Surveilans, Pencatatan Dan Pelaporan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Di tahun 2005, Departemen Kesehatan menetapkan strategi kerja yaitu: menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan, serta meningkatkan pembiayaan kesehatan. Namun strategi untuk surveilans belum berjalan dengan baik sehingga diperlukan banyak perbaikan agar tercapainya sistem surveilans yang efektif di Indonesia. Hal yang sedemikian juga terjadi di Puskesmas Pauh yang mana sistem surveilans yang telah diimplementasikan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai contoh, kasus diare baru yang dilaporkan ke Puskesmas Pauh tidak menunjukkan penurunan malah telah terjadi kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008, kasus diare baru adalah 612 kasus dan angka ini meningkat hingga 1020 kasus baru pada tahun 2010. Ini menunjukkan sistem surveilans yang dijalankan di Puskesmas Pauh tidak memberi sebarang perubahan terhadap tingkat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Pauh. Permasalahan tidak berjalannya sistem surveilans tidak saja terjadi pada sistemnya melainkan juga pada pelaksananya. Sebagai contoh, petugas surveilans di Puskesmas Pauh hanya terdiri dari satu orang sehingga tidak dapat dijalankannya aktivitas pengumpulan data, pengolahan dan analisis serta pembuatan laporan secara efektif. Selain itu, pelaksanaan program surveilans oleh unit kesehatan belum terintegrasi secara menyeluruh dan perlunya kehadiran petugas kesehatan di tengah-tengah masyarakat sebagai tempat mereka bertanya tentang masalah kesehatan yang mereka hadapi agar dapat dicarikan alternatif dan solusi untuk permasalahan tersebut. Maka dari itu, masih banyak diperlukan pembenahan pada pelaksanaan program surveilans di Puskesmas Pauh agar dapat ditingkatkan derajat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pauh.

1

1.2 BATASAN MASALAH Makalah ini membahas tentang surveilans, terutama pada tingkat puskesmas, dan sedikit gambaran tentang implementasi surveilans tersebut pada Puskesmas Pauh.

1.3 TUJUAN PENULISAN Makalah ini dibuat untuk membahas tentang Surveilans, Pencatatan dan Pelaporan yang diharapkan nantinya akan menambahkan pengetahuan dan pemahaman kita bersama tentang Ilmu Kesehatan Masyarakat.

1.4 METODE PENULISAN Metode penulisan makalah ini berupa tinjauan pustaka yang merujuk pada berbagai literatur.

2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 DEFINISI SURVEILANS Istilah surveilans berasal dari bahasa Prancis, yaitu 'surveillance' yang berarti mengamati tentang sesuatu. Meskipun konsep surveilans telah berkembang cukup lama, tetapi seringkali timbul kerancuan dengan kata 'surveillance' dalam bahasa Inggris, yang berarti mengawasi perorangan yang sedang dicurigai. Sebelum tahun 1950, surveilans memang diartikan sebagai upaya pengawasan secara ketat kepada penderita penyakit menular, sehingga penyakitnya dapat ditemukan sedini mungkin dan diisolasi secepatnya serta dapat diambil langkah-langkah pengendalian seawal mungkin. Ada beberapa definisi surveilans, diantaranya adalah:1 Menurut The Centers for Disease Control, surveilans kesehatan masyarakat adalah: The ongoing systematic collection, analysis and interpretation of health data essential to the planning, implementation, and evaluation of public health practice, closely integrated with the timely dissemination of these data to those who need to know. The final link of the surveillance chain is the application of these data to prevention and control. Langmuir, 1963: Surveilens adalah kegiatan perhatian yang terus menerus pada distribusi dan kecenderungan penyakit melalui sistematika pengumpulan data, konsolidasi, dan evaluasi laporan morbiditas serta mortalitas juga data lain yang sesuai, kemudian disebarkan kepada mereka yang ingin tahu. •

Pengumpulan data yang sistematik

•

Konsolidasi dan evaluasi data

•

Diseminasi awal pada mereka yang butuh informasi, terutama mereka yang berposisi pengambil keputusan

D.A. Henderson, 1976: Surveilens berfungsi sebagai otak dan sistem saraf untuk program pencegahan dan pemberantasan penyakit.

3

WHO, 1968: Surveilans adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematik dan terus menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan. SK MENKES 1116/2003: Pengamatan terus menerus dan dilaksanakan secara sistematis terhadap penyakit atau masalah kesehatan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya agar dapat dilakukan tindakan perbaikan atau penelitian, melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis/interpretasi data, diseminasi informasi dan komunikasi ke berbagai pihak terkait.

2.2 PERAN SURVEILANS5 •

Mendeteksi KLB, letusan, wabah (epidemi)

•

Memonitor kecenderungan penyakit endemik

•

Evaluasi intervensi

•

Memonitor kemajuan pengendalian

•

Memonitor kinerja program

•

Prediksi KLB, letusan, wabah (epidemi)

•

Memperkirakan dampak masa datang dari penyakit

2.3 INDIKATOR SURVEILANS5 •

Akurat: Surveilans yang efektif memiliki sensitivitas tinggi, yakni sekecil mungkin terjadi

hasil negatif palsu. Aspek akurasi lainnya adalah spesifisitas, yakni sejauh mana terjadi hasil positif palsu. Pada umumnya laporan kasus dari masyarakat awam menghasilkan “false alarm” (peringatan palsu). Karena itu sistem surveilans perlu mengecek kebenaran laporan awam ke lapangan, untuk mengkonfirmasi apakah memang tengah terjadi peningkatan kasus/ outbreak. Akurasi surveilans dipengaruhi beberapa faktor: (1) kemampuan petugas; (2) infrastruktur laboratorium. Surveilans membutuhkan pelatihan

4

petugas. Contoh, para ahli madya epidemiologi perlu dilatih tentang dasar laboratorium, sedang teknisi laboratorium dilatih tentang prinsip epidemiologi, sehingga kedua pihak memahami kebutuhan surveilans. Surveilans memerlukan peralatan laboratorium standar di setiap tingkat operasi untuk meningkatkan kemampuan konfirmasi kasus. •

Standar, seragam, reliabel, kontinu: Definisi kasus, alat ukur, maupun prosedur yang standar penting dalam sistem

surveilans agar diperoleh informasi yang konsisten. Sistem surveilans yang efektif mengukur secara kontinu sepanjang waktu, bukannya intermiten atau sporadis, tentang insidensi kasus penyakit untuk mendeteksi kecenderungan. Pelaporan rutin data penyakit yang harus dilaporkan (reportable diseases) dilakukan seminggu sekali. •

Tepat waktu: Informasi yang diperoleh dengan cepat (rapid) dan tepat waktu (timely)

memungkinkan tindakan segera untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi. Investigasi lanjut hanya dilakukan jika diperlukan informasi tertentu dengan lebih mendalam. Kecepatan surveilans dapat ditingkatkan melalui sejumlah cara: (1) Melakukan analisis sedekat mungkin dengan pelapor data primer, untuk mengurangi “lag” (beda waktu) yang terlalu panjang antara laporan dan tanggapan; (2) Melembagakan pelaporan wajib untuk sejumlah penyakit tertentu (notifiable diseases); (3) Mengikutsertakan sektor swasta melalui peraturan perundangan; (4) Melakukan fasilitasi agar keputusan diambil dengan cepat menggunakan hasil surveilans; (5) Mengimplementasikan sistem umpan balik tunggal, teratur, dua-arah dan segera. •

Representatif dan lengkap: Sistem surveilans diharapkan memonitor situasi yang sesungguhnya terjadi pada

populasi. Konsekuensinya, data yang dikumpulkan perlu representatif dan lengkap. Keterwakilan, cakupan, dan kelengkapan data surveilans dapat menemui kendala jika penggunaan kapasitas tenaga petugas telah melampaui batas, khususnya ketika waktu

5

petugas surveilans terbagi antara tugas surveilans dan tugas pemberian pelayanan kesehatan lainnya. •

Sederhana, fleksibel, dan akseptabel: Sistem surveilans yang efektif perlu sederhana dan praktis, baik dalam organisasi,

struktur, maupun operasi. Data yang dikumpulkan harus relevan dan terfokus. Format pelaporan fleksibel, bagian yang sudah tidak berguna dibuang. Sistem surveilans yang buruk biasanya terjebak untuk menambah sasaran baru tanpa membuang sasaran lama yang sudah tidak berguna, dengan akibat membebani pengumpul data. Sistem surveilans harus dapat diterima oleh petugas surveilans, sumber data, otoritas terkait surveilans, maupun pemangku surveilans lainnya. Untuk memelihara komitmen perlu pembaruan kesepakatan para pemangku secara berkala pada setiap level operasi. •

Penggunaan (uptake): Manfaat sistem surveilans ditentukan oleh sejauh mana informasi surveilans

digunakan oleh pembuat kebijakan, pengambil keputusan, maupun pemangku surveilans pada berbagai level. Rendahnya penggunaan data surveilans merupakan masalah di banyak negara berkembang dan beberapa negara maju. Salah satu cara mengatasi problem ini adalah membangun network dan komunikasi yang baik antara peneliti, pembuat kebijakan, dan pengambil keputusan. 2.4 MANFAAT SURVEILANS5 UMUM: •

Perencanaan

•

Implementasi

•

Evaluasi kegiatan kesehatan masyarakat KHUSUS:

•

Menyajikan estimasi kuantitatif dari besar suatu masalah kesehatan

•

Menggambarkan riwayat alamiah penyakit

•

Mendeteksi epidemik 6

•

Pendokumentasian distribusi dan perluasan suatu peristiwa kesehatan

•

Memfasilitasi riset epidemiologik dan laboratorium

•

Pengujian hipotesis

•

Evaluasi efektivitas pemberantasan dan pencegahan

•

Mendeteksi perubahan dalam praktek kesehatan

•

Perencanaan

Gambar 1: Prinsip umum surveilans 2.5 SUMBER DATA3 Data diperoleh dari register rawat jalan dan rawat inap di puskesmas dan puskesmas pembantu, termasuk data dari unit pelayanan bukan puskesmas dan kader kesehatan. Penyakit yang menjadi kategori data adalah penyakit baru dan yang sudah ditetapkan5.

7

2.6 PENGOLAHAN DATA3 a. Pencatatan Data dicatat dalam formulir W1 untuk laporan 1 x 24 jam, formulir W2 untuk laporan mingguan, dan formulir Survailans Terpadu Penyakit Berbasis Puskesmas (STPBP). Data pasien juga dilengkapi oleh alamat, keadaan lingkungan, dan definisi kasus. Data harus ditandatangani oleh petugas surveilans atau kepala puskesmas. b. Pelaporan/Diseminasi Untuk formulir W1 harus segera dilaporkan unit surveilans kepada DKK dan pihak pihak yang berwenang lainnya dalam waktu 1 x 24 jam. Pelaporan dapat menggunakan media telepon, fax, email, ataupun sms. Hendaknya unit surveilans telah melakukan analis dan interpretasi terhadap data tersebut dan menyajikanya dalam bentuk grafik/diagram sebelum dilaporkan kepada pihak yang berwenang sebagai pertimbangan dalam bagi pihak otoritas tersebut dalam mengambil keputusan. Formulir W2 dilaporkan ke DKK satu kali dalam seminggu pada hari Selasa. STPBP dilaporkan ke DKK setiap satu bulan sekali. Masing-masing laporan dibuat dalam dua rangkap, satu untuk dilaporkan ke DKK dan satu lagi untuk arsip bagi puskesmas. c. Analisis dan Interpretasi Petugas surveilans haruslah orang yang jeli dan mempunyai daya analisa yang tinggi. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam menganalisis data dan interpretasi adalah karekteristik data, validasi data, analisa deskriptif, dan hipotesa sementara. Hasil analisis dan interpretasi ini digunakan sebagai bahan advokasi bagi pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat4. 2.7 AKSI Aksi yang dilakukan dapat berupa pengendalian maupun kebijakan. •

Pengendalian - Respon cepat - Manajemen kasus - Pencegahan: perlindungan khusus, isolasi

8

•

Kebijakan - Perubahan kebijakan - Prediksi, perancanaan - Kewaspadaan epidemik

2.8 EVALUASI Proses evaluasi dilakukan tidak hanya terhadap hasil dari aksi epidemiologis yang dilakukan, juga terhadap hasil surveilans sebagai monitoring apakah aksi sudah sesuai dengan hasil surveilans4.

Gambar 2: Alur proses pencatatan dan pelaporan

9

BAB III SISTEM SURVEILANS, PENCATATAN DAN PELAPORAN DI PUSKESMAS PAUH

3.1 KEADAAN GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI7 Wilayah kerja Puskesmas Pauh terletak di Kecamatan Pauh dengan keluasan wilayah 146.2 km2 dengan batas-batas sebagai berikut: •

Sebelah Timur

: Kabupaten Solok

•

Sebelah Barat

: Wilayah kerja Puskesmas Andalas

•

Sebelah Utara

: Wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Koto Tangah

•

Sebelah Selatan

: Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Kilangan

Berdasarkan data dari Kantor Kecamatan Pauh Kota Padang tahun 2010 yang telah dipublikasikan, jumlah penduduk kecamatan Pauh adalah sebanyak 56.669 jiwa. 3.2 SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN7 Wilayah kerja Puskesmas Pauh sangat luas, oleh karena itu untuk melayani masyarakat, Puskesmas Pauh memiliki satu buah puskesmas induk, dan ditunjang oleh 5 unit Puskesmas Pembantu serta Puskesmas Keliling dan 3 unit Poskeskel. 3.3 KEGIATAN SURVEILANS DI PUSKESMAS PAUH Kegiatan surveilans di Puskesmas Pauh dijalankan oleh unit surveilans puskesmas yang beranggotakan seorang tenaga D3 Kesehatan Masyarakat. Kegiatan surveilans pada puskesmas Pauh adalah sebagai berikut: •

Pengumpulan Data Pengumpulan data yang dilakukan oleh unit surveilans Puskesmas Pauh dilakukan

dengan metode surveilans aktif dan pasif. Dalam pengumpulan data, ada beberapa formulir yang harus diisi oleh petugas surveilans, beberapa yang penting dan paling sering digunakan adalah formulir W1 (laporan KLB/wabah yang harus dilaporkan dalam waktu 1x24 jam), formulir W2 (laporan mingguan wabah yang dilaporkan 1 kali 10

seminggu pada hari Selasa), dan formulir Laporan Surveilans Terpadu Penyakit Berbasis Puskesmas (STPB) (laporan bulanan surveilans penyakit menular dan penyakit tidak menular utama). Di Puskesmas Pauh proses pengumpulan data ini berjalan dengan baik. Setiap kasus baru dicatat dengan baik dan pengarsipan data pun berjalan dengan baik. •

Pengolahan, Analisis dan Interpretasi Data Pengolahan, analisis dan interpretasi data surveilans pada Puskesmas Pauh dapat

dikatakan berjalan dengan baik. Proses ini hanya dilakukan dengan menelaah data-data yang tertulis pada formulir pencatatan tanpa adanya pengolahan data ke bentuk yang aktual dan dapat dipahami semua orang. •

Pelaporan dan Advokasi Pelaporan setiap data surveilans yang dikumpulkan pada Puskesmas Pauh kepada

DKK berjalan dengan baik. Pengumpulan selalu dilakukan tepat waktu sesuai dengan sifat data. Advokasi yang dilakukan oleh unit surveilans Puskesmas Pauh kepada pihak yang berwenang membuat kebijakan telah dilakukan, tetapi melihat dari tidak optimalnya proses pengolahan, analisis dan interpretasi data, diperkirakan advoksi tidak kuat.

11

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN Pelaksanaan program surveilans yang dijalankan oleh unit kesehatan masih belum terintegrasi secara menyeluruh dan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan surveilans dinilai masih kurang. Ketersediaan pedoman, dana, tenaga dan sarana untuk pelaksanaan program surveilans masih banyak mengalami hambatan serta masih kurangnya tenaga medis yang dapat ikut serta dalam program surveilans yang dijalankan. Selain itu, respon cepat PE 1x24 jam masih belum optimal dan kelengkapan pencatatan hasil penyelidikan epidemiologi masih belum memenuhi standar indikator kegiatan surveilans yang tertuang dalam Kepmentan No. 1116/Menkes/SK/VIII/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan.

4.2 SARAN a. Petugas surveilans Puskesmas Pauh perlu meningkatkan upaya lintas sektor dan peran serta aktif setiap komponen surveilans, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum dalam pelaksanaan surveilans agar dapat berjalan optimal. b. Kualitas dan kuantitas SDM perlu ditingkatkan, terutama ketersediaan tenaga berlatar belakang epidemiologi dan medis untuk program surveilans di Puskesmas Pauh. c. Program surveilans di Puskesmas Pauh seharusnya mempunyai unit tersendiri dan tidak di bawah P2M atau seksi lain sehingga upaya penanggulangan menjadi maksimal. Respon cepat oleh petugas surveilans serta kualitas pencatatan hasil penyelidikan epidemiologi perlu ditingkatkan sehingga data yang dihasilkan dapat lebih lengkap dan akurat.

12

DAFTAR PUSTAKA

1. DCP2. Public health surveillance. The best weapon to avert epidemics. Disease Control Priority Project. www.dcp2.org/file/153/dcpp-surveillance.pdf. Diakses 3 November 2011. 2. Bensimon CM, Upshur REG. Evidence and effectiveness in decision making for quarantine. Am J Public Health;97:S44-48. 3. Giesecke J. Modern infectious disease epidemiology. London: Arnold.Gordis, L; 2000. Epidemiology. Philadelphia, PA: WB Saunders Co.Erme MA, Quade TC; 2010. Epidemiologic

surveillance.

Enote.

www.enotes.com/public-health/epidemiologic-

surveillance. Diakses 3 November 2011. 4. Kasjono, Heru Subaris. Intisari Epidemiologi. Jakarta: Balai Penerbit FKUI; 2009 5. McNabb SJN, Chungong S, Ryan M, Wuhib T, Nsubuga P, Alemu W, Karande-Kulis V, Rodier G; 2002. Conceptual framework of public health surveillance and action and its

application

in

health

sector

reform.

BMC

Public

Health,

2:2

http://www.biomedcentral.com. Diakses 3 November 2011. 6. WHO. An integrated approach to communicable disease surveillance. Weekly epidemiological

record,

75:

1-8.

http://www.who.int/wer.

Surveillance:

slides.

http://www.who.int. Diakses 3 November 2011 7. Puskesmas Pauh. Laporan Puskesmas Pauh Tahun 2010. Padang: Puskesmas Pauh; 2010

13

LAMPIRAN

14