SUBYEK,OBYEK HUKUM DAN PERBUATANNYA

SUBYEK,OBYEK HUKUM DAN PERBUATANNYA

OLEH: TRI WINARSIH  JURUSAN: MUAMALAT B NIM: 10380050

KATA PENGANTAR Huk Hukum adal adalah ah untu untuk k manu manusi sia. a. Ka Kaed edah ah-k -kae aeda dahn hnya ya yang yang beri berisi si peri perint ntah ah,, lara larang ngan an dan dan perk perken enaa aan n itu itu ditu dituju juk kan pada pada angg anggot otaaangg anggot ota a

masy masyar ara akat. at.

Huku ukum

itu itu

meng engatu atur

hubu ubungan ngan

anta antarr

masyarakat. Manusia atauu suatu masyarakat takkan lepas dari yang namanya hukum atau aturan. Hampir setiap waktu dimanapun dan kapanpun kita akan menghampiri yang namanya hukum atau aturan. Karena manusia di sini peranannya sangatlah penting. Dalam suatu hukum pasti ada subjek atau pelaku dan objek atau benda, alatnya.

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban. Dan yang berhak memperoleh kewajiban kewajiban dan hak hanyalah manusia. Jadi, manusia adalah subjek hokum. Sedangkan, Obje Objek k hok hokum adal adalah ah sega segala la sesu sesuat atu u yang yang berg bergun una a bagi bagi subj subjek ek hukum dan yang menjadi objek hukum adalah hak, karena dapat di kuasai oleh subjek hukum. Adanya subjek dan objek hokum pasti menimbulkan perbuatan hokum. hokum. Perbu Perbuata atan n hokum hokum adalah adalah setiap setiap perbua perbuatan tan manusi manusia a yang yang dilakukan dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbu Perbuata atan n hukum hukum adalah adalah perbua perbuatan tan yang yang memili memiliki ki akibat akibat-akibat hukum. Jadi akibat itu bias dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hokum. Misalnya, pembayaran utang, baik berupa pemberian uang atau barang.

DAFTAR DAFTAR ISI

KAT KATA PENGANTAR DAFTAR DAFTAR ISI

……………………………… ……………… ………………………………… …………………….. ….. 2

……………………………………………………………

BAB I PENDAHULUAN PENDAHULUAN A.

…………………………………………….. 4

Latar Belakang Penulisan

......................... ...................................... ......................... ........................ ............ 4 B.

 Tujuan  Tujuan Penulisa

3

……................................

………………………. 5 C.

Rumusan Rumusan Masalah ...........……………………………………………. 5 BAB II PEMBAHASAN

………………………….. 6

A.

Subjek Hukum ………………………………………….. 6

B.

Objek ………………………………………………….. 12 Perbuatan H……………………………………………. 13

C.

BAB III PENUTUP A. B.

……………………………….

Kesimpulan

…………………….

Saran ………………………….

DAFTAR PUSTAKA

……………………………. ……………… …………….

17 17 18 19

BAB I PENDAHULUAN LATAR LATAR BELAKANG

Selain untuk memenihi criteria penilaian didalam memilih judul ini penuli penulis s juga juga ingin ingin member memberik ikan an pemaha pemahaman man lebih lebih detail detail mengenai subjek hokum, objek hokum, dan perbuatan hokum. Hukum adalah untuk manusia. Kaedah-kaedahnya yang berisi perintah, larangan dan perkenaan itu ditujukan pada anggotaangg anggot ota a

masy masyar arak akat at..

Tanpa anpa adan adanya ya suat suatu u

huk hukum mak maka

masyar masyarak akat at tidak tidak ak akan an mendap mendapatk atkan an hak dan kewjiba ewjibanny nnya a secara adil. Di dalam hukum dikenal subjek hukum dan objek hukum juga

perbuatan hukum. Subjek hukum merupakan aspek terpenting dalam suatu hukum. Tanpa adanya subjek hukum, suatu hukum tidak akan bisa dilaksanakan. Begitu juga dengan objek hukum.  Jika subjek hukum itu ada, maka objeknyapun juga harus ada, karena antara subjek hukum dengan objek hukum sangatlah ber berkait aitan

dalam alam

hal hal

huk hukum. um.

Objek bjek

hukum ukum

mer eru upak pakan

pelengkap dari suatu subjek hukum. Bias Biasan anya ya subj subjek ek huk hukum itu itu beru berupa pa manu manusi sia a atau atau oran orang. g. Sedangkan objek hukum adalah bendanya atau sasarannya. Sete Setela lah h adan adanya ya subj subjek ek huk hukum dn obje objek k huk hukum, um, kemud emudia ian n muncul perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah hasil dari subjek hukum dan objek hukum. Bisa juga di katakana sebagai akibat-akibat hukum. TUJUAN PENULISAN

Dalam penulisan makalah ini penulis mempunyai tujuan yaitu:

1.

Menjelaskan lebih detail tentang pengertian subjek

hukum, objek hukum, dan perbuatan hukum. 2.

Pembaca dapat mengerti pembagian subjek hukum,

objek hukum, dan perbuatan hukum. RUMUSAN MASALAH

Berdasar Berdasarkan kan tema pembahasan pembahasan penulis penulis meltakka meltakkan n beberapa beberapa

pertanyaan: 1.

Apa yang dimaksud dimaksud dengan dengan subjek subjek hukum, hukum, objek

hukum, dan perbuatan hukum? 2.

Subjek hukum dibagi menjadi berapa macam?

3.

Teori-t eori-teor eorii apa sajak sajakah ah yang yang ada dalam dalam subjek subjek

hukum? 4.

apa perbedaan perbedaan antara antara manusia manusia dan badan badan hukum hukum

sebagai subjek hukum? 5.

Dibagi menjadi berapakah objek hukum?

6.

Pengertian perbuatan hukum?

7.

Apa pembagian dari perbuatan hukum?

BAB II PEMBAHASAN

SUBJEK HUKUM

→ Orang Subjek hukum=orang → Badan Hukum → Privat → Publik [1]§ [1] §Subj Subjek ek

Huk Hukum adal adalah ah sega segala la sesu sesuat atu u yang yang dapa dapatt

memperoleh hak dan kewajiban. Yang Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia. Jadi

manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum atau orang. Seiring berkembangnya dunia hukum, subjek hukum di bagi menjadi 2 : 1)

Orang / manusia (natuurlijke person);

2)

Badan Hukum (rechtsperson). (rechtspers on).

Setiap Setiap manus manusia ia di Indone Indonesia sia,, tanpa tanpa terke terkecua cuali, li, selama selama hidupnya adalah , orang, atau subjek hukum. Sejak di lahi lahirk rkan an

manu manusi sia a

memp memper erol oleh eh

hak hak

dan dan

kew ewaj ajib iban an..

Apabil Apabila a mening meninggal gal dunia, dunia, maka maka hak dan ke kewa wajib jibann annya ya akan beralih pada ahli warisnya. Bahwa setiap manusia di Indonesia adalah orang yang dapat di simpulkan dari pasal 15 UUDS yang berbunyi bahwa

[2]§ [2] §“tid “tidak ak

kemat ematia ian n

per perdat data

suat suatu u atau atau

hukm hukman anpu pun n kehil ehilan anga gan n

meny menyeb ebab abk kan sega segala la

hakhak-h hak

kewenangan”. Di dalam sejarah di kenal adanya manusia yang tidak mempunyai hak dan kewajiban, tidak merupakan subjek hukum, hukum, yaitu yaitu budak budak belian belian.. Budak Budak bukan bukan merupa merupakan kan subj subjek ek huk hukum teta tetapi pi,, meru merupa paka kan n obje objek k huk hukum yang yang dapa dapatt di perj perjua ualb lbel elik ikan an.. Sela Selain in itu, itu, dahu dahulu lu di kenal enal kematian perdata(burgelyke dood) pernyatan pengadilan

(lijke dood) kyang menyatakan bahwa seseorang itu tak dapat memperoleh hak apapun lagi. Pencabut Pencabutan an hak dan ke kewajib wajiban an masih bersifat terbatas terbatas dan dan hany hanya a untu untuk k seme sement ntar ara a saja saja..

[3]§ [3] §Berikut Berikut

hak-hak hak-hak

tertentu yang dapat di cabut, di antaranya: a.

Hak memegang jabatan pada umumnya atau

 jabatan tertentu; b. c.

Hak memasuki angkatan bersenjata; Hak memili memilih h dan dipilih dipilih dalam dalam pemili pemilihan han

umum yang diadakan diadakan berdasar berdasarkan kan aturan-at aturan-aturan uran tertentu; d.

Hak menjadi penasehat, wali pengawas atau

peng pengam ampu pu atau atau peng pengam ampu pu peng pengwa was s atas atas anak anak yang bukan anak sendiri. e.

Hak Hak

menj menjal alan ank kan

kek ekua uasa san n

bap bapak ak,,

menj menjal alan anka kan n perw perwak akil ilan an,, atau atau peng pengam ampu pu atas atas anaknya sendiri; f.

Hak Hak untuk untuk menjal menjalank ankan an pencah pencahari arian an

tertentu. Dengan Dengan demiki demikian an orang orang diangg dianggap ap sebaga sebagaii penduk pendukung ung hak hak dan dan kew ewaj ajib iban an,, seja sejak k lahi lahirr samp sampai ai meni mening ngga gal, l, bahkan sejak dalam kandungan ibunya. Tapi meskipun

demikian orang yang belum dewasa masih belum cukup untu untuk k

mela melak kukan ukan

huk hukum

send sendir iri. i.

[4]§ [4] §Beri Berik kut

yang yang

dianggap belum cukup untuk melakukan hukum sendiri diantaranya: a.

Orang yang belum dewasa atau belum cukup

umur; b.

Orang gila pemabuk, pemboros,yakni pemboros,yakni mereka

yang ditaruh dibawah pengampuan(curatele); c.

Orang perempuan dalam pernikahan(wanita pernikahan(wanita

kawin). Manusia

bukanlah

satu-satunya

subjek

hukum.

Diperlukan suatu hal lain yang menjadi subjek hukum. Di sampin samping g orang orang dikena dikenall subjek subjek hukum hukum selain selain manusi manusia a yang yang disebu disebutt Badan Badan Huku Hukum. m.

[5]§ [5] §Badan Badan

Hukum Hukum adalah adalah

organ organisa isasi si atau atau ke kelom lompok pok manusi manusia a yang yang mempun mempunyai yai tuju tujuan an ter tertent tentu u yang yang dap dapat menya enyand ndan ang g hak hak dan dan kewaj ke wajiba iban. n. Negar Negara a dan perser perseroan oan terbat terbatas as misaln misalnya ya asalah

organisasi

atau

kelompok

manusia

yang

merupakan badan hukum. Badan Hukum itu bertindak sebagai satu kesatuan kesatuan dalam lalu lalu lintas lintas hukum hukum sepert sepertii orang orang.. Hukum Hukum mencip menciptak takan an badan badan hukum hukum oleh oleh ka kare rena na pengak pengakuan uan organ organisa isasi si atau atau

kelom elompo pok k manu manusi sia a seba sebaga gaii subj subjek ek huk hukumit umitu u sang sangat at diperlukan karena ternyata bermanfaat bagi lalu lintas hukum. [6]§ [6] §Badan

hukum dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:

1.

Badan Badan hukum hukum dalam dalam lingk lingkung ungan an hukum hukum

public, yaitu badan-badan yang pendiriannya dan tatanannya ditenktukan oleh hukum ublic. Badan huk hukum ini ini meru merupa pak kan hasil hasil pemb pemben entu tuk kan dari dari peng pengua uasa sa,,

berd berdas asar arka kan n

peru perund ndan angg-un unda dang ngan an

yang dijalankan eksekutif, pemerintah atau badan pengur pengurus us yang yang diberi diberi tugas tugas untuk untuk itu. itu. Misaln Misalnya, ya, Nega Negara ra,,

prop propin insi si,,

kabu ka bupa pate ten, n, bank bank Indo Indone nesi sia, a,

desa, subak dll. 2.

Badan Badan hukum hukum dalam dalam lingku lingkunga ngan n hukum hukum

priv privat at,, yait yaitu u bada badann-ba bada dan n yang yang pend pendir iria ian n dan dan tatanannya ditentukan oleh hukum privat. Badan hukum ini merupakan badan hukum swasta yang didirikan oleh pribadi orang untuk tujuan tertentu, yaitu mencari keuntungan, social pendidikan, ilmu penget pengetahu ahuan, an,

politi politik, k,

kebuday ebudayaan aan,,

kesehat esehatan, an,

olah raga, dll. Yangtermasuk dalam hukum privat misalnya koperasi, NV, dan wakaf.

[7]§ [7] §Menurut,

tujuannya badan hukum privat dapat

dibagi menjadi: a.

Pers Perseri erikat katan an dengan dengan tujuan tujuan tidak tidak

materialistis

atau

amal.

Misalnya,

perkumpulan gereja, badan wakaf, yayasan dll. b.

Per erse sek kutuan tuan

memp memper erol oleh eh

laba laba..

den dengan gan

Misa Misaln lnya ya,,

tuju tujuan an

pers perser eroa oan n

terbatas. Dalam

[8]§ [8] §  Tata Tata

Hukum Hukum Indonesia, Indonesia, badan-bad badan-badan an hukum hukum

dikelompokkan dikelompokkan 1.

dalam tiga macam, yaitu:

Menurut hukum Eropa antara lain: Negara, PT,

dan perhimpun perhimpunan-pe an-perhim rhimpunan punan berdasar berdasarkan kan Stb. 1870 No. 64; 2.

Menurut Menurut hukum hukum Eropa Eropa yang tertulis, tertulis, antara antara

lain: perhimpun perhimpunan-pe an-perhi rhimpuna mpunan n berdasar berdasarkan kan Stb. 1939 No. 570 jo.1939 No. 717, dan Stb. 1958 No. 139: 3.

Menuru Menurutt hukum hukum adat, adat, antara antara lain: lain: wakaf  wakaf 

yayasan. [9]§ [9] §Berik Berikut ut

bebera beberapa pa teori teori yang yang berhub berhubung ungan an dengan dengan

badan hukum:

1.

Teori anggapan(fiksi) dari Von savigny,C.W.

Opzo Opzoom omer er dan dan Houw Houwin ing. g. Pada ada dasa dasarn rnya ya subj subjek ek hukum hanyalah manusia, dan badan hukum hanya merupakan anggapan saja dan tidak berwujud. Ia dibuat oleh Negara oleh karena itu badan hukum tergantung oleh pengakuan Negara. 2.

Teori kekayaan- tujuan A. Brinz dan Siccana

kekayaan yang dipisahkan dan diberi tujuan-tujuan tert terten entu tu.. Kek ekay ayaa aan n dian diangg ggap ap miik miik suat suatu u bada badan n hukum

padahal

kekayaan

itu

terikat

pada

tujuannya. 3.

Teori organdari Otto Van Gierke bahwa badan

hukum hukum itu sepert sepertii manus manusia. ia. Ia sunggu sungguh-s h-sung ungguh guh ada ada

dalam alam

per erga gaul ulan an

hukum ukum..

Badan adan

hukum ukum

memben membentuk tuk ke kehen hendak dak sendir sendirii dengan dengan perant perantar ara a alat alat-a -ala lat( t(or orga gan) n)

yang yang

ada ada

pada padany nya( a(pe peng ngur urus us))

seer seerto toii manu manusi sia. a. Ol Oleh eh ka karrena ena itu itu fung fungsi si bada badan n hukum disamakan dengan manusia. 4.

Teori milik kolektif(teori kekayaan bersama)

dari W.L.P.A. Molengraff dan Marcel Planiol bahwa badan hukum ialah harta yang tak dapat di bagi dari dari angg anggot ota a

seca secara ra bers bersam amaa-sa sama ma..

Hak Hak

dan dan

kewaj ke wajiba iban n badan badan hukum hukum sebena sebenarn rnya ya merupa merupaka kan n hak dan ke kewaj wajiban iban anggot anggotany anya a secara secara bersam bersamaasama. sama. Dengan Dengan demiki demikian, an, badan badan hukum hukum hanyal hanyalah ah konstruksi yuridis. 5.

dari Duguit bahwa badan hukum Teori duguit dari

itu tidak ada. Manuspia adalah satu-satunya subjek huk hukum. um. Hal Hal ini ini sesu sesuai ai deng dengan an ajar ajaran anny nya a yait yaitu u fungsi social yang harus di laksanakan. 6.

Teori enggensbahwa badan merupakan hulp

figuur,

karena

adanya

diperlukan

dan

diperbolehkan oleh hukum untuk menjalankan hakhak dengan sewajarnya. OBJEK HUKUM

Objek Objek hukum hukum (rech (rechtt objek) objek) merupa merupakan kan segala segala sesuat sesuatu u yang yang bergun berguna a bagi bagi subjek subjek hukum hukum (perso (person), n), dan yang yang menjadi objek hukum dari suatu hubungan hukum adalah hak. Oleh karenanya dapat di kuasai oleh subjek hukum. [10]§ [10] §Hubungan

hukum adalah suatu wewenang yang di

milik milikii oleh oleh .ses .seseo eora rang ng untu untuk k meng mengua uasa saii sesu sesuat atu u dari dari orang lain, dan kewajiban orang lain untuk berperilaku sesuai dengan wewenang yang ada. Isi dari wewenang da kewajiban tersebut ditentukan oleh hukum(misalnya

hubungan antara pembeli dan penjual). Dalam hubungan huk hukum menu menuru rutt huk hukum ubli ublic c (dal (dalam am hal hal ini, ini, huk hukum paja pajak) k),, obje objek k huk hukumny umnya a adal adalah ah seju sejuml mlah ah uang uang yang yang dapa dapatt dipu dipung ngut ut dari dari waji wajib b paja pajak, k, dan dan huk hukum pida pidana na adalah adalah pidana pidana yang yang dapat dapat dijatu dijatuhk hkan an pada pada pelang pelanggar gar pida pidana na.. Dala Dalam m huk hukum per perdata data,, obje objek k huk hukum lazi lazim m disebut benda (zaa).

[11]§ [11] §Menurut

hukum perdata Eropa

pasal 503 KUH Perdata, benda dibedakan menjadi: 1.

Benda yang berwujud, berwujud, yaitu segala segala sesuatu sesuatu

yang dapat ditangkap ditangkap oleh pancainder pancaindera, a, misalnya: misalnya: rumah, buku-buku, dll. 2.

Bend Benda a yang yang tak tak berw berwuj ujud ud,, yait yaitu u sega segala la

macam hak. Misalnya: hak cipta, merek, dll. Kemudian Kemudian pada saat yang sama, benda terwujud maupun tak berwujud itu terbagi menjadi dua yaitu

[12]§ [12] §menurut

pasal 504 KUH perdata yaitu: 1.

Benda Benda berger bergerak( ak(ben benda da tidak tidak tetap) tetap) yaitu yaitu

bend bendaa-be bend nda a yang yang dapa dapatt dipi dipind ndah ahka kan, n, sepe sepert rti: i: meja, kursi, sepeda, dll. 2.

Benda Benda tidak tidak berger bergerak( ak(ben benda da tetap) tetap) yaitu yaitu

benda yang tak dapat dipindahkan, seperti: tanah, mencakup pohon, gedung, mesin-mesin, dll. Kapal

yang yang ukur ukurann annya ya besar besarnya nya 20 m3 termas termasuk uk juga juga golongan benda tetap. PERBUATAN HUKUM [13]§ [13] §Perbuatan

hukum asalah setiap perbuatan manusia

yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbu erbuat atan an

huk hukum

adal adalah ah

perb perbua uattan

yang yang

memi memili liki ki

akib ak ibat at-a -aki kiba batt huk hukum. um. Jadi Jadi ak akib ibat at itu itu bias bias dian diangg ggap ap sebagai kehendak dari yang melakukan melakukan hokum. Misalnya, pembay pembayara aran n utang, utang, baik baik berupa berupa pember pemberian ian uang uang atau atau barang. Perbu erbuat atan an huk hukum atau atau tnda tndaka kan n hukm hukm ak akan an terj terjad adii apabila ada pernyataan kehendak.

[14]§ [14] §Dan

untuk adanya

kehendak dibutuhkan hal-hal berikut: a.

Adany Adanya a ke kehen hendak dak orang orang itu untuk untuk bertid bertidak, ak,

menerbitkan/ menimbulkan akibat yang diatur oleh hokum. b.

Pernya ernyataa taan n kehenda ehendak k pada pada asasny asasnya a tidak tidak

terikat pada bentuk-bentuk tertentu dan tidak ada pengecualiannya, debab dapat terjadi secara: a)

Pernyat Pernyataan aan kehendak kehendak secara secara tegas, tegas,

antara lain:

b)

•

Ditulis sendiri.

•

Ditulis oleh pejabat tertentu. Mengucapk Mengucapkan an kata kata setuju, setuju, mesalnya mesalnya

OK, YA dll. c)

Pernyataan Pernyataan kehendak dengan isyarat,

misalnya:mengangguk, dll. c.

Pernyataan Pernyataan kehendak kehendak secara diam-diam

Perbuatan hokum terdiri dari: 1.

Perbuatan hukum sepihak.

Ialah perbuatan perbuatan hokum hokum yang dilakukan dilakukan oleh satu pihak saja tetapi memunculkan memunculkan hak dan kewajiban kewajiban pada satu pihak pula. Misalnya: pembuatan surat wasiat(pa wasiat(pasal sal 875 KUH Perdata), Perdata), pemberian pemberian hibah suatu benda(pasal 1666 KUH Perdata). 2.

Perbuatan Perbuatan hokum dua pihak.

Ialah Ialah perbua perbuatan tan hokum hokum yang yang dilak dilakuk ukan an oleh oleh dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua ke dua pihak pihak terseb tersebut. ut. Misaln Misalnya: ya: perset persetuju ujuan an jual jual beli beli(p (pas asal al 1457 1457 KUH Perda erdata ta), ), perj perjan anji jian an sewa sewa-menyewa(pasal 1548 KUH Perdata), dll. Menu Me nuru rutt pend pendap apat at lain lain yait yaitu u pend pendap apat at huk hukum, um, yait yaitu u diba dibagi gi

menj menjad adii

dua. dua.

[15]§ [15] §Me Menu nuru rutt

hokum dibagi menjadi dua yaitu:

hok hokum perb perbua uata tan n

1.

Perbu Perbuata atan n hukum hukum yang yang dilak dilakuk ukan an oleh oleh subye subyek k

hukum.

a.

Perbuata Perbuatan n menurut menurut hukum. hukum. Contoh Contoh :

zaakwarneming(1354). zaakwarneming ialah perbuatan yang akibatnya diatur diatur oleh oleh hukum hukum meskip meskipun un tidak tidak dikehe dikehenda ndaki ki oleh

orang

tersebu ebut.

Contoh

:

menguru urusi

kepentingan orang lain tanpa diminta oleh orang terseb tersebut ut yakni yakni bila bila terdap terdapat at ka kasus sus ke kecel celak akaan aan yang mengakibat mengakibatkan kan seseorang seseorang luka luka parah dan harus harus dioper dioperasi asi secepa secepatny tnya a maka maka dokter dokter harus harus meng mengop oper eras asin inya ya

tanp tanpa a

memi memint nta a

ijin ijin

kepad epada a

orang tersebut atau a tau keluarganya. b.

Perbuata Perbuatan n melawan melawan hukum. hukum. Contoh Contoh :

onrechtmatigdaad(1365). onrechtmatigedaad adalah suatu perbuatan yang bertentang angan dikeh ikehen end dak akii

dengan atau atau

hukum.

disen iseng gaja, aja,

Meski pel pelak aku u

tidak har aru us

meng mengga gant ntii kerug erugia ian n yang yang dide dideri rita ta oleh oleh piha pihak k yang dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. 2.

Perbuat Perbuatan an hukum hukum yang tidak tidak dilakukan dilakukan oleh

subyek

hukum.

Contoh

:

jatuh

tempo

atau

kadaluarsa, kelahiran, kematian.

BAB IV PENUTUP

A.

KESIMPULAN

Dari sederet penjelasan diatas, dapat kita simpulkan sebagai berikut: 1) 2)

Subjek hukum di Indonesia adalah manusia Subjek Subjek hukum hukum dibagi dibagi menjadi menjadi dua yaitu manusia manusia

atau orang dan badan hukum. 3)

Kemudian emudian badan hukum hukum dibagi dibagi menjadi menjadi dua yaitu

badan hukum privat dan badan hukum public. 4)

Objek Objek hukum hukum merupa merupaka kan n segala segala sesuat sesuatu u yang yang

berguna bagi subjek hukum, biasanya berupa benda. 5)

Objek Objek hukum hukum dibagi dibagi menjad menjadii dua bentuk bentuk yaitu yaitu

benda berwujud dan benda tak berwujud. 6) akib ak ibat at

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang memiliki akibathuk hukum. um.

Misa Misaln lnya ya,,

pemb pembay ayar aran an

utan utang, g,

baik baik

beru berupa pa

pemberian uang atau barang.

7)

Perbuat erbuatan an hoku hokum m dibagi dibagi menjad menjadii bebera beberapa pa macam macam

misa misaln lnya ya,, hoku hokum m satu satu piha pihak k dan dan hok hokum anta antara ra dua dua piha pihak, k, menur enurut ut

penda endapa patt

yait yaitu, u,pe perb rbua uata tan n

lain lain

hok hokum

hok hokum yang yang

juga juga

dila dilak kukan ukan

dib dibagi agi oleh oleh

menja enjadi didu dua a subj subjek ek,,

dan dan

perbuatan hokum yang tidak dilakukan oleh subjek.

B.

SARAN

kita sebagai subjek hokum yang dibela oleh hokum harus bias menjaganya dengan baik. Kita mempunyai hak dan kewajiban yang yang haru harus s kita kita pert pertan angg ggng ngja jawa wabk bkan an apab apabil ila a kita kita tela telah h melak melakuk ukan an suatu suatu perbua perbuatan tan.. Perb Perbuat uatan an terseb tersebut ut juga juga tak lepas lepas dari dari yang yang namany namanya a hoku hokum. m. Yaitu aitu perbua perbuatan tan hokum hokum dimana dimana kita juga harus harus berhati-h berhati-hati ati dalam melakukan melakukan atau berbuat hokum. Karena itu akan menimbulkan masalah yang besar besar jika jika kita kita tidak tidak bias bias berhat berhati-h i-hati ati dalam dalam berbua berbuat. t. Oleh karrena ka ena itu itu wala walaup upun un kita kita memp mempun unya yaii hak hak dan dan kew ewaj ajiba iban n bukan berarti kita bisa melakukan apa saja yang kita bisa.

 Tapi kita juga harus berhati-hati dalam berbuat.

DAFTAR PUSTAKA

Budi Budi Ruhia uhiatu tun, n, SH., SH., M.Hu M.Hum. m.20 2009 09 Peng  Teras, Pengan anta tarr Ilmu Ilmu Huku Hukum, m, Teras,  Yogyakarta. Pipin Syarifin.1999 Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Pustaka Setia, Bandung. Sudikno

Mertokusumo.2004

Mengenal

Hukum(Suatu

Pengantar),Liberty, Yogyakarta.

R. Soeroeo, SH.1996 Pengantar Ilmu Hukum,Sinar Grafika, Jakarta http://belajarhukumindonesia.blogspot.com http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/03/perbuatan/2010/03/perbuatanhukum.html

[1]§ [1] § Budi Ruhiatun, uhiatun, SH., SH., M.Hum, M.Hum, Penganta ogyakarta;; Pengantarr Ilmu Hukum, Hukum,Cet. 1; Yogyakarta

 Teras; 2009, h. 57-62. [2]§ [2] §

Sudikno Sudikno

Mertokus Mertokusumo, umo,

Menge Mengenal nal

Hukum Hukum(Su (Suat atu u

Peng Pengant antar) ar),,Cet.

1;

 Yogyakarta; Liberty; 2004, hm 52-53. [3]§ [3] § Pipin Syarifin, Pengant Cet. 1; Bandun Bandung; g; Pusta Pustaka ka Setia; Setia; Pengantar ar Ilmu Hukum Hukum, Cet.

1999, h. 61-63. [4]§ [4] § Pipin Syarifin, Pengant Cet. 1; Bandun Bandung; g; Pusta Pustaka ka Setia; Setia; Pengantar ar Ilmu Hukum Hukum, Cet.

1999, h. 63

[5]§ [5] §

Sudikno Sudikno

Mertokus Mertokusumo, umo,

Menge Mengenal nal

Hukum Hukum(Su (Suat atu u

Peng Pengant antar) ar),,Cet.

1;

 Yogyakarta; Liberty; 2004, h. 52-53. [6]§ [6] § Budi Ruhiatun, uhiatun, SH., SH., M.Hum, M.Hum, Penganta ogyakarta;; Pengantarr Ilmu Hukum, Hukum,Cet. 1; Yogyakarta

 Teras; 2009, h. 57-62. [7]§ [7] § Budi Ruhiatun, uhiatun, SH., SH., M.Hum, M.Hum, Penganta ogyakarta;; Pengantarr Ilmu Hukum, Hukum,Cet. 1; Yogyakarta

 Teras; 2009, h. 57-62. [8]§ [8] §

http://openlibrary.org/books/OL2703851M/Pengantar_ilmu_hukum_dan_tata_huk um_Indonesia [9]§ [9] § Pipin Syarifin, Pengant Cet. 1; Bandun Bandung; g; Pusta Pustaka ka Setia; Setia; Pengantar ar Ilmu Hukum Hukum, Cet.

1999, h. 63 [10]§ [10] § Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum , Cet. 1; Bandung; Pustaka Setia;

1999, h. 65. [11]§ [11] § Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum , Cet. 1; Bandung; Pustaka Setia;

1999, h. 65. [12]§ [12] § Ibid., h. 64. [13]§ [13] § R Soeroso SH., Pengantar Ilmu Hukum , Cet. II; Jakarta; Sinar Grafika; 1996,

h. 291. [14]§ [14] § Ibid., h.292. [15]§ [15] § http://belajarhukumindonesia.blog http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/03/p spot.com/2010/03/perbuatanerbuatanhukum.html