pemberi pinjaman) maka penghargaan yang tinggi akan dibayarkan kepada para manajer. Kebanyakan perusahaan swasta memberikan para manajernya (manajer senior tertentu) beberapa saham atas keuntungan (Deegan 1997) serta terlibat dalam negosiasi dengan pemberi pinjaman. apa yang harus jelas dari diskusi singkat ini adalah bahwa perjanjian kontraktual tersebut terkait dengan angka akuntansi (misalnya membayar bonus kepada manajer berdasarkan persentase keuntungan). Karenanya alasan beberapa pendukung perspektif pasar bebas bahwa tanpa adanya regulasi akan ada dukungan swasta dalam membentuk informasi akuntansi. Pendukung dalam pandangan ini (berdasarkan teori agency, akan lebih banyak didiskusikan pada chapter 7) menyatakan bahwa akan ada konflik antara pemilik eksternal dengan manajer internal, dan biaya dari konflik yang mungkin akan terjadi ini akan dikurangi dengan cara perjanjian kerjasama dan pelaporan keuangan terkait. Organisasi yang tidak memberikan informasi akan dikenakan biaya yang tinggi terkait dengan penarikan modal, dan ini akan merusak kepentingan keuangan dari para manajer yang memiliki saham pada organisasi tersebut. Lebih jauh, tergantung dari keterlibatan pihak-pihak dan jenis kepemilikan aset mereka, organisasi akan ditempatkan untuk menentukan informasi apa yang harus disusun untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan eksternal (dengan demikian menurunkan biaya organisasi dalam menarik modal. Peraturan membatasi penerapan metode akuntansi (misalnya melarang metode penyusutan tertentu atau amortisasi yang sebelumnya telah digunakan oleh beberapa organisasi) akan menurunkan efisiensi berdasarkan kontrak kerjasama akan mengurangi biaya kelembagaan. Mengingat teori ekonomi – berdasarkan asumsi manajer akan berperilaku untuk kepentingannya sendiri, akan ada juga permintaan kerjasama untuk memiliki laporan akuntansi yang diaudit oleh pihak eksternal. Kegiatan tersebut akan meningkatkan keandalan data, ini diharapkan untuk mengurangi risiko yang dirasakan dari pemangku kepentingan eksternal, dengan demikian semakin mengurangi biaya modal organisasi (Francis & Wilson, 1988; Watts & Zimmerman, 1983). Audit atas laporan keuanga juga dapat

diharapkan akan dilakukan, bahkan dalam tanpa adanya regulasi dan bukti menunjukkan banyak organisasi memiliki laporan keuangan yang telah diaudit sebagai persyaratan legislatif untuk melakukannya (Morris, 1984) karenanya, jika kita menerima pendapat-pendapat ini, kita dapat mengemukakan bahwa di hadapan sejumlah pihak yeng berkaitan, mengurangi regulasi mungkin tampak wajar mengingat pandangan bahwa berbagai jenis informasi (yang disepakati oleh berbagai pihak) keuangan akan diberikan. Selanjutnya, informasi tersebut akan diharapkan menjadi pokok bahasan, di mana dianggap perlu oleh pihak kerja sama, untuk dilakukan audit oleh pihak ketiga yang independen. Bagaimanapun, dengan adanya banyak pihak yang berbeda pendapat ini akan meningkatkan jumlah informasi akuntansi yang optimal (dan mengurangi kebutuhan untuk regulasi). DORONGAN PASAR sementara penganut paham pasar bebas (atau anti regulasi) berdasar pada perpsektif hubungan sektor swasta, terdapat pendapat lain untuk mengurangi atau mengeliminasi regulasi akuntansi yang berdasarkan pada bermacam insentif yang berhubungan dengan pasar, terutama terkait dengan pasar bagi para manajer dan pasar untuk pengambil alihan perusahaan. pasar bagi para manajer berpendapat (lihat Fama, 1980) bergantung pada asumsi dari pasar yang efisien bagi manajer dan kinerja sebelumnya akan berdampak pada berapa besar remunerasi (pembayaran untuk jasa) mereka perintah di masa mendatang, baik dari majikan mereka saat ini atau di tempat lain. Mengadopsi dari perspektif ini, diasumsikan bahwa, meskipun tanpa adanya perilaku pengendalian regulasi manajemen dan adanya persyaratan kontrak lainnya managemen terdorong untuk mengadopsi strategi untuk memkasimalkan nilai organisasi mereka (yang memberikan pandangan positif terhadap kinerja mereka sendiri) dan strategi ini termasuk memberikan jumlah informasi akuntansi keuangan yang optimal. Bagaimanapun pendapat ini mendasarkan asumsi bahwa pasar tenaga kerja manajerial beroperasi secara efisien. Pendapat ini juga tidak berlaku jika manajer yang terlibat mendekati pensiun, di mana harga pasar di masa depan untuk layanan mereka di pasar untuk manajer mungkin tidak relevan. Pendapat 'Pasar untuk pengambilalihan perusahaan' berasumsi bahwa suatu organisasi berkinerja rendah akan diambil alih oleh entitas lain yang kemudian akan menggantikan manajemen yang ada. dengan anggapan, manajer akan termotivasi untuk memaksimalkan nilai perusahaan untuk meminimalkan kemungkinan bahwa orang luar bisa menguasai organisasi dengan biaya rendah. 'pasar untuk pengambilalihan perusahaan' dan 'pasar untuk manajer argumen mengasumsikan bahwa informasi akan dibentuk untuk meminimalkan biaya modal organisasi dan dengan demikian meningkatkan nilai organisasi. Oleh karena itu, pendapat ini mengasumsikan bahwa manajemen akan tahu biaya marjinal dan manfaat marjinal yang terlibat dalam memberikan informasi, dan sesuai dengan teori-teori ekonomi tentang produksi barang, manajemen akan memberikan informasi ke titik di mana biaya marjinal sama dengan manfaat marjinal. sedangkan pengungkapan informasi akuntansi akan kepentingan pemegang saham, juga akan berada dalam kepentingan manajer-akan ada keselarasan kepentingan. Namun, bekerja di luar biaya marjinal dan manfaat marjinal penyediaan informasi akan sulit, dan menganggap bahwa mayoritas manajer perusahaan memiliki keahlian untuk menentukan biaya dan manfaat tersebut, sekali lagi, agak tidak realistis.

ada juga perspektif itu bahwa, tanpa adanya regulasi, organisasi akan tetap termotivasi untuk mengungkapkan hal baik dan buruk tentang posisi keuangan dan kinerjanya. perspektif seperti ini sering disebut sebagai perspektif 'pasar untuk lemon’ (Akerlof, 1970), dengan pandangan bahwa dengan tanpa adanya keterbukaan pasar modal akan menganggap bahwa organisasi adalah 'lemon'. yaitu, kegagalan untuk memberikan informasi yang dilihat dalam pandangan yang sama dalam menyediakan informasi yang buruk. oleh karena itu, meskipun perusahaan mungkin khawatir tentang mengungkapkan berita buruk, pasar mungkin membuat penilaian yang menyiratkan bahwa organisasi memiliki berita yang sangat buruk untuk diungkapkan (kalau tidak mereka akan mengungkapkannya). Perspektif 'pasar untuk lemon'ini memberikan insentif bagi manajer untuk memberikan informasi tanpa adanya peraturan, kegagalan untuk melakukannya akan berimplikasi terhadap kekayaan manajer (mungkin dalam bentuk remunerasi yang lebih rendah saat ini dan nilai penurunan di pasar untuk manajer ) yaitu, 'pemilik nonlemon atau manajer memiliki dorongan untuk berkomunikasi' (Spence, 1974).

meninjau penelitian sebelumnya, skinner (hlm. 44) mencatat bahwa ada bukti bahwa manajer mengungkapkan perkiraan berita baik dan buruk secara sukarela. Pendapat ini didukung oleh penelitian empiris tersendiri yang menunjukkan bahwa ketika perusahaan berkinerja baik manajer membuat ‘pengungkapan hal yang baik' untuk membedakan perusahaan mereka dari perbuatan kurang baik uang mereka lakukan, dan ketika perusahaan tidak melakukannya dengan baik manajer membuat pengungkapan berita buruk secara konsisten dapat dengan alasan efek reputasi (hal.58) Bukti diberikan oleh Barton dan Waymire (2004) menunjukkan bahwa pemegang saham perusahaan-perusahaan AS yang membuat kualitas pengungkapan yang lebih tinggi sebelum tragedi pasar saham tahun 1929 mengalami kerugian secara signifikan lebih kecil selama tragedi itu. sebelum tragedi itu ada tidak adanya pengungkapan umum regulasi. Barton dan Waymire berpendapat bahwa kekuatan ekonomi beroperasi untuk memotivasi para manajer untuk memberikan informasi kepada investor bahkan dengan tanpa adanya regulasi Pendapat yang menyatakan bahwa pasar akan memberi sanksi organisasi untuk kegagalan untuk mengungkapkan informasi (yang mungkin buruk atau tidak) tentu saja mengasumsikan bahwa pasar tahu bahwa manajer memiliki informasi tertentu untuk diungkapkan. seperti yang telah terlihat dengan banyaknya kegagalan akuntansi rupanya tak terduga dalam beberapa tahun terakhir (seperti Enron, worlcom dan Parmalat), harapan ini tidak selalu realistis, karena pasar tidak akan selalu tahu bahwa ada informasi yang tersedia untuk diungkapkan. yaitu, dengan adanya informasi yang tidak sama (ketimpangan penyampaian informasi) manajer mungkin tahu beberapa berita buruk tetapi pasar tidak mungkin mengharapkan pengungkapan informasi pada waktu itu. Namun, jika kemudian terungkap kabar bahwa terdapat hal yang tidak diungkapkan, kita mungkin bisa mengharapkan pasar untuk bereaksi (dan dengan adanya regulasi, kita bisa berharap regulator untuk bereaksi, karena kegagalan untuk mengungkapkan informasi secara tepat waktu mungkin cara yang bertentangan hukum tertentu dalam yurisdiksi). juga, pada waktu tertentu, menyembunyikan informasi (terutama yang bersifat kepemilikan) bisa untuk kepentingan organisasi. misalnya, organisasi mungkin tidak ingin mengungkapkan informasi tentang peluang pasar tertentu karena takut pesaing menggunakan informasi tersebut.

jadi, dalam ringkasan ke masalah ini, ada berbagai argumen atau mekanisme yang mendukung mengurangi peraturan akuntansi (termasuk kontraktor swasta, pasar untuk manajer, pasar untuk pengambilalihan perusahaan dan 'pasar untuk lemon'), karena bahkan tanpa adanya perusahaan regulasi akan memiliki dorongan untuk membuat pengungkapan. kita sekarang mempertimbangkan beberapa argumen yang mendukung mengatur praktik akuntansi keuangan. PERSPEKTIF PRO-REGULASI kami telah mempertimbangkan sejumlah alasan yang mendukung mengurangi atau menghilangkan regulasi. salah satu argumen yang paling sederhana adalah bahwa jika seseorang benar-benar menginginkan informasi tentang organisasi mereka akan siap untuk membayar (mungkin dalam bentuk mengurangi tingkat keuntungan/rate of return yang mereka inginkan), dan kekuatan penawaran dan permintaan berlaku untuk memastikan jumlah yang optimal informasi yang dihasilkan. perspektif lain adalah bahwa jika informasi tidak dihasilkan akan ada ketidakpastian yang lebih besar tentang kinerja entitas dan ini akan diterjemahkan ke dalam peningkatan biaya bagi organisasi. (misalnya, dengan tidak adanya informasi yang cukup tentang organisasi, organisasi semacam itu akan dianggap memiliki risiko yang lebih tinggi, dan organisasi berisiko merasa relatif lebih mahal untuk penanaman modal) dengan pemikiran ini, organisasi akan dipilih untuk yang memberikan informasi yang mengurangi biaya tersebut. Namun, pendapat yang mendukung 'pasar bebas' bergantung pada pengguna yang membayar untuk barang atau jasa yang diproduksi dan dikonsumsi. argumen tersebut tidak berlaku ketika kita membahas konsumsi barang 'bebas' atau barang 'publik'. informasi akuntansi adalah barang publik - setelah tersedia, orang dapat menggunakannya tanpa membayar dan bisa menyebarkannya kepada orang lain. Pihak yang menggunakan barang atau jasa tanpa menimbulkan beberapa biaya produksi yang terkait disebut sebagai 'pendompleng'. dengan adanya pendompleng, permintaan semakin berkurang, karena orang tahu mereka dapat memperoleh barang atau jasa tanpa membayar untuk mereka. beberapa orang akan memiliki dorongan untuk membayar barang atau jasa, karena mereka tahu bahwa mereka sendiri mungkin bisa bertindak sebagai pendompleng gratis. dilema ini pada gilirannya berpendapat untuk memberikan kurangnya dorongan bagi produsen dari barang atau jasa tertentu, yang pada gilirannya mengarah ke rendahnya produksi informasi. untuk mengurangi kekurangan produksi ini, regulasi didalilkan diperlukan untuk mengurangi dampak kegagalan pasar. Namun, seperti yang kita sering harapkan, ada pendapat berbeda untuk perspektif bahwa pasokan 'barang bebas' harus diatur. beberapa ekonom berpendapat bahwa barang gratis sering secara berlebihan sebagai akibat dari regulasi. argumen adalah bahwa segmen masyarakat (pengguna barang jasa), mengetahui bahwa mereka tidak harus membayar untuk barang bebas, akan melebihkan kebutuhan mereka untuk barang atau jasa. Argumen ini mungkin dapat diterapkan untuk analis investasi. analis investasi biasanya akan menjadi pengguna utama informasi akuntansi. jika mereka melakukan pendekatan untuk peraturan tambahan yang memerlukan pengungkapan lebih lanjut, mereka akan cenderung untuk menerima jumlah yang tidak proporsional manfaat relatif terhadap biaya produksi informasi ini lebih lanjut. ketika mempertimbangkan konsumsi barang bebas itu dikatakan oleh beberapa orang bahwa non-pengguna secara efektif mensubsidi konsumen barang publik, seperti pihak lain, nonpengguna membayar ke arah produksi yang baik tanpa mendapatkan manfaat dari konsumsinya. hasil lobi bersama oleh pihak tertentu, seperti analis, pada gilirannya dapat menyebabkan adanya

apa yang telah disebut standar akuntansi yang berlebihan yang menciptakan biaya bagi perusahaan dalam hal kepatuhan. Namun, jika kita tidak diatur, maka di hadapan 'pendompleng' kita dikatakan tidak produktif dalam penyediaan informasi akuntansi. jelas, ini bukan hal yang mudah untuk menyeimbangkan dan kita bisa mulai memahami posisi sulit di mana regulator menemukan diri mereka. regulator sering menggunakan pendapat 'tempat yang setara/level playing field' untuk membenarkan penempatan regulasi. dari perspektif akuntansi keuangan, ini berarti bahwa setiap orang harus (atas dasar keadilan) memiliki akses informasi yang sama. ini adalah dasar hukum yang melarang insider trading, yang tidak menerima dari pandangan ini, atau mungkin tidak boleh, transfer antara pihak-pihak, hanya karena satu pihak memiliki akses ke informasi, yang lain tidak. menempatkan pengungkapan peraturan di tempat yang lebih besar akan meningkatkan kepercayaan pemegang saham yang mereka berada di 'tempat yang setara/level playing field'. apakah ini membantu membangun atau mempertahankan kepercayaan di pasar modal, maka sering dianggap 'kepentingan publik’. namun kami akan selalu meninggalkan isu seperti tingkat 'kebenaran' sosial informasi. bisa dibilang, pertanyaan seperti itu tidak dapat dijawab secara pasti. Banyak teori yang menyatakan mendukung pendekatan akuntansi pasar bebas dalam karya ekonom abad kedelapan belas, Adam Smith. Adam Smith terkenal dengan gagasan tentang ‘invisible hand/tangan yang tidak terlihat’. 'invisible hand' yang disebutkan hanya sekali dalam risalah lima buku, The wealth of nations, muncul dalam buku empat, mengacu pada distribusi modal dalam masyarakat: 'pendapatan tahunan .... selalu sama dengan seluruh produk dari industri .... karena setiap upaya individu untuk menggunakan modalnya .... setiap individu harus berupaya sebesar yang dia bisa .... dia bermaksud hanya industri miliknya sendiri .... miliknya sendiri lagi .... dipimpin oleh tangan tak terlihat/invisible hand olehnya’. pendukungnya pasar bebas berikutnya tertarik pada gagasan dari 'invisible hand' untuk memperkenalkan pendapatnya 'pasar berkuasa/market omnipotence', dengan alasan melawan keterlibatan negara karena 'mengganggu perintah spontan dan masyarakat spontan' (Lehman, 1991). yang tanpa keterlibatan regulasi, sumber daya produktif sebagai akibat dari individu mengejar kepentingan diri sendiri akan seolah-olah oleh 'tangan tak terlihat' menemukan jalan ke penggunaan yang paling produktif. beberapa penulis melangkah berikutnya dengan menyatakan bahwa meninggalkan kegiatan yang mengendalikan mekanisme pasar akan benar-benar melindungi pelaku pasar. pandangan ini mengabaikan kegagalan pasar (seperti akses terhadap informasi) dan distribusi kekuasaan yang tidak merata. Adam Smith prihatin dengan masalah tertentu yang terjadi dalam situasi monopoli di mana harga barang-barang yang dibutuhkan mungkin dikendalikan oleh pemasok. Smith tidak menganjurkan bahwa tidak boleh ada intervensi peraturan (regulasi). ia menyadari masalah yang mungkin timbul dalam pasar bebas yang tidak diatur dan meskipun jarang disebutkan oleh para pendukung 'pasar bebas', ia benar-benar menulis tentang perlunya bagi pemerintah untuk terlibat dalam 'kepentingan umum' untuk perlindungan lebih.

jadi jika kita menerima bahwa pekerjaan Smith telah disalah pahami sebagai sebuah risalah yang mendukung 'pasar bebas' (sejumlah penulis mengatakan), mengapa itu salah diartikan? Collison (2003) menyatakan bahwa dalam kepentingan bisnis yang banyak gangguan regulasi (seperti pengenalan kontrol upah minimum, atau persyaratan pengungkapan) dikurangi. karena itu ia memberikan pandangan bahwa banyak bisnis menggunakan karya ekonom terkenal (seperti adam smith dan milton friedman) sebagai bentuk 'propaganda' untuk mendukung argumen mereka untuk mengurang regulasi. menurut Collison, argumen seperti yang disajikan oleh ekonom terkenal seperti smith dan friedman, dan 'propaganda perusahaan yang digunakan untuk menjualnya kepada publik, yang diantisipasi oleh adam smith, yang memperingatkan dampak negatif yang bisa disebabkan oleh kepentingan ekonomi yang kuat, terutama ketika mereka tak terkendali karena tidak adanya regulasi yang memadai atau persaingan. dengan kata lain, pada tahun 1776 adam smith menulis yang mudah ditebak bahwa manajer bisnis akan berpendapat bahwa apa yang ada dalam kepentingan organisasi bisnis akan benarbenar untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan - pendapat yang masih terdengar hari ini, lebih dari 230 tahun kemudian. Yaitu adalah kepentingan manajer untuk menyatakan bahwa jika bisnis makmur maka masyarakat juga akan makmur. perspektif ini konsisten dengan teori kepentingan ekonomi regulasi, yang dibahas kemudian dalam bab ini. dalam kaitannya bagaimana bisnis akan menentang perlunya regulasi atas dasar argumen bahwa 'apa manfaat bisnis juga akan bermanfaat bagi masyarakat, kita dapat mempertimbangkan penyelidikan pemerintah Australia baru-baru ini menjadi tanggung jawab sosial perusahaan dan pelaporan yang berkaitan. pada tahun 2005 pemerintah federal ditetapkan melalui Komite Parlemen Gabungan pada Korporasi dan Jasa Keuangan/ Parliamentary Joint Committe on Corporations and Financial Services (PJCCFS) (di bawah naungan Komisi Efek dan Investasi Australia Act 2001/Australian Securities and Investments Commissions Act 2001) sebuah badan penyelidikan tanggung jawab perusahaan. penilaian publik diminta, dengan penilaian yang diterima sampai dengan awal tahun 2006. tujuan penyelidikan adalah untuk mempertimbangkan kebaikan memperkenalkan peraturan yang lebih besar dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan pelaporan yang berkaitan (masalah yang diteliti dalam chapter 9). Deegan dan shelly (2007) melakukan analisis penilaian yang dibuat untuk penelitian itu. dalam ringkasan, analisis menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan bisnis dan asosiasi terkait sangat disukai dalam pendekatan anti-regulasi (pasar bebas) dimana perusahaan akan secara sukarela menentukan tanggung jawab sosial mereka dan akuntabilitas terkait, pandangan adalah bahwa pasar pada akhirnya akan memberi sanksi organisasi dengan catatan sosial dan lingkungan yang buruk. (terdapat organisasi bisnis berpendapat bahwa jika orang di pasar mengharapkan perusahaan untuk melakukan hubungan secara diam-diam dalam kaitannya dengan kegiatan sosial dan lingkungan dan organisasi kemudian tidak melakukan sesuai dengan harapan tersebut maka pelaku pasar akan memberi sanksi kepada organisasi). misalnya, Deegan Dan shelly dikutip dari penilaian yang dibuat untuk penyelidikan oleh asuransi QBE, salah satu perusahaan asuransi terbesar australia itu. asuransi QBE menyatakan : 'pasar adalah mekanisme alami di mana isu tanggung jawab sosial perusahaan akan terus berkembang'

melihat pasar sebagai 'mekanisme alami' adalah perspektif yang menarik. kontras, kelompok sosial dan lingkungan, asosiasi konsumen, kelompok karyawan dan individu yang membuat penilaian untuk penyelidikan cenderung mengadopsi pandangan pro-regulasi; mereka percaya bahwa peraturan harus diletakkan di tempat untuk melindungi kepentingan berbagai pihak dan bahwa, ketika diserahkan kepada 'invisible hand/tangan yang tidak terlihat’ dari pasar, perusahaan tidak beroperasi pada 'kepentingan publik' (selain mungkin ketika mereka meyakinkan melalui 'pemenuhan kepentingan diri sendiri'). Deegan dan shelly membuat referensi khusus untuk pernyataan dalam 'penilaian penyelidikan' berbagai organisasi. sangat menarik bahwa sejumlah penilaian penyelidikan membuat referensi khusus untuk karyakarya adam smith (dan 'invisible hand') untuk membenarkan anti-regulasi dari sudut pandang mereka. Deegan dan shelly juga menemukan bahwa banyak penilaian yang dibuat oleh organisasi bisnis menunjukkan bahwa pengenalan undang-undang itu bertentangan dengan kepentingan australia, karena akan 'melumpuhkan' segala bentuk inovasi dalam pelaporan sosial dan lingkungan. Deegan dan shelly menantang pandangan bahwa memperkenalkan persyaratan pelaporan wajib akan menghambat inovasi. sebaliknya, mereka percaya bahwa regulasi hanya akan menetapkan tingkat minimum pengungkapan yang organisasi pilih untuk dilampaui. bukti yang diberikan oleh Deegan dan shelly menunjukkan bahwa itu adalah umum untuk organisasi bisnis untuk menentang pengenalan berbagai bentuk undang-undang, dan juga umum bagi para pemimpin bisnis untuk berpendapat bahwa jika masyarakat mengharapkan perusahaan untuk melakukan tindakan tertentu maka perusahaan akan melakukan tindakan ini karena kegagalan untuk melakukannya akan membebankan biaya pada organisasi. misalnya, jika masyarakat mengharapkan perusahaan untuk mengadopsi standar kinerja lingkungan yang tinggi, dan perusahaan ini kemudian terbukti merusak lingkungan, konsumen akan memilih untuk tidak membeli produk perusahaan, bank tidak akan meminjamkan dana untuk organisasi, orang tidak akan mau bekerja bagi perusahaan, dan sebagainya. Dalam pendapat ini adalah bahwa regulasi tidak diperlukan dan benar-benar akan menghambat 'fungsi alami' pasar. pasar dipandang sebagai mekanisme terbaik untuk mendisiplinkan manajer yang berkinerja buruk. dengan pendapat ini, perusahaan didorong oleh 'atas dasar kepentingan pribadi' akan diharapkan untuk menanggapi keprihatinan masyarakat. Menariknya, pada penyelesaian penyelidikan tanggung jawab sosial perusahaan, pemerintah memutuskan untuk memperkenalkan regulasi untuk secara khusus mengidentifikasi tanggung jawab sosial perusahaan. dalam membenarkan kesimpulan bahwa tidak ada kebutuhan untuk memperkenalkan undang-undang tambahan, laporan akhir penyelidikan membuat referensi khusus untuk manfaat yang memungkinkan perilaku 'atas dasar kepentingan diri'. oleh karena itu, dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan, pemerintah jelas disukai pendekatan anti-regulasi, didorong mungkin dengan pendapat 'pasar bebas' yang dibahas dalam bab ini. tidak mengherankan, ada banyak individu dan kelompok yang mengkritik keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan yang disukai pengenalan regulasi, mungkin didorong

oleh perspektif 'pro-regulasi' dibahas dalam bab ini. lagi, sebagaimana ditekankan dalam buku ini, akan ada pandangan yang berbeda tentang isu-isu yang berbeda, dalam hal ini tentang keuntungan atau kerugian dari regulasi. apakah kita pribadi mendukung satu pendekatan atau yang lain akan didasarkan pada nilai-nilai kita sendiri dan tentang apakah kita siap untuk menerima argumen (dan teori) yang diajukan oleh pendukung 'pasar bebas' atau yang diusulkan oleh pendukung 'pro-regulasi'. hanya gambaran singkat telah disediakan di sini dari pasar bebas versus argumen pro-regulasi. ini adalah argumen yang sedang berlangsung sehubungan banyak kegiatan dan industri, dengan berbagai kepentingan memajukan banyak argumen yang berbeda dan sering bertentangan atau melawan regulasi. itu adalah argumen yang sering menjadi subyek perdebatan sengit. apa yang kamu pikirkan? haruskah akuntansi keuangan diatur, dan jika demikian, berapa banyak peraturan yang harus ditetapkan? setelah membahas argumen yang sejalan dan yang bertentangan dengan regulasi, kita sekarang akan mempertimbangkan sejumlah teori yang menjelaskan mengapa regulasi ditetapkan, dan mendiskusikan dimana pemegang saham/pemangku kepentingan mengharakan manfaat dari adanya regulasi. teori berikut membantu pemahaman kita tentang mengapa, dalam situasi tertentu, keputusan dibuat untuk pembaruan undang-undang. Namun, legislator mungkin dituntut untuk menyusun undang-undang baru dalam hal melindungi investor, tapi apakah ini berarti bahwa perlindungan investor adalah motivasi nyata mereka? atau apakah mereka memiliki dorongan pribadi lainnya? teori berikut memberikan perspektif yang berbeda tentang mengapa 'perubahan ekstensif' dibuat. misalnya, teori regulasi kepentingan umum/public interest theory of regulation akan mengusulkan bahwa perubahan peraturan seperti itu membawa kepentingan publik - yang akan konsisten dengan pendapat 'perlindungan investor'. Sebaliknya, teori regulasi kepentingan ekonomi/economic interest theories of regulation akan menunjukkan bahwa peraturan tersebut mungkin telah dimasukkan ke suatu tempat dimana regulator sendiri akan berada di bawah tekanan karena telah menderita kerugian besar, terlihat seperti mereka melakukan sesuatu dan kekuatan ini membantu mereka mempertahankan posisi mereka sebagai regulator (dan karena itu membantu mereka mempertahankan aliran pendapatan yang terkait). dalam penjelasan seperti pengenalan undangundang ini tidak sebanyak kepentingan publik daripada kepentingan pribadi mereka yang bertanggung jawab untuk memperkenalkan undang-undang. lagi, sebagaimana ditekankan dalam buku ini, ada cara-cara yang berbeda dalam memandang fenomena yang sama: beberapa peneliti dapat melihat pengenalan undang-undang sebagai kepentingan umum (pandangan diwujudkan dalam teori kepentingan umum), sedangkan peneliti lain mungkin menganggap bahwa tindakan yang sama diambil karena itu yang terbaik melayani kepentingan pribadi mereka dalam kontrol memperkenalkan undang-undang (teori regulasi kelompok kepentingan ekonomi) Beberapa Teori Regulasi : 1. TEORI KEPENTINGAN UMUM menurut Posner (1974), teori kepentingan umum 'berpegang pada regulasi itu untuk menanggapi permintaan masyarakat untuk memperbaiki praktik pasar yang tidak efisien atau tidak adil'. yaitu, regulasi awalnya disiapkan untuk menguntungkan masyarakat secara keseluruhan, bukan kepentingan tertentu, dan badan pengawas dianggap sebagai penengah netral yang mewakili

kepentingan masyarakat di mana ia beroperasi, bukan untuk kepentingan pribadi dari regulator. diberlakukannya undang-undang ini dianggap tindakan penyeimbangan antara manfaat sosial dan biaya sosial dari peraturan tersebut. menerapkan pendapat ini dengan akuntansi keuangan dan menerima keberadaan ekonomi kapitalis, masyarakat membutuhkan keyakinan bahwa pasar modal efisien secara langsung (atau mengalokasikan) sumber daya untuk aset produktif. regulasi dianggap menjadi alat untuk menciptakan kepercayaan tersebut.

banyak orang yang kritis pada perspektif sederhana ini mengapa regulasi diperkenalkan (misalnya Peltzman, 1976; Posner, 1974; Stigler, 1971). Posner (1974) mempertanyakan 'asumsi bahwa pasar ekonomi sangat rapuh dan cenderung beroperasi sangat tidak efisien (atau tidak adil) jika dibiarkan, pendapat lain menyatakan bahwa bahwa peraturan pemerintah sebenarnya murah. Posner juga mengkritik argumen bahwa undang-undang biasanya awalnya ditetapkan untuk 'kepentingan umum' tetapi hanya gagal untuk mencapai tujuannya karena kelalaian pemerintah, salah manajemen atau kekurangan dana. pendukung asumsi ekonomi berbasis 'kepentingan sendiri' akan menentang undang-undang apapun diberlakukan oleh pihak tertentu karena mereka benar-benar percaya bahwa itu adalah untuk kepentingan umum. sebaliknya, mereka menganggap bahwa legislator akan memberlakukan undang-undang hanya karena itu mungkin meningkatkan kekayaan mereka sendiri (dengan harapan kemungkinan mereka terpilih kembali), dan orang-orang akan melobi undang-undang tertentu hanya jika berkenaan dengan kepentingan mereka sendiri. jelas, seperti kebanyakan asumsi teoritis, asumsi kepentingan sendiri ini adalah salah satu yang (mudahmudahan) tidak selalu dipegang. teori regulasi kelompok kepentingan pribadi dibahas kemudian dalam bab ini. pada bagian berikut regulasi teori capture dibahas. tidak seperti teori regulasi kelompok kepentingan pribadi, teori capture mengakui kemungkinan bahwa peraturan mungkin awalnya diberlakukan untuk kepentingan umum. Namun, ia berpendapat bahwa peraturan tersebut pada akhirnya akan dikendalikan oleh pihak-pihak yang seharusnya untuk mengawasi. 2. TEORI CAPTURE peneliti yang menganut teori capture (ahli teori capture) biasanya akan berpendapat bahwa, meskipun regulasi mungkin diperkenalkan dengan tujuan melindungi ‘kepentingan publik '(sebagaimana didalilkan dalam teori kepentingan umum secara singkat dijelaskan di atas), tujuan yang baik ini akhirnya tidak akan tercapai karena , dalam proses memperkenalkan regulasi, organisasi yang tunduk pada peraturan yang pada akhirnya akan datang untuk mengawasi regulator. industri diatur akan berusaha untuk mendapatkan pengawasan dari badan pengawas karena mereka tahu bahwa keputusan yang dibuat oleh regulator berpotensi akan memiliki dampak yang signifikan terhadap industri mereka. pihak yang diatur atau industri akan berusaha untuk mengambil alih (capture) regulator dengan tujuan untuk memastikan bahwa peraturan kemudian dirilis oleh regulator (pasca-capture) akan menguntungkan untuk industri mereka. Jelas ada manfaat ekonomi bagi industri (seperti industri penerbangan atau industri alkohol) jika mampu 'meng-capture' badan yang mengatur hal itu. menurut Mitnick (1980), setidaknya ada lima cara di mana entitas diatur atau industri akan dapat menangkap badan regulator :

1. 2. 3. 4.

5.

capture dikatakan terjadi jika kepentingan diatur mengendalikan regulasi dan lembaga diatur atau jika pihak diatur berhasil mengkoordinasikan kegiatan badan regulator dengan mereka sehingga kepentingan pribadi mereka terpenuhi; atau jika pihak diatur entah bagaimana berhasil menetralisir atau menjamin non-kinerja (atau kinerja cukup) oleh badan pengatur atau jika dalam proses interaksi dengan pihak regulator diatur berhasil (bahkan mungkin tidak sengaja) dalam melakukan kerja sama dengan regulator dalam melihat sesuatu dari perspektif mereka sendiri dan dengan demikian memberi mereka peraturan yang mereka inginkan; atau jika, cukup kebebasan dari keinginan formal maupun sadar baik regulator maupun pihak diatur, struktur dasar dari sistem penghargaan mengarah selain regulator korup atau tidak kompeten pasti untuk sebuah komunitas kepentingan dengan pihak yang diatur dengan demikian, selama pengenalan regulasi dalam banyak kasus dijelaskan dalam hal melindungi 'kepentingan umum'. ia berpendapat bahwa pasti akan sulit untuk regulator untuk tetap independen dari pihak-pihak atau industri yang diatur, seperti kelangsungan hidup badan pengatur selama periode waktu yang sering tergantung pada memenuhi harapan pihak-pihak atau kelompok yang diatur. lanjut, semakin besar total sumber daya industri dibandingkan dengan regulator, semakin besar akan menjadi kesempatan regulator pada akhirnya tidak akan mampu untuk tetap independen. seperti berbagai industri, di berbagai yurisdiksi, telah berpendapat bahwa kantor akuntan besar telah menagkap proses penetapan standar akuntansi. ini menjadi perhatian Amerika Serikat yang pada tahun 1977 kongres amerika menyelidiki apakah (itu) Delapan Besar kantor akuntan telah 'menangkap' proses penetapan standar (Metcalf inquiry). dalam konteks Australia, walker (1987) berpendapat bahwa dewan peninjau standar akuntansi Australia/australian accounting standards review board (ASRB) (yang kemudian digantikan oleh Dewan Standar akuntansi Australia/ australian accounting standards board, AASB) tampaknya 'ditangkap' oleh profesi akuntansi. ia mengutip berbagai bukti untuk mendukung argumennya, menyimpulkan dalam waktu dua tahun informasi tersebut. seperti yang kita tahu, pendukung teori capture biasanya berpendapat regulasi yang biasanya diperkenalkan, atau badan pengatur ditetapkan, untuk melindungi kepentingan publik. misalnya, dari perspektif akuntansi sistem peraturan dan rezim baru sering dibentuk sebagai tanggapan terhadap kegagalan akuntansi tingkat tinggi, di mana anggota masyarakat yang dianggap telah mengalami kerugian keuangan dan di mana ia berpendapat bahwa peraturan baru ini akan membantu mencegah terulangnya kegagalan akuntansi. ini terjadi dengan pembentukan komisi bursa dan sekuritas di Amerika Serikat pada awal 1930-an, yang dibentuk sebagai respon terhadap perkara wall street 1929, dengan pembentukan komite pengarah standar akuntansi di Inggris pada awal tahun 1970 setelah publikasi buruk atas kegagalan akuntansi di beberapa perusahaan besar Inggris di akhir 1960-an, dengan mendirikan dewan standar akuntansi di UK pada tahun 1990 menyusul kegagalan akuntansi skala besar lebih lanjut di akhir 1980-an, dan dengan banyak akuntansi dan peraturan tata kelola perusahaan yang ketat yang dikenakan di banyak negara menyusul kegagalan akuntansi di Enron, Worldcom, Parmalat dan perusahaan lain di awal 2000-an. sedangkan badan pengatur yang dihasilkan sering digambarkan sebagai badan yang ‘objektif' dan 'independen', di masa lalu anggota mereka telah didominasi menjadi akuntan profesional dan direktur keuangan.

Walker (1987) berpendapat merupakan komponen penting dari regulasi capture. Namun, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi gerakan menuju menjamin kebebasan dari regulator akuntansi yang lebih besar. misalnya, empat belas anggota Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) semua harus bekerja penuh waktu dan secara khusus untuk Dewan, dan diminta untuk memutuskan hubungan kerja dengan pemberi kerja sebelumnya. mereka juga ditunjuk oleh dewan pengawas, yang mewakili kepentingan lintas sektor dan yang semua setuju bahwa mereka akan bertindak untuk kepentingan publik (tidak pribadi mereka sendiri). sementara ini dapat membantu dalam memberikan gambaran terpisah dan objektivitas tidak memihak proses pengaturan standar IASB (yang dibahas dalam bab berikutnya), harus diingat bahwa anggota IASB sebagian besar masih akuntan profesional berkualitas yang pandangannya terikat dikondisikan sesuai dengan pengalaman dan pelatihan mereka sebelumnya. dalam situasi seperti ini, adalah wajar untuk mempertanyakan independensi dan tidak memihak proses pengaturan standar akuntansi. kembali ke analisis walker tentang 'capture' standar akuntansi - Aturan di Australia, Walker berpendapat bahwa sebelum pembentukan ASRB, standar akuntansi yang dikeluarkan oleh profesi akuntansi dan sanksi bagi yang melanggar (yang sangat jarang dikenakan) hanya bisa dilakukan terhadap anggota profesi. Walker mencatat bahwa sepanjang tahun 1970-an (yang sebelum pembentukan ASRB tahun 1984) pemantaun kegiatan oleh instansi pemerintah mengungkapkan tingginya insiden pelanggaran dengan aturan profesi akuntansi. ketidakpatuhan ini dapat mengurangi kepercayaan publik di pasar modal, yang dengan sendirinya dianggap sebagai tidak mendukung kepentingan publik. Pemerintah – yang mendanai standar, dengan sanksi hukum terkait, harus berpikir meningkatkan tingkat kepatuhan dan karenanya kepercayaan publik terhadap praktek pelaporan perusahaan. Menariknya, pada 1970-an profesi akuntansi mengakui tingginya tingkat ketidakpatuhan, tetapi berpendapat bahwa alternatif terbaik adalah untuk memberikan dukungan secara hukum untuk profesional yang mengembangkan standar (sehingga meningkatkan 'kekuatan' dari standar, tetapi meninggalkan standar yang diatur oleh profesi akuntansi). sementara diskusi dilanjutkan berkaitan dengan berdirinya ASRB (badan pemerintah), saran diterima oleh pemerintah dari berbagai sumber bahwa kemungkinan keabsahan standar akuntansi yang dikembangkan selain oleh profesi akuntansi harus dipertimbangkan. itu juga menyarankan bahwa ASRB diberi kekuasaan untuk menentukan prioritas berbagai standar – pengaturan ruang lingkup, serta menunjuk 'direktur riset'. profesi akuntansi cukup vokal dalam perlawanannya terhadap gerakan tersebut, karena itu menentang gagasan pemerintah itu sendiri (melalui ASRB) yang terlibat dalam pengembangan standar akuntansi yang sebenarnya. profesi akuntansi ingin mempertahankan kendali atas pembentukaan standar daripada kekuatan untuk transfer pengetahuan ke pemerintah. setelah meninjau bukti yang tersedia, walker berpendapat bahwa sejarah awal ASRB dapat dianggap sebagai studi kasus dalam regulasi ‘capture’. ia memberikan bukti berikut: 1. Sebelum dewan membentuk badan akuntansi dilakukan pendekatan untuk memastikan bahwa pemerintah (ASRB) tidak akan memiliki kemampuan penelitian independen, tidak akan memiliki ketua akademik, dan akan dilengkapi dengan petugas administrasi daripada direktur riset (semua yang akan melemahkan kemampuan); semua tujuan tersebut akan tercapai.

2.

3.

4.

pada tahun 1984 dewan didirikan prioritasnya atas dasar kepatuhan publik; pada November 1985 agendanya mewakili badan peneliti standar akuntansi Australia mengisyaratkan dipersiapkan diserah terimakan (AARF adalah badan profesional yang disponsori didanai oleh profesi akuntansi - yaitu, itu berada di bawah kontrol langsung dari profesi akuntansi); di Desember 1985 prosedur ASRB baru memastikan bahwa 'prioritas hanya akan ditetapkan setelah berkonsultasi dengan yayasan penelitian akuntansi Australia' (badan penelitian profesi sendiri) pada tahun 1984 dewan menerbitkan serangkaian prosedur (rilis 200) yang menempatkan AARF dan kelompok kepentingan lainnya pada pijakan yang sama. oleh karena itu, dewan dalam agendanya menolak untuk menempatkan standar yang disampaikan sebelumnya oleh asosiasi pemegang saham Australia, dengan alasan bahwa asosiasi tidak menyediakan semua dokumen pendukung dan penyerahan hak cipta seperti yang dipersyaratkan oleh rilis 200. sebelum November 1985 ASRB mengumumkan bahwa dewan akan meninjau serangkaian standar sebelum disampaikan oleh AARF; dewan, sementara meninggalkan rilis 200 untuk AARF, terus dikenakan pada asosiasi pemegang saham Australia. pada bulan desember 1985 ASRB melaporkan bahwa mereka telah mengadopsi prosedur 'jalur cepat' untuk menangani standar, tetapi setelah enam bulan diterapkan ini hanya untuk pengajuan dari AARF, sementara itu memberlakukan persyaratan yang lebih ketat pada pengajuan dari sumber lain. sebelum berdirinya, ia menyarankan agar ASRB akan independen dari profesi akuntansi dan wakil dari kepentingan masyarakat luas. pada tahun 1984 keanggotaan dewan termasuk Dewan Serikat Dagang Australia, Asosiasi Pemegang Saham Australian dan (dipahami) Asosiasi pengusaha Bankir Australia. Pada 1986 keanggotaan terdiri dari dua mantan presiden nasional komunitas Akuntan Australia (termasuk orang yang merupakan anggota saat AARF itu Dewan Standar Akuntansi), mantan presiden nasional Ikatan Akuntan Swasta di Australia, mantan presiden negara komunitas akuntan Australia, dan hanya satu lainnya (direktur eksekutif dari asosiasi bursa saham Australia) Chand dan White (2007) juga mempertimbangkan isu regulasi capture. dalam melakukannya mereka menjelaskan keterlibatan pemerintah dalam standar akuntansi - proses penetapan, dan menjelaskan mengapa dalam konteks Dewan pelaporan keuangan Australia didirikan untuk mengawasi kegiatan dewan standar akuntansi Australia. sementara teori tertentu, seperti teori capture, bisa dianut oleh beberapa peneliti, akan ada orang lain yang menentang teori tersebut. Posner (1974) merupakan pendukung ekonomi (kepentingan pribadi) teori regulasi (yang memandang ke depan), bertentangan pendapat terhadap dimana tujuan awal dari program regulasi selanjutnya digagalkan melalui upaya pengaturan kelompok komponen utama yang mendasari semua perspektif pada regulasi capture adalah bahwa kelompok-kelompok yang berbeda akan memiliki kepentingan yang berbeda dan peraturan akuntansi akan berdampak pada kepentingan-kepentingan sosial dan / atau ekonomi. jika kelompok-kelompok tertentu tidak menganggap potensial ancaman (atau peluang) dari regulator untuk kepentingan sosial atau ekonomi khusus mereka, mengapa mereka akan mencurahkan sumber daya untuk mencoba untuk menangkap regulator? sisa bab ini membahas perspektif tentang dampak dari kepentingan pribadi pada proses regulasi. DAMPAK EKONOMI DAN SOSIAL DARI REGULASI AKUNTANSI

sebelum mengkaji berbagai teori yang membahas pengaruh kepentingan pribadi pada proses regulasi akuntansi, maka perlu untuk menentukan apakah peraturan akuntansi dapat dan memiliki dampak sosial dan / atau ekonomi pada kepentingan penyusun atau pengguna akun. meskipun banyak orang mungkin berpendapat bahwa peraturan akuntansi hanya mempengaruhi bagaimana mendasari transaksi ekonomi dan peristiwa tercermin dalam laporan keuangan, tanpa dampak pada sifat atau bentuk realitas ekonomi ini yang mendasari, ada sesuatu yang besar sebagai bukti bahwa peraturan akuntansi memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang nyata bagi banyak organisasi dan orang-orang. misalnya, salah satu standar akuntansi yang baru pertama dikeluarkan oleh IASB sebagai Standar Pelaporan Keuangan Internasional/International Financial Reporting Standard (IFRS) ditangani dengan perlakuan akuntansi opsi saham (IFRS 2, yang kemudian menjadi AASB 2 'Saham berbasis Pembayaran' dalam australia). Meskipun banyak perusahaan menggunakan sejumlah besar opsi saham sebagai bagian dari manajemen remunerasi dan insentif rencana mereka, sebelum rilis IFRS 2 pada tahun 2005 sebagian besar perusahaan mengabaikan biaya terkait dengan menerbitkan opsi saham kepada karyawan ketika menghitung laba tahunan mereka atau rugi. pembenaran untuk praktek ini adalah bahwa ketika para eksekutif diberikan opsi saham, dan perusahaan menerbitkan saham baru kepada eksekutif tersebut di bawah harga pasar, ini tidak tampaknya biaya perusahaan itu sendiri - meskipun itu menipiskan nilai investasi pemegang saham yang ada. Namun, IASB melihat bahwa dengan memberikan opsi saham kepada karyawan, perusahaan mampu membayar karyawan ini jumlah uang yang lebih rendah daripada jika mereka tidak diberikan opsi saham. sebagai perusahaan menerima jasa berharga dari karyawan dalam pertukaran untuk pilihan ini, yang seharusnya dicatat sebagai beban jika mereka telah dibayar tunai, berdasarkan IFRS 2 dan AASB 2 nilai wajar opsi saham sekarang harus diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi komprehensif. meskipun pelaksanaan IFRS 2 seharusnya tidak memiliki dampak langsung pada arus kas yang mendasarinya, selama pengembangan IFRS 2 itu secara ekstensif berpendapat, bahwa itu akan memiliki banyak konsekuensi ekonomi dan sosial yang negatif tidak langsung untuk banyak orang. karena beberapa perusahaan akan diperlukan untuk mengakui beban opsi saham yang berpotensi besar setiap tahun, beberapa orang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan ini akan lebih kecil kemungkinannya untuk menggunakan opsi saham sebagai bagian dari gaji dan manfaat paket mereka. jika opsi saham berharga adalah efektif cara untuk manajer termotivasi dan membantu menyelaraskan diri mereka - kepentingan dengan para pemegang saham, pengurangan penggunaan bentuk insentif dapat menyebabkan kurang - termotivasi eksekutif (atau kurang tenaga kerja termotivasi secara keseluruhan jika opsi saham yang diberikan kepada banyak karyawan). ini dapat menyebabkan penurunan kinerja perusahaan, hanya karena IFRS 2 mengubah cara di mana item tertentu tercermin dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, sementara itu berpendapat bahwa IFRS 2 (kesamaan dengan sebagian besar, jika tidak semua, standar akuntansi lainnya) tidak harus mengarah pada perubahan langsung dalam kinerja bisnis yang mendasari atau arus kas, konsekuensi ekonomi tidak langsung dapat berpotensi besar dan negatif. sebagai contoh lain, dengan penerapan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) di banyak negara, perusahaan diharuskan untuk mengikuti IAS 38 'berwujud' (yang di australia adalah dikenal dengan AASB 138 'berwujud'). standar ini sangat keras pada aset seperti namanama merek yang dikembangkan secara internal dan pengeluaran penelitian. efektif,

membutuhkan pengeluaran untuk aset tersebut harus dihapuskan sebagai beban pada saat terjadinya. sebelumnya, dalam banyak negara - seperti australia - tidak ada standar akuntansi mencegah pengeluaran tersebut tidak dapat diakui sebagai aset. sebagai hasil dari pengenalan standar akuntansi ini, banyak komentator akuntansi berpendapat bahwa pengeluaran pada item tersebut diperkirakan akan mengurangi mengingat dampak buruk bahwa pengeluaran tersebut akan muncul pada laporan laba. bisa dibayangkan bagaimana pengurangan pengeluaran untuk penelitian dapat menyebabkan dampak sosial dan ekonomi yang akan mengalir ke seluruh masyarakat. ada banyak contoh lain dari standar akuntansi yang memiliki dampak ekonomi dan sosial tidak langsung potensial. memang, beberapa orang mungkin berpendapat bahwa peraturan akuntansi semua akan berdampak pada keputusan manajerial (sebagai manajer akan berusaha untuk mengelola bisnis mereka sehingga dapat mengoptimalkan angka akuntansi yang dilaporkan mereka), dan perubahan yang dihasilkan dalam keputusan manajerial akan memiliki dampak sosial dan / atau ekonomi pada mereka yang terkena dampak keputusan. beberapa penelitian akademik, yang dibahas pada bagian berikutnya, telah menggambarkan bagaimana pertimbangan konsekuensi potensi ekonomi standar akuntansi yang diusulkan termotivasi organisasi tertentu untuk melobi regulator baik bertentangan atau mendukung standar akuntansi tertentu. lobi ini mencoba untuk membentuk peraturan dengan cara yang akan memaksimalkan diharapkan positif, atau meminimalkan negatif, konsekuensi ekonomi yang diharapkan dari peraturan akuntansi baru untuk organisasi. PENDEKATAN DAN TEORI REGULASI KELOMPOK KEPENTINGAN EKONOMI teori ekonomi kelompok kepentingan regulasi (atau, seperti yang kadang-kadang disebut, teori kepentingan pribadi regulasi) mengasumsikan bahwa kelompok akan membentuk untuk melindungi kepentingan ekonomi tertentu. kelompok yang berbeda, dengan kepentingan dan tujuan yang tidak sesuai atau saling terpisah dan objektif yang dipandang sebagai sering berada dalam konflik satu sama lain dan mereka akan melobi pemerintah atau regulator lain untuk dimasukkan ke dalam undang-undang yang ekonomis menguntungkan mereka (dengan mengorbankan yang lain). sebagai contoh, konsumen mungkin melobi pemerintah untuk perlindungan harga, atau produsen mungkin melobi pemerintah untuk proteksi tarif. perspektif teoretis ini mengadopsi gagasan tentang kepentingan umum - bukan kepentingan pribadi dianggap mendominasi proses legislatif. dalam kaitannya dengan akuntansi keuangan, kelompok industri tertentu dapat melobi regulator (pengatur standar akuntansi) untuk menerima atau menolak standar akuntansi tertentu. misalnya, Hope dan Gray (1982) menunjukkan bagaimana sejumlah kecil perusahaan kedirgantaraan yang sukses, selama proses konsultasi, dalam mengubah persyaratan rinci standar akuntansi Inggris pada penelitian dan pengembangan yang mendukung kepentingan (pribadi) mereka. ini meskipun mayoritas peserta dalam proses konsultasi tidak keberatan yang telah dibuat untuk proposal asli oleh perusahaan kedirgantaraan. proposal ini asli dibutuhkan semua pengeluaran penelitian dan pengembangan untuk biaya sebagai beban pada tahun di mana telah terjadi. perusahaan kedirgantaraan berhasil berpendapat bahwa dalam keadaan tertentu mereka harus diizinkan untuk menangani pengeluaran pembangunan sebagai bentuk belanja modal, dan biaya sebagai beban pada tahun-tahun mendatang dengan mencocokan pendapatan yang akhirnya dihasilkan. meskipun dampak pada laba yang dilaporkan selama umur proyek akan nihil

(perlakuan akuntansi hanya diperbolehkan penundaan pengeluaran antara tahun), perlakuan akuntansi ini mengakibatkan aktiva bersih yang lebih tinggi yang dilaporkan dalam neraca (laporan posisi keuangan) masing-masing tahun selama proyek yang telah terjadi jika pengeluaran pembangunan telah dikenakan terhadap laba pada tahun itu terjadi. pada saat itu, harga yang perusahaan penerbangan tersebut dikenakan pemerintah Inggris untuk kontrak pertahanan besar didasarkan pada persentase pengembalian aktiva bersih. jelas, semakin tinggi aktiva bersih yang dilaporkan dalam tahun tertentu, semakin besar tagihan pemerintah untuk kontrak, jadi itu jelas dalam kepentingan pribadi dari perusahaan kedirgantaraan yang standar akuntansi diizinkan penangguhan pengeluaran pembangunan. contoh yang lebih baru dari lobi sukses regulator akuntansi oleh kelompok industri, ternyata mencari hasil untuk kepentingan industri sendiri, telah dilobi oleh beberapa bank yang Eropa terhadap ketentuan revisi standar akuntansi internasional (IAS) 39. bank beberapa negara Eropa, seperti di Australia, berpendapat bahwa beberapa ketentuan IAS 39 (AASB 139 dalam australia) akan mengakibatkan rekening mereka menunjukkan ketidak seimbangan yang signifikan yang tidak mencerminkan realitas ekonomi yang mendasar, dan ini bisa merusak kekhawatiran bank, tetapi menolak untuk mengubah substansi IAS 39. seperti yang akan terlihat dalam bab berikutnya, dari mulai 1 januari 2005 standar akuntansi yang dikeluarkan oleh IASB menjadi peraturan akuntansi yang harus diikuti oleh perusahaan-perusahaan Australia serta semua perusahaan yang sahamnya diperdagangkan telah pada setiap bursa saham di Uni Eropa (EU). Namun, sebagai bagian dari proses pengawasan akuntansi Uni Eropa, peraturan akuntansi apapun yang akan dimandatkan untuk digunakan oleh perusahaan-perusahaan Uni Eropa telah pertama yang disahkan oleh komisi Eropa. dukungan dari masing-masing IAS / IFRS mengikuti saran dari akuntansi komite pengawas /Accounting Regulatory Committee (ARC), yang memiliki satu anggota dari masing-masing dua puluh lima negara atau anggota negara-negara Uni Eropa. pada pertemuan ARC di Juli 2004, empat negara anggota memilih mendukung Uni Eropa dengan dukungan penuh IAS 39 dan enam negara abstain, terutama keberatan dengan unsurunsur dari IAS 39 bank di negara mereka telah bertentangan. lima belas negara yang memberikan suara memberi dukungan penuh adalah tidak cukup . Dua pertiga mayoritas ARC diperlukan untuk setujui oleh negara Uni Eropa dari IAS. dengan perbandingan, meskipun Bank Australia melobi terhadap AASB 139 dalam australia, persyaratan penuh IAS 39 yang dimasukkan dalam AASB 139. maka, tidak seperti rekan-rekan Eropa mereka, bank Australia tidak dapat memaksa regulator lokal unuk mengubah persyaratan IAS 39. dalam sebuah studi awal melobi regulator akuntansi, Watts dan Zimmerman (1978) mengkaji perilaku lobi dari perusahaan-perusahaan AS dalam kaitannya dengan proposal untuk pengenalan tingkat harga umum akuntansi - metode akuntansi yang, dalam periode inflasi, akan menyebabkan penurunan laba yang dilaporkan. mereka menunjukkan bahwa perusahaan yang sensitif secara politis metode akuntansi yang menyebabkan keuntungan berkurang. ini bertentangan dengan harapan normal yang perusahaan biasanya akan lebih memilih untuk menunjukkan pendapatan lebih tinggi daripada sebaliknya. itu menjelaskan pada (kepentingan sendiri) dasar bahwa itu adalah perusahaan besar yang bisa dikenakan sentimen publik yang negatif (dan tekanan untuk regulasi harga mereka) jika keuntungan mereka terlihat menjadi abnormal tinggi, dan mereka mungkin karena itu dilihat lebih menguntungkan jika mereka melaporkan laba yang lebih rendah. maka, dengan melaporkan laba yang lebih rendah ada

kemungkinan implikasi kekayaan negatif bagi organisasi (mungkin dalam bentuk intervensi pemerintah, boikot konsumen atau klaim atas upah yang lebih tinggi) akuntansi perusahaan juga memberikan masukan sebagai bagian dari proses penetapan standar akuntansi. jika teori kelompok kepentingan ekonomi peraturan yang harus dirangkul, kita akan berpendapat bahwa penyerahan ini dapat dijelaskan sebagai upaya untuk melindungi kepentingan akuntan profesional. mungkin auditor mendukung aturan yang mengurangi risiko audit dan oleh karena itu potensi tuntutan hukum mahal. bukti dalam Deegan, Morris dan Stokes (1990) juga mendukung pandangan bahwa perusahaan audit relatif lebih mungkin untuk melobi mendukung metode akuntansi tertentu jika metode-metode yang sudah digunakan oleh sejumlah klien mereka. analis juga sering melobi regulator untuk meningkatkan pengungkapan, mungkin karena mereka dapat menggunakan informasi dalam pekerjaan mereka, tetapi hanya membayar jumlah yang sangat kecil untuk itu (non - pengguna secara efektif akan mensubsidi biaya informasi bagian dari isu pendompleng dibahas sebelumnya dalam bab ini) di bawah teori kelompok kepentingan ekonomi regulasi, regulator itu sendiri adalah kelompok kepentingan - yang termotivasi untuk merangkul strategi untuk memastikan pemilihan ulang, atau untuk memastikan pemilihan ulang, atau untuk menjamin pemeliharaan posisi kekuasaannya atau hak istimewa dalam masyarakat. misalnya, Broadbent dan Laughlin (2002) menyatakan bahwa di lobi Inggris seputar perkembangan peraturan akuntansi yang berlaku untuk pemerintah akuntansi untuk proyek-proyek yang melibatkan ketentuan sektor swasta pelayanan publik (dikenal sebagai proyek keuangan inisiatif swasta, atau kemitraan pemerintah swasta), berbagai badan pengatur mengadopsi posisi yang bisa ditafsirkan sebagai berusaha untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi mereka dengan kelompok-kelompok yang menunjuk mereka dan memberi mereka legitimasi. harus diingat bahwa badan pengawas bisa sangat kuat. badan pengawas, biasanya dikendalikan pemerintah atau dipengaruhi, memiliki sumber daya (Peraturan potensial) yang dapat meningkatkan atau menurunkan kekayaan berbagai sektor konstituen. di bawah ini 'kepentingan ekonomi' perspektif regulasi, daripada regulasi awalnya dimasukkan ke dalam tempat untuk kepentingan umum (seperti yang awalnya diasumsikan dalam teori capture dan juga dalam teori kepentingan umum), diusulkan peraturan yang diberlakukan untuk melayani kepentingan pribadi pihak tertentu, termasuk politisi yang mencari pemilihan ulang. menurut Posner (1974), teori kepentingan ekonomi regulasi bersikeras bahwa regulasi ekonomi melayani kepentingan pribadi kelompok politik yang efektif. di bawah teori kepentingan ekonomi regulasi, regulasi itu sendiri dianggap sebagai komoditas tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi penawaran dan permintaan. Ide yang dipromosikan oleh para pendukung teori kelompok regulasi kepentingan ekonomi adalah bahwa jika kelompok tertentu (mungkin minoritas) tidak memiliki kekuatan yang cukup (yang mungkin tercermin dari jumlah orang yang dikendalikan, atau dengan potensi dana yang tersedia untuk mendukung kampanye pemilu) maka kelompok yang tidak akan dapat secara efektif melobi untuk peraturan yang dapat melindungi berbagai kepentingan. pandangan ini kompatibel dengan beberapa argumen yang digunakan oleh sejumlah teori kritis (dibahas dalam

bab 12), yang sering berpendapat bahwa undang-undang yang mendukung sistem sosial kita (termasuk hukum perusahaan dan standar akuntansi) bertindak untuk melindungi dan mempertahankan posisi mereka dengan kekuatan (modal) dan menekan kemampuan orang lain (orang-orang tanpa kekayaan finansial) untuk mengerahkan banyak pengaruh dalam masyarakat. konsisten dengan pandangan ini, para pendukung teori regulasi kelompok kepentingan ekonomi juga akan berpendapat bahwa regulator akan menggunakan kekuasaan mereka untuk mengatur untuk mentransfer kekayaan dari orang-orang dengan tingkat rendah kekuasaan politik (yang memiliki kemampuan terbatas untuk mempengaruhi pengangkatan regulator ) kepada pihak-pihak dengan tingkat yang lebih besar dari kekuatan politik. mencerminkan kemungkinan ini, di review dari tindakan United State Securities tahun 1933 dan 1934, merino dan Neimark (1982) menyimpulkan bahwa 'tindakan keamanan yang dirancang untuk mempertahankan ideologi, sosial dan status ekonomi quo sementara memulihkan kepercayaan dalam sistem yang ada dan lembaga-lembaganya. mereka lebih menyatakan bahwa pembentukan tindakan sekuritas 'mungkin lebih memberikan kontribusi terhadap tiadanya setiap upaya yang serius untuk memastikan akuntabilitas perusahaan dengan memperluas set transaksi yang perusahaan harus bertanggung jawab' PERATURAN AKUNTANSI SEBAGAI HASIL DARI PROSES POLITIK jika kita menerima bahwa penetapan standar akuntansi adalah proses politik, maka pandangan bahwa akuntansi keuangan harus obyektif, netral dan tidak terlibat politik (seperti didukung secara internasional dalam berbagai proyek kerangka konseptual seperti kerangka IASB untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan) adalah sesuatu yang dapat dengan mudah ditantang. seperti yang terlihat pada bagian sebelumnya, karena akuntansi keuangan mempengaruhi distribusi kekayaan dalam masyarakat itu akibatnya akan berpolitik Badan pengatur standar biasanya mendorong berbagai pihak yang terkena dampak untuk memberikan masukan pada draf standar akuntansi yang diusulkan. ini dianggap menjadi bagian dari proses yang normal. jika dilihat dari berbagai bagian dari konstituen yang tidak dianggap, implikasinya mungkin bahwa keberadaan badan pengawas bisa ditantang. dalam contoh sebelumnya keberatan yang dibuat oleh bank-bank di beberapa negara Uni Eropa untuk ketentuan rinci tertentu IAS 39, kegagalan IASB untuk berkompromi atau mengakui dengan keinginan bank-bank, dan kesediaan pemerintah Uni Eropa tertentu untuk melawan kasus bank, yang dipimpin konfrontasi antara dua regulator - Uni Eropa dan IASB. pada saat itu, konfrontasi ini dipandang sebagai sangat berpotensi merusak kedua regulator. jika Uni Eropa mengesahkan peraturan Uni Eropa direvisi pada akuntansi untuk instrumen keuangan yang memiliki kepentingan (meskipun mungkin hanya kecil) perbedaan dari IAS 39, maka aturan yang mendasari rekening perusahaan Uni Eropa akan berbeda dari aturan yang mendasari rekening perusahaan non-Uni Eropa, dan ini akan menggagalkan tujuan standarisasi akuntansi internasional (yang dibahas dalam bab berikutnya). peraturan akuntansi umum yang diperlukan kedua belah pihak untuk berkompromi halangan untuk mencapai kompromi antara dua badan pengawas yang kuat (dan kadang-kadang tampaknya keras kepala) regulator internasional adalah bahwa, seperti yang dibahas sebelumnya dalam bab ini, standar akuntansi (oleh sebab itu akuntansi keuangan dilaporkan secara terpisah) adalah hasil dari berbagai pertimbangan sosial dan ekonomi. karenanya, mereka sangat terikat

dengan nilai-nilai, norma-norma dan harapan masyarakat di mana standar dikembangkan. Oleh karena itu, patut dipertanyakan apakah akuntansi keuangan yang bisa mengklaim bersikap netral atau objektif (Hines, 1988, 1991). sementara itu sering dikatakan dalam kerangka kerja konseptual yang diusulkan pengungkapan harus berguna untuk pengambilan keputusan, hal ini sendiri tidak cukup. persyaratan yang diajukan harus diterima ke berbagai bagian konstituen, dan manfaat yang akan diperoleh dari proposal harus, ia berpendapat, melebihi biaya yang mungkin timbul. jelas, menentukan biaya dan manfaat yang sangat bermasalah dan ini adalah area di mana saran akademik dan penelitian akademis yang sering digunakan. menurut Beaver (1973), 'tanpa pengetahuan tentang konsekuensi ... tidak dapat dibayangkan bahwa kebijakan – yang dibuat badan ... akan dapat memilih standar akuntansi yang optimal'. May dan Sundem (197) berpendapat lebih lanjut, menyatakan, "jika dampak kesejahteraan sosial keputusan kebijakan akuntansi diabaikan, dasar keberadaan badan pengawas akan menghilang '. seperti disebutkan di atas, meski pengatur standar akuntansi dibutuhkan pada prinsipnya untuk mempertimbangkan potensi biaya dan manfaat dari persyaratan akuntansi tertentu sebelum mereka ditetapkan, hal ini bukan latihan yang sederhana. pertimbangan konsekuensi ekonomi yang mungkin (biaya dan manfaat) harus melibatkan pertukaran antara berbagai konsekuensi. misalnya, jika netralitas / representasional kesetiaan dikorbankan untuk mengurangi dampak negatif terhadap beberapa pihak (misalnya penyusun yang mungkin telah dinyatakan telah diminta untuk informasi kepemilikan diungkapkan, atau untuk mengubah kebijakan akuntansi mereka dengan implikasi bahwa mereka akan gagal membayar kontrak hutang yang ada) , ini mungkin memiliki konsekuensi negatif bagi pengguna untuk membuat keputusan atas dasar informasi yang diberikan. sementara itu diterima bahwa standar akuntansi yang dikembangkan dengan memperhatikan konsekuensi sosial dan ekonomi, juga merupakan persyaratan dalam banyak yurisdiksi termasuk australia - bahwa laporan keuangan perusahaan menjadi 'benar dan wajar'. Penelitian Australia menunjukkan (Deegan, kent, dan lin, 1994) bahwa auditor umumnya menganggap bahwa sesuai dengan standar akuntansi yang diperlukan dan seringkali cukup bagi mereka untuk memutuskan bahwa laporan keuangan auditee adalah benar dan wajar. tapi bisa kita benar-benar mengatakan mereka benar ketika standar yang ditentukan tergantung pada berbagai konsekuensi ekonomi dan sosial? mungkin lebih mudah untuk mengatakan bahwa mereka adil dalam arti bahwa mereka disusun sesuai dengan aturan yang tergabung dalam standar akuntansi. 'kebenaran' itu sendiri jelas merupakan konsep yang sulit untuk mendefinisikan dan ini mungkin menjelaskan mengapa dalam beberapa wilayah yurisdiksi diputuskan bahwa 'benar dan wajar' dicapai jika laporan keuangan hanya memenuhi peraturan akuntansi yang relevan dan praktek akuntansi yang berlaku umum. masalah lain yang perlu dipertimbangkan, apakah itu akan masuk akal untuk mengasumsikan bahwa pengguna laporan keuangan umumnya tahu bahwa laporan akuntansi adalah hasil dari berbagai tekanan politik, atau akan mereka berharap bahwa laporan merupakan refleksi obyektif dan akurat kinerja organisasi dan posisi keuangan? faktanya laporan akuntansi kesenjangan harapan dalam hal ini, meskipun ada buktinya. menurut Solomon (1978) 'itu benar-benar tepat untuk mengukur apa yang akan dipilih dengan tujuan politik tertentu jika dibuat jelas bagi pengguna untuk mengukur apa yang sedang dilakukan'. Namun, apakah realistis atau praktis

untuk mengasumsikan bahwa pengguna laporan keuangan akan dapat atau siap untuk menerima bahwa akuntansi keuangan tentu perlu mengakomodasi pertimbangan politik? lebih lanjut, bisa atau akan pengguna bergantung pada laporan keuangan jika mereka memiliki pengetahuan tersebut? akan ada penurunan kepercayaan pasar modal? Pendapat bahwa konsekuensi ekonomi perlu dipertimbangkan sebelum aturan baru diperkenalkan (atau aturan yang ada berubah) juga mengasumsikan bahwa dalam contoh pertama (sebelum amandemen harus dibuat) ada semacam ekuitas yang tidak perlu ditangani atau diseimbangkan kembali. Dalam kasus di Enron, adalah kewajiban yang 'tersembunyi' dari pengguna akun keuangan melalui pengaturan keuangan yang kompleks yang mengakibatkan kewajiban ini 'yang tersimpan dari neraca'. Unerman dan O'Dwyer (2004) menjelaskan, gambaran palsu kewajiban Enron. para eksekutif senior bertanggung jawab untuk penyusunan laporan keuangan Enron tampaknya telah memberikan informasi yang menyesatkan, yang mengakibatkan sumber ekonomi pihak eksternal yang dialokasikan dengan cara yang sangat tidak efisien - tapi dengan cara yang mungkin telah dirasakan pada saat itu oleh para eksekutif senior Enron sebagai dalam kepentingan pribadi mereka sendiri. mungkin, tidak adanya regulasi yang memadai memiliki konsekuensi ekonomi yang sangat nyata dan signifikan dalam kasus ini, yang berpotensi menunjukkan bahwa regulasi mungkin diperlukan dalam beberapa contoh untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. sebagai isu terkait lanjut bagi pembaca untuk merenungkan, apakah sesuai bagi regulator untuk mempertimbangkan pandangan penyusun laporan keuangan ketika mengembangkan standar akuntansi, mengingat bahwa standar akuntansi yang diterapkan untuk membatasi apa yang penyusun diizinkan untuk melakukan, yaitu, untuk mengatur perilaku mereka untuk kepentingan umum? seperti yang kita bisa lihat, mengatur praktik akuntansi membutuhkan banyak penilaian yang sulit.