Studi Lapangan 2

LAPORAN KUNJUNGAN STUDI LAPANGAN DI KANTOR KECAMATAN CISARUA LATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III

Oleh : Muhammad Harvan 199501222018011002 Angkatan III

PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA Bogor, 23 April 2018

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan disahkan oleh Pembimbing Study Lapangan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika pada Hari

: Senin

Tanggal

: 23 April 2018

Pembimbing Studi Lapangan

 Asep Jamaludin Jamaludin Malik, Malik, S.Si, M.Pd M.Pd NIP 198012122006041001

Mengesahkan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Mengetahui Kepala Bidang

Penyelenggara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

Pusat Pendidikan dan

Pelatihan BMKG

Drs. Maman Sudarisman, DEA

Drs. Eko Suryanto

NIP: 196202251985031001

NIP.

196012101981031002

Kata Pengantar

Puji dan syukur dihaturkan ke hadirat semesta dan Tuhan YME, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan studi lapangan dalam rangka mempelajari pengimplementasian pengetahuan peserta diklatsar mengenai materi Peran dan Kedudukan ASN di NKRI. Adapun laporan ini dibuat guna memaparkan hasil observasi penulis mengenai peran, kedudukan, tugas, dan fungsi ASN, Manajemen ASN, serta konsep Whole of Government . Tiga hal ini merupakan topik yang wajib dipahami oleh seorang calon ASN agar dapat bekerja sebagai seorang  ASN Professional. Professional. Sehingga studi lapangan untuk mempelajari mempelajari secara langsung pengimplementasian hal-hal tersebut sangatlah penting untuk dilakukan.  Adapun lokasi lokasi studi lapangan kali ini berlokasi di Kantor Kantor Kecamatan CIsarua, CIsarua, yang

merupakan

bagian

dari

elemen

pemerintah

Indonesia.

Mempelajari

pengimplementasian Manajemen ASN, Whole of Government , Government , serta pelaksanaan tugas dan peran ASN sebagai pelayan publik lewar pengamatan langsung pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Kecamatan Cisarua diharapkan dapat membuat peserta didik paham sepenuhnya terkait materi tersebut dan mampu mengimplementasikannya saat bekerja di penempatan masing-masing. Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Drs. Maman Sudarisman, DEA selaku Kepala Pusdiklat BMKG 2. Bapak ASem Jamaludin Malik, S.Si, M.Pd

selaku Pembimbing Studi

Lapangan Angkatan III 3. Panitia Pusdiklat dan para Widyaiswara yang telah menyelenggarakan kegiatan dan memberikan ilmu selama kegiatan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III BMKG 2018 4. Seluruh staf Kecamatan Cisarua yang memberikan penjelasan mengenai Kantor Kecamatan Cisarua

5. Rekan-rekan CPNS Angkatan I, II, dan III yang selalu mengisi hari-hari hari-har i penyusun selama masa Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III di Lingkungan BMKG Tahun 2018 6. Semua yang terlibat dalam Studi Lapangan kami, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa laporan hasil studi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besar nya kepada pihak IPC Corpu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menyambut dan memberikan ilmu kepada penulis. Tak lupa, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada para Widyaiswara Pusdiklat BMKG, khususnya Bapak Nurhidayat, yang telah membimbing penulis selama melakukan studi lapangan mulai dari tahap persiapan hingga tahap analisis hasil studi.  Akhir kata, kata, penulis penulis menyadari menyadari laporan ini masih jauh dari dari sempurna. sempurna. Untuk Untuk itu, penulis menerima saran ataupun kritik yang membangun guna menyempurnakan laporan ini. Salam. Citeko, 17 April 2018

Muhammad Harvan, ST.

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan  Aparatur sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai pegawai negeri dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan publik yang di buat oleh pejabat

pembina

kepegawaian

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan NKRI (Devi Melitasari, 2015) Pelayanan publik oleh PNS masih dirasa kurang memenuhi harapan masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat diketahui dengan banyaknya keluhan dan ketidakpuasan pada survey pelayanan publik, terutama masalah waktu dan biaya. Untuk masalah ini pemerintah telah membuat berbagai peraturan salah satunya adalah undang-undang pelayanan publik dan undangundang keterbukaan informasi publik. Berbagai terobosan pemerintah dalam pembangunan sistem pelayanan publik tentunya akan berhasil jika dilakukan oleh pegawai PNS yang berkarakter baik dalam menjalankannya. Banyaknya keluhan dan ketidakpuasan dalam pelayanan publik merupakan indikator karakter pegawai PNS masih belum terbentuk dengan baik. Dengan demikian diklat prajabatan belum memberikan manfaat bagi pembentukan karakter CPNS. Berdasarkan hal di atas, penyempurnaan penyempurnaa n dan pengayaan konsep Diklat Prajabatan dilakukan dengan mengembangkan desain diklat terintegrasi sejalan dengan perkembangan dinamika tuntutan jabatan yang ditetapkan. Nomenklatur Diklat Prajabatan diubah menjadi Pelatihan Dasar Calon PNS, sebagai salah satu jenis pelatihan pelat ihan yang strategis pasca UU ASN dalam rangka

pembentukan karakter PNS dan membentuk kemampuan bersikap dan bertindak professional mengelola tantangan dan masalah keragaman social kultural dengan menggunakan perspektoif whole government atau one government yang didasari nilai-nilai dasar PNS berdasarkan kedudukan dan

peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat. Strategi pembelajaran pada kegiatan pembelajaran latihan dasar CPNS dilakukan melalui serangkaian pengalaman belajar, yaitu mensintesakan substansi mata Pelatihan ke dalam instrumen pengumpulan data studi lapangan, melakukan kegiatan studi lapangan yang mengandung unsur pembelajaran tentang substansi mata Pelatihan, mengamati, mendengar dan berdiskusi, dan melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar tersebut. Di penghujung pembelajaran, peserta menghasilkan produk pembelajaran yang menunjukkan hasil refleksi terhadap substansi mata Pelatihan berdasarkan konteks lokus yang dikunjungi sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas dan  jabatan di tempat kerja kerja (PERKA (PERKA LAN Nomor Nomor 21 Tahun 2016). 2016). Kegiatan studi lapangan secara umum memberikan pandangan kepada peserta diklat akan kejadian nyata yang terjadi di sekelilingnya dalam konteks ini kegiatan dilakukan di lingkungan kerja Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan sebagai bentuk contoh rIIl dari elemen pemerintah yang mengimplementasikan Pelayanan Publik berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam mana dari kegiatan studi lapangan yang telah dilakukan dapat dibuat sebagai bahan kajian dan diskusi, dan memperoleh gambaran rill bentuk implementasi yang relevan dari Pelayanan Publik berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

1.2.

Tujuan

 Adapun tujuan pelaksanaan pelaksanaan studi lapangan lapangan dalam rangka pelatihan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil ini antara lain :

Peran dan Kedudukan ASN di NKRI kaitannya dengan Tugas Pelayanan Publik,



Manajemen ASN, dan Konsep Whole of Government di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Merefleksikan Merefleksik an Peran dan Kedudukan ASN di NKRI kaitannya dengan dengan Tugas



Pelayanan Publik, Manajemen ASN, dan Konsep Whole of Government berdasarkan hasil studi banding ke Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.

1.3.

Manfaat

Berdasarkan tujuan maka diperoleh manfaat dari kunjungan studi lapangan yaitu mampu meningkatkan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Selain itu juga membantu dalam berpikir kreatif t erkait Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI.

1.4.

Program Kegiatan

Kegiatan ini berlokasi di Kantor Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Waktu Studi lapangan pada tanggal 23 April 2018.

1.5.

Metode

Kunjungan studi lapangan ini menggunakan dua metode dalam pengumpulan data, yaitu:



Wawancara

Peserta melakukan wawancara secara langsung secara berkelompok dengan Kasie Pelayanan Piblik. Durasi wawancara yang ditentukan adalah 60 menit dimana setiap kelompok akan melakukan wawancara seputar Pelayanan Publik di Kecamatan Cisarua meliputi: Program, Perizinan dan Nonperizinan, Pembangunan Fasilitas (khususnya penyandang disabilitas). Selain itu juga ditanyakan kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pelayanan pada institusi terkait.



Pengamatan Langsung

Metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang menjadi bahan studi. Pengamatan langsung meliputi pelaku atau partisipan, meyangkut siapa saja yang terlibat dalam kegiatan yang diamati, status mereka, dan hubungan mereka dengan kegiatan tersebut. Selain itu juga diamati kegiatan yang menyangkut apa yang dilakukan oleh partisipan, apa yang mendorong mereka melakukannya, untuk siapa mereka melakukannya, bagaimana mereka melakukannya, bagaimana bentuk kegiatan tersebut, dan apa akibat kegiatan tersebut serta tujuan menyangkut apa yang diharapkan partisipan. Hasil pengamatan tersebut kemudian didokumentasikan untuk selanjutnya dimuat dan ditampilkan dalam pelaporan.

BAB 2 : HASIL PENGAMATAN

2.1 Gambaran Umum Lokasi Studi

Secara Geografis, Kecamatan Cisarua terletak di Selatan wilayah Bogor pada 06°42’LS dan 106°56’ BB. Kecamatan Cisarua merupakan salah

satu organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor. Secara administratif Kecamatan Cisarua terdiri dari Sembilan desa dan satu kelurahan, 32 dusun, 73 RW, dan 260 RT, dengan luas wilayah 7.379,7 Ha. Batas wilayah kerja Kecamatan Cisarua yaitu sebelah utara Kecamatan Megamendung, sebelah selatan

adalah

Kabupaten

Cianjur,

sebelah

barat

Kecamatan

Megamendung, dan berbatasan dengan Kabupaten Cianjur untuk sebelah timur. Berdasarkan karakteristik wilayah, Kecamatan Cisarua termasuk ke dalam kawasan Bogor  – Puncak  – Cianjur (Bopuncar) yang dilalui Daerah  Aliran Sungai Sungai (DAS) (DAS) Ciliwung Ciliwung Huku yang yang merupakan merupakan wilayah wilayah khusus khusus dalam penanganan dan dalam pengembangannya Kecamatan Cisarua merupakan wilayah pertanian,perkebunan, pariwisata, dan daerah penyangga kawasan hutan lindung.

Gambar 2.1 Peta Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor

 Adapun visi visi dan misi misi dari kecamatan kecamatan Cisarua Cisarua adalah adalah sebagai sebagai berikut. berikut. VISI

Kecamatan Cisarua Menuju Pariwisata Berwawasan Lingkungan, Bertaqwa, Berdaya Dan Berbudaya Menuju Sejahtera MISI 

Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kapasitas Pemerintahan Desa.



Meningkatkan Perekonomian, Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat dengan Berbasis Sumber Daya Alam dan Pariwisata.



Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Profesionalism e Aparatur.



MOTTO CISARUA JUARA (JUJUR, UNGGUL, AMANAH, RAPIH)

 Adapun

untuk

bagan

struktur

organisasi organisasi

Kecamatan Kecamatan

Kabupaten Bogor dapat kita lihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Cisarua

Cisarua

Struktur organisasi Kecamatan Cisarua terdiri dari Camat, Sekretariat Kecamatan, dan 5 seksi. Seksi ini terdiri dari Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan, Pemerintahan, serta Ekonomi dan Pembangunan. Sekretariat terdiri dari 2 bagian, yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Program dan Keuangan. Sekretariat memiliki fungsi sebagai perencanaan kebutuhan kecamatan, pemeliharaan fasilitas, dan manajemen kepegawaian, sedangkan 5 bidang yang lain memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Selain itu, terdapat Kelompok Kerja Fungsional dibawah perintah Camat, Cama t, kemudian Desa dan Kelurahan berkoordinasi dan diperintah oleh Camat.



Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat (PKM) memiliki tugas pokok dan fungsi Pembinaan dan pengendalian bantuan social, Pembinaan dan pemberdayaan perempuan, Pembinaan organisasi masyarakat, Bencana alam dan pengungsi, Masalah social, Kerukunan beragama.



Seksi Ketentraman dan Ketertiban Ketentraman dan ketertiban umum bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.



Seksi Pemerintahan Memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pertanahan, pembinaan dan pengawasan desa, dan pembinaan lembaga pemasyarakatan.



Seksi Ekonomi dan Pembangunan Membantu

camat

pelaksanaan,

dalam

evaluasi,

menyiapkan

dan

pelaporan

bahan

perumusan

urusan

perekonomian

pembangunan. 

kebijakan,

Seksi pelayanan Melayani pengurusan layanan perizinan dan non perizinan.

dan

2.2.

Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Kecamatan Cisarua terkait pelayanan publik berupa kordinasi antara masyarakat dengan institusi berwenang. Bentuk layanan berupa perizinan dan non perizinan dapat dilihat pada Tabel 2.1 Tabel 2.1 Bentuk Layanan Publik di Kantor Kecamatan Cisarua

No

Perizinan

Non Perizinan

1

Penggunaan tanah

Pencetakan kartu keluarga

2

Mendirikan bangunan gedung (IMB)

Pencatakan

kartu kar tu

tanda

penduduk 3

Izin spanduk di luar ruangan

Surat pindah

4

Reklame dalam ruangan

Surat keterangan kematian

5

Usaha perdagangan mikro

Suratketerangan melahirkan

6

Tanda daftar perusahaan mikro

Surat keterangan kurang mampu

7

Tanda daftar perusahaan makro

Surat dispensasi nikah

8

Penyelenggaraan PAUD non formal

Surat keterangan ahli waris

9

Penyelenggaraan taman bacaan

Surat rekomendasi lainnya

10

Pengangkutan

jenazah

ke

luar

negeri/daerah 11

Penguburan jenazah di lahan pemerintah daerah

12

Izin pembangunan/penembokan makam

13

Izin huller/penggilingan huller/penggilinga n padi

Salah satu penerapan kedudukan dan peran PNS pada kantor kecamatan Cisarua adalah adanya inovasi berupa sistem online  online   untuk pembuatan kartu keluarga (KK). Meskipun merupakan program Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) sistem ini mempermudah masyarakat dalam mengurus KK, karena dapat selesai dalam satu hari (one ( one day service). service ). Tampilan depan dari KK online ditunjukkan online ditunjukkan pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3 Tampilan depan KK online Disdukcapil online  Disdukcapil Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil pengamatan, penilaian standar pelayanan ditunjukkan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2. Pemenuhan Indikator Standar Pelayanan Kantor Kecamatan Cisarua Indikator Standar

Terpenuhi/Tidak

Pelayanan

Terpenuhi

Dasar Hukum

Terpenuhi

Keterangan

Perbup No. 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kabupaten ke Kecamatan. SOP No.13 Tahun 2016 Tentang Perizinan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Kependudukan

Administrasi

Persyaratan

Terpenuhi

Cont: Persyaratan IMB 1. Formulir permohonan oleh pemohon, ditandatangani bermaterai 2. Surat Kuasa 3. KTP Pemohon 4. Foto kopi bukti pembayaran PBB 5. Foto kopi izin peruntukan tanah . . . dll

Sistem,

Terpenuhi

Cont: untuk membuat akta

Mekanisme,

Prosedur 

kelahiran, menyiapkan KTP,

surat

perlu berkas

(KK,

nikah,

dll),

diajukan

ke

kelurahan/kantor untuk

desa

mendapatkan

pengantar, kemudian baru diajukan ke kecamatan. Jangka

waktu

Terpenuhi

penyelesaian

Untuk

pengurusan

izin,

masyarakat akan menerima resi yang berisikan kapan masyarakat

dapat

mengambil izin yang telah selesai Biaya/tariff 

Terpenuhi

Biaya sudah diatur oleh pihak kecamatan dan diinformasikan kepada masyarakat. Cont: • biaya pembuatan akta kelahiran 0-60

hari setelah kelahiran -> gratis Biaya pembuatan akta kelahiran >60 hari setelah kelahiran-> Rp 10.000,Produk Pelayanan

Terpenuhi

Sarana,

prasarana,

Terpenuhi

Kompetensi Pelaksana

Terpenuhi

Pengawasan Internal

Terpenuhi

fasilitas

Layanan yang diberikan oleh pihak kecamatan memiliki produk. Contoh: Layanan  Administrasi kependudukan kependudukan menghasilkan produk seperti E-KTP, Akta Kelahiram, KK, SIUP, IMB, dll Fasilitas untuk melaksanakan pelayanan publik: Contoh: • Komputer untuk melakukan perekaman E-KTP •  Fasilitas elektronk untuk membuat dan mencetak surat izin permintaan masyarakat Fasilitas khusus difabel (masih dalam proses) SDM yang mennjalankan layanan memiliki kapabilitas dan kompetensi untuk memberikan pelayanan yang baik: Contoh: Proses perekaman dan pendataan e-KTP dikerjakan oleh SDM dengan latar belakang pendidikan IT Pengawasan pelaksanaan pelayan dari pihak internal institusi. Contoh: pengawasan Kasie pelayanan dan Kepala Kecamatan dalam hal pelayan publik di front desk 

Penanganan

Terpenuhi

pengaduan dan saran

Jumlah Pelaksana

Terpenuhi

Jaminan

Kepastian

Terpenuhi

Jaminan Keselamatan

Terpenuhi

Pelayanan

dan Keamanan Evaluasi Kinerja

 2.3.

Tidak Terpenuhi

Media bagi masyarakat untuk memberikan masukan serta kritik atas pelayanan yang telah diberikan Contoh: pemasangan kotak saran Pihak Kecamatan menyediakan 5 orang tenaga front-desk   yang bertugas melayani publik mulai pukul 08.00 s/d 16.00 setiap harinya Pemebrian pelayanan mengacu pada SOP yang selalu dijadikan patokan dalam pelaksanaan pelayanan Pihak Kecamatan menyediakan tenaga pengamanan di sekitar kantor kecamatab  Ada, tapi hanya evaluasi internal saja. Belum pernah mengukur IKM

Whole Wh ole of G over nment Berdasarkan hasil kunjungan ke Kecamatan Cisarua yang ditemukan

bahwa ada beberapa produk layanan yang telah menerapkan prinsip-prinsip dari sistem whole of government  (WOG).  (WOG). Produk layanan tersebut diantaranya telah menerapkan koordinasi antara sektor yang terlibat. Salah satu contoh kegiatan yang menerapkan koordinasi adalah pendataan imgrasi. Kegiatan ini terjalin karena adanya koordinasi antara pemerintah Kecamatan Cisarua dengan pihak imigrasi kelas II Bogor. Program ini merupakan program yang bertujuan untuk mengetahui jumlah warga negara asing yang berada di Kecamatan Cisarua. Program ini dilakukan oleh petugas imigran yang

didampingi oleh Satpol PP Kecamatan Cisarua (Gambar II.1). Program ini merupakan contoh koordinasi eksternal di Kecamatan Cisarua, karena pada program ini melibatkan sector dari luar yaitu pihak imigrasi kelas II Bogor.

Gambar 2.4 Pendataan imigrasi

Selain program di atas, berdasarkan dari kelompok kami terdapat program lainnya yang telah menerapkan sistem koordinasi, yaitu pelayanan administrasi terpadu atau yang sering disebut dengan Paten (Gambar II.2). Program ini merupakan program layanan terpadu satu atap yang mana melayani pembuatan kartu keluarga, pengantar KTP, dan akte kelahiran. Selain itu pelayanan perizinan seperti Usaha Mikro Kelas Menengah (UMKM). Program ini terbentuk karena adanya koordinasi secara internal antara sektor yang ada di Kecamatan Cisarua. Selain itu pelayanan pembuatan KTP dan

akte kelahiran dapat digolongkan sebagai layanan yang terbentuk akibat adanya koordinasi antara Dinas Penduduk dan Catatan Sipil. Dalam pebuatan KTP Kecamatan dibantu oleh dua orang operator dari Dinas Penduduk dan Catatan Sipil. Kecamatan Cisarua telah menerapkan konsep WoG. Dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan berikut ini: 

ForKomPimCam merupakan kependekan dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan. Yang tergabung dalam ForKomPimCam, yaitu: Camat selaku pimpinan kecamatan, Kapolsek selaku pimpinan keamanan, dan Daranmil selaku

pimpinan

di

bidang

pertahanan.

Ketiganya

bersinergi

untuk

membangun kecamatan tersebut untuk mencapai kesejahteraan. 

Gelar Cipta Kondisi. Di kecamatan cisarua, kegiatan ini dilaksanakan setiap malam Ahad. Kegiatannya yaitu berupa kegiatan lalu lintas, membantu polisi dalam mengecek kelengkapan kendaraan. Dan juga kegiatan Patroli wilayah untuk merazia penggunaan miras.



Pendidikan. Pihak Pihak kecamatan berkoordinasi dengan sekolah SD dan SMP untuk pendataan siswa-siswa di sekolah tersebut.



Kesehatan. Dalam hal ini pihak kecamatan berkoordinasi dengan Puskesmas sebagai unit pelaksana kesehatan.

Sementara, untuk koordinasi di internal kecamatan cisarua dilakukan kegiatan berikut ini: 

Pelayanan Administrasi Administr asi Terpadu Kecamatan (PATEN). PATEN ini merupakan pelayan ditingkat kecamatan yang melingkupi pelayanan administrasi berupa pembuatan Kartu Keluarga, pembuatan surat pengantan untuk KTP dan Akta. PATEN didalamnya juga terdapat pegawai Disdukcapil yang bertugas untuk melayani pelayanan KTP dan Akta.



Apel Pagi. Apel pagi ini dilakukan setiap jam 07:20 pagi hari. Apel ini bertujuan untuk membahas kegiatan yang telah dilakukan pada hari sebelumnya, dan  jika ada permasalahan permasalahan maka bisa ditemukan ditemukan solusinya solusinya pada saat apel apel pagi. pagi.



Koordinasi Insidential. Koordinasi insidential ini adalah koordinasi yang bersifat urgensi. Contohnya adalah ketika kunjungan yang dilakukan oleh CPNS BMKG ke Kecamatan Cisarua, yang pada saat itu kepala camat tidak bisa hadir, sehingga harus mendelegasikan kepada bawahannya.



Grup Whatsapp. Grup whatsapp ini digunakan untuk memudahkan koordinasi karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.



Disposisi surat. Disposisi surat ini memudahkan koordinasi melalui surat. Disposisi haruslah memberikan informasi yang jelas berupa instruksi, petunjuk dan arahan dari pejabat lebih tinggi apa yang harus dilakukan kepada bawahannya.



Evaluasi bulanan. Evaluasi ini dilakukan satu satu kali dalam sebulan. Dalam evaluasi ini, semua kepala desa dan kepala kelurahan diundang untuk menghadiri rapat evaluasi ini.

WoG Kecamatan Cisarua dengan Pihak swasta 

PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia)



IMBG (Izin Mendirikan Bangunan Gedung)



IPPT (Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah)



UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Contoh: Paguyuban Cisarua

Strategi untuk Implementasi WoG ini, Kecamatan Cisarua meminta ke setiap kelurahan untuk memiliki 1 person in charge (PIC) untuk mendata dan menfasilitasi setiap ada permintaan izin ini. Hal ini untuk mendekatkan investor atau pemilik modal dengan aparat birokrasi dengan cara jemput bola. Namun dengan cara datang ke kecamatan juga dapat dilakukan. Dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Cisarua juga berperan sebagai pengawas dan mengontrol berdirinya bangunan disuatu kawasan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor. Karena selain Kecamatan Cisarua diperuntukan sebagai kawasan wisata juga sebagai kawasan lindung berupa wilayah resapan air.

2.4.

Manajemen ASN Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN

yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kor upsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu te rsedia sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman. Penerapan sistem merit untuk meningkatkan kompetensi, kinerja dan profesionalitas PNS di Cisarua akan dibahas pada sub bab selanjutnya. Berikut adalah pengaturan manajemen ASN berdasarkan PP 11 tahun 2017. 

Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Setiap instansi pemerintah menyusun kebutuhan jenis jabatan dan  jumlah PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peta  jabatan, dan ketersediaan ketersediaan pegawai pegawai untuk 5 tahun tahun dan diperinci per per tahun. tahun. Terdapat dua jenis pegawai yaitu PNS dan pegawai honorer. Untuk perekrutan PNS di Kecamatan Cisarua, setelah hasil dari penyusuhan

dan

penetapan

kebutuhan

dilakukan,

maka

tahap

selanjutnya adalah pengajuan ke Kabupaten Bogor. Setelah dari Kabupaten Bogor maka diajukan ke pemerintah pusat. Setelah dari pemerintah pusat maka jumlah formasi disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada, setelah itu dilakukan perekrutan secara nasional. Pegawai honorer direkrut berdasarkan kebutuhan beban kerja dan anggaran biasanya dikontrak per tahun.

Gambar 2.5 Skema pengadaan CPNS setelah diajukan ke tingkat kabupaten/kota

  Pengadaan



Proses pengadaan wewenang pusat. Untuk menjamin objektivitas, Menteri membentuk Panitia Seleksi Nasional yang diketuai oleh Kepala BKN. Adapun stakeholder yang terkait terdiri atas unsur Kementerian PANRB, Kemendagri, Kementerian Keuangan, Kemenristek Dikti, Kemendikbud, BKN, BPKP dan instansi sesuai kebutuhan. 

Pangkat dan Jabatan Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan jabatan yang digunakan sebagai dasar penggajian. Jabatan PNS terdiri atas Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

Gambar 2.6 Ringkasan pangkat dan jabatan di Kantor Kecamatan Cisarua



Pengembangan Karier Pengembangan karier dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit untuk meningkatkan kompetensi, kinerja dan profesionalitas PNS. Pengembangan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Pengembangan karier dapat dilakukan melalui

mutasi dan/atau promosi. Pengembangan karier erat kaitannya dengan pengembangan kompetensi. Pengembangan potensi dapat dilakukan melalui diklat, seminar, kursus, penataran, sekolah/pelatihan kader dan magang. Prinsip dasar PNS yakni memiliki hak dan kesempatan yang sama didasarkan pada penilaian kinerja dan penilaian kompetensi. Di kantor Kecamatan Cisarua pengembangan karier untuk PNS sudah diterapkan, terutama untuk diklat prajabatan dan kepemimpinan. Namum, belum ada standar yang terstruktur terkait mekanisme pengembangan karier, pertimbangan dari atasan memainkan peranan penting. Untuk pengembangan kompetensi, pemerintah Kecamatan Cisarua membuka kesempatan kepada pegawaianya untuk melakukan pengembangan kompetensi, salah satu contoh yang penulis temui adalah beberapa pegawai diberikan tugas belajar.



Pola Karier Setiap instansi wajib memiliki sistem informasi manajemen karier yg merupakan bagian terintegrasi dari Sistem Informasi ASN. Berdasarkan hasil pengamatan, pola karier di Kecamatan Cisarua belum termanajerial dengan baik.

  Promosi



Promosi seringkali dilakukan dalam pengangkatan jabatan administrasi. Promosi dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kompetensi administratif. Di pemerintah Kecamatan Cisarua ini penulis menemukan contoh penerapan promosi yaitu kepala sub bagian umum dan kepegawaian Kecamatan Cisarua hasil promosi  jabatan dari dari sebelumnya sebelumnya yaitu staff Kecamatan Kecamatan Megamendu Megamendung ng Kabupaten Bogor.

  Mutasi



Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN pasal 73, setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri. Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Kecamatan Cisarua, mutasi yang pada umumnya dilakukan adalah mutasi antar kecamatan dan hal tersebut ditetapkan Bupati berdasarkan pejabat Pembina kepegawaian.



Penilaian Kerja Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Penilaian Kinerja di lingkungan kantor Kecamatan Cisarua dilakukan secara subjektif oleh atasan unit terkecil masing-masing. Oleh karena itu, untuk saat ini, sistem penilaian kinerja belum diterapan di Kantor Kecamatan Cisarua.



Penggajian dan Tunjangan PNS diberikan gaji, tunjangan, dan fasilitas. Gaji, tunjangan, dan fasilitas sebagaimana dimaksud dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. PNS di kantor Kecamatan Cisarua mendapatkan gaji sesuai dengan yang telah diatur dan mendapatkan tunjangan sesuai dengan uji coba LHKP saat ini.

  Penghargaan



PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Penghargaan kepada PNS diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi baik di Kantor Kecamatan Cisarua untuk diajukan menjadi Pegawai Teladan di tingkat Kabupaten. PNS yang diajukan menjadi Pegawai Teladan akan bersaing di tingkat Kabupaten untuk menjadi Pegawai Teladan Kabupaten. Pegawai Teladan Kabupaten akan mendapatkan apresiasi berupa Sertifikat Pegawai Teladan dan sejumlah uang.



Pensiun dan Tabungan Hari Tua PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan penghasilan sebagai hari perlindungan tua, sebagai hak kesinambungan dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. PNS yang telah berhenti bekerja karena memasukin masa pensiun di Kantor KecamatanCisarua mendapatkan jaminan pensiun dan  jaminan hari hari tua.

  Perlindungan



Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. PNS di lingkungan Kantor Kecamatan Cisarua mendapatkan perlindungan berupada jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJSJKM.

2.5.

Refleksi Hasil Kunjungan

2.5.1. Pelayanan Publik Berdasarkan hasil pengamatan pelayanan publik di Kecamatan Cisarua, ada beberapa hal yang penulis garisbawahi, antara lain: •

Pelayanan administrasi dilakukan dengan pola “Layanan Terpadu Satu Atap”. Penerapan pola ini berimplikasi pada kemudahan yang diterima masyarakat ketika membutuhkan pelayanan administrasi. Masyarakat tidak perlu repot untuk datang ke berbagai instansi berbeda untuk meminta jenis-jenis layanan administrasi yang berbeda

• 

Petugas Front-Desk   menerapkan etika pelayanan publik yang baik, seperti bersikap proaktif, ramah, serta bersih dari unsur-unsur KKN.

•

Kecamatan belum jadi One Stop Services. Services . Tidak semua jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat ditemukan di kecamatan. Pemerintah Kabupaten harus serius menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Permendagri Nomor 4 tahun 2010 terkait pelimpahan wewenang pelayanan dari tingkat Pemkab ke tingkat kecamatan. Contoh: Dokumen Wajib Lapor Tenaga Kerja

•

Pengurusan dokumen keluaran institusi diluar kementerian dalam negeri juga belum terintegrasik an dalam Pelayan terpadu satu atap di kecamatan. Contoh: pengurusan dokumen perpajakan

Konsep One Stop Service seharusnya Service  seharusnya dapat diterapkan disemua bagian pelayanan setiap institusi pemrintah. Begitu juga di bagian PTSP BMKG.

2.5.1. Whole of Government

Kecamatan Cisarua telah menerapkan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI sebagai Whole of Government, nilai-nilai yang dapat diterapkan di unit kerja dari Kecamatan Cisarua ialah:



Apel pagi/briefing pagi/briefin g di pagi hari unit kerja untuk penyampaian semua hal dan evaluasi.



Optimalisasi grup WhatsApp sebagai media penyebaran informasi.



Kordinasi untuk menentukan pembagian jam kerja untuk pengoptimalan kerja 24 jam.



Percaya pada bawahan/rekan kerja dengan cara disposisi.



Aktif dalam forum untuk menyampaikan dan menerima pendapat demi visi yang sama (seperti FORKUMPIMCAM).



Terbuka

dan memberikan

solusi

untuk terpenuhnya

kebutuhan

masyarakat/investor.

 Aktif

mencari/menerima mencari/menerima

stakeholder stakeholder

untuk memudahkan memudahkan

kepentingan kepentingan

masyarakat

2.5.3

Manajemen ASN Mengingat sistem merit dalam manajemen ASN berperan penting bagi

akuntabilitas dan keadilan pegawai, maka kita sebaiknya mengaplikasikan Sistem Merit dengan penuh integritas. Laporan kinerja dalam bentuk Satuan Kinerja Pegawai yang diterapkan di BMKG merupakan contoh penerapan Sistem Merit yang sudah baik dan perlu dilanjutkan. Dibuat setiap hari dapat dijadikan contoh dan diterapkan dalam

BAB III : KESIMPULAN

3.1.

Kesimpulan  Adapun kesimpulan dari dari studi lapangan lapangan ini antara lain:



Pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Cisarua secara umum telah memenuhi standard pelayanan menurut UU No.25/2009, namun konsep pelayanan terpadu yang diterapkan masih perlu ditingkatkan guna menaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat



Kecamatan Cisarua telah menerapkan sistem pengelolaan pemerintahan yang baik dan terintegrasi dalam penyelenggaraan pemberian pelayanan melalui pembelajaran konsep whole of government (WoG). Baik koordinasi di internal organisasi maupun eksternal organisasi. Namun, masih ada hal yang masih di perbaiki.



Sistem Merit belum diterapkan sepenuhnya dan penilaian masih berdasarkan pada kebijakan atasan, bukan berdasarkan 3K (Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja), maka akuntabilitas dan keadilan bagi pegawai sulit untuk dicapai. Maka pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa Sistem Merit sangat penting diaplikasikan dalam manajemen ASN.