Tatib Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa edit.docx

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

DESA SARTIMUKTI KECAMATAN CIPATAT KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 Sekretariat : Jl. Cirata Ds. Sarikmukti kec. Cipatat Kab.Bandung Barat ---------------------------------------------------------------------------------------------------------KEPUTUSAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA DESA SARIMUKTI KEC. CIPATAT KAB. BANDUNG BARAT NOMOR :141.3/TT.01/P3D-Rsm/V/2016 TENTANG TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA DESA SARIMUKTI KECAMATAN CIPATAT MENIMBANG : Menimbang

:

a. bahwa untuk kelancaran proses pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan

Perangkat

Desa,

serta

dalam

rangka

tertib

administrasi, maka dipandang perlu Panitia P3D menyusun Tata Tertib pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa; b. bahwa sehubungan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Panita tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Sarimukti Kecamatan Cipatat Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan;

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negar Republik IndonesiaTahun 2007Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688;

4.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran 1

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atau UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539;

7.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan kepala Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal-Usuldan kewenangan Lokal berskala Desa; 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang pedoman tatatertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pendampingan Desa; 13. Peraturan Daerah kabupaten Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Desa; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 3); 15. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Desa; 15

Peraturan Desa sarimukti Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat No. 16 Tahun 2016, Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

MEMUTUSKAN Menetapkan :

2

KEPUTUSAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA DESA SARIMUKTI KECAMATAN CIPATAT KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA DESA SARIMUKTI KECAMATAN CIPATAT TAHUN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Pasal ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat;

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3.

Bupati adalah Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;

4.

Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;

5.

Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6.

Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;

8.

Kepala Desa adalah Kepala Desa Sarimukti Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;

9.

Perangkat Desa adalah sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Tekhnis berkedudukan sebagai unsur Pembantu Kepala Desa yang meliputi Sekretaris Desa,Kepala Urusan, Kepala Dusun, Kepala Seksi dan Stap yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Tugas dan Wewenang nya;

10.

Sekretaris Desa adalah Kepala Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan bertindak selaku

3

Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa; 11.

Kepala Urusan adalah Kepala unsur Kesekretariatan dibawah Sekretaris Desa yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;

12.

Kepala seksi adalah Kepala Pelaksana Tekhnis yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas Operasional;

13.

Kepala Dusun adalah Kepala Kewilayahan yang membidangi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan dalam lingkup wilayah Dusun sebagai Unsur Pembantu Kepala Desa;

14.

Stap Desa adalah unsur bidang urusan dan unsur Pelaksana tekhnis yang bertugas membantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi;

15.

Bendahara adalah stap Sekretariat Desa dibawah urusan Administrasi keuangan yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayarkan, menetausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan Pengeluaran Pendapatan dalam rangka pelaksanaan APB-Desa;

16.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang Anggotanya merupakan Wakil dari Penduduk Desa berdasarkan Keterwakilan Wilayah yang dipilih dan ditetapkan secara Demokrasi;

17.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat Strategis;

18.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

19.

Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat;

20.

Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pelaksana Pemerintah Desa;

21.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sanjutnya disingkat APB-Desa adalah Rancangan Keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; Tim fasilitas Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat dengan Tugas melakukan fasilitasi dan Pemantauan Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa;

22.

4

23.

Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa dengan Tugas menyelenggarakan Proses Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa;

24.

Bakal Calon Perangkat Desa adalah Warga Desa setempat yang melamar dan mengikuti Penyaringan Administratif sebagai Calon Perangkat Desa;

25.

Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang berhak untuk diusulkan dan diangkat menjadi Perangkat Desa;

26.

Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa untuk mendapatkan Bakal Calon Perangkat Desa melalui hasil seleksi administrasi Pendaftaran;

27.

Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa untuk mendapatkan Calon Perangkat Desa melalui Penyaringan;

BAB II KEPANITIAAN Pasal 2 1.

Untuk keperluan pencalonan dibentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

2.

Panitia terdiri dari unsur BPD, Perangkat Desa,Tokoh Masyarakat dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.

3.

Tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia P3D a. Panitia P3D mempunyai tugas: - Menyusun jadwal kegiatan - Mengelola anggaran secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel - Menyusun tata tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku - Melaksanakan sosialisasi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa kepada masyarakat. - Melaksanakan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa - Melaksanakan penyaringan calon Perangkat Desa 5

- Menyiapkan tempat ujian calon Perangkat Desa - Melaksanakan penilaian hasil ujian Perangkat Desa - Melaksanakan tertib administrasi pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa - Melaporkan Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa b. Panitia P3D mempunyai wewenang: - Melakukan

pemeriksaan

administrasi

bakal

calon

Perangkat

Desa

berdasarkan persyaratan yang ditentukan. - Menetapkan dan mengumumkan Kelulusan Hasil Ujian tertulis kepada Bakal Calon Perangkat Desa - Menetapkan rangking calon Perangkat Desa berdasarkan akumulasi nilai prestasi, dedikasi, dan nilai ujian tertulis. - Mengesahkan hasil penjaringan dan penyaringan perangkat desa - Melaporkan rangking 1, 2 dan 3 yang memenuhi syarat kelulusan Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa c. Panitia P3D berkewajiban: - Melaksanakan sistem penjaringan dan penyaringan perangkat desa secara transparan - Menyampaikan kepada Kepala Desa untuk setiap tahapan pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa disertai Berita Acara. - Melaksanakan tahapan pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa - Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Kepala Desa. BAB III PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA Bagian Pertama Penjaringan Pasal 3

6

1). Yang dapat melamar dan diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia, yang memenuhi persyaratan : a. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah; c. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umumatau yang sederajat; d. Berumur paling rendah 20 tahun sampai dengan 42 tahun; e. Berdomisili di wilayah kerjanya, bagicalonkepaladusun; f. Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter; g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian; h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 ( lima ) tahun dengan dibuktikan surat keterangan dari Pengadilan Negeri; i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; j. Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat; k. Berdomoisili di wilayah desa Sarimukti paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; i. Calon Perangkat Desa tidak boleh memegang jabatan di intansi pemerintahan lain atau kata lain tidak boleh merangkap Jabatan; 2). Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) harus mendapatkan izin dari atasan yang berwenang. 3). Bagi Calon Perangkat Desa yang berasal dari Anggota BPD, disamping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1), wajib mengundurkan diri dari keanggotaan BPD selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 ( satu ) bulan sebelum pelaksanaan pendaftaran. 4). Bagi Bakal Calon yang mengundurkan diri harus membuat surat pernyataan pengunduran diri diatas kertas bermaterai Rp. 6000 . Surat pengunduran diri 7

tersebut bersifat permanen dan tidak dapat dicabut kembali beserta uang pendaftaran yang sudah diberikan kepada Panitia. 5). Bagi Bakal Calon yang meninggal Dunia dalam proses penjaringan maka Bakal Calon tersebut dinyatakan gugur dan uang pendaftaran dikembalikan penuh. 6). Bakal Calon yang menduduki rangking tertinggi berhak untuk diusulkan menjadi Calon Perangkat Desa. 7). Apabila setelah Panitia mendapatkan Calon Perangkat Desa yang menduduki rangking tertinggi, dan Calon Perangkat Desa tersebut meninggal dunia dan atau berhalangan tetap maka calon tersebut dinyatakan gugur dan uang pendaftaran tidak bisa dikembalikan, dan yang berhak dilantik untuk menjadi Perangkat Desa adalah rangking yang berada dibawahnya demikian juga seterusnya. 8). Bagi Calon Perangkat Desa yang mengundurkan diri maka harus mengganti seluruh biaya Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.

Pasal 4 1). Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dengan cara mengajukan surat lamaran secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (P3D) dengan dilampiri: a. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat diatas kertas bermaterai 6000 dan ditandatangani oleh Bakal Calon Perangkat Desa; b. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang –Undang Dasar 1945 , Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang dibuat diatas kertas bermaterai 6000 dan ditandatangani oleh Bakal Calon Perangkat Desa; c. Fotocopy STTB/Ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; d. Foto copy akta kelahiran / Surat Kelahiran yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; e. Surat Keterangan sehat dari dokter pemerintah ( Puskesmas ); f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian (Polsek);

8

g. Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 ( lima ) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri; h. Surat Keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri; i. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ( camat ); j. Ijin tertulis dari pejabat yang berwenang (khusus bagi Perangkat Desa dan PNS); k. Surat pengunduran diri (anggota BPD) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pendaftaran; l. Daftar Riwayat Hidup, dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Perangkat Desa; m. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar; n. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa di atas kertas bermaterai 6000 dan ditandatangani oleh Bakal Calon Perangkat Desa; o. Surat pernyataan dikenal dan mengenal masyarakat desa setempat yang diketahui oleh Ketua RT dan RW setempat; p. Surat-surat

bukti

pengabdian

masyarakat,

kejuaraan,piagam,sertifikat

pendidikan non formal ( mengetik, komputer, akuntansi ), dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya;

2) Lamaran diajukan secara tertulis kepada : Kepala Desa Melalui Panitia Panjaringandan Penyaringan Perangkat Desa, dilampiri syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam stopmap: Pasal 5

9

1)

Panitia P3D melakukan koreksi terhadap berkas administrasi pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa sesuai dengan syarat – syarat administrasi yang telah ditentukan.

2)

Apabila setelah diadakan penelitian berkas administrasi pendaftaran oleh Panitia P3D ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat administrasi yang telah ditetapkan, Bakal Calon Perangkat Desa diberi kesempatan untuk melengkapi paling lambat 5 (lima) hari setelah pendaftaran ditutup.

3)

Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan ternyata Bakal Calon tidak dapat melengkapi persyaratan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan semua berkas dikembalikan dengan disertai bukti pengembalian.

4)

Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti tahapan selanjutnya. Pasal 6

Apabila pelamar hanya 1 ( satu ) orang dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka tetap mengikuti tahap ujian tertulis. Bagian Kedua Penyaringan Perangkat Desa Pasal 7 1)

Penyaringan Calon Perangkat Desa dilaksanakan dengan cara menyelenggarkan ujian tertulis, wawancara, dan praktek komputer serta dengan mempertimbangkan penilaian terhadap prestasi, dedikasi, dan sikap tidak tercela (PDT).

2)

Panitia akan membentuk tim pembuat soal ujian yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk membuat soal-soal ujian tertulis beserta jawabannya yang kemudian diserahkan kepada panitia.

3)

Materi ujian tertulis meliputi Bahasa Indonesia, Matematika ( Dengan kurikulum setara SMU), Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, UU No 32 Tahun 2004 dan aturan pelaksanaannya, Pengetahuan Umum, dan pengetahuan Agama .

4)

Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2) dilaksanakan dengan menggunakan soal pilihan ganda ( multiple choice ), berjumlah paling sedikit 50 10

soal, dan paling banyak 100 soal dan penilaian dilakukan dengan menggunakan angka satuan . 5)

Bagi peserta ujian tertulis yang jawaban benar dibawah nilai 50% ke bawah dinyatakan tidak lulus ujian dan nilai prestasi, dedikasi tidak di perhitungkan.

6)

Apabila semua peserta ujian tidak ada yang melampaui batas nilai minimal, maka akan diadakan satu kali lagi ujian tertulis ( ulang )Paling lama 3 (tiga) hari dari ujian yang utama.Penentuan batas jawaban benar minimal menjadi 40 , dengan soal dan jawaban ujian yang berbeda.

7)

Penentuan hasil seleksi merupakan penjumlahan antara nilai prestasi, dedikasi (pengabdian) dan nilai ujian tertulis.

8)

Apabila setelah dilakukan ujian tertulis yang ke 2 ( dua ) / ujian ulang ternyata nilai jawaban peserta masih belum ada yang melampaui nilai jawaban benar minimal 40 maka panitia memutuskan seluruh peserta ujian Bakal Calon Perangakat Desa tidak ada yang memenuhi kriteria standar dan seluruh peserta ujian dianggap tidak lulus.

9)

Apabila tidak ada peserta yang memenuhi kriteria standar nilai minimal sebagaimana dimaksud (pada ayat 8 ) panitia akan mengadakan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa gelombang kedua.

10) Penentuan Jadwal Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Gelombang ke dua akan ditentukan dan diumumkan oleh Panitia paling lama 5 hari setelah gelombang pertama dinyatakan selesai. 11) Hak dan kewajiban peserta ujian gelombang kedua sama dengan pelamar baru. 12) Apabila berdasarkan hasil seleksi terdapat nilai tertinggi yang sama maka diadakan seleksi ujian tertulis ulang yang diikuti hanya oleh Bakal Calon Perangkat Desa yang memiliki nilai yang sama. BAB IV WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN Pasal 8 1)

Waktu pendaftaran dilaksanakan dari tanggal 18 s/d 21 mei 2016 11

2)

Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu pada hari dan jam kerja dari Pkl 08.00 s/d 13.00 WIB.

3)

Tempat pendaftaran di Sekretariat Panitia ( Kantor Desa Sarimukti )

BAB V PENILAIAN PRESTASI, DEDIKASI, DAN UJIAN TERTULIS Pasal 9 Mekanisme Penilaian 1)

Penilaian prestasi meliputi pendidikan formal, non formal dan kejuaraan yang pernah diraih sebagai juara I yang dibuktikan dengan Piagam atau Surat Keterangan; a. Pendidikan formal  Pendidikan SLTP atau sederajat

nilai : 6

 Pendidikan SLTA atau sederajat

nilai : 7

 Diploma I (D 1)

nilai : 8

 Diploma II (D 2)

nilai : 9

 Diploma III (D 3)

nilai : 10

 Strata 1 ( S 1)

nilai : 11

 Strata 2 (S 2)

nilai : 12

 Srata 3 (S 3)

nilai : 13

b. Nilai kursus/keterampilan yang dimaksud adalah pendidikan non formal yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan formasi jabatan perangkat desa, yang dibuktikan dengan sertifikat seperti; keterampilan komputer, akuntansi dan mengetik. Setiap sertifikat memiliki nilai 1 (satu). c. Kejuaraan Kejuaraan yang pernah diperoleh calon  Tingkat Desa

nilai : 1

 Tingkat Kecamatan

nilai : 2

 Tingkat Kabupaten

nilai : 3

 Tingkat Provinsi

nilai : 4

 Tingkat Nasional

nilai : 5

 Tingkat Regional (Asia Tenggara dan Asia) nilai : 6 12

 Tingkat Internasional / Dunia

nilai : 7

d. Penilaian Dedikasi/masa pengabdia.Masa Pengabdian adalah akumulasi dari setiap pengabdian yang pernah dan / atau sedang dilakukan oleh pelamar melalui pemerintah desa dan lembaga desa yang dibentuk oleh pemerintah desa.Seperti RT, RW, BPD, LPMD, Karang Taruna, PKK, Hansip, GAPOKTAN, dan P3A yang dibuktikan dengan surat keterangan/ Surat Keputusan yang dilegalisir Kepala Desa. Nilainya sebagai berikut :  Pengabdian 1 sampai 2 tahun

nilai : 1

 Pengabdian lebih dari 2 tahun s/d 3 tahun

nilai : 2

 Pengabdian lebih dari 3 tahun s/d 4 tahun

nilai : 3

 Pengabdian lebih dari 4 tahun s/d 5 tahun

nilai : 4

 Pengabdian lebih dari 5 tahun s/d 6 tahun

nilai : 5

 Pengabdian lebih dari 6 tahun s/d 7 tahun

nilai : 6

 Pengabdian lebih dari 7 tahun s/d 8 tahun

nilai : 7

 Pengabdian lebih dari 8 tahun

nilai : 9

e. Dalam hal penilaian dedikasi Panitia P3D akan melakukan klarifikasii terhadap ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf d diatas. 2) Tata tertib pelaksanaan ujian tertulis, wawncara dan uji kemampuan komputer akan ditentukan oleh Panitia P3D 3) Peserta yang tidak mengikuti ujian dinyatakan mengundurkan diri. 4) Penilaian terhadap prestasi dan dedikasi dilakukan oleh Panitia P3D dan dibuat Berita Acara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB VI KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI BAGI BAKAL CALON PERANGKAT DESA Pasal 10 Kewajiban Bakal Calon Perangkat Desa 1) Semua Bakal Calon perangkat desa wajib menandatangani surat-surat pernyataan tentang: a. Kesanggupan untuk mensukseskan pelaksanaan penjaringan Perangkat Desa b. Mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Desa terlantik. 13

c. Menerima segala keputusan yang dibuat oleh Panitia P3D 2)

Mentaati seluruh ketentuan yang telah diatur dalam tata tertib ini demi lancar dan suksesnya penyelenggaraan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.

Pasal 11 Larangan dan Sanksi Bagi Bakal Calon Perangkat Desa 1)

Bakal Calon Perangkat Desa dilarang memberikan sesuatu atau janji apapun kepada panitia dan pihak yang berkaitan dengan proses Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa sebagai upaya untuk mempengaruhi pelaksanaan tugas kepanitiaan.

2) Terhadap Bakal Calon yang terbukti melanggar tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan gugur. Pasal 12 Larangan dan Sanksi Bagi Panitia dan Tim Penyusun Naskah Ujian 1)

Panitia dan pembuat soal ujian dilarang membocorkan naskah ujian dan atau kunci jawaban soal kepada siapapun.

2)

Bagi Panitia dan tim pembuat soal ujian yang melanggar tata tertib ini akan diberhentikan dari kepanitiaan. Kepada yang bersangkutan diwajibkan mengganti seluruh

biaya

Penjaringan

dan

Penyaringan

Perangkat

Desa

sebesar

Rp.15.500.000,- ( lima belas juta lima ratus ribu rupiah ). BAB VII PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA DAN PELAPORAN Pasal 13 Usulan Penetapan Calon Perangkat Desa 1)

Bakal Calon Perangkat Desa yang menduduki rangking 1,2 dan 3 pada masingmasing formasi dilaporkan Panitia P3D kepada Kepala Desa sebagai Calon Perangkat Desa. 14

2)

Panitia P3D mengusulkan rangking 1 pada masing-masing formasi untuk dilantik menjadi perangkat desa.

BAB VIII BIAYA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA Pasal 15 1) Biaya Penjaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan dana – dana lainnya yang sah serta tidak mengikat. 2)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipergunakan untuk: a. Administrasi b. Penelitian Syarat-syarat calon c. Honorarium Panitia, Konsumsi dan rapat-rapat. d. Penetapan dan Pelantikan Perangkat Desa. BAB IX WAKTU PELAKSANAAN UJIAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI Pasal 16

1) Ujian tertulis dilaksanakan pada hari Kamis, 27 Februari 2014 Pukul. 08.30 s,d 11.00 WIB 2) Pengumuman hasil seleksi dilaksanakan pada Hari Kamis, 27 Februari 2014 Waktu : Pkl. 14.00 WIB, Tempat : Balai Desa Babakan BAB X PENUTUP Pasal 17 1) Setiap Keputusan Panitia bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. 2) Hal-hal yang bersifat teknis dan belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur oleh panitia. 3) Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di : Sarimukti 15

Pada tanggal : 25 April 2016 Mengetahui Kepala Desa Sarimukti

Ketua Panitia P3D

( DIDIN ROBANA )

( TARYANA,S.Pd )

16