Tanggapan Dan Metodologi REVIEW RENSTRA

TANGGAPAN DAN SARAN

1. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA 1.1 TANGGAPAN Berrdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Terms Of Reference (TOR) mengenai Review Rancangan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas) 2015-2019, maka pada prinsipnya konsultan telah memahami gambaran umum pekerjaan, ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan, dan hasil akhir yang ingin dicapai serta telah memiliki gagasan-gagasan filosofis dari pekerjaan yang dimaksud. Kegiatan Review Rancangan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas) 2015-2019 memiliki tujuan untuk adalah untuk mendukung Rencana Pembangunan Nasional sesuai dengan UU no 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan tujuan memiliki gambaran terkini rencana program dan kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan periode 2015-2019 sehingga dapat mengarah kepada kesiapan dan kemampuan dalam penyelenggaraan Operasi SAR pada musibah pelayaran, penerbangan, bencana dan musibah lainnya dalam suatu Rencana Aksi SAR Nasional. Sebelum melangkah kedalam tahapan penyusunan langkah kerja, terlebihdahulu diperlukan pemahaman terhadap Kerangka Acuan Kerja yang ada. Hal ini dilakukan sebagai suatu upaya untuk memahami dan menginterpretasi keinginan dari pihak pemberi pekerjaan akan

substansi

materi

pekerjaan.

Adapun

pembahasan

mengenai

pemahaman terhadap KAK bukan saja terhadap hal-hal yang secara eksplisit tercantum

di

dalam

KAK

yaitu

dari

latar

belakang

hingga

hasil/keluaranpekerjaan, keluaran dan pelaporan, melainkan juga pada halhal yang secara substansial memiliki kaitan dengan pekerjaan ini. Dalam Perpres No. 54 tahun 2010 dijelaskan bahwa Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). Berdasarkan penjelasan dalam Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkan bahwa

Kerangka Acuan Kerja yang ditetapkan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut : 1) Uraian pendahuluan berupa gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, asal sumber pendanaan, nama dan organisasi PPK; 2) Data penunjang berupa data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, antara lain data dasar, standar teknis, studi-studi terdahulu yang pernah dilaksanakan, dan peraturan perundang~undangan yang harus digunakan; 3) Tujuan dan ruang lingkup pekerjaan yang memberikan gambaran mengenai tujuan yang ingin dicapai, keluaran yang akan dihasilkan, keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain, peralatan dan material yang disediakan oleh PPK serta peralatan dan material yang harus disediakan oleh penyedia, lingkup kewenangan yang dilimpahkan kepada penyedia, perkiraan jangka waktu penyelesaian pekerjaan jasa konsultansi, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli yang harus disediakan oleh penyedia, perkiraan keseluruhan tenaga ahli/tenaga pendukung yang diperlukan (jumlah person-months) dan jadwal setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan. Khusus untuk pengadaan jasa konsultansi dengan evaluasi pagu anggaran, jumlah tenaga ahli tidak dicantumkan dalam Kerangka Acuan Kerja; 4) Jenis dan jumlah laporan yang disyaratkan (antara lain laporan pendahuluan, laporan bulanan, laporan antara dan laporan akhir); 5) Ketentuan bahwa kegiatan jasa konsultansi harus dilaksanakan di Indonesia, kecuali untuk kegiatan tertentu yang belum mampu dilaksanakan di Indonesia; 6) Hal-hal lain seperti fasilitas yang disediakan oleh PPK untuk membantu kelancaran tugas penyedia, persyaratan kerjasama dengan penyedia lain (apabila diperlukan), dan pedoman tentang pengumpulan data lapangan. Namun, terlepas dari itu semua, konsultan menganggap bahwa Kerangka Acuan Kerja tersebut penuh dengan apresiasi dan inovasi. Salah satu hal yang mendapat tanggapan positif dari kami adalah mengenai alih pengetahuan yang menerangkan bahwa apabila dipandang perlu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, maka Penyedia Jasa harus mengadakan pelatihan, kursus singkat, diskusi dan seminar terkait dengan subtansi pelaksanaan kegiatan dalam rangka alih

pengetahuan kepada staff di lingkungan organisasi Pejabat Pembuat Komitmen. Hal ini dapat dijadikan sebagai ruang dan media untuk : 1. Menambah wawasan; 2. Memperluas daya pikir Dengan begitu akan terjadi diskusi dan tukar pendapat sekaligus menyamakan persepsi antara kedua belah pihak; konsultan dan staff organisasi Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga tercapai hubungan sinergi yang baik. Hubungan yang sinergi antara kedua belah pihak tersebut menjadi hal yang urgen dan menjadi prioritas utama dalam pekerjaan ini, karena kami menilai suatu pekerjaan tidak akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan apabila pihak - pihak yang terlibat di dalamnya tidak bisa membangun sebuah hubungan kerja sama yang baik. Untuk itu kami selaku konsultan menghimbau agar senantiasa saling berkomunikasi dalam proses peyelesaian pekerjaan ini. Kerangka acuan kerja Kegiatan Review Rancangan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas) 2015-2019 sudah cukup baik. Kerangka acuan kerjanya dibagi menjadi beberapa tahapan yang cukup detail. Pada bagian awal disebutkan dasar-dasar hukum Kegiatan Review Rancangan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas) 20152019. Dalam bagian Umum, disebutkan bahwa kerangka Acuan Kerja ini adalah suatu yang harus diperhatikan demi kematangan perencanaan dan pelaksanaan. Pada Maksud dan Tujuan disebutkan hal yang sama seperti di bagian Umum dengan pengerucutan makna yang menyebutkan bahwa KAK ini adalah acuan yang harus digunakan untuk Kegiatan Review Rancangan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas) 2015-2019. Pada bagian Lingkup, Lokasi Kegiatan, Data dan Fasilitas Penunjang disebutkan

dengan

jelas poin-poin

yang

harus dilakukan

dalam

rencana

pemanfaatan Pinjaman Dalam Negeri untuk membiayai Kegiatan pembangunan Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas). Bagian Lingkup Pekerjaan juga menyebutkan poin-poin yang detail yakni mengenai pedoman teknis yang digunakan, disertai dengan isi yang digunakan dalam perencanaan penyusunan pekerjaan.

Jangka waktu yang disebutkan dalam Kerangka Acuan Kerja adalah 6 (enam) bulan pelaksanaan sehingga konsultan memiliki acuan yang pasti dalam pengerjaan pekerjaan tersebut. Tenaga ahli yang disyaratkan sudah lebih dari cukup dengan pengalaman yang dibutuhkan cukup lama yaitu minimal lima tahun untuk tenaga utama, serta minimal dua tahun untuk pekerja bantuan. Pemahaman secara umum terhadap latar belakang terkait yang meliputi: pendahuluan, maksud dan tujuan, hasil yang diharapkan, ruang lingkup kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan, kebutuhan tenaga ahli, pelaporan pada dasarnya telah cukup lengkap. Pembahasan mengenai substansi pekerjaan diawali dengan pendefinisian pekerjaan, sebagaimana nama pekerjaan ini Kegiatan Review Rancangan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas) 2015-2019. Rencana Strategis (Renstra) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) periode 2015-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Basarnas untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) periode 2010-2014, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat pusat dan daerah, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional, dan Rencana Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Selain itu, Renstra juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2015-2019, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2019, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015-2019. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) harus melaksanakannya secara akuntabel

dan

senantiasa

berorientasi

pada

peningkatan

kinerja

(better

performance). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) periode 2015-2019 yaitu “Mewujudkan Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) yang andal, terdepan, dan unggul dalam pelayanan jasa SAR di wilayah NKRI”, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Dengan memperhatikan kebutuhan

dan

perubahan

lingkungan

strategis,

maka

diperlukan

suatu

perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi

dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) periode 2015- 2019 yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMN 2015-2019. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Pekerjaan Perencanaan 1 (satu) Paket Review Rancangan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas) 2015-2019 telah disusun dengan baik dan mengacu pada peraturan – peraturan yang berlaku. Khusus untuk landasan hukum, konsultan memiliki beberapa landasan hukum tambahan yang bisa menambah acuan kerja. Secara terperinci landasan-landasan hukum tersebut dapat ditemukan dalam peraturanperaturan sebagai berikut: a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Nasional. b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319); c

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958); e Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

f

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

g Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas); h Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "International Convention For The Safety Of Life At Sea, 1974", sebagai hasil Konferensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa Di Laut 1974, yang telah ditandatangani Oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia, Di London, Pada Tanggal 1 Nopember 1974, Yang Merupakan Pengganti "International Convention For The Safety Of Life At Sea, 1960", sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden Ini; i

Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) Nomor: PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) Nomor PK. 07 Tahun 2010;

j

Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) Nomor PK. 03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga SAR;

k

Peraturan

Kepala

Badan

Nasional

Pencarian

Pertolongan

(Basarnas) Nomor PK. 04 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Latihan SAR l

Peraturan (Basarnas)

Kepala Nomor

Badan PK.

05

Penyelenggaraan Operasi SAR;

Nasional Tahun

Pencarian 2012

Pertolongan

tentang

Pedoman

Menanggapi kondisi tersebut, telah dilakukan klarifikasi ulang bersama – sama dengan pemberi tugas. Hasil klarifikasi yang berisi tentang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan secara kontraktual 2. Dalam melaksanakan tugasnya konsultan diharuskan mencari informasi primer maupun sekunder yang dibutuhkan untuk prnyusunan rancangan rencana strategis, serta valid dan dapat dipertanggungjawabkan 3. Konsultan menyusun metododogi pelaksanaan pekerjaan dikaitkan dengan rencana kerja dan tenaga ahli yang dibutuhkan 4. Konsultan menyusun pelaporan rencana strategis disesuaikan dengan landasan dasar dan hokum perencanaan pembangunan nasional serta mengacu kepada unsur SAR nasional Dengan mengacu pada lndasan-landasan hukum ataupun peraturan yang ada, dalam hal ini konsultan memberikan pandangan terhadap Kerangka Acuan Kerja dari perspektif general. Konsultan memandang bahwa Review Rancangan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas) 20152019 adalah kajian yang berupaya untuk menelaah Rencana Strategis (Renstra) Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas) yang merupakan acuan dalam pelaksanaan program kerja pembangunan bidang/sektor pencarian dan pertolongan. Namun proses pembangunan tersebut sangat dinamis dan cepat sehingga perencanaan serta target yang sudah ditetapkan harus disesuaikan sejalan dengan perubahan yang terjadi tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka disusunlah Perubahan Rencana strategis Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas). Rencana Strategis (Renstra) yang akan dihasilkan seperti hal-nya Renstra awal memberikan gambaran tentang pendahuluan, gambaran Badan

Nasional

Pencarian

Dan

Pertolongan

(Basarnas), isi-isu

strategis

berdasarkan tugas,pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan

(Basarnas) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMN, penutup, dan lampiran. Perbedaanya pada perubahan Renstra ini Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan mengalami perubahan atau penambahan. Selain itujuga ada beberapa indikator yang mengalami penajaman ataupun perubahan dengan berdasarkan kepada hasil analisa dan evaluasi pada proses pembangunan yang sudah berjalan Untuk membangun Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas), upaya pembangunan secara nasional harus diselaraskan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Penyusunan RPJMN mengacu kepada RPJPN 2005-2025; visi, misi dan program prioritas Presiden terpilih; dan rancangan rencana teknokratik. RPJMN merupakan prioritas dari Presiden terpilih yang akan dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis dari Kementerian/Lembaga (Renstra-KL). Rancangan RPJMN disusun oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, sedangkan rancangan Renstra-KL disusun oleh pimpinan masingmasing Kementerian/Lembaga. Rancangan Renstra-KL ditelaah oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas agar konsisten dengan sasaran program prioritas Presiden. Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) (Renstra Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas)) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat perencanaan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan tahun 2015-2019. Dalam penyusunannya, Renstra Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) telah mengakomodasi berbagai perubahan lingkungan eksternal serta memperhatikan pula kapasitas internal Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas). Lingkungan eksternal dimaksud mencakup perubahan lingkungan strategic di bidang

administrasi

negara,

sedangkan

untuk

kapasitas

internal

sangat

memperhatikan kemampuan sumber daya Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) dalam melaksanakan dan mendukung tugas dan fungsi organisasi yaitu

dalam pelaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Renstra Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) 2015-2019 telah disusun berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden No.5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 20152019, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi yang meliputi kebijakan dan program serta kegiatan. Dalam RPJMN 2015-2019 telah diformulasikan kebijakan pengarusutamaan

tata

kelola

pemerintahan

yang

baik.

Kebijakan

pengarusutamaan tersebut telah diimplementasikan melalui integrasi indikator pengarusutamaan

kedalam

Dokumen

Renstra

Badan

Nasional

Pencarian

Pertolongan (Basarnas) 2015-2019. Pencapaian indikator tersebut, diharapkan dapat memberikan dukungan bagi pencapaian sasaran prioritas nasional/bidang yang lebih luas yakni :(1) Prioritas Nasional Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (Good Governance), (ii) Prioritas Bidang Hukum dan Aparatur, dan (iii) pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang saat ini sedang berlangsung. Muatan Renstra dimaksud bersifat indikatif yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) serta berpedoman pada RPJM Nasional Tahun 2015-2019, sebagai bentuk peranserta aktif Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) dalam Rencana Strategis Lembaga Administrasi

Negara

2015-2019

mewujudkan

good

governance

serta

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dokumen Renstra ini juga telah mengacu pada Restrukturisasi Program dan Kegiatan sehingga diharapkan Renstra Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja bagi masing-masing unit di lingkungan Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) dalam kurun waktu 2015-2019. Begitu pentingnya Review Renstra Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) ini, maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh pegawai di

lingkungan

Badan

Nasional

Pencarian

Pertolongan

(Basarnas)

untuk

mewujudkan kinerja organisasi yang baik berdasarkan pada perencanaan yang sistematis, terpadu dan komprehensif. Mengacu pada KAK, lokasi Kegiatan / Pekerjaan Penyusunan Rancangan Rencana

Strategis

Badan

Nasional

Pencarian

Pertolongan

(Basarnas)

dilaksanakan di Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas), dengan kemungkinan perluasan jangkauan sesuai dengan kebutuhan yang bisa saja meliputi kantor SAR di daerah dan atau Balai Diklat di daerah. Langkah dalam pengumpulan data yang akan dilakukan adalah kegiatan survey terhadap situasi dan kondisi eksisting serta situasi dan kondisi terbaru yang ada, yang mencakup data primer dan data sekunder. Renstra Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Output dari kegiatan pekerjaan ini oleh konsultan diterjemahkan menjadi ouput berupa tersusunnya sebuah Review Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) periode 2015-2019 yang bisa menjadi acuan Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) dalam melaksanakan pembangunan di lingkungan Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) periode 2015-2019. Setiap ouput dari sebuah kegiatan tentu saja perlu diukur tingkat keberhasilannya melalui indikator-indikator yang jelas, dalam kegiatan pekerjaan ini Indikator Kinerja Kegiatan dapat berupa Tersedianya Review Program dan Kegianatn Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) tahun 2015 s/d tahun 2019. Satuan Ukur dan Jenis Keluaran Review Buku Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) 2015 sampai dengan 2019. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas), tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2015-2019 akan diwujudkan melalui kegiatan prioritas nasional dan bidang yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; (2) Program Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Badan

Nasional

Pencarian

Pertolongan (Basarnas); (3) Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan. Disadari bahwa untuk mencapai pembangunan Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) tidaklah mudah, namun dengan tekad dan kerjasama di

Pusat dan Daerah, serta koordinasi antar unit Eselon I, Eselon II, dan Eselon II lingkup Basrnas dan instansi terkait, akan dapat tercapai tujuan dan sasaran pembangunan Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas). Implementasi Renstra Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) tahun 2015–2019 pada tahapan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), masih dimungkinkan mengalami penyesuaian sesuai dengan kebutuhan karena mengikuti terjadinya perubahan kebijakan, permasalahan, dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan program pembangunan. 1.2 SARAN Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah dibuat sudah dapat mengakomodir dan menjelaskan seluruh lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana dan disusun dengan cukup baik dan sistematis, sehingga tidak ada saran yang perlu disampaikan Konsultan Perencana kepada Pemberi Tugas dalam hal ini Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas).

1.3 TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP PERSONIL/FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK Dari segi layanan tenaga Ahli yang dibutuhkan Pemberi Tugas telah menyebutkan kriteria lamanya pengalaman tenaga ahli, sehingga dengan lamanya pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing tenaga ahli tersebut diharapkan dapat lebih memberikan pada tingkat kedalaman materi pekerjaan. Dalam Kerangka Acuan Kerja, tidak dijelaskan bentuk dukungan dari PPK, dalam hal ini Konsultan berharap pihak pemberi kerja/PPK dapat menyediakan personil/tim supervisi yang di sediakan oleh pihak pemberi kerja dalam mengarahkan dan memantau pelaksanaan kegiatan ini, begitu pula dengan ketersediaan data/studistudi terdahulu yang dapat dimanfaatkan oleh konsultan, terutama data-data Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas). Dalam kerangka acuan kerja yang diberikan oleh pemberi pekerjaan, tidak tertera fasilitas yang akan diberikan kepada pelaksana pekerjaan yaitu konsultan. Beberapa fasilitas yang diharapkan dapat diberikan kepada konsultan adalah akses kepada seluruh stakeholder terutama di pihak-pihak terkait untuk mendapatkan data dan informasi untuk tinjau ulang rencana strategis Badan

Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas). Pada perkembangannya konsultan berharap terjalin kerjasama yang baik dengan tim supervisi sebagai mitra kerja bukan sebagai atasan dan bawahan sehingga diharapkan terjadi tim yang sinergi dan solid untuk mencapai tujuan dan sasaran dari pekerjaan ini. Konsultan menyarankan dan mengharapkan pula dukungan dari PPK dalam hal penyediaan ruangan untuk diskusi dan pembahasan mengenai hasil yang telah dilakukan oleh konsultan maupun dalam kerangka untuk membangun kesepahaman.

BENTUK URAIAN PENDEKATAN, METODOLOGI DAN PROGRAM KERJA

2. PENDEKATAN TEKNIS 2.1 Metodologi Dalam tinjau ulang Renstra ini metodologi adalah salah satu bagian kunci dalam tinjau ulang renstra. Metodologi adalah tatacara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan tinjau ulang Renstra yang dilakukan, yang memiliki langkahlangkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah yang dibahas dengan mendayagunakan sumber data dan fasilitas yang ada. Metodologi juga merupakan cara kerja untuk dapat memahami hal yang menjadi sasaran penyusunan Review Renstra yang bersangkutan, meliputi prosedur penyusunan Renstra dan teknik penyusuna Renstra (Hasan, 2002). 2.2 Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, keteranganketerangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau keseluruhan dari elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung mendukung penyusunan Review Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) dan sebagai keperluan analisa data, maka timpenyusun memerlukan sejumlah data pendukung yang berasal dari internal maupun eksternal Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas). Oleh karena itu, tim penyusun menggunakan dua macam cara pengumpulan data, yaitu sebagai berikut. 2.2.1 Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh timpenyusun Rencana Strategis. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru, dan dikumpulkan dengan cara sebagai berikut. 1. Penyelidikan lapangan (Survey) Data didapatkan secara langsung dengan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dari sumber yang dapat dipercaya. 2. (In-Depth) Interview

Wawancara/ Interview merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg, 2002). Wawancara merupakan alat mengecek ulang atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya dan juga merupakan teknik komunikasi langsung antara tim penyusun dan sampel. Dalam penyusunan Renstra dikenal teknik wawancaramendalam (Hariwijaya 2007: 73-74). Teknik ini biasanya melekat erat dengan penyusunan Renstra kualitatif. Wawancara mendalam (in–depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penyusunan Renstra dengan cara tanya jawab sambil bertatap

muka

antara

pewawancara dengan

informan

atau

orang

yang

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Keunggulannya ialah memungkinkan tim penyusun mendapatkan jumlah data yang banyak, sebaliknya kelemahan ialah karena wawancara melibatkan aspek emosi, maka kerjasama yang baik antara pewawancara dan yang diwawancari sangat diperlukan. Dari sisi pewawancara, yang bersangkutan harus mampu membuat pertanyaan yang tidak menimbulkan jawaban yang panjang dan bertele-tele sehingga jawaban menjadi tidak terfokus. Sebaliknya dari sisi yang diwawancarai, yang bersangkutan dapat dengan enggan menjawab secara terbuka dan jujur apa yang ditanyakan oleh pewawancara atau bahkan dia tidak menyadari adanya pola hidup yang berulang yang dialaminya sehari-hari. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang tim penyusun saat mewawancarai responden adalah intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitifitas pertanyaan, kontak mata, dan kepekaan nonverbal. Dalam mencari informasi, tim penyusun melakukan dua jenis wawancara, yaitu autoanamnesa (wawancara yang dilakukan dengan subjek atau responden) dan aloanamnesa (wawancara dengan keluarga responden).Metode wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang umum digunakan untuk mendapatkan data berupa keterangan lisan dari suatu narasumber atau responden tertentu.Data yang dihasilkan dari wawancara dapat dikategorikan sebagai sumber primer karena didapatkan langsung dari sumber pertama. Proses wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau responden

tertentu. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara tersebut biasanya telah terstruktur secara sistematis agar didapatkan hasil wawancara yang lebih spesifik dan terperinci.Walaupun adakalanya wawancara berlangsung tidak terstruktur atau terbuka sehingga menjadi sebuah diskusi yang lebih bebas.Dalam kasus ini tujuan pewawancara mungkin berkisar pada sekedar memfasilitasi narasumber

atau

responden

untuk

berbicara

(Blaxter et.al, 2006:

258-

259).Wawancara yang lebih terbuka sering kita lihat dalam acara talkshow.Namun demikian, wawancara terstruktur tetap lebih baik untuk mendapatkan data yang lebih spesifik.Menurut Musta’in Mashud di dalam buku Metode Penyusunan Renstra Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan (2005), secara umum wawancara dibagi menjadi dua sesuai standarisasinya yaitu wawancara berencana dan tidak berencana. Wawancara berencana biasanya telah disiapkan model-model pertanyaan yang pasti berupa kuesioner yang telah secara sistematis disusun sedemikian urut. Kuesioner tersebut nantinya diajukan kepada para responden dengan cara bisa melalui wawancara yang dalam hal ini sifatnya tertutup karena pewawancara tidak diperkenankan mengembangkan pertanyaan dan menanyakan persis dengan apa yang ada dikuesioner atau bisa juga dengan menyodorkan lembaran kuesioner dan membiarkan responden menjawab. Dalam hal ini jelas tujuannya adalah mencari keseragaman jawaban karena pertanyaan sifatnya pakem dan tidak bisa ditambah atau dikurangi. Model seperti ini seringkali digunakan dalam riset yang bersifat menguji hipotesis.Sebaliknya, wawancara yang tidak terencana tidak memiliki persiapan susunan yang mendasar.Model ini memungkinkan penanya mengembangkan pertanyaan secara spontanitas namun tidak sembarangan. Lebih mendetail lagi, wawancara tidak terencana dibagi lagi menjadi dua yaitu wawancara bebas dan terfokus. Wawancara bebas dikatakan bebas karena tidak terikat sistematika susunan pertanyaan tertentu namun hanya diarahkan oleh beberapa

pedoman

mengembangkan

apa

wawancara yang

akan

sehingga ditanyakan

pewawancara nantinya.

dapat

bebas

Bedanya

dengan

wawancara terfokus adalah apabila terfokus maka meskipun pewawancara terikat dengan pedoman pertanyaan, pewawancara harus tetap mengarahkan fokus pertanyaan pada satu persoalan saja. Hal ini lebih menghemat waktu karena seringkali pada wawancara bebas pewawancara terlibat pada obrolan yang sedikit

keluar dari topik permasalahan utama. Ada dua jenis wawancara jika dilihat dari sifat pertanyaannya yaitu wawancara tertutup dan terbuka.Pada wawancara tertutup, baik yang diwawancarai atau pewawancara betul-berul terikat pada struktur susunan pertanyaan wawancara.Model pertanyaan seperti ini seringkali digunakan pada survei dan tidak memberikan peluang bagi responden untuk mengembangkan jawaban lebih dalam.Sebaliknya, model pertanyaan terbuka pewawancara dapat melakukan observasi jawaban jauh lebih dalam dan leluasa karena tidak terikat pada satu struktur susunan tertentu.Beberapa tips saat melakukan wawancara adalah mulai dengan pertanyaan yang mudah, mulai dengan informasi fakta, hindari pertanyaan multiple, jangan menanyakan pertanyaan pribadi sebelum building raport, ulang kembali jawaban untuk klarifikasi, berikan kesan positif, dan kontrol emosi negatif. Selain itu, ada beberapa hal lain yang juga perlu diperhatikan untuk menjadi pewawancara yang baik, yaitu jujur, mempunyai minat, berkepribadian dan tidak temperamental, adaptif, akurasi, dan berpendidikan (Moser & Kalton dalam Musta’in Mashud dalam Bagong & Sutinah 2005: 76).

3. Focus Group Discussion Selain wawancara juga dikenal Focus Group Discussion (FGD) merupakan metode penyusunan Renstra di mana tim penyusun memilih orang-orang yang dianggap mewakili sejumlah publik yang berbeda. Misalnya, seorang Humas sebuah institusi pemerintahan ingin mengetahui opini publik tentang kebijakan baru institusi tersebut, Humas bisa memilih orang yang dianggap mewakili karyawan, pimpinan dan lainnya. Mereka semua dikumpulkan dalam sebuah ruang diskusi yang dipimpin seorang moderator. Di forum diskusi inilah moderator mengeksplorasi opini dan pandanganpandangan responden tentang kebijakan perusahaan. Dari sini kemudian moderator memiliki peran penting bagi suksesnya diskusi. Tim penyusun dapat bertindak sebagai moderator atau mempercayakan kepada orang lain. Seorang moderator harus mempunyai kemampuan dalam penguasaan teknik wawancara, menjaga agar aliran diskusi terus berjalan, dan mampu bertindak sebagai wasit atau bahkan sebagai pembela yang menentang apa yang dianggap baik (devil’s

advocate). Selama proses diskusi akan lebih baik dilengkapi alat-alat perekam, sehingga membantu tim penyusun dalam analisis data. (Hariwijaya 2007: 72-73). FGD memungkinkan tim penyusun mendapatkan data yang lengkap dari informan yang biasanya dijadikan landasan suatu program (pilot study). Pelaksanaan FGD juga relatif cepat, yang terlama adalah waktu rekruitmen informan. FGD juga memungkinkan tim penyusun lebih fleksibel dalam menentukan desain pertanyaan, sehingga bebas bertanya kepada informan sesuai dengan tujuan penyusunan Renstra. Namun FGD relatif membutuhkan biaya yang cukup besar, bahkan dalam beberapa kasus, para informan mendapat selain konsumsi juga ‘uang lelah’ karena telah mengikuti diskusi. Secara garis besar Focus Group Discussion (FGD), bersifat lebih lebar dari wawancara. Jika wawancara menitikberatkan pada pengajuan pertanyaan kepada narasumber atau responden, maka dalam FGD, tidak terdapat pengajuan pertanyaan secara spesifik, namun lebih pada upaya mendengarkan keterangan dari berbagai sumber yang kemudian dirumuskan menjadi suatu data tertentu. Dalam kasus ini tim penyusun berusaha mengumpulkan data mengenai suatu Topik tertentu dari banyak pihak yang memiliki informasi mengenai Topik tersebut. Masing-masing

pihak

kemudian

mengemukakan

pendapat,

persepsi

dan

pemikirannya masing-masing mengenai Topik tersebut dalam suatu diskusi, dimana tim penyusun menjadi pendengar yang bertugas mengamati dan memfasilitasi jalannya diskusi. Dari diskusi tersebut kemudian dihasilkan suatu pendapat akhir yang mewakili pendapat utama dari masing-masing pihak. Pendapat akhir inilah yang kemudian menjadi data yang lalu dikumpulkan oleh tim penyusun. Tentu saja dalam FGD, terdapat tingkatan persepsi dan kebiasan tertentu, sesuai dengan pemikiran masing-masing pihak. Namun dari hal ini didapatkan suatu data yang lebih bersifat deskriptif dan menyeluruh. FGD adalah suatu metode kualitatif. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi mendalam pada konsep, persepsi dan gagasan untuk suatu kelompok FGD mengarahkan untuk menjadi lebih dari suatu pertanyaan-pertanyaan interaksi jawaban. Ini merupakan suatu diskusi kelompok antara 6 sampai 12 orang yang dipandu oleh seorang fasilitator dan co-fasilitator. Kegunaan FGD antara lain untuk:

1. Riset fokus dan pengembangan penyusunan Renstra hipotesis yang relevan dengan menyelidiki kedalaman lebih besar pada masalah yang akan diselidiki dan penyebab yang mungkin terjadi. 2. Merumuskan pertanyaan secara terstruktur, skala yang lebih besar untuk survey. 3. Memberikan bantuan untuk memahami dan memecahkan permasalahan yang tak terduga. 4. Mengembangkan pesan sesuai program pendidikan kesehatan dan kemudian mengevaluasi pesan agar lebih jelas. 5. Menyelidiki topik yang pro dan kontra. Cara mementukan kelompok diskusi: 1. Menentukan Tujuan. 2. mempertimbangkan peserta (criteria), situasi, dan lain-lain. 3. Situasi analisis 4. Mempertimbangkan pertimbangan ketika menyiapkan FGD. 5. Memakai metode yang cocok 6. Pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini ada beberapa langkah yang harus diperhatikan antara lain: 1. Merumuskan pertanyaan 2. Identifikasi dan melatih assessor 3. Melakukan Pre-test 4. Merekrut peserta 5. Membuat peraturan 6. Membuat Jadwal 7. Perkenalan 8. Menjelaskan tujuan FGD

9. Memberikan waktu untuk berpikir 10. Mengatur setting 11. Diskusi dimulai dari topik yang paling ringan 12. Merekam setiap kejadian 13. Menyiapkan data dan analisis 14. Membuat laporan. Dalam pelaksanaan sesi ada yang berperan sebagai fasilitator atau moderator untuk fokus kelompok diskusi yang bertindak sebagai perekam. Fungsi fasilitator adalah bertindak sebagai suatu ahli atas topik tertentu. Perannya adalah untuk merangsang dan mendukung diskusi. Tugasnya meliput memberikan petunjuk dan memberikan dorongan pada saat diskusi berlangsung. FGD merupakan proses interaktif. FGD dapat digunakan sebagai alat yang kuat dalam sebuah penyusunan Renstra yang menyediakan informasi secara spontan yang berharga dalam jangka waktu yang singkat dan relatif cepat. FGD merupakan salah satu metode kualitatif dan alat tunggal yang dapat menambah keuntungan misalnya dalam penyusunan Renstra atau yang lain. Dalam kelompok diskusi, orang-orang cenderung memusatkan pendapatnya berdasarkan pada norma sosial. Akan tetapi pendapat-pendapat itu sebaiknya dibahas dengan ketua dan informan penting dalam FGD melalui wawancara.

4. Pengisian Matriks Lihat

standar

Pedoman

Penyusunan

Rencana

Strategis

Kementerian/Lembaga dari Bappenas.

5. Studi Lapangan Studi lapangan adalah studi langsung ditengah hiruk-pikuk keadaan nyata. Sehingga akan diperoleh masalah nyata yang memang membutuhkan penanganan atau pemecahan. Salah satunya yang akan digunakan dalan penyusunan Renstra Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) ini adalah dengan teknik observasi. Observasi menurut Guba dan Lincoln, ada beberapa alasan mengapa

dalam

penyusunan

Renstra

kualitatif,

observasi/pengamatan

dimanfaatkan

sebesar-besarnya: 1. Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. Tampaknya pengamatan langsung merupakan alat yang ampuh untuk mengetes suatu kebenaran. Jika suatu data yang diperoleh kurang meyakinkan, biasanya tim penyusun ingin menanyakannya kepada subyek, tetapi karena ia hendak memperoleh keyakinan tentang keabsahan data tersebut, jalan yang ditempuh adalah mengamati sendiri yang berarti mengalami langsung peristiwanya. 2. Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. 3. Pengamatan memungkinkan tim penyusun mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. 4. Sering terjadi ada keraguan pada tim penyusun, jangan-jangan pada data yang dijaringnya ada yang “menceng” atau bias. 5. Teknik pengamatan memungkinkan tim penyusun mampu memahami situasi yang rumit. 6. Dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat. (Guba dan Lincoln, 1981: 191-193). Observasi, yaitu mengadakan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain. Observasi ini dilakukan oleh tim penyusun yang bertindak sebagai orang luar atau pengamat, dengan tujuan untuk lebih memahami dan mendalami masalahmasalah yang terjadi dalam kehidupan sosial dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan proses penyusunan Renstra.

2.2.2 Data Sekunder Adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh tim penyusun dari sumbersumber yang telah ada. Diperoleh dari buku-buku literatur, laporan, dokumentasi proyek, perpustakaan atau dari laporan-laporan penyusunan Renstra terdahulu.

2.2.3 Desk Study DeskStudy adalah jabaran teori, konsep, atau hasil-hasil penyusunan Renstra Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) sebelumnya juga landasanlandasan hukum yang berhubungan dengan variabel-variabel Renstra. Desk Study mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan utama dan tujuan lain. Tujuan utamanya yaitu membantu tim penyusun dalam memecahkan masalah penyusunan Renstranya, sedangkan tujuan lainnya adalah memperoleh gambaran tentang kedudukan penyusunan Renstra. Sementara itu, fungsi dari desk study adalah (ibid): a. Mengetahui sejarah renstra. Sejarah renstra meliputi aspek-aspek masalah, cara memecahkan masalah, hasil penyusunan Renstra, dan hambatan dalam penyusunan Renstra b. Membantu pemilihan prosedur. Memilih prosedur berdasarkan pengalaman tim penyusun lain, dengan penyesuaian terhadap masalah penyusunan Renstra nya c. Memahami

latar

belakang

teoretis

masalah

penyusunan

Renstra.

Memperoleh gambaran tentang kedudukan penyusunan Renstra

yang

dilakukannya terhadap scope pengetahuan yang lebih luas. d. Mengetahui manfaat penyusunan Renstra sebelumnya. Melihat manfaat penyusunan Renstra

sebelumnya dan mengingat teori yang relevan,

memperluas wawasan tentang manfaat penyusunan Renstra yang dilakukan. e. Menghindari duplikasi. Membantu penentuan mana yang duplikasi, dan mana yang sebaiknya tidak duplikasi

f. Memberikan pembenaran pemilihan masalah penyusunan Renstra. Kajian tentang manfaat, keterbatasan, kemungkinan hasil, memberikan pembenaran pemilihan masalah yang diteliti. Pada penyusunan Renstra ini kajian pustaka dilakukan terhadap teori, kebijakan, dan penyusunan Renstra sebelumnya. 2.2.3.1 Analisis deskripsi Analisis

deskriptif

merupakan

metoda

yang

digunakan

untuk

menggambarkan suatu kondisi/gejala tertentu dari objek penyusunan Renstra berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Data diolah dan disajikan sesuai dengan kebutuhan deskriptif dari kondisi/gejala yang ingin digambarkan. 2.2.3.2 Analisis komparasi Analisis komparasi merupakan metoda analisis yang dilakukan dengan membandingkan satu kondisi/gejala tertentu dengan kondisi/gejala lainnya dari suatu objek penyusunan Renstra. Tujuannya adalah untuk mencari kesamaan atau justru perbedaan karakteristik dari objek-objek yang diamati. 2.2.4 Uraian Detil Keluaran Dalam menyusun dua keluaran dari pekerjaan ini kami mengikuti beberapa langkah/tahapan yang sudah digariskan oleh Buku Pedoman Penyusunan Perencanaan Streategi dari BAPPENAS yang terdiri dari: A. Persiapan B. Identifikasi Kondisi Umum dan Permasalahan C. Penyusunan Visi dan Misi D. Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategi E. Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi F. Penyusunan Program dan Kegiatan G. Pendanaan Di bawah ini kami akan menjelaskan beberapa langkah dari pekerjaan yang akan dilakukan menurut Buku Pedoman Penyusunan Perencanaan Strategis dari BAPPENAS.

Langkah-langkah penyusunan Renstra-KL dilakukan sebagai berikut: Langkah I

: Persiapan

Langkah II

: Identifikasi Kondisi Umum, serta Analisis Potensi dan Permasalahan K/ L

Langkah III : Penyusunan Visi dan Misi K/ L Langkah IV : Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis K/ L Langkah V : PenyusunanGambar Arah Kebijakan 1 dan Strategi Langkah VI : Penyusunan Program dan Kegiatan

Bagan Tahap Penyusunan Revisi Renstra Badan Nasional Pencarian Langkah VII : Penyusunan Target dan Pendanaan K/ L (berbasis KPJM) Pertolongan (Basarnas)

Gambar 3.6 Bagan Tahap Penyusunan Renstra-KL 1. 1. Tahap Persiapan

Persiapan

1. Identifikasi isu-isu strategis yang akan Beberapaatauhalpilihan-pilihan yang harusstrategis dipersiapkan oleh dihadapi dalam jangka Kementerian/ waktu pelaksanaan Renstra-Badan Nasional Pencarian Lembaga dalam proses penyusunan Renstra-KL adalah sebagai berikut: Pertolongan (Basarnas);

1. Identifikasi isu-isu strategis atau pilihan-pilihan strategis

2. Identifikasi (Basarnas)

asas yang legal akan bagidihadapi Badandalam Nasional Pencarian Pertolongan jangka waktu pelaksanaan dalamRenstra-KL; pelaksanaan

tugas

dan

justifikasi

fungsi

dan

2. Identifikasi asas legal bagi K/ L dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, selanjutnya bisa menjadi gambaran awal latar belakang justifikasi fungsi dan kewenangannya, selanjutnya bisa perlunya keberadaan Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) menjadi gambaran awal latar belakang perlunya keberadaan K/ L terhadap kondisi umum yang dihadapi; terhadap kondisi umum yang dihadapi; 3. Identifikasi struktur organisasi beserta tugas pokok dan 3. Identifikasi struktur fungsinya organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya sebagai sebagai dasar untuk melihat dan menentukan dasar untuk melihatlingkup dan kewenangan menentukan kewenangan Badan Nasional K/ L;lingkup dan

Pencarian Pertolongan (Basarnas); d. Identifikasi …

4. Identifikasi data-data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan selama proses penyusunan Renstra Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas). 2. Identifikasi Kondisi Umum serta Analisis Potensi dan Permasalahan Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) a. Identifikasi Kondisi Umum Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas)

Identifikasi kondisi umum Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) merupakan langkah bagi Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) untuk menggambarkan

pencapaian-pencapaian

yang

telah

dilaksanakan

dalam

RenstraBadan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) periode sebelumnya serta aspirasi-aspirasi masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas). Bagian kondisi umum yang akan dituangkan dalam dokumen Renstra Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) dengan menggunakan metode SWOT analisis b. Identifikasi Potensi dan Permasalahan Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) Tahapan ini mencakup upaya untuk meningkatkan kemampuan Basarnas yang meliputi kelembagaan, aspek hukum & kewenangan, sarana/prasarana & peralatan, Sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, sistem dan pola diklat, penyuluhan & sosialisasi, operasi SAR, Anggaran dan biaya, serta Kerja Sama Internasional. Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan langkah bagi Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) untuk menganalisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah dalam lingkup Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) maupun nasional yang akan dihadapi dalam

rangka melaksanakan penugasan yang diamanatkan oleh RPJMN yang

menjadi lingkup kewenangan Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas), serta untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas). Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) dapat menganalisis potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dengan menganalisis perubahan-perubahan yang akan terjadi pada lingkungan organisasi baik secara internal maupun eksternal. Hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas), penjaringan aspirasi masyarakat, identifikasi potensi, permasalahan dan penyebabnya, serta tantangan yang akan dihadapi sangat penting untuk menjadi dasar Tinjauan strategi dan kebijakan. 3. Penyusunan Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas)

Proses perumusan visi dan misi biasanya merupakan proses yang melelahkan bahkan sering menjadi perdebatan sendiri antar anggota organisasi. Bilamana pada saat visi dan misi sudah terbentuk, pelaksanaannya tidak sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan, maka sungguh disayangkan sekali jika proses perumusan visi misi yang melelahkan pada akhirnya hanya menjadi hiasan dinding semata. ering kali pernyataan visi misi organisasi kurang tepat menggambarkan tujuan organisasi sehingga sering di jumpai adanya kesulitan pada saat melakukan deploy visi misi menjadi set of action yang akan digunakan untuk mengukur kinerja organisasi. Visi merupakan suatu pemikiran atau pandangan kedepan, tentang apa, kemana dan bagaimana mencapai keadaan yang lebih baik di masa depan. Dengan kata lain, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode program, untuk mewujudkan sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi bukan merupakan jargon dan/atau moto. Misi adalah pernyataan yang luas/umum tentang sesuatu yang akan dikerjakan, dengan siapa/untuk siapa, dan kenapa. Dengan kata lain, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi. Dalam misi dinyatakan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurung waktu tertentu melalui strategi yang telah dipilih. A. Visi (Vision) Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) Visi adalah

rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Badan

Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) pada akhir periode perencanaan. Visi memberikan gambaran konsistensi kinerja Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi. Adapun dalam penentuan Visi Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas), perlu untuk mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut: a. Visi harus dapat memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan organisasi Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas); b. Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh organisasi Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas); c. Visi harus ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah dipahami;

d. Visi harus dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat; e. Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian; dan f. Visi harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat fleksibel. B. Misi (Mission) Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Kriteria dalam penentuan Misi Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) adalah sebagai berikut: 1) Misi harus sejalan dengan upaya pencapaian visi organisasi dan berlaku pada periode tertentu; 2) Misi harus dapat menggambarkan penjabaran RPJMN serta tugas-tugas yang dibebankan oleh Undangundang terkait; 3) Misi harus dapat menggambarkan tindakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) atau bersifat unik terhadap organisasi Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) lainnya; dan 4) Misi harus dapat menjembatani penjabaran visi Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) ke dalam tujuan Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas). 4. Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) Tujuan dan sasaran sering digunakan secara bergantian (interchangeable), tetapi sebenarnya pengertiannya berbeda. Untuk menghindarkan salah pengertian dalam penggunaannya perlu klarifikasi seperti berikut: A. Tujuan adalah penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu atau apa yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu periode perencanaan, misalnya dalam rencana strategis adalah1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pada umumnya penetapan tujuan didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak selalu harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, namun harus dapat menunjukkan suatu

kondisi/keadaan yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program, dan kegiatan dalam mewujudkan misi. Oleh karena itu, tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja. B. Sararan adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan, dan bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada Tinjauan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Uraian di atas jelas menunjukkan pengertian yang berbeda antara tujuan dan sasaran, namun sering ditempatkan berpasangan. Tujuan ialah pernyataan umum dari apa yang akan diselesaikan, sedang sasaran adalah pernyataan detail/jelas bagaimana menyelesaikan tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh organisasi untuk memenuhi kebijakan lingkungan, sedangkan Sasaran merupakan rincian hal-hal yang ingin dicapai dalam tujuan. Penetapan tujuan dan sasaran merupakan suatu proses transformasi dan penjabaran dari hal-hal yang bersifat umum kepada sesuatu bentuk yang lebih jelas dan terarah. Oleh karenanya, tujuan dan sasaran harus memuat rencana dan dimensi waktu yang realistik untuk memenuhi penaatan peraturan, mencegah pemborosan

sumber

daya,

dan

memperbaiki/

menyempurnakan

secara

berkelanjutan kinerja organisasi. Penetapan tujuan dan sasaran lingkungan harus melibatkan personil dari bagian/unit kerja yang terkait dalam organisasi. Personil tersebut harus memiliki kewenangan untuk menetapkan, merencanakan, dan mencapai tujuan tersebut. Melibatkan personil sangat membantu dalam membangun komitmen. Tujuan dan sasaran strategis Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas). Pada tingkat organisasi Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas), visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) berada pada tingkat kinerja

dampak (impact). Pernyataan tujuan harus dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerjanya. Sasaran strategis dilengkapi dengan target kinerja sehingga menjadi ukuran keberhasilan dari pencapaian visi dan misi Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas). Kriteria penentuan Tujuan Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) adalah sebagai berikut: a. Tujuan harus sejalan dengan visi dan misi organisasi Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) dan berlaku pada periode jangka menengah; b. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah; c. Tujuan harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas); dan d. Tujuan harus dapat mengarahkan perumusan sasaran strategis, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) Kriteria dalam penentuan Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) adalah sebagai berikut: a. Sasaran strategis Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) yang ditetapkan harus merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas); b. Sasaran strategis mencerminkan berfungsinya outcomes dari semua program dalam Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas); c. Sasaran strategis Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) harus dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan d. Sasaran strategis Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) harus dilengkapi dengan target kinerja. Kriteria dalam menentukan target kinerja Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) adalah sebagai berikut: a. Specific: sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas; b. Measurable: target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur;

c. Achievable: target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumberdaya yang ada; d. Relevant: mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; dan e. Time Bond: waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan. 5. Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Kebijakan adalah merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepekati dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan/atau kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Uraian tentang aktivitas organisasi harus menjelaskan proses kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan yang memberikan kontribusi untuk pencapaian visi dan misi. Kegiatan yang menjadi perhatian utama adalah tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah, program kerja yang ditetapkan telah melalui saringan prioritas yang berhubungan masalah-masalah yang akan diselesaikan dan konsisten dengan visi, misi, tujuan dan sasaran. Strategi adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Stratregi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Strategi merupakan alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan. Dalam tinjau ulang strategi, penggunaan analisis SWOT sangat membantu membuat pilihan-pilihan strategi identifikasi/penentuan kekuatan, memecahkan kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghindarkan ancaman. Rencana organisasi akan memberikan pengertian tentang arah dan tujuan yang akan dicapai. Perencanaan Strategis menekankan pada pentingnya pengambilan keputusan yang akan meyakinkan kemampuan organisasi untuk berhasil dalam merespon perubahan

lingkungan. Strategi dan

kebijakan disusun sebagai

pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki

dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional serta sasaran strategis Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas). Strategi dan Kebijakan yang dituangkan ke dalam Renstra- Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu; (i) Arah Kebijakan dan Strategi Nasional (penugasan dari RPJMN), dan (ii) Arah Kebijakan dan Strategi Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas). a. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Strategi Kebijakan dan Pendanaan Nasional dalam RPJMN sebagaimana tertuang dalam Buku I dan/atau Buku II dan/atau Buku III menjadi acuan dalam menjabarkan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) bertanggungjawab dalam mencapai sasaransasaran nasional sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian program prioritas Presiden (sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN) selain bertanggungjawab dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya sendiri. Prioritas merupakan arah kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Sasaran pembangunan tersebut merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden terpilih. Prioritas terdiri dari fokus prioritas yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis yang dapat bersifat lintas Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas). Kegiatan prioritas merupakan kegiatan pokok (kegiatan yang mutlak harus ada) untuk mendapatkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) dari fokus prioritas. Pada Proses politis, Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) masih dapat mengusulkan strategi kebijakan dan pendanaan nasional yang berbeda dengan Rancangan Awal RPJMN sejauh tetap dalam koridor untuk melaksanakan platform Presiden terpilih yang dinyatakan dalam bentuk Prioritas Nasional. Usulan strategi kebijakan dan pendanaan nasional akan ditelaah melalui wadah trilateral meeting. b. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas)

Arah Kebijakan dan Strategi Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) memuat langkahlangkah yang berupa program-program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut harus mencakup kegiatankegiatan prioritas dalam RPJMN ( Buku I, II, III) sesuai dengan bidang terkait. Strategi kebijakan dan Pendanaan Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) merupakan uraian yang bersifat lengkap, tidak hanya mencakup yang dilakukan langsung oleh Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas), tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan peran daerah dan swasta berikut pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya. Uraian juga dilengkapi dengan kelembagaan, ketatalaksanaan, pengelolaan SDM, dan struktur organisasi untuk melaksanakan misi dalam mencapai visi yang ditetapkan. Setiap uraian strategi kebijakan dan Pendanaan Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) dilaksanakan melalui Program dan/atau Lintas Program dalam Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) yang bersangkutan dan harus dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing Program tersebut serta rencana sumber pendanaannya. Sumber pendanaan program dan/atau Lintas Program dalam Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) antara lain dapat berasal antara lain dari Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan swasta (investasi dari pihak swasta dalam atau luar negeri melalui mekanisme PPPPublic Private Partnership). 6. Penyusunan Program dan Kegiatan Program adalah penjabaran/realisasi dari kebijakan yang merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, atau merupakan kerjasama dengan pemangku kepentingan atau partisipasi masyarakat yang bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan program dalam kegiatan yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan operasional instansi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari kebijakan tingkat nasional/provinsi. Untuk memahami adanya kaitan kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan, maka perlu dipahami keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kriteria dalam tinjau ulang program dan kegiatan beserta indikatornya dapat dijabarkan sebagai berikut. a. Program Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas). Program ditetapkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: a. Program Teknis, merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal). Program Teknis disusun berdasarkan: a) Kelompok karakteristik Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) yaitu: Kelompok Lembaga Tinggi Negara • Program-Program Teknis dilaksanakan oleh organisasi Lembaga Tinggi Negara. • Program-Program Teknis disesuaikan dengan lingkup kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fungsi Lembaga Tinggi Negara. Dengan demikian, jumlah Program Teknis ditentukan sesuai lingkup kewenangan dari Lembaga Tinggi Negara tersebut. � Kelompok Departemen • 1 (satu) unit organisasi Eselon 1A yang bersifat memberi pelayanan eksternal akan menggunakan hanya 1 (satu) Program Teknis.

• 1 (satu) Unit Eselon 1A bersifat pelayanan eksternal dimungkinkan untuk dapat melaksanakan lebih dari 1 (satu) Program Teknis dengan menunjukkan justifikasi dan/atau pertimbangan kuat yang mendasarinya, yaitu antara lain berkenaan dengan aspek: (i) Kompleksitas pelaksanaan kegiatan-kegiatannya, dan (ii) Besaran anggaran yang dikelola oleh unit organisasi yang bersangkutan. � Kelompok Kementerian Negara dan Kementerian Koordinator • Disarankan untuk 1 (satu) Program Teknis digunakan oleh seluruh Eselon 1A dalam lembaga terkait dengan catatan indicator kinerja masing-masing Eselon 1A muncul dalam indikator kinerja program (outcome). • Apabila dikehendaki untuk dapat melaksanakan lebih dari 1 (satu) Program Teknis, perlu ditunjukkan justifikasi dan/atau pertimbangan kuat yang mendasarinya, yaitu antara lain berkenaan dengan aspek: (i) Kompleksitas pelaksanaan kegiatankegiatannya, dan (ii) Besaran anggaran yang dikelola oleh unit organisasi yang bersangkutan. Kelompok Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dan Lembaga NonStruktural • LPND dan Lembaga Non-Struktural akan menggunakan 1 (satu) Program Teknis untuk Lembaganya. b) Program Teknis yang disusun harus dapat mencerminkan tugas dan fungsi unit organisasi Eselon 1A; c) Nomenklatur Program Teknis bersifat unik/khusus (tidak duplikatif) untuk masingmasing organisasi pelaksananya; d) Program Teknis harus dapat dievaluasi pencapaian kinerjanya berdasarkan periode waktu tertentu; dan e) Program Teknis dilaksanakan dalam periode waktu jangka menengah, dengan perubahan hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan evaluasi. b. Program Generik, merupakan program-program yang digunakan oleh beberapa organisasi Eselon 1A yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Program Generik disusun berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a) Program Generik dilaksanakan oleh 1 (satu) unit organisasi Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) setingkat Eselon 1A yang bersifat memberikan pelayanan internal; b) Nomenklatur Program Generik dibuat unik untuk setiap Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) dengan ditambahkan nama Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) dan/atau dengan membedakan kode program; dan c) Program Generik ditujukan untuk menunjang pelaksanaan Program Teknis. Langkah-langkah tinjau ulang program meliputi: 1) Identifikasi Visi, Misi, dan Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas), yang bertujuan untuk menentukan kinerja dan/atau bentuk pelayanan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas); 2) Identifikasi kinerja Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) dan indikator kinerja Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas),; 3) Penyusunan Outcome dan Indikator Kinerja Program; dan 4) Penamaan Program, yang didasarkan pada keterkaitan antara indikator-indikator program (outcomes), sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Eselon I penanggungjawabnya, dan bersifat unik (tidak duplikatif) pada masing-masing organisasi pelaksananya. b. Kegiatan Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) Kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu: 1) Kegiatan Teknis Kegiatan Teknis dapat berupa :

a) Kegiatan Prioritas Nasional, yaitu kegiatankegiatan dengan output spesifik dalam rangka pencapaian Sasaran Nasional. Kegiatan prioritas nasional harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut, antara lain: •

Memiliki

pengaruh

yang

besar/signifikan

terhadap

pencapaian

sasaran

pembangunan nasional; • Merupakan kegiatan yang mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan; • Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya; • Memiliki ukuran kinerja yang spesifik, tegas dan terukur sehingga dapat secara langsung dipantau manfaatnya terhadap masyarakat; dan • Realistis untuk dilaksanakan dan dapat diselesaikan sesuai dengan target jangka waktu yang telah ditetapkan. b) Kegiatan Prioritas Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas), yaitu kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dalam rangka pencapaian Sasaran Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas). c) Kegiatan Teknis Non-Prioritas, merupakan kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dan mencerminkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja (Satker) namun bukan termasuk dalam kategori prioritas. 2) Kegiatan Generik, kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit organisasi eselon 2 yang sejenis. Kegiatan Teknis disusun berdasarkan: 1) 1 (satu) unit organisasi Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) setingkat

Eselon

2

yang

bersifat

memberikan

pelayanan

eksternal

akan

menggunakan 1 (satu) kegiatan teknis termasuk kegiatan yang dilaksanakan melalui mekanisme Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; 2) Kegiatan Teknis yang disusun harus dapat mencerminkan tugas dan fungsi unit organisasi Eselon 2 terkait; 3) Nomenklatur kegiatan teknis bersifat unique/khusus (tidak duplikatif) untuk masing-masing unit organisasi Eselon 2 pelaksananya; 4) Kegiatan teknis harus dapat dievaluasi pencapaian kinerjanya berdasarkan periode waktu tertentu; dan

5) Kegiatan teknis dilaksanakan dalam periode waktu jangka menengah, dengan perubahan hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan evaluasi. Kegiatan generik disusun berdasarkan: 1) Kegiatan generik dilaksanakan oleh 1 (satu) unit organisasi Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) setingkat Eselon II yang bersifat memberikan pelayanan internal; dan 2) Nomenklatur Kegiatan generik dibuat unik dengan cara menambahkan nama Eselon II dan/atau dengan membedakan kode kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Langkah-langkah tinjau ulang kegiatan meliputi: 1) Penyusunan Output Kegiatan, dan 2) Penamaan Kegiatan, yang didasarkan pada keterkaitan antara indikator-indikator kegiatan (outputs), sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Eselon II penanggungjawabnya, dan bersifat unik (tidak duplikatif) pada masing-masing organisasi pelaksananya. c. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) Indikator ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan informasi kinerja (outputs, outcomes dan impacts). Penetapan indikator kinerja, perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: 1) Relevant, indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi. 2) Well-Defined, definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan. 3) Measurable, indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas ataupun biaya. o Indikator Kinerja Kuantitas diukur dengan satuan angka dan unit, o Indikator Kinerja Kualitas menggambarkan kondisi atau keadaan tertentu yang ingin dicapai (melalui penambahan informasi tentang skala/tingkat pelayanan yang dihasilkan); dan

o Indikator Kinerja Biaya mencerminkan kelayakan biaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran kinerja. 4) Appropriate, pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja. 5) Reliable, indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja. 6) Verifiable, memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator. 7) Cost-effective, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data. d. Indikator Kinerja Program (Outcome) Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatankegiatan dalam satu program. Outcome dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) setingkat Eselon 1A. Kriteria rumusan outcome program adalah sebagai berikut: 1) Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 1A sesuai dengan visi, misi dan tupoksinya; 2) Outcome Program harus dapat mendukung pencapaian kinerja Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) (visi, misi dan sasaran strategis Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas)); dan 3) Outcome Program harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu. Indikator kinerja program dalam kerangka Akuntabilitas Organisasi merupakan ukuran pencapaian outcome/kinerja program. Metode

pemilihan

Indikator

Kinerja

Program

Teknis

berdasarkan

sumber

ketersediaan dan pengumpulan datanya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 1) Kelompok data/informasi tersedia Indikator kinerja program dapat disusun dengan menggunakan indikator yang sudah tersedia. Contoh; (i) IPM (Indeks Pembangunan Manusia), (ii) APK (Angka Partisipasi Kasar), (iii) APM (Angka Partisipasi Murni) dan (iv) IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) dimana data pengukuran pencapaian

kinerjanya telah tersedia/dilakukan pengumpulan dan penghitungannya oleh instansi lain sehingga Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) bersangkutan dapat data ini secara langsung. 2) Kelompok data/informasi dikumpulkan sendiri oleh Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) bersangkutan. Kelompok indikator ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: a) Indikator kinerja program berasal dari indicator kinerja kegiatan terpenting; b) Indikator kinerja program merupakan Indeks Komposit dari Indikator-indikator kinerja kegiatannya; dan c) Indikator kinerja program merupakan indicator survei penilaian pencapaian kinerja program. e. Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian

outcome

program.

Output dalam

Struktur Manajemen

Kinerja

merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) setingkat Eselon 2. Kriteria rumusan output kegiatan adalah sebagai berikut: 1) Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 2 sesuai dengan tupoksinya; 2) Output kegiatan harus bersifat spesifik dan terukur; 3) Output kegiatan harus dapat mendukung pencapaian outcome program; dan 4) Output kegiatan harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu. Indikator Kinerja Kegiatan dalam kerangka akuntabilitas organisasi merupakan ukuran pencapaian output/kinerja keluaran. Kriteria tinjau ulang indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut: 1) Indikator kinerja kegiatan harus memenuhi criteria tinjau ulang indikator kinerja; 2) Indikator kinerja kegiatan disusun menjadi: (i) Indikator kuantitas, (ii) Indikator kualitas, dan (iii) Indikator harga; dan

3) Indikator-indikator kinerja kegiatan harus dapat mendorong tercapainya output kegiatan yang telah ditetapkan. f. Target Kinerja Target kinerja ditetapkan setelah tinjau ulang indicator kinerja. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas), Program, dan Kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Kriteria dalam menentukan Target Kinerja menggunakan pendekatan “SMART”, yaitu: 1) Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas; 2) Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas dan biaya; 3) Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada; 4) Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam rangka mencapai target Impact yang ditetapkan; dan 5) Time Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan. Konsep dasar indikator kinerja dapat berupa suatu ukuran kuantitaif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat percapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja kegiatan/program. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (outcame), manfaat (benefit) dan dampak (impact) serta indikator proses jika diperlukan untuk menunjukkan proses manajemen kegiatan yang telah terjadi.

Dengan demikian indikator tersebut dapat digunakan untuk evaluasi baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going) ataupun tahap setelah kegiatan itu selesai dan berfungsi (ex-post). Untuk indikator kinerja input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilakukan selesai. Sedangkan untuk indikator outcome, benefit, dan impact baru dapat diperoleh setelah beberapa waktu kegiatan berlalu. Pelaporan akuntabilatas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja, sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, tetapi juga harus menyajikan data dan informasi relevan lainnya bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, dari kesimpulan hasil evaluasi perlu dilakukan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dalam analisis ini, perlu pula dijelaskan proses pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien, efektif sesuai dengan kebijaksanaan program yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan rinci. Disamping itu perlu dilakukan analisis terhadap komponen-komponen penting dalam evaluasi kinerja yang antara lain mencakup analisis input-output, analisis realisasi outcome dan benefit, analisis impact, baik positif maupun negatif, dan analisis proses pencapaian indikator-indikator kinerja, analisis keuangan, dan analisis kebijakan. 7. Pendanaan Perencanaan

kebutuhan

pendanaan

merupakan

detail

penjabaran

strategi

pendanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN. Perencanaan kebutuhan pendanaan untuk RenstraBadan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) yang disusun dalam perspektif jangka menengah merupakan wujud dari penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Penerapan KPJM merupakan pendekatan pendanaan berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam

perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Penerapan pendanaan berjangka menengah dilakukan selama 5 (lima) tahun. Langkah tinjau ulang pendanaan Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) adalah sebagai berikut: a. Penelaahan (review) program dan kegiatan. Penelaahan (review) program dan kegiatan bertujuan untuk menetapkan apakah program dan kegiatan pada periode RenstraBadan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) sebelumnya akan dilanjutkan, ditinjau kembali, atau dihentikan berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) terhadap pencapaian sasaran dan target kinerja. Hasil dari penelaahan program dan kegiatan pada RenstraBadan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) 2010-2015 menjadi salah satu dasar dalam tinjau ulang program dan kegiatan baru untuk periode 20152019. b. Penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode 2015 2019. Penyusunan program dan kegiatan baru periode 2015-2019 merupakan bagian dari proses Penyusunan Program dan Kegiatan Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas). Penyusunan program dan kegiatan mencakup tinjau ulang indikator kinerja beserta target kinerjanya. c. Penyusunan anggaran tahun dasar (2015) bagi program dan kegiatan baru Anggaran tahun dasar 2015 diperoleh dari hasil pemetaan antara pendanaan program dan kegiatan 2001-2005 hasil evaluasi terhadap struktur program dan kegiatan baru (RenstraBadan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) 20152019) dengan menggunakan Pagu Definitif 2015. d. Menyusun Prakiraan Maju Jangka Menengah. Perhitungan prakiraan maju dilakukan untuk tahun anggaran 2006, 2007, 2008, hingga 2009 menggunakan tahun dasar 2015. Penyusunan prakiraan maju jangka menengah dilakukan dengan menggunakan baseline terhadap struktur program dan kegiatan baru. Dalam tinjau ulang prakiraan maju anggaran tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009, minimal harus memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan yang meliputi:

1) Kebutuhan untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang disesuaikan terhadap database kepegawaian; 2) Kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor termasuk di dalamnya pembayaran untuk tunggakan pada pihak ketiga; 3) Kebutuhan anggaran untuk kegiatan yang bersifat tahun jamak (multi years); dan 4) Kebutuhan penyelesaian kegiatan yang telah dilaksanakan.

2.2.5. Program Kerja 2.2.5.1 Penelusuran Dokumen Penelusuran dokumen dalam organisasi pemerintah terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen penelusuran dokumen-dokumen berupa data-data berbagai macam kajian renstra Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) terdahulu dan kajian-kajian yang telah dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas), komponen kedua dalam bentuk perundangan yang berkaitan dengan tinjau ulang renstra. Beberapa dokumen dalam komponen pertama antara lain: 1. Dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) 2010-2014 2. Dokumen Rencana Kerja Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) 2010-2014 3. Dokumen Master Plan Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) 2010-2014 4. Dokumen LAKIP 2012 5. Modul-modul penyusunan Rencana Strategis (Modul 1-3 untuk Eselon I, II, III dan IV) Beberapa dokumen perundangan

yang berkaitan dengan Rencana

Strategis Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) 1. Undang-Undang

No

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) 2. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 3. Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 4. Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 5. Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2006 Tentang Pencarian dan Pertolongan

6. Peraturan Presiden No 99 Tahun 2007 tentang Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) Sebagai Dasar Penyelenggaraan SAR Nasional 8. Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

dan

Aparatur

Negara

No

09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah 9. Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

dan

Aparatur

Negara

No

20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama 2.2.5.2 Wawancara Pekerjaan berikutnya yang berkaitan dengan rancangan tinjau ulang Rencana Strategis ini adalah wawancara mendalam. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi terkini tentang prakiraan Rencana Strategis 2015-2019. Dalam mewawancarai para pemangku kepentingan di Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) kami membagi para informan menjadi 2 bagian:

Gambar 1 Struktur (Basarnas)

Organisasi

Badan

Nasional

Pencarian

Pertolongan

 Informan Pertama adalah para pejabat Eselon II A (Lihat Gambar 1): o Sestama o Deputi Bidang Potensi SAR o Deputi Bidang Operasi SAR o Inspektorat  Informan Kedua adalah para pejabat Eselon II B (Lihat Gambar 2): o Biro Perencanaan dan Kerjasama Teknis Luar Negeri o Biro Hukum dan Kepegawaian o Biro Umum o Direktorat Sarana dan Prasarana o Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR o Direktorat Komunikasi o Direktorat Operasi dan Latihan o Kepala Pusat Data dan Informasi o Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan 2.2.5.3 Focus Group Discussion (FGD) Focus Group Discussion (FGD) diperlukan sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan para pihak-pihak yang terkait dengan tinjau ulang Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas). Ada 2 tipe FGD untuk tinjau ulang Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) ini, yaitu FGD Internal dan Eksternal: 

FGD Internal yang akan berlangsung dalam 2 FGD yang terdiri dari:

 Para pejabat eselon II A di lingkungan Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas)  Para pejabat eselon II B di lingkungan Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas)

 Para pejabat eselon III di lingkungan Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) 

FGD Eksternal yang akan berlangsung dalam 3 FGD yang terdiri dari:

 Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)  Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  Departemen Perhubungan (DEPHUB)  Departemen Keuangan (DEPKEU)  Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika(BMKG)  Stake holder SAR di Indonesia (WANADRI dan SAR Pramuka)

Gambar Alur Focus Group Discussion

2.2.5.4 Studi Lapangan

Studi lapangan diperlukan untuk mendapatkan informasi dari lapangan terutama dari beberapa Kantor SAR tipe A dan B di seluruh Indonesia. Studi lapangan dilakukan dengan mengirimkan beberapa pejabat Eselon II dan III ke beberapa titik timur, tengah dan barat. Pengumpulan informasi dilakukan dengan wawancara mendalam dengan para kepala kantor dengan analisis SWOT. Informan Ketiga adalah Kepala Kantor SAR tipe A dan B se-Indonesia yang akan diambil dari tiga kawasan (Barat, Tengah dan Timur) (Lihat Gambar 2): o Kepala Kantor SAR Banda Aceh o Kepala Kantor SAR Balikpapan o Kepala Kantor SAR Timika

Gambar 2 Letak Kantor SAR Tipe A dan B

2.2.5.5 Pengisian Matriks Kinerja dan Pendanaan Pembangunan

Formulir-Formulir dari Matriks Kinerja dan Pendanaan yang terdiri dari 12 Formulir Matriks Kinerja dan Pendanaan. Contoh Formulir dapat dilihat dari tabel dibawah ini: Contoh 1 (Matriks Kinerja): RENCANA CAPAIAN KINERJ A PERIODE TAHUN 2015 - 2019 BIRO PERENCANAAN DAN KTLN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)

PROGRAM Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Meningkatnya dukungan manajemen dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam rangka pelaksanaan program SAR

TARGET KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)

INDIKATOR KINERJ A

2015

2016

2017

2018

2019

Penyusunan Penyusunan Dokumen Dokumen Rencana Program dan Rencana dan kegiatan BASARNAS Program Serta Kerjasama Teknik Luar Negeri Penyusunan laporan analisa dan evaluasi program dan kegiatan BASARNAS

Penyusunan laporan kerjasama teknik luar negeri BASARNAS

Contoh 2 (Matriks Pendanaan) RENCANA CAPAIAN KINERJA PERIODE TAHUN 2015 - 2019 BIRO PERENCANAAN DAN KTLN

PROGRAM Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) Meningkatnya dukungan manajemen dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam rangka pelaksanaan program SAR

TARGET KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)

Penyusunan Penyusunan Dokumen Dokumen Rencana Program dan Rencana dan kegiatan BASARNAS Program Serta Kerjasama Teknik Luar Negeri Penyusunan laporan analisa dan evaluasi program dan kegiatan BASARNAS

Penyusunan laporan kerjasama teknik luar negeri BASARNAS

INDIKATOR KINERJA

2015

2016

2017

2018

2019

KETERANGAN

KETERANGAN

Cara pengisian matriks Kinerja dan Pendanaan Pembangunan dapat merujuk pada pedoman penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga dari BAPPENAS. Matriks ini bersifat kaku serta tidak dapat dirubah-rubah. Formulir matriks ini akan masuk sebagai lampiran dari dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas). 2.2.5.6 Penulisan Review Dokumen Rencana Strategis Dokumen Penulisan Review Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) yang terdiri dari 4 bab yang terdiri dari pendahuluan, visi, misi dan tujuan Kementerian/Lembaga, arah kebijakan dan strategi dan penutup. Dokumen ini mengikuti sistematika yang digariskan oleh BAPPENAS yang kemudian dilengkapi dengan lampiran-lampiran formulir matriks (lihat Pedoman Penyusunan Rencana Strategis BAPPENAS) (lihat sistematika dibawah yang dikutip dari Pedoman Penyusunan Rencana Strategis BAPPENAS 2010-2014). Dokumen beserta lampiran ini kemudian akan diajukan pada BAPPENAS dan Departemen keuangan untuk diproses sebagai salah satu rencana pembangunan dan pendanaan. Penyusunan arah dan kebijakan didapatkan dari hasil wawancara, FGD dan studi lapangan. 2.3 Organisasi dan Personil

2.3.1 Struktur dan Komposisi Tim Dalam Menyusun Rencana Strategi Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas), tim konsultan akan menggunakan sumber daya manusia yang sesuai dengan KAK yang dipersyaratkan oleh pemberi pekerjaan, anggota tim penyusun renstra Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) secara terperinci dapat dijelaskan dibawah ini;

2.3.1.1 Tenaga Ahli 

Ketua Tim/Team Leader, 1 (satu) orang merupakan tenaga profesional dengan Pendidikan S1/S2 Teknik Planologi/ Administrasi Negara/ Ekonomi

Pembangunan/ Manajemen, Pengalaman minimal 7 Tahun di bidang studi perencanaan dan konsultasi manajemen. 71 Jasa Konsultansi Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019 Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas)



Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan, 1 (satu) Orang Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan, Pendidikan S1 Ekonomi Pembangunan, Pengalaman minimal 5 Tahun di bidang studi perencanaan dan konsultasi manajemen.



Tenaga Ahli Teknik Sipil, 1 (satu) Orang Tenaga Ahli Teknik Sipil / Manajemen Rekayasa Transportasi, Pendidikan S1 Teknik Sipil/ Rekayasa Transpotasi, Pengalaman minimal 5 Tahun di bidang studi perencanaan dan konsultasi manajemen.



Tenaga Ahli Akuntansi, 1 (satu) Orang Ahli Akuntansi atau Keuangan, Pendidikan S1 Ekonomi, Pengalaman minimal 5 Tahun di bidang studi perencanaan dan konsultasi manajemen.



Tenaga Ahli Administrasi Negara, 1 (satu) Orang Tenaga Ahli Administrasi Negara, Pendidikan S1 Adiministrasi Negara pengalaman minimal 5 Tahun di bidang perencanaan dan konsultasi manajemen.



Tenaga Ahli Manajemen Sumber Daya Manusia, 1 (satu) Orang Tenaga Ahli Manajemen Sumber Daya Manusia, Pendidikan S1 Manajemen, pengalaman minimal 5 Tahun di bidang perencanaan dan konsultasi manajemen.

2.3.1.2 Tenaga Pendukung 

Manajer Kantor, 1 (satu) Orang Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran, Pendidikan

Ekonomi/Administrasi,

Pengalaman

3

Tahun

di

bidang

administrasi perkantoran 

Surveyor,

1

(satu)

Orang

Tenaga

Pendukung

Survey,

Pendidikan

Ekonomi/Teknik Sipil, Pengalaman 2 Tahun di bidang survey lapangan



Operator Komputer, 1 (satu) Orang Tenaga Pendukung informasi, Pendidikan Komputer/Sistem Informatika, Pengalaman 2 Tahun di bidang Komputerisasi.

2.3.2 Bidang-Bidang Pokok Pekerjaan 2.3.2.1 Tenaga Ahli 1. Administrasi Negara (Doctoral) - Penyusunan dan pend.. dokumen-dokumen Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) - Pengarahan Focus Group Discussion - Penyusunan penduan wawancara - penulisan dokumen RESNTRA 2. Ekonomi Pembangunan - Penyusunan Prakiraan Anggaran Teknis - Penyusunan Prakiraan Anggaran Definitif 3. Teknik Sipil - Memberikan masukan teknis operasional SAR - memberikan pandangan teknis Sarana dan Prasarana 4. Akuntansi - Penyusunan Anggaran indikatif - Penyusunan Anggaran Inovatif 5. Administrasi Negara - Penelusuran Perundangan - Pandangan mengenai organisasi sektor pemerintah 6. Manajemen Sumber Daya Manusia - Pandangan tentang manajemen perencanaan SDM bidang SAR - Pandangan tentang teknis SDM SAR

BENTUK JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

N

UraianKegiatan

April

Mei

Juni

o 2 1

Persiapan A. Pengumpulan data Sekunder B. Dokumen C. Pendataan stake holders

2

FGD Internal Peserta disusun oleh Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) Pusat

3

FGD Internal Peserta disusun oleh Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) Pusatdan Daerah

4

FGD Eksternal Peserta FGD adalah para stake holders yang berkaitan dengan Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) di pemerintahan

5

Seminar dan Workshop Hasil Laporan pendahuluan

6

FGD Eksternal

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Peserta adalah para stake holders yang diluar pemerintah 7

FGD Eksternal Peserta adalah para stake holders yang diluarPemeritahan Pusat seperti di daerah

8

Penyerahan Laporan interim

9

FGD Eselon II Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) Peserta adalah para elit Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) sekaligus membahas laporan pendahuluan

10

Finalisasi akhir Rencana Strategis

11

Laporan Akhir

12

Seminar dan Workshop Laporan Akhir

13

Pencetakan Laporan

BENTUK KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN