Standard Kompetensi Ahli Gizi Dalam Pelayanan Gizi Rumah i

Transisi epidemiologis Masalah gizi ganda Peny. degeneratif Tenaga gizi profesional

AFTA 2003 WTO 2010 Standard kompetensi

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 374/MENKES/S 374/MENKES/SK/III/2007 K/III/2007 Tanggal : 27 Maret 2007

ACUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GIZI ACUAN PERILAKU GIZI MUTU PELAYANAN GIZI PROFESIONAL

MENCEGAH MALPRAKTIK GIZI



SUATU PEKERJAAN DI BIDANG GIZI YG DILAKS BERDASARKAN SUATU KEILMUAN (body of knowledge), MEMILIKI KOMPETENSI YG DIPEROLEH MELALUI PENDIDIKAN YG BERJENJANG, MEMILIKI KODE ETIK DAN BERSIFAT MELAYANI MASYARAKAT



SEORANG YG TELAH MENGIKUTI & MENYELESAIKAN PENDIDIKAN AKADEMIK DLM BID. GIZI SESUAI ATURAN YG BERLAKU, MEMPUNYAI TUGAS, TGG JAWAB & WEWENANG SEC. PENUH U/ MELAKUKAN KEGIATAN FUNGSIONAL DLM BID. P’YAN GIZI, MAKANAN DAN DIETETIK BAIK DI MASYARAKAT, INDIVIDU ATAU RUMAH SAKIT



SEORANG YANG TELAH MENGIKUTI DAN MENYELESAIKAN MINIMAL PENDIDIKAN FORMAL SARJANA GIZI (S1) YANG DIAKUI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA



ADALAH SARJANA GIZI YANG TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI (INTERNSHIP) DAN UJIAN PROFESI SERTA DINYATAKAN LULUS KEMUDIAN DIBERI HAK UNTUK MENGURUS IJIN MEMBERIKAN PELAYANAN DAN MENYELENGGARAKAN PRAKTEK GIZI

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mengembangkan pelayanan yang unik kepada masyarakat. Anggota-anggotanya dipersiapkan melalui suatu program pendidikan. Memiliki serangkaian pengetahuan ilmiah. Anggota-anggotanya menjalankan tugas profesinya sesuai kode etik yang berlaku. Anggota-anggotanya bebas mengambil keputusan dalam menjalankan profesinya. Anggota-anggotanya wajar menerima imbalan jasa atas pelayanan yang diberikan.

7.

8. 9. 10. 11. 12.

13.

memiliki suatu organisasi profesi yang senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh anggotanya. Pekerjaan/sumber utama seumur hidup. Berorientasi pada pelayanan dan kebutuhan obyektif. Otonomi dalam melakukan tindakan. Melakukan ikatan profesi, lisensi jalur karir. Mempunyai kekuatan dan status dalam pengetahuan spesifik. Alturism.

1.

2.

3.

4.

5.

Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat khusus atau spesialis. Melalui jenjang pendidikan yang menyiapkan tenaga profesional. Keberadaannya diakui dan diperlukan oleh masyarakat. Mempunyai kewenangan yang disyahkan atau diber mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Mempunyai kompetensi yang jelas dan terukur.

6. 7. 8. 9.

10.

11.

Memiliki organisasi profesi sebagai wadah. Memiliki etika ahli gizi. Memiliki standar praktek. Memiliki standar pendidikan yang mendasari dan mengembangkan profesi sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Memiliki standar berkelanjutan sebagai wahana pengembangan kompetensi. Memiliki standar berkelanjutan sbg wahana pengembangan kompetensi

DIPLOMA III •

•

RUTIN TEKNIS

DIPLOMA IV •

•

KOMPLEKS KEAHLIAN

AKADEMIK (S1,S2,S3) •

•

•

•

DASAR ILMIAH BERKARYA

IPTEK TARAF HIDUP

MEMBANTU

MELAKSANAKAN

MENDIDIK

MENGELOLA

KLIEN • • • •

Berusaha memelihara dan meningkatkan status gizi pasien Menjaga kerahasiaan pasien Memebrikan pelayanan gizi prima, cepat, akurat Senantiasa berkonsultasi dan merujuk ke ahli gizi yg mempunyai keahlian

DIRI SENDIRI •

Mentaati, melindungi & ‘junjung tinggi ketentuan profesi

•

Memajukan & memperkaya pengetahuan Jalankan profesi dan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi Tdk melawan hukum dan memaksa orang lain melawan hukum Melayani masyarakat tanpa memandang keuntungan Menjaga nama baik profesi dan mengharumkan organisasi profesi

• • • •

SERTIFIKAT KOMPETENSI

REGISTRASI

SURAT TANDA REGISTRASI

KEWENANGAN AHLI GIZI

MTKI (Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia) adalah lembaga yang berfungsi menjamin mutu tenaga kes yang memberikan pelayanan kesehatan.

`

MTKP (Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi) yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI.

Uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi.

adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seseorang tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.

Pelaksanaan Uji Kompetensi 





Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh perguruan tinggi yang telah terakreditasi dari badan yang berwenang bersamaan dengan pelaksanaan ujian akhir (exit exam) Perguruan Tinggi bidang kesehatan melaporkan akan dilakukannya uji kompetensi kepada MTKI melalui MTKP sekurang kurang nya 2 (dua) bulan sebelum dilakukan uji kompetensi. MTKI setelah menerima laporan menyiapkan soal uji kompetensi, dan pengawas.

Masa berlaku dan kegunaan S er t i f i k at K o m p e t en s i

Sertifikat kompetensi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun.  Untuk pertama kali sertifikat kompetensi diberikan selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal kelahiran tenaga kesehatan yang bersangkutan.  Sertifikat kompetensi dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh STR. 

Perpanjangan masa berlaku S er t i f ik at K o m p et en s i Sertifikat kompetensi yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang melalui partisipasi tenaga kesehatan dalam kegiatan pendidikan dan/pelatihan serta kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan bidang tugasnya/profesinya.  Partisipasi tenaga kesehatan dpt digunakan sepanjang telah memenuhi persyaratan SKP  Satuan Kredit Profesi harus mencapai minimal 25 (dua puluh lima) Satuan Kredit Profesi selama 5 (lima) tahun 

S at u a n k r ed i t p r o f es i 



Jumlah Satuan Kredit Profesi dari setiap kegiatan pendidikan/pelatihan serta kegiatan ilmiah lainnya untuk setiap kegiatan ditentukan oleh Organisasi Profesi. Organisasi Profesi dalam menentukan jumlah Satuan Kredit Profesi berdasarkan: - materi dalam kegiatan tersebut; - penyaji materi/narasumber; - tingkat kegiatan lokal/nasional/internasional; - jumlah jam/hari kegiatan; dan - peran kepesertaan(peserta/moderator/penyaji). ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya.

Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi







Pemberian STR berlaku bagi semua tekes yg lulus pendidikan sebelum tahun 2013 Pemberian STR mulai berlaku mulai saat masa berlakunya Permenkes 1796/2011, dan plg lama 5 Tahun stlh berlakunya permenkes ini Bagi Tekes s/d berakhirnya masa pemutihan belum memiliki STR , ybs harus mengikuti uji kompetensi, sbg persyaratan utk memperoleh STR

Ayat 1 : Tenaga kesehatan yang

telah memiliki surat izin/STR dan/atau surat izin kerja/surat izin praktik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan telah memiliki STR sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Ayat 2 : Tenaga kesehatan yang memiliki surat izin/STR dan/atau surat izin kerja/surat izin praktik yang masa berlakunya berakhir paling lama 5 (lima) tahun setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, kepadanya dapat diberikan perpanjangan STR.

Ayat 3 : Tenaga kesehatan yang pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini belum diatur ketentuan mengenai STR dan/atau surat izin kerja/surat izin praktiknya, kepadanya diberikan STR berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Ayat 4 : Tenaga Kesehatan yang belum memiliki surat izin/STR dan/atau surat izin kerja/surat izin praktik yang telah lulus ujian program pendidikan sebelum Tahun 2012, kepadanya diberikan STR berdasarkan Peraturan Menteri ini.







MTKI dibentuk dan diangkat oleh Menteri Kesehatan MTKI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan MTKI berkedudukan di ibu Kota negara

Membantu menteri dlm menyusun kebijakan, strategi dan pelaksanaan sertifikasi dan registrasi tenaga kesehatan yang menjalankan praktik/pekerjaan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan



Uji kompetensi bagai tenaga kes



Pemberian STR



Pembinaan penyelenggaraan praktik atau pekerjaan yang dilakukan tenaga kesehatan

   

  

 

Pimpinan MTKI terdiri atas seorang ketua dan 3 (tiga) orang ketua divisi yang merangkap anggota dilaksanakan secara kolektif.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA



Ketentuan registrasi tenaga kesehatan yang diatur MTKI tidak berlaku bagi tenaga medis dan tenaga kefarmasian.