Strategi Politik Jokowi JK

1

Berdasarkan dokumen yang diunggah ke laman www.kpu.go.id, diketahui bahwa visi misi mereka diberi judul dengan tema besar “Jalan Perubahan Untuk Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian.” Berkas visi dan misi Jokowi-Kalla yang terdiri dari 42 lembar ini disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Mukadimah visi misi keduanya memuat latar belakang kelahiran Indonesia Hebat. Awalannya adalah jalan perubahan ideologis yang bersumber pada Pancasila, UUD 1945, dan Proklamasi. Ada tiga masalah pokok bangsa yang harus dijadikan perhatian bersama. Pertama, ancaman terhadap wibawa negara. Kedua, kelemahan sandi perekonomian bangsa. Terakhir, intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Duet Jokowi-JK sepakat bahwa Trisakti sebagai upaya untuk mengembalikan jalan ideologi bangsa Indonesia. Menurut mereka, Trisakti menjadi pondasi utama dalam pembangunan karakter bangsa ke depan agar berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotongroyong. Berikut visi misi Jokowi-JK yang telah dirangkum dalam tujuh poin, Pertama, mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Kedua, mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis. Ketiga, mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Keempat, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Kelima, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Keenam, mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Ketujuh, mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. (http://www.jokowi.id/berita/inilah-visi-misi-jokowi-kalla/).

DIKA NURSITA

12213448

2EA32

2

Sedangkan, visi misi Jokowi-JK telah dipaparkan oleh Jokowi menjadi enam bagian. 1. Pendidikan – Jokowi menekankan pada revolusi mental. Menurutnya, revolusi mental akan efektif bila diawali dari jenjang sekolah, terutama pendidikan dasar. Menurutnya, siswa SD seharusnya mendapatkan materi tentang pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, pendidikan etika sebesar 80 persen. Sementara itu, ilmu pengetahuan cukup 20 persen saja. “Jangan terbalik seperti sekarang. Sekarang ini anak-anak yang kecil dijejali dengan Matematika, Fisika, Kimia, IPS. Sehingga yang namanya etika, perilaku, moralitas tidak disiapkan pada posisi dasar,” kata Jokowi. Menurut Jokowi, porsi materi ilmu pengetahuan diperbesar pada tingkat SMP. Meski porsi ilmu pengetahuan diperbesar, Jokowi mengatakan, materi pendidikan karakter, budi pekerti, dan etika harus lebih besar. Ia menggambarkannya dengan persentase 60-40 persen untuk pendidikan karakter. Jokowi mengatakan, porsi besar untuk materi tentang ilmu pengetahuan baru diberikan di jenjang SMA. Besarnya, kata dia, mencapai 80 persen. Pada tahap SMA, porsi untuk pendidikan karakter, budi pekerti, dan akhlak cukup 20 persen saja. Selain itu, ia juga ingin meningkatkan jumlah SMK. Menurutnya, negara-negara industri maju seperti Jepang, Korea, dan Jerman adalah negara-negara yang punya banyak SMK. “Peningkatan jumlah SMK adalah salah satu yang penting. Karena keterampilan semua ada di sana. Karena di situ ada teknologi, di situ ada keterampilan, di situ ada skill yang dibangun,” ucap Jokowi. Ia yakin, jika semua hal di atas dilakukan, akan muncul generasi yang memiliki sikap mental dan budaya kerja yang baik, serta penuh daya saing, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas bagi bangsa dan negara. “Karena percuma kekayaan alam yang besar jika tidak dibarengi dengan produktivitas, serta daya saing bagi SDM yang ada di dalamnya. Tanpa revolusi mental, tanpa budaya kerja yang sudah tertanam sejak kecil, saya kira sulit juga untuk membangun sebuah daya saing dan produktivitas,” papar Jokowi. 2. Pertanian – Jokowi menilai, Indonesia kehilangan orientasi untuk membangun sektor ini. Indonesia, kata dia, tak pernah lagi memunculkan varietas-varietas unggul. Bahkan, menurut Jokowi, satu hektar lahan pertanian di Indonesia hanya dapat menghasilkan maksimal 4,5 ton, sementara di negara lain bisa mencapai 8-9 ton. “Mestinya kalau sudah ditentukan ingin memajukan pangan, infrastrukturnya dibangun. Bendungan dan segala sistem irigasinya harus disediakan. Yang berkaitan dengan pupuk, pestisida, semuanya harus disiapkan. Riset harus menjadi kunci utama, dan diberi anggaran yang besar sehingga kita akan bisa memunculkan kembali varitas-varitas unggul,” katanya. Selain itu, Jokowi juga menyoroti banyaknya lahan-lahan pertanian yang terkonversi menjadi perumahan, industri, dan pertambangan. Menurutnya, hal tersebut adalah kesalahan karena Indonesia saat ini membutuhkan banyak lahan untuk sawah dan ladang baru. Tak hanya itu, ujarnya, infrastruktur pendukung lahan pertanian seperti waduk dan bendungan juga harus diperbanyak. “Pernah tidak mendengar kita bangun waduk dan bendungan baru? Padahal dalam perencanaan kita bisa bangun 70-an waduk per tahun. Tetapi tidak dilaksanakan karena kita kehilangan disorientasi,” ujar Jokowi. Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti mahalnya ongkos produksi karena petani bergantung pada pupuk dan pestisida kimia. “Harusnya petani disediakan pupuk dan pestisida gratis sehingga mereka tidak terbebani biaya,” katanya.

DIKA NURSITA

12213448

2EA32

3

Jokowi juga menyoroti keberadaan terminal agro. Menurutnya, terminal agro sudah seharusnya berada di setiap kabupaten. Ia menilai, menambah keberadaan terminal tersebut akan dapat meningkatkan produksi di sektor pertanian, seperti yang dilakukan Thailand. “Terminal agro jangan hanya gedung saja. Saya lihat di Dubai dan Abu Dhabi, 80 hektar lahan digunakan hanya untuk tempat penyimpanan logistik pertanian saja. Mestinya di setiap daerah ada yang seperti itu,” ujar Jokowi. ”Sebanyak apa pun panen yang melimpah ruah, tidak akan berarti kalau tidak disiapkan industi pasca panen. Inilah yang harus diluruskan, karena ketika kita menyuruh petani untuk menanam, maka harus disiapkan pula industri pasca panennnya,” katanya lagi. 3. Kelautan – Jokowi menyoroti kalah bersaingnya nelayan-nelayan lokal karena ketertinggalan dalam bidang teknogi dibanding nelayan-nelayan asing. Hal itu, menurutnya, menjadi salah satu penyebab melonjaknya harga ikan di pasaran. “Kapal-kapal negara lain yang masuk ke laut kita sudah komplet. Ada kapal sepuluh, yang sembilan nangkap, yang satunya untuk pengalengan. Langsung dikalengkan. Kenapa kita tidak bisa seperti itu. Padahal sebenarnya bisa,” kata Jokowi. Ia berjanji, jika terpilih sebagai presiden akan menyediakan kapal-kapal modern untuk para nelayan, yang disertai dengan pelatihan bagi para nelayan. “APBN kita gede banget, hampir Rp 1.700 triliun. Berapa sih biaya beli kapal? Murah sekali. Dan berikan nelayan pelatihan, jangan yang gratisan karena itu tidak mendidik. Saya paling tidak setuju dengan yang gratisan,” ujarnya. 4. Energi – Jokowi menyoroti besarnya subsidi BBM dan subsidi listrik. Menurutnya, daripada terus-terusan memberikan subsidi BBM, lebih baik memaksimalkan gas dan batubara yang jauh lebih murah. “Contohnya untuk listrik. Subsidi listrik itu mencapai Rp 70 triliun. Tapi kenapa listrik pakai BBM, kenapa tidak pakai batubara?” kata Jokowi. Jokowi mencurigai, selama ini ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari besarnya subsidi BBM dan listrik. Hal itu yang dinilaiya menjadi penyebab dilakukannya kebijakan yang sebenarnya lebih banyak merugikan kas APBN itu. “Kenapa harus kita lakukan terus menerus? Karena ada yang mengambil keuntungan besar dari sana. Dan keuntungannya itu dibagi-bagi. Saya sudah tahu. Dulu waktu di Solo belum tahu. Tapi setelah di Jakarta jadi tahu semuanya,” kata mantan Wali Kota Solo itu. “Kalau BBM bisa dikonversi ke gas atau batubara, kita akan bisa menghemat anggaran hingga Rp 70 triliun per tahun. Jadi ada efisiensi anggaran,” lanjutnya. 5. Infrastruktur – Jokowi menyoroti masih kurangnya pengembangan infrastruktur di laut, pengembangan bandara, maupun penambahan jalur kereta api. Untuk infrastruktur laut, ia menilai, jika dapat dimaksimalkan, maka ke depannya tidak ada lagi ketimpangan harga antara daerah yang satu dengan yang lain. Ia mengistilahkan konsep pembagunan infrastruktur laut yang akan ia lakukan dengan istilah “tol laut”. Menurutnya, tol laut adalah penyediaan kapalkapal berukuran besar untuk pengangkutan antarpulau dalam waktu yang sesering mungkin. “Jadi tol laut ini modalnya hanya kapal. Bukan bangun tol di atas laut. Jadi tol laut itu pengangkutan pakai kapal dari pelabuhan ke pelabuhan, tapi bolak-balik. Ini akan mempermudah manajemen distribusi logistik, sehingga harga-harganya akan lebih murah,” kata Jokowi. Jokowi menjelaskan bahwa tol laut adalah konsep distribusi jalur laut yang menghubungkan lima pelabuhan besar, yakni Pelabuhan Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Makassar, dan Sorong (Papua Barat).

DIKA NURSITA

12213448

2EA32

4

“Jadi harus ada penyediaan kapal besar, dari Sumatera langsung ke Papua, Papua ke Sumatera. Kalau ada kapal besar, ongkos angkutnya akan menjadi kecil dan murah, karena ngangkutnya langsung banyak. Jadi tidak akan ada lagi harga semen di Jawa Rp 50 ribu, di Papua Rp 1 Juta,” ujar Jokowi. Jokowi mencontohkan distribusi sapi dari NTT dengan yang ada di Australia. Ia menilai, secara kualitas, sapi NTT tidak kalah dibanding sapi Australia. Kekurangan yang terjadi selama ini hanya terletak pada ketiadaan kapal pengangkut sapi yang berukuran besar. “Kalau dari NTT, ngangkutnya pakai kapal kecil-kecil. Sebenarnya sapi di sana tidak kalah kualitasnya dibanding sapi Australia. Tapi ongkos biaya angkutnya yang mahal, bisa sampai 5060 persen. Kiriman sapi dari Australia, sekali angkut bisa sampai 30 ribu sapi di dalam satu kapal. Kapal besar itu yang kita tidak punya,” katanya. “Kalau ada tol laut ini, akan mempermudah distribusi. Dari pulau besar ke pulau besar pakai kapal besar. Nanti ke pulau yang agak kecil pakai kapal sedang. Dilanjutkan lagi dengan pakai kapal kecil ke pulau-pulau kecil. Jadi, bukan kapal kecil dari Papua ke Jawa yang belum tentu bisa sampai ke Jawa, karena di tengah jalan kena ombak langsung terguling. Hilang semen, hilang sapinya,” jelas Jokowi . Sementara itu, untuk pengembangan bandara, Jokowi mengaku akan menerapkan konsep kerja sama dengan investor swasta. Menurutnya, ide tersebut muncul tak lepas dari permasalahan lambannya pengembangan Bandara Soekarno-Hatta, yang berpengaruh pada semakin karutmarutnya jadwal penerbangan. “Seharusnya kalau APBN tidak sanggup, serahkan saja ke swasta. Tidak masalah. Asal hitung-hitungannya jelas dan biaya pelayanan nantinya tidak membebani masyarakat. Kalau diserahkan ke investor, semua bandara akan bisa dibagun baru seluruhnya,” ujarnya. Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti seputar infrastruktur jalur kereta. Menurutnya, sudah seharusnya dilakukan penambahan jalur kereta di Jawa, sembari membangun jalur kereta di kawasan-kawasan tambang di Sumatera dan Kalimantan. “Pengangkutan batubara, nikel, dan bauksit jangan sampai menggunakan jalan raya. Karena selain mahal, juga akan merusak jalan. Dan itu kewajiban negara,” kata Jokowi. 6. Administrasi birokrasi – Jokowi menutup pemaparan visi dan misinya dengan program pembenahan di bidang administrasi dan birokrasi. Ia berjanji, bila terpilih, akan segera menerapkan sistem elektronik dan jalur online dalam hal pengadaan barang dan jasa di seluruh institusi pemerintah, termasuk dalam hal pengawasannya. Sistem tersebut adalah sistem yang saat ini diterapkannya di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta. “Kita harus menerapkan e-budgeting, e-purchasing, e-catalogue, e-audit, pajak online, IMB online. Kita online-kan semua. Jadi tidak ada lagi ‘ketema-ketemu’, supaya ‘amplop-amplopan’ hilang,” katanya. (http://nasional.kompas.com/read/2014/05/15/0705215/Ini.Visi.Misi.Jokowi.kalau.Jadi. Presiden). C. TERWUJUDNYA SILA KELIMA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

DIKA NURSITA

12213448

2EA32

5

Sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, berbunyi: ”…..dengan berdasar kepada: ….., serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. a.

Keadilan

Istilah keadilan berasal dari pokok kata adil, yang berarti memperlakukan dan memberikan sebagai rasa wajib sesuatu hal yang telah menjadi haknya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia maupun terhadap Tuhan. Adil dalam sila keadilan sosial ini adalah khusus dalam artian adil terhadap sesama manusia yang didasari dan dijiwai oleh adil terhadap diri sendiri serta adil terhadap Tuhan. Perbuatan adil menyebabkan seseorang memperoleh apa yang menjadi haknya, dan dasar dari hak ini ialah pengakuan kemanusiaan yang mendorong perbuatan manusia itu memperlakukan sesama sebagaiman mestinya. Dengan demikian pelaksanaan keadilan selalu bertalian dengan kehidupan bersama, berhubungan dengan pihak lain dalam hidup bermasyarakat. Di dalam masyarakat ada tiga macam bentuk keadilan yang pokok, hal ini berdasarkan tiga macam hubungan hidup manusia bermasyarakat, yaitu keadilan komutatif, keadilan distributif, dan keadilan legalis. Ketiga macam keadilan ini diuraikan sebagai berikut: 1.

Keadilan Komutatif

Hubungan pribadi dengan pribadi. Dalam hubungan ini harus ada perlakuan sifat adil antara sesama warga masyarakat, antara pribadi dengan pribadi. Keadilan yang berlaku dalam hal ini. Suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Keadilan ini bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Bagi Aristoteles pengertian keadilan ini merupakan asan pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Semua tindakan yang bercorak ujung ekstrem menjadikan ketidak adilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi seluruh warganya dan wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antara negara sesama bangsa di dunia dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan bersama). 2.

Keadilan Distributif

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlukan tidak sama. Keadilan distributif sendiri yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasrkan atas hak dan kewajiban.

DIKA NURSITA

12213448

2EA32

6

Jadi hubungan masyarakat dengan pribadi. dalam hubungan ini harus ada perlakuan sifat adil dari masyarakat keseluruhan terhadap pribadi. 3.

Keadilan Legalis

Hubungan pribadi dengan masyarakat. Dalam hubungan ini harus ada perlakuan sifat adil dari pribadi terhadap masyarakat keseluruhan. Dalam masyarakat, pelaksanaan tiga macam keadilan ini ada dua musuh besar, yang keduanya itu merupakan penonjolan dari penjelmaan salah satu sifat kodrat manusia, yaitu sifat individu dan sifat sosial, yang mewujudkan individualism dan liberalism, yaitu: 1.

Individualisme mutlak

Dalam aliran individualisme mutlak ini, masyarakat tidak diakui sebagai perserikatan sosial yang mempunyai realita sendiri dan tata sosial sendiri. Masyarakat dianggap sebagai kumpulan individu-individu yang banyak tanpa ada pertalian kepentingan bersama, setiap individu hanya mengutamakan kepentingannya sendiri sehingga kepentingan umum tidak diperhatikan. 2.

Kolektivisme mutlak

Dalam aliran kolektivisme mutlak ini, masyarakat ditempatkan sebagai keseluruhan manusia, yang hanya memperhatikan kepentingan umum, tidak ada pengakuan kepentingan individu, semua adalah milik umum. Kedua aliran ini selalu berlawanan, yang kedua-duanya berdasarkan atas salah satu sifat kodrat manusia. Di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, sifat individu dan sifat sosial selalu diseimbangkan secara harmonis, yang berarti berdasarkan atas sifat kodrat manusia monodualis, dan negaranya disebut negara berfaham monodualisme. Dalam bentuk negara ini ketiga macam keadilan itu betul-betul terlaksana dalam masyarakat. Adapun keadilan yang dapat menghimpun tiga macam keadilan itu berlaku di dalamnya disebut keadilan sosial. b.

Sosial

Dari persaudaraan dalam pergaulan hidup ini timbullah suatu paham yang menamakan dirinya dengan “sosiallisme”, yang secara umum berarti suatu faham yang mendasarkan cita-citanya ini atas kebersamaan dalam persaudaraan umat manusia untuk mewujudkan kesejahteraan bersama antar umat manusia. Dalam hal ini cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan bersama didasari adanya rasa persaudaraan. c.

Keadilan sosial

Konsep yang terkandung dalam keadilan sosial adalah suatu tata dalam masyarakat yang selalu memperhatikan dan memperlakukan hak manusia sebagaimana mestinya dalam hubungan antar pribadi terhadap kesluruhan baik material maupun spiritual. Keadilan sosial ini mencakup ketiga macam keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Keadilan sosial sering disamakan dengan sosialisme, adapun perbedaan sosialisme dengan keadilan sosial adalah sosialisme lebih mementingkan sifat kebersamaan dalam persaudaraan, sedangkan keadilan sosial lebih

DIKA NURSITA

12213448

2EA32

7

mementingkan perlakuan hak manusia sebagaimana mestinya. Tetapi kedua-duanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama, tetapi kesejahteraan bersama dalam keadilan sosial jelas untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur spiritual maupun material. Adapun syarat yang harus dipenuhi terlaksananya keadilan sosial adalah sebagai berikut: 1. Semua warga wajib bertindak, bersikap secara adil, karena keadilan sosial dapat tercapai apabila tiap individu bertindak dan mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 2. Semua manusia berhak untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai manusiawi, maka berhak pula untuk menuntut dan mendapatkan segala sesuatu yang bersangkutan dengan kebutuhan hidupnya. d.

Seluruh Rakyat Manusia

Rumusan seluruh rakyat manusia yang dimaksudkannya ialah sekelompok manusia yang menjadi warga negara Indonesia, baik yang berbangsa Indonesia asli maupun keturunan asing, demikian juga baik yang berada dalam wilayah Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di negara lain. e.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Perwujudan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang merupakan pengalamannya, setiap warga harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya serta menghormati hak-hak orang lain. Sila ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, dan kebutuhan spiritual rohani sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Butir-butir implementasi sila kelima adalah sebagai berikut: a. Mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan, menghendaki agar setiap warga negara nerbuat baik satu sama lain. Perbuatan luhur dalam pengertian seperti apa yang diperintahkan Tuhan dan menjauhi yang dilarang. Perbuatan baik dan luhur tersebut dilaksanakan pada setiap manusia dengan cara saling membantu, bergotong-royong, dan merasa setiap manusia adalah bagian dari keluarga yangdekat yang layak dibantu, sehingga kehidupan setiap manusia layak dan terhormat. b. Bersikap adil, menghendaki dalam melaksanakan kegiatan antarmanusia untuk tidak saling pilih kasih, dan pengertian adil juga sesuai dengan kebutuhan manusia untuk hidup layak, dan tidak diskriminatif terhadap sesama manusia yang akan ditolong. c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban menghendaki, bahwa manusia Indonesia jangan hanya mendahulukan hak-haknya seperti hak hidup bebas, berserikat, perlakuan yang sama, kepemilikan, dan lain-lain, tetapi menjaga kewajiban secara seimbang. Kewajiban yang harus dilakukan adalah berhubungan yang baik dengan sesama manusia,

DIKA NURSITA

12213448

2EA32

8

membantu sesama manusia, membela yanng teraniaya, membarikan nasehat yang benar dan menghormati kebebasan beragama. d. Menghormati hak-hak orang lain, mengharuskan bahwa setiap manusia untuk menghormati hak orang dan memberikan peluang orang lain dalam mencapai hak, dan tidak berusaha menghalang-halangi hak orang lain. Perbuatan seperti mencuri arta orang lain, menyiksa, merusak tempat peribadatan agama lain, adalah contoh-contoh tidak menghormati hak orang lain. e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain, menyangkut pengembangan sikap dan budaya bangsa yang saling tolong-menolong seperti gotong-royong, dan menjauhkan diri dari sikap egois dan individualistis. f. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, menghendaki manusia Indonesia bukanlah homo hominilupus (manusia yang memakan manusia yang lain). Manusia Indonesia tidak boleh memeras orang lain demi kepentingan sendiri. Contoh perbuatanya seperti melakukan perampokan, memberikan bunga terlalu tinggi lepada peminjam terutama pada kalangan orang kecil dan miskin. g. Tidak bersikap boros, menghendaki manusia Indonesia untuk tidak memakai atau mengeluarkan uang, barang, dan sumber daya secara berlebihan. h. Tidak bergaya hidup mewah, menghendaki agar untuk tidak bergaya hidup mewah, tetapi secukupnya sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Ukuran mewah memang relatif, namun dapat disejajarkan dengan tingkat pemenuhan kehidupan dan keadilan pada setiap strata kebutuhan manusia. i. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, menghendaki warga masyarakat Indonesia untuk menjaga kepentingan umum dan prasarana umum, sehingga sarana tersebut dapat berguna bagi masyarakat luas. j. Suka bekerja keras, semaksimal mungkin dan tidak hanya pasrah pada takdir. Sebagai manusia yang bertaqwa kepada Tuhan, diwaibkan berusaha dan diiringi dengan doa. k. Menghargai karya orang lain, sebagai bagian dari penghargaan atas hak cipta. Proses penciptaan suatu karya membutuhkan suatu usaha yang keras dan tekun, oleh sebab itu dihargai. Nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain yang membentuk suatu kesatuan, antara sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima saling hubung menghubung dan tidak dapat dipisahkan. Dalam Pancasila terdapat sila-sila yang harus diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat dalam makalah ini akan dibahas yaitu pada pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, maupun kebutuhan spiritual dan rohani sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Di dalam sila kelima intinya bahwa adanya persamaan manusia didalam kehidupan bermasyarakat tidak ada perbedaan kedudukan

DIKA NURSITA

12213448

2EA32

9

ataupun strata didalamnya semua masyarakat mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperoleh dengan adil. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diuraikan secara singkat sebagai suatu tata masyarakat adil dan makmur sejahtera lahiriah batiniah, yang setiap warga mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan hakikat manusia adil dan beradab. Perwujudan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang merupakan pengamalannya, setiap warga harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibanya serta menghormati hak-hak orang lain

PEMERINTAHAN JOKOWI-JK. FOKUS: JOKOWI-JK PERLU MEMILIKI KABINET TERPUSAT PADA KESEJAHTERAAN RAKYAT, RAMPING, LINCAH, EFEKTIF, EFISIEN DAN RESPONSIF TERHADAP TANTANGAN NASIONAL DAN GLOBAL Artikel ini membahas langkah strategis awal ke 5 dari ke 14 langkah strategis awal penentu keberhasilan pemerintahan Jokowi-Jk tersebut, yaitu: membangun dan memberdayakan struktur (organisasi) kabinet yang terpusat pada kesejahteraan rakyat (people value-centered) ramping, lincah, efektif, efisien dan responsif terhadap tantangan nasional dan global. Sebelum Anda membaca artikel ini lebih jauh, sebaiknya kita samakan terlebih dahulu pemahaman kita tentang organisasi yang saya maksud di dalam artikel ini adalah organisasi sebagai sebuah sistem, sebagai sebuah kesatuan elemen vital organisasi yang saling berinteraksi dalam mencapai sebuah visi yang telah ditetapkan oleh pencipta dan atau pengelolanya. Organisasi yang kita bahas ini terdiri dari tujuh (7) elemen vital, yaitu: visi, strategi, kompetensi, struktur, infrastruktur, manusia dan budaya, yang semuanya dirancang untuk berfungsi sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi dalam mencapai sasaran-sasaran dan visi organisasi yang telah ditetapkan oleh pencipta dan pengelolanya. Merujuk pada pemahaman tentang organisasi di atas dan dilihat dari perencanaan organisasi dengan pendekatan total-system perpectives, keberhasilan Jokowi-Jk sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam memenuhi janji-janji kampanyenya sangat ditentukan oleh kemampuan Jokowi-Jk sendiri dan tim transisinya dalam membangun, mengkonsolidasikan, menyelaraskan dan mensinergikan ke tujuh elemen vital organisasinya tersebut dan segala sumber daya yang dimilikinya (alignment) menjadi satu energi besar yang utuh untuk mendukung implementasi strateginya dalam memenuhi janji-janji kampanyenya tersebut secara optimal. Untuk melihat apakah pemerintahan Jokowi-Jk berhasil membangun dan memberdayakan organisasi yang terpusat pada kesejahteraan rakyat, ramping, lincah, efektif, efisien, responsif terhadap tantangan-tantangan strategis yang dihadapi Negara kita atau tidak, setelah kabinet terpublikasikan nanti kita dapat melihat apakah ke tujuh elemen vital organisasi dan segala sumber daya yang dimiliki pemerintah terbangun, terkonsolidasi, terselaraskan dan tersinergikan menjadi satu energi besar yang utuh dan terberdayakan secara maksimal dalam mendukung terpenuhinya janji-janji kampanyenya tersebut secara optimal.

DIKA NURSITA

12213448

2EA32

10

Dalam praktek manajemen pemerintahan dan pembangunan nasional di segala bidang, kualitas struktur (organisasi) kabinet pemerintahan Jokowi-Jk dapat kita lihat dari beberapa hal yang mengindikasinnya berikut: 1. Visi pemerintahan dan visi pembangunan nasional Jokowi-Jk legitimate (sesuai dengan undangundang yang berlaku) dan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan dan terdampak (DPR dan Rakyat). 2. Strategi pemerintahan dan strategi pembangunan nasional pemerintahan Jokowi-Jk dirancang sesuai kebutuhan visi (dipastikan dapat mendukung) tercapainya visi pemerintahan dan pembangunan nasional Jokowi-Jk secara optimal. Sekedar mengungatkan, strategi menjadi dasar dan fokus perancangan infrastruktur dan alokasi sumber daya untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan terlaksananya pembangunan nasional di segala bidang oleh pemerintahan Jokowi-Jk.. 3. Kompetensi pemerintahan Jokowi-Jk dirancang sesuai kebutuhan strategi (dipastikan dapat mendukung) implementasi strategi pemerintahan dan strategi pembangunan nasionalnya dalam mencapai sasaran-sasaran pemerintahan dan pembangunan nasionalnya, termasuk visi pemerintahannya secara optimal. 4. Struktur (organisasi) pemerintahan Jokowi-Jk dirancang (dipastikan dapat mendukung) memperjelas dan mempertegas otoritas dan tanggung jawab masing-masing unit pemerintahan Jokowi-Jk. Hal ini seharusnya dilakukan agar masing-masing pemangku posisi strategis di masing-masing unit di pemerintahan Jokowi-Jk dapat saling berinteraksi dalam mendukung peningkatan kompetensi organisasi pemerintahan Jokowi-Jk secara keseluruhan dalam mendukung implementasi strategi pemerintahan dan pembangunan nasional pemerintahan Jokowi-Jk. 5. Infrastruktur adalah sistem-sistem dan proses-proses pemerintahan Jokowi-Jk yang mencakup: indikator kinerja-sistem dan proses pengukuran kinerja, sistem dan proses pengawasan, sistem dan proses perencanaan, sistem dan proses pengelolaan informasi (teknologi informasi dan manajemen informasi), sistem dan proses sumber daya manusia, sistem dan proses operasi, sistem dan proses komunikasi, dan sistem dan proses alokasi sumber daya yang dirancang sesuai kebutuhan strategi pemerintahan dan strategi pembangunan nasional Jokowi-Jk, tersedia secara memadai, terselaraskan, terkonsolidasi, tersinergikan, terberdayakan dan terkendali dalam mendukung peningkatan kompetensi pemerintahan Jokowi-Jk secara keseluruhan dan dipastikan dapat mendukung implementasi strategi pemerintahan dan strategi pembangunan nasional pemerintahan Jokowi-Jk dalam rangka mencapai sasaran strategisnya secara bersih, baik dan benar, efektif, efisien (operational excellence) dan peningkatan kualitas hasil pemerintahan Jokowi-Jk yang memuaskan rakyat dan stakeholder lainnya (quality excellence). 6. Sumber daya manusia (SDM), terutama yang menempati posisi-posisi strategis di pemerintahan Jokowi-Jk, seperti strategist, transformist, controller, menteri (anggota kabinet), dan lain-lain di pemerintah pusat dan di pemerintah daerah direkrut melalui sistem rekrutmen yang solid dan responsif, yang memastikan bahwa semua pemangku posisi strategis di pemerintahan Jokowi-Jk di pusat maupun di daerah memiliki kompetensi (hard skill) dan karakter (integritas, sikap,

DIKA NURSITA

12213448

2EA32

11

prilku) atau soft skill yang memdai serta komitmen (dedikasi) yang tinggi terhadap kesejahteraan rakyat dan dapat mendukung peningkatan kompetensi pemerintahan Jokowi-Jk secara menyeluruh untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran pemerintahan dan sasaran pembangunan nasional Jokowi-Jk di segala bidang. Secara optimal. 7. Nilai-nilai dasar, pandangan strategis dan budaya pemerintahan Jokowi-Jk dirancang, distandarisasi, disebarluaskan dan diinternalisasikan (deployment) di kalangan seluruh lapisan manajemen pemerintahannya yang selanjutnya menjadi dasar dan acuan berprilaku bagi selalu manajemen pemerintahan Jokowi-Jk, terutama yang menempati posisi-posisi strategist, transformist, controller, menteri dan posisi-posisi lain di pemerintahan Jokowi-Jk baik yang di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Ini dilakukan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis pemerintahan dan sasaran-sasaran strategis pembangunan nasionalnya, termasuk visinya secara optimal. Membahas organisasi pemerintahan Jokowi-Jk yang terpusat pada kesejahteraan rakyat (people value-centered), ramping, lincah, efektif, efisien, responsif terhadap tantangan strategis nasional dan global dan terfokus pada strategi pemerintahan dan strategi pembangunan nasional (national development strategy-focused) Jokowi-Jk secara menyeluruh hingga tuntas memerlukan waktu lama dan ini dapat membuat kita semua kehilangan momentum paling menentukan bagi pengawalan pemerintahan Jokowi-Jk. Mempertimbangkan tingkat urgensinya bagi kepentingan kita semua, seluruh warga NKRI, untuk mengawal pemerintahan Jokowi-Jk, fokus pembahasan artikel saya kali ini saya batasi hanya pada pembahasan tentang bagaimana membangun struktur kabinet, seringkali disebut oleh banyak orang sebagai “struktur organisasi”, yang merupakan salah satu elemen vital organisasi penentu keberhasilan pemerintahan Jokowi-Jk. dalam mencapai sasaran-sasaran strategis pemerintahan, sasaran-sasaran strategis pembangunan nasional dan visi pemerintahannya. Mengingat sedemikian strategis dan sedemikian menentukannya peran struktur (organisasi) dalam pemerintahannya, pemerintahan Jokowi-Jk perlu merancang struktur (organisasi) kabinetnya secara sangat berhati-hati. Struktur (organisasi) kabinet harus dipastikan dapat mengatur otoritas dan tanggung jawab masing-masing unit pemerintahan Jokowi-Jk secara jelas dan tegas. Hal ini harus dilakukan agar masing-masing unit dan fungsi yang ada di pemerintahan Jokowi-JK dapat saling berinteraksi dalam meningkatkan kompetensi pemerintahan Jokowi-JK secara keseluruhan untuk mendukung implementasi strategi pemerintahan dan strategi pembangunan nasional pemerintahan JokowiJK. Meski hanya sebagai salah satu elemen organisasi, struktur (organisasi) kabinet pemerintahan Jokowi-JK tetap harus dirancang struktur (organisasi) kabinet yang terpusat pada kesejahteraan rakyat, ramping, lincah, efektif, efisien, responsif terhadap tantangan-tantangan strategis nasional dan global dan terforkus pada strategi pemerintahan dan strategi pembangunan nasional JokowiJk.

DIKA NURSITA

12213448

2EA32

12

Kita semua tahu bahwa presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-Jk, saat ini belum mempublikasikan sistem kepemimpinan pemerintahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah asional / RPJMN 2014-2019 secara jelas. Secara teoritis, ini tentu membuat kita kesulitan merancang model struktur (organisasi) kabinet pemerintahan Jokowi-Jk yang terpusat pada kesejahteraan rakyat (people value-centered), ramping, lincah, efektif, efisien, responsif terhadap tantangan strategis nasional dan global dan terfokus pada strategi pemerintahan Jokowi-JK dan strategi pembangunan nasional secara tepat. Namun supaya tidak kehilangan momentum mengawal pemerintahan Jokowi-Jk, kita dapat mendorong Jokowi-Jk untu merancang struktur (organisasi) cabinet pemerintahannya berdasarkan analisis terhadap isu-isu strategis lingkungan strategis nasional dan global dan tantangan-tantangan strategis (politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) nasional dan global terkini yang dihadapi Indonesia. Perancangan struktur (organisasi) kabinet pemerintahan Jokowi-Jk dimaksud dapat dilakukan berdasarkan nilai-nilai, pandangan strategis, prinsip-prinsip dasar dan budaya yang diyakini secara strategis dapat menjadi pendorong bagi peningkatan kesejahteraan rakyat secara signifikan melalui pengelolaan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersih, baik, benar, efektif, efisien dan responsif terhadap tuntutan dan tantangan strategis nasional dan global. Nilai-nilai, prinsip-prinsip dasar, pandangan strategis dan budaya pemerintahan yang mendasari perancangan struktur (organisasi) kabinet tersebut di atas pada intinya adalah sebagai berikut: 1. People value-centered bermakna bahwa semua unit pemerintahan Jokowi-Jk yang ada di pusat dan di daerah memiliki otoritas dan tanggung jawab yang tegas dan terukur dalam menjalankan pengelolaan unit masing-masing. 2. Slim bermakna bahwa semua unit pemerintahan Jokowi-Jk yang ada di pusat maupun di daerah harus ramping supaya dapat memangkas birokrasi dan memperpendek proses pemerintahan dan pembangunan nasional di segala bidang baik di pusat maupun di daerah. 3. Agile bermakna bahwa semua unit pemerintahan Jokowi-Jk yang ada di pusat maupun di daerah harus dapat bergerak dan bereaksi secara cepat dalam menyelesaikan seluruh permasalahan pemerintahan dan pembangunan nasional baik di pusat maupun di daerah serta dapat mencapai sasaran strategisnya secara optimal. 4. Effective bermakna bahwa semua unit pemerintahan pemerintahan Jokowi-Jk yang ada di pusat maupun di daerah harus berdaya-guna dan tepat guna dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan Jokowi-Jk dan terlaksananya pembangunan nasional di segala bidang secara bersih, baik dan benar. 5. Efficient bermakna bahwa semua unit pemerintahan Jokowi-Jk baik yang ada di pusat maupun di daerah harus dapat mendukung terselenggaranya pemerintahan Jokowi-Jk yang efisien dan bernilai tambah bagi rakyat, demi peningkatan kesejahterahkan rakyat dan peningkatan daya saing Indonesia di segala bidang di kancah persaingan global.

DIKA NURSITA

12213448

2EA32

13

6. Resposive bermakna bahwa semua unit pemerintahan Jokowi-Jk baik yang ada di pusat maupun di daerah harus dapat merespon / menjawab tuntutan dan tantangan perubahan nasional dan global secara cepat guna mendukung terselenggaranya pemerintahan Jokowi-JK yang kreatif dan inovatif dalam menciptakan nilai tambah bagi rakyat secara berkelanjutan. Jokowi-JK dan tim transisinya menyatakan di berbagai media bahwa arah pemerintahan dan pembangunan nasionalnya kurang-lebih adalah sebagai berikut: 1. Perlindungan bagi segenap warga Negara tenang dan aman melalui politik bebas aktif, keamanan nasional terpercaya melalui pembangunan pertahanan udara Tri Matra terpadu, yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim. 2. Tata-kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 3. Pembangunan Indonesia dari pinggiran, daerah-daerah, dan desa-desa dalam kerangka Negara kesatuan, 4. Reformasi sistem dan pengakan hokum untuk bebaskan korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Tingkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan melalui “Indonesia pintar” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land form dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampuug deret, rumah murah bersubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat pada tahuhn 2019. 6. Peningkatan produktivitas dan daya saing di pasar internasional 7. Kemandirian ekonomi dengan menggerakan sector-sektor strategis ekonomi domistik 8. Revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek-aspek pendidikan seperti sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotism dam cinta tanah air, semangat bela Negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. 9. Peneguhan kebhinekaan dan penguatan restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan penguatan pendidikaan kebhinekaan dan penciptaan ruang-ruang dialog antar warga. Selain arah pembangunan dan pembangunan nasionalnya di atas, Jokowi-Jk juga menyatakan memiliki 9 sasaran strategisnya melalui program nyatanya “Nawacita”, berikut: 1. Kenaikan gaji PNS dan perluasan program remunerasi PNS hingga PNS Daerah. 2. Alokasi dana 1,4 juta untuk setiap desa dan jadikan perangkat desa sebagai PNS secara bertahap 3. Peningkatan anggaran penanggulangan kemiskinan, diantaranya dengan subsidi Rp 1 juta per bulan untuk kelompok prasejahtera. 4. Kepemilikan tanah untuk Rp 4,5 juta kepala keluarga, pembangunan 25 bendungan, 1 juta hektar lahan pertanian baru, penguatan bulog, serta pendirian bank petani dan UMKM. 5. Perbaikan 4000 pasar tradisional dan pusat pengelolaan ikan 6. Penciptaan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun 7. Layanan kesehatan gratis dengan kartu Indonesia sehat dan pembangunan 6 ribu puskesmas rawat inap 8. Peningkatan mutu pendidikan pesantren dan kesejahteraan guru pesantren 9. Penyediaan fasiltas pendidikan gratis dengan kartu Indonesia pintar dan peniingkatan partisipasi 95 % SMP serta peningkatan program sertifikasi guru.

DIKA NURSITA

12213448

2EA32

14

Untuk dapat menjaga arah pembangunan dan mencapai semua sasaran strategis di atas secara optimal, Jokowi-Jk perlu strategi pemerintahan akurat yang mampu menyelaraskan (alignment), mengkonsolidasikan ke tujuh elemen vital organisasi dimaksud di atas menjadi energi besar yang utuh, mensinergikan dan memfokuskan segala sumber daya yang dimiliki pemerintahannya untuk mendukung implementasi strategi pemerintahan dan strategi pembangunan nasionalnya. Berdasarkan semua uraian di atas dan berdasarkan pernyataan-pernyataan Jokowi-Jk dan tim transisinya tentang sasaran-sasaran pemerintahan dan pembangunan nasional nya di berbagai media, saya pikir strategi yang bakalan mampu menyelaraskan (alignment) ke tujuh elemen vital organisasi dan mengkonsolidasikan segala sumber daya pemerintahan Jokowi-Jk, mensinergikan serta memfokuskannya untuk mendukung implementasi strategi pemerintahan dan strategi pembangunan pemerintahannya dalam mencapai semua sasaran strategis di atas secara optimal, adalah tiga strategi pemerintahan dan strategi pembangunan nasional berikut: 1. Penajaman orientasi pemerintahan dan pembangunan nasional Jokowi-Jk 2. Peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan dan pembangunan nasional Jokowi-Jk secara menyeluruh. 3. Peningkatan kepuasan publik melalui peningkatan kualitas hasil pemerintahan dan hasil pembangunan nasional Jokowi-Jk secara berkelanjutan. Kemudian untuk mendukung implementasi ketiga strategi pemerintahan dan strategi pembangunan nasionalnya tersebut di atas, pemerintahan Jokowi-Jk perlu membangun dan memberdayakan struktur (organisasi) kabinet pemerintahan yang terpusat pada kesejahteraan rakyat, ramping, lincah, efektif, efisien, responsive terhadap tantangan strategis nasional dan global, bersih, baik, dan benar, berbasis nilai-nilai, prinsip-prinsip dasar dan pandangan strategis yang standar. Saya pikir struktur (organisasi) kabinet yang secara strategis saya yakini bakalan secara strategis dapat mendorong terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan nasional Jokowi-Jk bersih, baik, benar, efektif dan efisien dan tercapainya sasaran perintahan dan sasaran pembangunan nasional secara optimal adalah sebagai berikut: 1. Presiden dan wakil presiden (di dalamnya terdapat fungsi-fungsi strategis pendukung presiden dan wakil presiden, yaitu presidential secretary, strategists, transformist, planner (fungsi perencanaan dan pembangunan Nasional dalam kabinet presiden Sby fungsi ini sebelumnya ditangani menteri perencanaan dan pembangunan nasional), fungsi pengendali informasi dan isuisu strategis terkait dengan presiden dan wakil presiden (chief of information), internal auditor, fungsi kepatuhan (hukum,undang-undang, nilai-nilai, prinsip-prinsip, pandangan strategis), etika dan budaya pemerintahan. . 2. Tim pengendali (controller) adalah unit funsional pendukung pengendalian kinerja presiden (Ketua UKP3R / Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) dan wakil presiden, pemerintahan dan pembangunan nasional di segala bidang secara menyeluruh. Tim ini bertanggung jawab langsung kepada presiden dan wakil presiden, terdiri dari:

DIKA NURSITA

12213448

2EA32

15

2.1.Controller kinerja perlindungan bagi segenap warga Negara tenang dan aman melalui politik bebas aktif, keamanan nasional terpercaya melalui pembangunan pertahanan udara Tri Matra terpadu, yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritime. 2.2.Controller kinerja tata-kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis dan terpercaya (governance). 2.3.Controller kinerja pembangunan Indonesia dari pinggiran, daerah-daerah, dan desa-desa dalam kerangka Negara kesatuan. 2.4.Controller kinerja reformasi sistem dan pengakan hokum utk bebaskan korupsi, bermartabat dan terpercaya. 2.5.Controller kinerja peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan melalui “Indonesia pintar” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land form dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampubg deret, rumah murah bersubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat pada tahuhn 2019. 2.6.Controller kinerja peningkatan produktivitas dan daya saing di pasar internasional. 2.7.Controller kinerja kemandirian ekonomi dengan menggerakan sector-sektor strategis ekonomi domistik. 2.8.Controller kinerja revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek-aspek pendidikan seperti sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotism dam cinta tanah air, semangat bela Negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. 2.9.Controller kinerja peneguhan kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikaan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga. Selain 9 controller di atas, pemerintahan Jokowi-JK perlu beberapa 9 controller lagi untuk memastikan bahwa janji-janji kampanyenya dalam program nyatanya “Nawacita”, terpenuhi secara maksimal. Berikut 9 controller tersebut: 1.10. Controller kinerja kenaikan gaji PNS dan perluasan program remunerasi PNS hingga PNS Daerah. 1.11. .Controller kinerja alokasi dana 1,4 juta untuk setiap desa dan jadikan perangkat desa sebagai PNS secara bertahap. 1.12. Controller kinerja peningkatan anggaran penanggulangan kemiskinan, diantaranya dengan subsidi Rp 1 juta per bulan untuk kelompok prasejahtera. 1.13. Controller kinerja kepemilikan tanah untuk Rp 4,5 juta kepala keluarga, pembangunan 25 pembangunan, 1 juta hektar lahan pertanian baru, penguatan bulog, serta pendirian bank petani dan UMKM. 1.14. Controller kinerja perbaikan 4000 pasar tradisional dan pusat pengelolaan ikan.

DIKA NURSITA

12213448

2EA32

16

1.15. Controller kinerja penciptaan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun. 1.16. Controller kinerja layanan kesehatan gratis dengan kartu Indonesia sehat dan pembangunan 6 ribu puskesmas rawat inap. 1.17. Controller kinerja peningkatan mutu pendidikan pesantren dan kesejahteraan guru pesantren. 1.18. Controller kinerja penyediaan fasiltas pendidikan gratis dengan kartu Indonesia pintar dan peniingkatan partisipasi 95 % SMP serta peningkatan program sertifikasi guru. Untuk merealisasikan semua janji kampanyenya di atas, Jokowi-Jk perlu struktur (organisasi) kabinet yang terpusat pada kesejahteraan rakyat, bersih, ramping, efektif, efisien, responsif terhadap tantangan perubahan nasional dan global dan terfokus pada strategi pemerintahan dan pembangunan nasionalnya. Untuk itu Jokowi-Jk bersama tim transisinya, perlu segera melakukan transformasi struktur (organisasi) kabinet presiden Sby-Budiono yang terdiri dari 34 menteri berikut menjadi kabinet yang lebih terpusat pada kesejahteraan rakyat, bersih, ramping, efektif, efisien, responsif terhadap tantangan perubahan nasional dan global dan terfokus pada strategi pemerintahan dan pembangunan nasionalnya: 1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 4. Menteri Sekretaris Negara 5. Sekretaris Kabinet 6. Menteri Dalam Negeri 7. Menteri Luar Negeri 8. Menteri Pertahanan 9. Menteri Perhubungan 10. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 11. Menteri BUMN 12. Menteri Perindustrian 13. Menteri Sosial 14. Menteri Hukum dan HAM 15. Menteri Perdagangan 16. Menteri Agama 17. Menteri Komunikasi dan Informasi 18. Menteri Pertanian 19. Menteri Pariwisata 20. Mneteri Kehutanan 21. Menteri Lingkungan Hidup 22. Menteri Keuangan 23. Menteri ESDM 24. Menteri PPA 25. Menteri Kesehatan 26. Menteri Kelautan dan Perikanan 27. Menteri PAN 28. Menteri PDT 29. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

DIKA NURSITA

12213448

2EA32

17

30. Menteri Perumahan Rakyat 31. Menteri Koperasi dan UKM 32. Menteri Pekerjaan Umum 33. Menteri Pemuda dan Olahraga 34. Meneg PPN/Kepala Bapenas 35. Menristek/Kepala BPPT 36. Kepala BKPM 37. Kepala UKP4 38. Jaksa Agung 39. Kepala BIN 40. Panglima TNI 41. Kepala Polri Bila kita melihat struktur (organisasi) kabinet pemerintahan presiden Sby-Budiono, masih ada beberapa fungsi dan kemenentrian yang tumpang tindih (overlapping). contoh: Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementrian sosial dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Contoh lain, adalah kementrian yang seharusnya menjadi satu tetapi sekarang terpisah (disintegrated), contoh: Kementrian Koordinator perekonomian, Kementrian Koperasi dan UKM dan Kementrian Pariwisata dan industry kreatif. Kementrian Perindustrian dan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kementrian Perhubungan (+ infrastruktur) dan Kementrian Pekerjaan Umum. Kementrian Pertanian dan Kementrian (Kelautan diintegrasikan ke kementrian lingkungan hidup) dan Perikanan. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kementrian Kehutanan. Kementrian Kesehatan dan Kementrian Pemuda dan Olahraga. Demikian juga dengan kementrian Riset dan Teknologi dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Overlaping dan disintegrasi beberapa kementrian di atas selama ini telah menjadi penyebab terjadinya kondisi pemerintahan yang tidak kondusif, kehilangan momentum kepemimpinan, pemborosan anggaran belanja Negara di segala bidang, lambannya gerak pemerintahan, birokrasi yang panjang, berbelit dan biaya mahal. Belum lagi kalau kita menhitung besarnya biaya sosial yang harus dutanggung rakyat. Berdasarkan semua uraian di atas, pemerintahan Jokowi-Jk memiliki peluang besar untuk mentransformasi struktur (organisasi) presiden Sby-Budiono menjadi struktur (organisasi) kabinet Jokowi-Jk yang lebih terpusat pada kesejahteraan rakyat, bersih, ramping, efektif, efisien, responsif terhadap tuntutasn perubahan tuntutan dan tantangan nasional dan global dan terfokus pada strategi pemerintahan dan pembangunan nasionalnya. Transformasi struktur (organisasi) kabinet dapat dilakukan melalui rekayasa seperti berikut: 1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan 2. Menteri Koordinator Perekonomian, di bawah koordinasinya terdapat / + Direktorat Pariwisata dan Ekonomi kreatif. 3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, di bawah koordinasinya terdapat /+ Direktorat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan + Direktorat sosial 4. Menteri Sekretaris Negara, di bawah koordinasinya terdapat / + unit fungsional Sekretaris kabinet

DIKA NURSITA

12213448

2EA32

18

5. Menteri Sekretaris Kabinet (diintegrasikan ke Mensetneg) 6. Menteri Dalam Negeri (tetap) 7. Menteri Luar Negeri (tetap) 8. Menteri Pertahanan (tetap) 9. Menteri Perhubungan 10. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah koordinasinya terdapat +Direktorat Riset dan Teknologi / BPPT. 11. Menteri BUMN.(tetap) di bawah koordinasinya terdapat / + Direktorat UKM dan Koperasi 12. Menteri Perindustrian 13. Menteri Sosial (diintegrasikan ke dalam Kementrian Koordinator Kesejahteraan rakyat) 14. Menteri Hukum dan HAM (tetap) 15. Menteri Perdagangan (tetap) 16. Menteri Agama (tetap) 17. Menteri Komunikasi dan Informasi 18. Menteri Pertanian, di bawah koordinasinya terdapat / +Direktorat pengairan +Direktorat Perikanan 19. Menteri Pariwisata dan ekonomi kreatif (diintegrasikan ke dalam Kementrian Koordinator Bidang perekonomian) 20. Menteri Kehutanan (diintegrasikan ke dalam Kementrian Lingkungan hidup) 21. Menteri Lingkungan Hidup, di bawah koordinasinya terdapat / + Direktorat Kehutanan + Direktorat Kelautan + Direktorat keudaraan 22. Menteri Keuangan (tetap) 23. Menteri ESDM (tetap) 24. Menteri PPA (tetap) 25. Menteri Kesehatan (tetap) 26. Menteri Kelautan dan Perikanan (Urusan Kelautan diintegrasikan ke dalam Kementrian Lingkungan Hidup, sedangkan Perikanan diintegrasikan dengan Kementriasn Pertanian) 27. Menteri PAN (diintegrasikan ke dalam unit fungsional “transformists” yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan wakil presiden) 28. Menteri PDT (tetap) 29. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 30. Menteri Perumahan Rakyat 31. Menteri Koperasi dan UKM (diintegrasikan dengan Kementrian BUMN) 32. Menteri Pekerjaan Umum 33. Menteri Pemuda dan Olahraga 34. Meneg PPN/Kepala Bapenas 35. Menristek/Kepala BPPT (diintegrasikan dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan) 36. Kepala BKPM (tetap) 37. Kepala UKP4 (diintegrasikan ke Tim pengendali Kinerja) 38. Jaksa Agung (tetap) 39. Kepala BIN (tetap) 40. Panglima TNI (tetap) 41. Kepala Polri (tetap) : Catatan: 1. Kementrian yang bertinta merah diintegrasikan ke Kementrian lain

DIKA NURSITA

12213448

2EA32

19

2. Kementrian bertinta hijau adalah kementrian yang tidak mengalami perubahan. 3. Kementrian bertinta hitam adalah kementrian yang mengakomodasi kementrian lain yang diintegrasikan. 4. Kementrian yang diintegrasikan diposisikan sebagai Direktorat di Kementrian yang mengakomodasi. Nama Direktorat dapat disesuaikan. Merger / penggabungan / pengintegrasian beberapa kementrian di atas sangat perlu dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-Jk berdasarkan pertimbangan prinsip-prinsip kerumpunan, kemudahan aksesibiltas oleh rakyat, peningkatan sinergi (integrasi, koordinasi dan sinkronisasi) diantara semua unit dan fungsi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, peningkatan kelincahan gerak pemerintahan dalam menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan dan pembangunan yang timbul, pemangkasan birokrasi dan peningkatan efektifitas dan efisiensi proses pemerintahan dan pembangunan nasional Jokowi-Jk di pusat dan di daerah dan mendorong terciptanya nilai tambah bagi rakyat bagi rakyat secara berkelanjutan. Setelah dilakukan merger / penggabungan atau pengintegrasian beberapa kementrian, postur struktur (organisasi) kabinet Jokowi-Jk dapat menjadi seperti berikut: 1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan 2. Menteri Koordinator Perekonomian, di bawah koordinasinya terdapat / + Direktorat Pariwisata dan Ekonomi kreatif. 3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, di bawah koordinasinya terdapat /+ Direktorat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan + Direktorat sosial 4. Menteri Sekretaris Negara, di bawah koordinasinya terdapat / + unit fungsional Sekretaris kabinet 5. Menteri Dalam Negeri (tetap) 6. Menteri Luar Negeri (tetap) 7. Menteri Pertahanan (tetap) 8. Menteri Perhubungan 9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah koordinasinya terdapat +Direktorat Riset dan Teknologi / BPPT. 10. Menteri BUMN.(tetap) di bawah koordinasinya terdapat / + Direktorat UKM dan Koperasi 11. Menteri Perindustrian 12. Menteri Hukum dan HAM (tetap) 13. Menteri Perdagangan (tetap) 14. Menteri Agama (tetap) 15. Menteri Komunikasi dan Informasi 16. Menteri Pertanian, di bawah koordinasinya terdapat / +Direktorat pengairan +Direktorat Perikanan 17. Menteri Lingkungan Hidup, di bawah koordinasinya terdapat / + Direktorat Kehutanan + Direktorat Kelautan + Direktorat keudaraan 18. Menteri Keuangan (tetap) 19. Menteri ESDM (tetap) 20. Menteri PPA (tetap) 21. Menteri Kesehatan (tetap) 22. Menteri PDT (tetap) 23. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 24. Menteri Perumahan Rakyat DIKA NURSITA

12213448

2EA32

20

25. Menteri Pekerjaan Umum 26. Menteri Pemuda dan Olahraga 27. Meneg PPN/Kepala Bapenas 28. Kepala BKPM (tetap) 29. Jaksa Agung (tetap) 30. Kepala BIN (tetap) 31. Panglima TNI (tetap) 32. Kepala Polri (tetap) : Secara keseluruhan struktur (organisasi) kabinet Jokowi-Jk terdiri dari: 3 menteri koordinator, 23 menteri + 13 direktorat, 1 menteri Negara PPN/ Kepala Bapenas, 1 Kepala BKPM, 1 Kepala UKP4, 1 Jaksa agung, 1 Kepala BIN, 1 Kepala. Saya yakin, seluruh posisi strategis di atas dapat mendukung keberhasilan pemerintahan JokowiJk bila pejabat atau pemangku posisi-posisi strategisnya diseleksi secara ketat dan direkrut dengan menggunakan sistem rekrutmen yang solid. Selama ini inefisiensi sumber daya, dissinergi antara unit-unit dan fungsi-fungsi pemerintahan pusat dan unit-unit pemerintah daerah seringkali terjadi. Hal ini karena banyaknya kebijakan publik yang parsial dan sepotong-sepotong (kurang terintegrasi) dan menyebabkan mahalnya biaya birokrasi yang harus ditanggung oleh rakyat. Melalui upaya-upaya transformasi organisasi di atas, postur struktur (organisasi) pemerintahan Jokowi-JK menjadi lebih terpusat pada kesejahteraan rakyat (people value-centered), ramping, lincah, efektif, efisien, responsif terhadap tuntutan dan tantangan perubahan lingkungan nasional dan global (iklim investasi dan emerging market semakin kondusif) dan dapat mendukung implementasi strategi pemerintahan dan strategi pembangunan nasional Jokowi-Jk dalam mencapai sasaran pemerintahan dan sasaran pembangunan nasional (kesejahteraan rakyat) secara optimal. Kerangka kerja konseptual (conceptual framework), struktur (organisasi) kabinet terpusat pada kesejahtereaan rakyat, yang ramping, lincah, efektif, efisien, responsif terhadap tuntutan dan tantangan nasional dan global serta terfokus pada strategi pemerintahan dan strategi pembangunan nasional Jokowi-Jk ini sudah cukup utuh. Namun secara teknis belum cukup terinci dan masih perlu beberapa modifikasi sebelum dioperasionalisasikan. Bagi Anda yang berminat mendapatkan tambahan informasi terkait artikel tentang struktur (organisasi) kabinet ini, silahkan menghubungi saya melalui blogspot ini. Saya dengan senang hati memberikannya kepada Anda. Artikel saya berikut membahas tentang tantangan-tantangan strategis nasional dan global yang dihadapi pemerintahan Jokowi-Jk dan bagaimana mengatasinya secara realistis, agenda transformasi (transformation initiatives) pemerintahan Jokowi-Jk yang merupakan langkah strategis awal ke 2 dari ke 14 langkah strategis awal penentu keberhasilan pemerintahan JokowiJk lima tahun mendatang yang saya sarankan melalui artikel saya terdahulu. Bila Anda berminat, silahkan membacanya di blogspot ini.

DIKA NURSITA

12213448

2EA32

21

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang ada pada diri saya, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Sya berharap semoga artikel ini bernilai bagi siapa saja yang membaca, membutuhkan dan atau mendapatkan amanat merancang struktur (organisasi) kabinet Jokowi-Jk yang terpusat pada kesejahtereaan rakyat, ramping, lincah, efektif, efisien, responsif terhadap tuntutan dan tantangan nasional dan global.

DIKA NURSITA

12213448

2EA32