Tabel Praktis UUD 1945

TABEL UUD 1945

Pasal Ayat 1 2

BAB I Bentuk dan Kedaulatan 1

BAB II MPR 2

3

- Negara berbentuk Republik

- Terdiri atas anggota DPR dan DPD

- Kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan mnurut UUD - Indonesia negara hukum

- Bersidang min. 1x dlm 5 thn di ibukota negara - Keputusan ditetapkan dgn suara terbanyak

3

4

- Berwenang mengubah & menetapkan UUD - Melantik Presiden/ Wapres

BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara 6

5

- Pres mmegang kekuasaan pemerintahan - Pres dibantu Wapres

- Berhak mengajukan RUU kpd DPR - Menetapkan PP utk menjalankan UU

- Capres/Cawapres harus WNI sejak kelahirannya

- Pres/Wapres dipilih dlm 1 pasangan scr langsung oleh rakyat.

(2) DLL DUU

- Pasangan Capres/ Cawapres diusulkan oleh parpol/ gabungan bbrapa parpol - Pasangan yg mndapat :  Suara > 50% dri jlh suara Pemilu  Min. 20% tiap provinsi yg jlhnya > ½ jlh provinsi di Indonesia - Mk dilantik menjadi Pres/Wapres - Jika tdk memenuhi ayat 3, maka Pilpres putaran ke – 2. (5) DLL DUU

- Hanya dpt mmberhentikan Pres/Wapres mnurut UUD

4 5

Pasal Ayat

1

7

7A

- Pres/Wapres mnjabat 5 thn - Dpt dipilih kembali utk 1x masa jabatan

- Pres/Wapres dpt diberhentikan oleh MPR atas usul DPR

7B

BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara 7C - Pres tdk dpt mmbekukan/ mmbubarkan DPR

- Usul pemberhentian dpt diajukan DPR setelah meminta MK utk memeriksa, mengadili, & memutuskan ajuan DPR - Pendapat DPR ini dlm rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan DPR.

2

3

4 5 6 7

- Ajuan ini dpt dilakukan dgn dukungan min. 2/3 dri jlh anggota DPR yg hadir dlm sidang Paripurna yg dihadiri min. 2/3 jlh anggota DPR. - MK wajib mmeriksa, mengadili & mmutuskan max. 90 hari setelah permintaan DPR - Jika terbukti, mk DPR mnyelenggarakan sidang Paripurna - MPR mnyelenggarakan sidang utk memutuskan usul DPR max 30 hari sejak usul diterima (7) Dihadiri ¾ jumlah anggota dan disetujui 2/3 jumlah yg hadir

6A

8

9

- Jika Pres mangkat/ berhenti, ia digantikan oleh Wapres sampai habis masa jabatannya - Paling lambat 60 hari, MPR mnyelenggarakan sidang mmilih Wapres dri 2 calon usul Pres - Jika Pres & Wapres mangkat/berhenti, mk tugas kepresidenan dilaksanakan Menlu, Mendagri & Mentri Pertahanan - Paling lambat 30 hari MPR menyelenggarakan sidang mmilih Pres/Wapres

- Sebelum mnjabat, Pres & Wapres bersumpah & berjanji dihadapan MPR/DPR - Jika tdk dpt mngadakan sidang, Pres & Wapres brsumpah & brjanji dihadapan pimpinan MPR dgn disaksikan pimp. MA

Pasal Ayat

10

11

- Pres mmegang kkuasaan tertinggi AD, AL & AU

2 3 4 5 6 7 BAB IV DPA Pasal Ayat

14

- Pres mnyatakan keadaan bahaya, syarat & akibat nya diatur UU. - Pres dgn prsetujuan DPR mnyatakan perang, mmbuat perdamaian & perjanjian dgn negara lain - Pres mmbuat prjanjian internasional dgn persetujuan DPR (3) DLL DUU

1

12

BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara 13

BAB V Kementerian Negara 17

15

16

- Pres mmberi gelar, - Pres mmbentuk suatu dewan tanda jasa, dll tanda pertimbangan yg brtugas khormatan mmberikan nasihat/ prtimbangan kpd Pres - Pres mngangkat duta & konsul

- Pres mmberikan Grasi & Rehabilitasi dgn prtimbangan MA

- Utk duta, Pres mmperhatikan prtimbangan DPR

- Pres mmberikan Amnesti & Abolisi dgn prtimbangan DPR

18

BAB VI Pemerintahan Daerah 18 A

18 B

Dihapus 1

- Pres dibantu Menteri2

- Tiap prov., kab., kota mmpunyai Pemda

- Diangkat & diberhentikan Pres

- Pemda mngatur dan mngurus sndiri urusan pmerintah mnurut asas otonomi & tugas pembantuan

- Tiap mentri mmbidangi urusan trtentu dlm pmrintahan (4) DLL DUU

- Tiap Pemda mmiliki DPRD

2 3 4 5 6 7

- Gubernur, Bupati, Walikota sbg kepala Pemda dipilih scr demokratis - Pemda mnjalankan otonomi seluas2nya - Pemda berhak mnetapkan Perda (7) DLL DUU

- Hubungan wewenang Pem. Pusat & Pemda diatur UU dgn mmperhatikan kkhususan & keragaman daerah - Hubungan keuangan, pelayanan umum, SDA, SD lain antara Pem. Pusat & Pemda diatur scr adil & selaras

- Negara mengakui & menghormati satuan2 pemda yg bersifat khusus/istimewa - Negara mengakui & menghormati kesatuan2 masyarakat hukum adat bserta hak2 tradisionalnya slama sesuai dgn NKRI

BAB VII DPR Pasal Ayat

19

20

20 A

21

22

22 A

- Anggota DPR berhak mengajukan usul RUU 1

2

3

- Anggota DPR dipilih mlalui Pemilu

- Mmegang kkuasaan membentuk UU

- DPR mmiliki fungsi legislasi, anggaran & pengawasan

- Susunan DPR diatur UU

- RUU dibahas DPR & Presiden utk disetujui brsama - Jika tdk disetujui brsama, mk tdk boleh diajukan lagi pd masa DPR itu

- DPR mmpunyai hak interplasi, hak angket dan menyatakan pendapat. - Setiap anggota DPR mmpunyai hak mengajukan pertanyaan, mnyampaikan usul/pendapat, & hak imunitas. (4) DLL DUU

- DPR sidang min. 1x stahun

- Pres mengesahkan RUU yg telah disetujui - Jika tdk disahkan Pres, mk dlm wktu 30 hari otomatis sah mnjadi UU.

4 5

BAB VII A DPD Pasal Ayat

22 C

22 D

BAB VII B PEMILU 22 E

- Ketentuan lebih lanjut diatur UU

1

2

- Tiap Prov. Jlh anggota DPD nya sama - Jlh sluruh anggota DPD tdk > 1/3 jlh anggota DPR - Brsidang min. 1x stahun

3 (4) DLL DUU 4

5 6

- Anggota DPR dpt diberhentikan dgn syarat & tata cara diatur UU.

- Dlm hal kegentingan yg memaksa, Pres berhak menetapkan PP sbg pngganti UU - PP itu harus disetujui DPR - Jika tdk disetujui, mk PP itu harus dicabut

23

23 A

BAB VIII Hal Keuangan 23 B

- Pajak/pungutan lain yg memaksa diatur UU - Anggota DPD dipilih dari tiap Prov. mlalui Pemilu

22 B

- DPD dpt mngajukan RUU kpd DPRD yg brkaitan :  Otonomi Daerah  Hubungan Pusat – Daerah  Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan Daerah  Pengelolaan SDA  SDE lainnya  Perimbangan keuangan Pusat Daerah - DPD ikut mmbahas RUU yg berkaitan dgn hal di atas serta memberikan pertimbangan kpd DPR atas RUU yg berkaitan pajak, pendidikan & Agama

- Pemilu dilaksanakan scr LUBER dan JURDIL

- APBN dilaksanakan scr terbuka & bertanggung jawab utk sebesar2nya kemakmuran rakyat

- Pemilu memilih anggota DPR, DPD, Pres/ Wapres, & DPRD

- RUU APBN diajukan oleh Pres utk dibahas bersama DPR dgn pertimbangan DPD

- DPD dpt melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai hal terkait pd ayat 1 & 2, serta mnyampaikan hasil pengawasan kpd DPR - Anggota DPD dpt diberhentikan ssuai UU.

- Peserta Pemilu - Apabila DPR tdk utk anggota setuju, mk Pemerintah DPR/DPRD menggunakan APBN adalah Parpol thn lalu. - Peserta Pemilu utk anggota DPD adalah perseorangan - Pemilu diselenggarakan KPU yg brsifat nasional, tetap & mandiri (6)

- Macam & Harga mata uang dittpkan UU

23 C

23 D

- Hal2 lain diatur UU

- Negara mmiliki Bank Sentral

Pasal Ayat

23 E

BAB VIII A BPK 23 F

23 G

24

24 A

BAB IX Kekuasaan Kehakiman 24 B

24 C

24 D Syarat2 HK ditetapkan UU

1

2

3

- Utk memeriksa pengelolaan keuangan diadakan BPK yg bebas & mandiri

- Anggota BPK dipilih DPR dgn pertimbangan DPD & diresmikan Pres

- BPK brada di ibukota negara & mmiliki perwakilan di tiap prov.

- Mrpkn kkuasaan yg merdeka utk mnyelenggarakan peradilan

- MA mngadili tk Kasasi, menguji peraturan perUUan di bwh UU terhdp UU

- KY bersifat mandiri, mengusulkan HA, menjaga & menegakkan kehormatan serta prilaku hakim

- Hasil pemeriksaan diserahkan kpd DPR, DPD & DPRD ssuai kwenangannya

- Pimpinan BPK dipilih dari & oleh anggota

(2) DLL DUU

- Dilakukan oleh MA & badan peradilan dibawahnya : peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, & MK - Badan2 lain ttg kehakiman diatur UU

- HA harus mmiliki integritas, tdk tercela, adil, profesional, & brpengalaman

- Anggota KY brpengalaman, integritas, tdk tercela

- Calon HA diusulkan KY kpd DPR utk disetujui & ditetapkn oleh Pres - Ketua/Waka MA dipilih dari/oleh HA (5) DLL DUU

- Anggota KY diangkat/ diberhentikan Pres dgn persetujuan DPR (4) DLL DUU

- Hasil tsb ditindak lanjuti oleh lembaga perwakilan

4 5 6

Pasal Ayat

BAB IX A Wilayah Negara 25

26

BAB X WN & Penduduk 27

NKRI negara kepulauan yg berciri Nusantara dgn wilayah, batas2, & hak2nya dittpkan UU

1

2

3 4

- Segala WN bersamaan kedudukannya didlm hukum & pemerintahan & wajib menjunjungnya tanpa ada kecualinya. - Tiap WN brhak atas pekerjaan & penghidupan yg layak

(3) DLL DUU

- Tiap WN berhak & wajib ikut serta dlm pembelaan negara

- MK mempunyai 9 org anggota HK yg ditetapkan Pres, yg diajukan 3 org oleh MA, 3 org oleh DPR, & 3 org oleh Pres - Ketua/Waka MK dipilih dari/oleh HK - HK mmiliki integritas, adil, tdk tercela, tdk mrangkap sbg pejabat negara (6) DLL DUU BAB X A HAM

28 - Kemerdekaan berserikat & berkumpul, mengeluarkan pikiran dgn lisan & tulisan

- WN ialah org2 bangsa indonesia asli & org2 bangsa lain yg disahkan UU sbg WN - Penduduk ialah WNI & org asing yg brtempat tinggal di Indonesia

- MK mngadili tk pertama & trakhir yg putusannya brsifat final utk :  Menguji UU trhadap UUD  Memutus sengketa kewenangan lembaga negara  Memutus pembubaran Parpol  Memutus sengketa Pemilu - MK wajib mmberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Pres/Wapres

28 A

28 B

28 C

28 D

- Hak mengembangkan diri - Mendapat pendidikan - Memperoleh manfaat IPTEK, seni budaya

- Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yg adil, & perlakuan yg sama dihadapan hukum

- Hak utk hidup & mmpertahankan nya

- Hak mmbentuk kluarga & melanjutkan keturunan melalui perkawinan yg sah

- Tiap anak berhak - Hak memajukan diri atas : dlm memperjuangkan  Kelangsungan haknya scr kolektif hidup, tumbuh, berkembang  Perlindungan dari kekerasan & diskriminasi

- Hak utk bekerja & mendapat imbalan - Perlakuan yg adil & layak dlm hub. kerja

- Hak memperoleh kesempatan yg sama dlm pemerintahan - Hak atas status kewarganegaraan

BAB XA HAM Pasal Ayat

28 E

28 F

28 G

28 H

28 I

28 J

- HAM yg tdk dpt dikurangi dlm keadaan apapun, spt : Hak hidup, kemerdekaan pikiran/ hati nurani, beragama, dll

- Wajib menghormati HAM org lain

- Bebas dari perlakuan diskriminatif

- Wajib tunduk kpd pembatasan yg ditetapkan dgn UU

- Hak berkomunikasi & memperoleh informasi dgn menggunakan segala jenis saluran yg trsedia 1

2

3

- Hak memeluk agama & beribadat sesuai agamanya - Memilih pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal - Hak bebas meyakini kepercayaan - Menyatakan pikiran & sikap ssuai hati nurani

- Hak atas perlindungan diri - Hak hidup sejahtera, pribadi, keluarga, lingkungan yg baik, kehormatan, hartanya memperoleh pelayanan kesehatan - Hak atas rasa aman & perlindungan dari ancaman - Hak bebas dri - Hak mendapatkan penyiksaan/perlakuan kemudahan / perlakuan merendahkan martabat khusus utk memperoleh kesempatan, guna mncapai - Hak memperoleh suaka politik persamaan & keadilan dari negara lain - Hak atas jaminan sosial

- Hak kebebasan berserikat, berkumpul & mengeluarkan pendapat

- Hak milik pribadi & tdk boleh diambil scr sewenang2 oleh siapapun

4

5

BAB

XI

Agama Pasal Ayat

1

2

3

4

5

29 - Negara brdasarkan Ketuhanan YME - Negara menjamin kemerdekaan tiap2 penduduk utk memeluk agamanya masing2 & beribadat mnurut agamanya itu

BAB XII Pertahanan dan Keamanan Negara 30

BAB

- Tiap WN berhak & wajib - Setiap WN berhak ikut serta dlm usaha mendapat pertahanan & keamanan pendidikan negara - Usaha ini dilakukan oleh - WN wajib mengikuti TNI & Polri sbg kekuatan pendidikan Dasar & utama & rakyat sbg kekuatan pemerintah wajib pendukung membiayainya - TNI trdiri atas AD, AL, & AU yg bertugas mempertahankan, melindungi & memelihara keutuhan & kedaulatan Negara - Polri menjaga keamanan & ketertiban masyarakat yg brtugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum (5) DLL DUU

XIII

BAB

Pendidikan & Kebudayaan 31

- Identitas budaya & hak masyarakat tradisional dihormati - Perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, trutama Pemerintah - HAM dijamin, diatur, dituangkan dlm peraturan perUUan

32 - Negara memajukan kebudayaan nasional dgn menjamin kebebasan masyarakat dlm memelihara & mengembangkan nilai2 budayanya - Negara menghormati & memelihara bahasa daerah sbg kekayaan budaya nasional

XIV

Perekonomian Nasional & Kesejahteraan Sosial 33 - Perekonomian disusun sbg usaha bersama brdasar atas asas kekeluargaan - Cabang2 produksi yg penting bagi negara & hajat org byk dikuasai negara

- Pemerintah menyelenggarakan 1 sistem pendidikan nasional

- Bumi, Air & yg terkandung didlmnya dikuasai oleh negara & dipergunakan utk sebesar2 kemakmuran rakyat

- Negara memprioritaskan anggaran pendidikan min. 20% dari APBN & APBD

- Perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dgn prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian (5) DLL DUU

- Pemerintah memajukan IPTEK dgn menunjang tinggi nilai2 agama & persatuan bangsa

34 - Fakir miskin & anak2 terlantar dipelihara oleh negara - Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat - Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan & umum yg layak (4) DLL DUU

Pasal Ayat

35 - Bendera : Sang Merah Putih

1 2 3 4 5

BAB XV Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Lagu Kebangsaan 36 36 A - Bahasa Negara : Bahasa Indonesia

- Lambang Negara : Garuda Pancasila dgn semboyan Bhineka Tunggal Ika

36 B

36 C

- Lagu kebangsaan : Indonesia Raya

- Ketentuan lebih lanjut diatur dgn UU

BAB XVI Perubahan UUD 37

- Usul perubahan pasal2 UUD dpt diagendakan dlm sidang MPR apabila diajukan min. 1/3 dri jlh anggota MPR - Segala usul diajukan scr tertulis beserta alasannya - Utk mengubah, sidang min. dihadiri 2/3 dri jlh anggota MPR - Putusan perubahan dilakukan dgn persetujuan min. 50% + 1 org anggota dri seluruh anggota MPR - Khusus mengenai bentuk NKRI tdk dpt dilakukan perubahan