TABEL UUD 45.pdf

TABEL UUD45

Pasal A at

BAB I

BAB II

BAB III

Bentuk &kedaulatan Negara 1

MPR

Kekuasaan Pemerintahan Negara (Presiden)

2

3

4

1

-Nega -Negara ra Ber Berbe bentu ntuk k Repu Republ blik ik

-Ter -Terdi diri ri atas atas ang anggo gota ta DPR DPR & DPD

- Berwenang mengubah dan menetapkan UUD

2

-Kedau -Kedaulata latan n bera berada da di tangan tangan Rakyat dilaksanakan menurut UUD -Indo -Indone nesi sia a adala adalah h nega negara ra hukum

- Bersidang Minimal 1x dlm 5 thn di ibukota

- Melantik Melantik Presiden Presiden & Wapred Wapred Presiden Presiden dibantu dibantu oleh oleh Wapres Wapres

3

5

Presiden memegang kekuasaan Presiden berhak mengajukan pemerintah di atur UUD RUU kepada DPR Presiden Presiden menetapk menetapkan an peraturan pemerintah untuk menjalankan UU

6

6A

 Persyaratan presiden (WNI,sehat, dsb)

Presiden & Wapres dipilih langsung oleh rakyat

n ex ex t d ia ia tu tu r U nd nd an an g2 g2

D i u su su ng ng o le le h p ar ar po po l/ l/ ga ga bu bu ng ng an an parpol

- Keputusan ditetapkan dengan MPR dapat memberhentikan Suara terbanyak Presiden & Wapres

Meraih suara >50% dgn minimal 20% ditiap provinsi

4

Jika tidak ada pasangan calon

5

Ketentuan lebih lanjut

BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara (Presiden)

Pasal Ayat

7

Masa jabatan presiden 5 tahun

7A

7B

Presiden den tidak tidak bisa membuba membuba Setelah Presiden berhenti

 MPR dapat memberhentikan Presiden atas usul DPR

1

- Cara Memberhentikan presiden

2

- Pengawasan Presiden adalah fungsi DPR

3

- Syarat pengajuan ke MK sekurangnya 2/3 jumlah hadir dari 2/3 dari 2/3 j umlah anggota DPR

4

- Jangka Pemeriksaan MK maximal 90 hari

5

- Jika terbukti, DPR meneruskan usul ke MPR

6

- MPR wajib sidang maksimal 30 setelah menerima permintaan - Keputusan MPR harus dihadiri 3/4 jumlah anggota dan disetujui min 2/3 jumlah hadir 

7

7C

8

9

Sumpah Sumpah dan janji Presiden den

BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara (Presiden)

10

Pasal A at

11

Presiden memegang kekusaaan tertinggi  AD,AL,AU

12

13

14

Presiden menyatakan keadaan bahaya

15

16

 Presiden memberikan gelar, Presiden membentuk Dewan tanda jasa dll Pertimbangan

1

Presiden menyatakan perang, perdamaian, dan perjanjian dengan persetujuan DPR

Presiden mengangkat DUTA Presiden memberikan grasi & KONSUL dan rehabilitasi dgn pertimbangan MA

2

Presiden membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR

dengan pertimbangan DPR

3

lebih lanjut diatur UU

Presiden memberikan amnesti & abolisi dgn pertimbangan DPR

menerima duta negara lain

4

5

BAB IV DPA

17

Pasal Ayat

BAB VI PEMDA

BAB V Kementrian Negara

18

Dihapus

18A

BAB VII DPR

18B

19

20

Hubungan pemerintah pusat Negara mengakui daerah & daerah khusus/istimewa (1), hukum (2)

1

 Presiden dibantu menteri

NKRI dibagi atas kabupaten & kota

DPR dipiluh melalui pemilu

kekuasaan membuat Undang2

2

 Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

asas otonomi & tugas pembantuan

susunan DPR

RUU dibahas antara Presiden dan DPR

3

menteri membidangi urusan DPRD dipilih melalui pemilu tertentu

Bersidang min 1x setahun

Jika ditolak, tidak bisa diajukan lagi pada masa itu

4

lebih lanjut diatur UU

5

6 7

Kepala daerah dipilih secara demokratis

Presiden mengesahkan RUU yang disetujui

otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan

Jika Presiden tidak mengesahkan, dalam 30 hari RUU sah menjadi UU

menetapkan peraturan daerah lebih lanjut diatur UU

BAB VII DPR

20A

Pasal Ayat

21

BAB VII A DPD

22

 Anggota DPR berhak mengajukan RUU

22A

 lebih lanjut

1

DPR memiliki fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan

 Ihwal memaksa Perpu

2

Hak DPR Interpelasi, angket, menanyakan pendapat

Perpu persetujuan DPR

3

 Hak anggota DPR mengajukan pertanyaan, pendapat, hak imunitas

4

lebih lanjut diatur UU

22B

22C

22D

Anggota DPR dapat diberhentikan, s yarat diatur UU DPD dipilih melalui Pemilu

Mengajukan RUU tentang daerah

jumlah tiap daerah sama,  DPD ikut membahas RUU  jumlah seluruh tidak lebih dari 1/3 j umlah anggota DPR Bersidang min 1X setahun

next UU

DPD mengawasi pelaksanaan uu daerah DPD dapat diberhentikan

5 6 7

BAB VIII Keuangan

BAB VII B PEMILU 22E

Pasal Ayat

23

23A

Pajak & pungutan diatur Undang2 1

23B

Mata uang & harga ditetapkan UU

BAB VIII A

23C

 H al lain diat ur UU

23D

BPK 23E

N eg ar a pu nya b an k s ent ral diatur UU

 Asas Pemilu Luber & Jurdil

APBN ditetapkan tiap tahun untuk rakyat

 BPK pengelola keuangan

2

Pemilu untuk untuk pilih siapa??

RAPBN diajukan Presiden, dibahas DPR dengan pertimbangan DPD

hasil pemeriksaan keuangan diserahkan DPR,DPD

3

DPR & DPD dilakukan oleh parpol

Jika RAPBN tidak disetujui DPR, menggunakan RAPBN tahun lalu

 hasil ditinjak lanjuti badan/lembaga negara

4

Peserta anggota DPD = perseorangan

5

Pemilu diselenggarakan KPU

6 7

next UU

BAB VIII B BPK

Pasal Ayat

23F

BAB IX Kekuasaan Kehakiman

23G

24

24A

24B

24C

25

Syarat2 hakim ditetapkan UU 1

2

 Anggota BPK dipilih DPR

Berkedudukan di Ibukota, memiliki perwakilan setiap provinsi

P im pi na n B PK d ip il ih a ng got a n ext di at ur UU

3

 Kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum

MA mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

 Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan hakim agung

K ek uas aa n d ila ku kan o leh MA & badan dibawahnya

Hakim Agung harus memiliki  Anggota Komisi Yudisial integritas dan kepribadian harus mempunyai baik & pengalaman pengetahuan & tdk tercela

B ad an lai n d i a tu r U U

C al on Ha ki m A gu ng diusulkan Komisi Yudisial kepada DPRD

 Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden disetujui DPRD

MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat

MK wajib memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden. MK mempunyai 9 orng hakim konstitusi diajukan 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR dan 3 orang oleh Presiden.

4

Ketua dan wakil ketua MA Susunan & keanggotaan dipilih dari/oleh hakim agung Komisi Yudisial diatur UU

Ketua & wakil MK dipilih dari/oleh hakim konstitusi.

5

Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum diatur UU

 Hakim konstitusi harus pengalaman Pengangkatan dan berhenti hakim konstitusi di atur UU

6

BAB X Warga Negara & Penduduk

BAB IXA

Pasal Ayat

Wilayah Negara 25

26

27

NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara (batas & wilayah)

BAB X HAM

28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan diatur UU

1

Warga Indonesia adalah penduduk asli yang sah

2

Penduduk WNI dan orang Tiap-tiap warga negara asing yang bertempat tinggal berhak atas pekerjaan dan di Indonesia. penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3

 h al lain diat ur UU

Semua warga negara kedudukannya sama di dalam hukum

Set iap war ga neg ar a ber hak dan wajib ikut s erta dalam upaya pembelaan negara.

28A

28B

28C

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.** ) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.** ) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.** )

 Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat  Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untukmembangun masyarakat, bangsa dan n e ar an a. **

BAB X HAM

Pasal Ayat

28D

28E

28F

28G

28H

28I

28J

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala  jenis saluran yang tersedia.** ) 1

 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)

Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat pendidikan & pengajaran

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, s erta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hakberagama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum

2

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan la ak dalam Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**)

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan ikiran dan sika sesuai Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.**)

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan dera at

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk mem eroleh kesem atan

Setiap orang bebas dari Dalam menjalankan hak dan perlakuan yang bersifat kebebasannya, setiap orang diskriminatif atas dasar wajib tunduk kepada a a un dan berhak embatasan an diteta kan Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.** ) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam UU

3

4

5

6

Setiap orang wajib menghormati HAM dalam tertib k ehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.** )

BAB XI AGAMA

Pasal Ayat

BAB XIII PENDIDIKAN KEBUDAYAAN

BAB XII PERTAHANAN

29

30

1

Negara berdasar atas Ketuhanan YME

2

 Negara menjamin HANKAM dilaksanakan TNI kemerdekaan tiap-tiap dan Polisi penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

3

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha HANKAM

31

32

Setiap warga negara berhak Negara memajukan mendapat pendidikan****) kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai b ud a an a * ** * Setiap warga negara wajib Negara menghormati dan mengikuti pendidikan dasar memelihara bahasa daerah dan pemerintah wajib sebagai kekayaan budaya membiayainya.****) nasional.****

BAB XIV Perekonomian & kesejahteraan 33

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar Fakir miskin dan anak-anak atas asas kekeluargaan. terlantar dipelihara oleh negara.**** )

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan

NI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan  Angkatan Udara

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergu

4

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

5

Susunan TNI & Polisi, keikutsertaan rakyat diatur UU

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutu Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.****

6 7

34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang.****)

BAB XV BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

Pasal Ayat

35

Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih.

36

36A

Bahasa Negara ialah Bahasa Lambang Negara ialah Indonesia. Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.**

BAB XVI Perubahan UU

36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**)

diatur UU

1

Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis  Setiap usul perubahan pasalpasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan

2

3

Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan deng

4

5

Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan

6 7

ATURAN PERALIHAN

Pasal

37

36C

ATURAN TAMBAHAN

1

2

3

1

Segala peraturan perundangundangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.****

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permus

2

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasalpasal****)