STANDAR PELAYANAN REKAM MEDIS.docx

CONTOH

STANDAR PELAYANAN

MENTERI PERATURANMENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA NOMOR        TAHUN  2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA, Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik,

yang

mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik baik

yang

melaksanakan

pelayanan

langsung

maupun

pelayanan tidak langsung, untuk menyusundan menetapkan Standar

Pelayanan

penyelenggara,

dengan

kebutuhan

memperhatikan masyarakat,

kemampuan dan

kondisi

lingkungan; b. bahwa

dalam

pelayanan akuntabel,

rangka

publik sesuai

yang

mewujudkan profesional,

dengan

asas

penyelenggaraan transparan

dan

penyelenggaraan

pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkanPerMenPAN dan RB tentang Standar Pelayanan pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian PANRBdengan Peraturan Menteri PANRB. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian

Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215 dan Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Nomor 91 Tahun 2011); 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun

2010

tentang

Kedudukan, Tugas, danFungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, danFungsi Eselon I Kementerian Negara 2010 (Lembaran Negara Nomor 92 Tahun 2011); 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 12 Tahun 2010, tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Negara

Reformasi

Pendayagunaan

Birokrasi

Nomor

12

Aparatur Tahun

Negara 2010

dan

tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Biokrasi Nomor15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan. MEMUTUSKAN: Men etap kan

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG STANDAR PELAYANAN  DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR   NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI Pasal 1

Penetapan

Standar

Pelayanan(SP)pada Kerja

pelayanan

Kementerian

Unit

Organisasi

di

lingkungan

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi,

sebagaimana

tercantum

pada

Lampiran

I

s/d

X

dalam

Peraturan ini. Pasal 2 Standar Pelayanan dimaksud dalam Pasal

1

merupakan

implementasi

dari Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Aparatur

Pendayagunaan

Negara

Birokrasi,yang

dan

bersifat

Reformasi perumusan

kebijakan, regulasi,pengendalian dan pengawasan,termasuk pelayanan

tidak

kategori

langsung,

yang

meliputi: a. Layanan Data dan Informasi, sebagaimana Lampiran I; b. Layanan Konsultasi, sebagaimana Lampiran II; c. Layanan Audiensi, sebagaimana Lampiran III; d. Layanan Penyediaan Narasumber, sebagaimana pada Lampiran IV e. Layanan Advokasi dan Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi sebagaimana pada Lampiran V; f. Penataan Kelembagaan, sebagaimana pada Lampiran VI; g. Pengadaan FormasiPegawai Negeri Sipil, sebagaimana pada Lampiran VII; h. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, sebagaimana pada Lampiran VIII; i. Layanan Informasi Publik sebagaimana pada Lampiran IX; j. Layanan Peminjaman Buku Perpustakaan, sebagaimana pada Lampiran X; Pasal 3

Penerapan

Standar

Pelayanan

sebagaimana diatur dalam Pasal 2, menjadi tanggung jawab: a. Pimpinan Unit Kerja Eselon I (Deputi

Bidang

Reformasi Bidang

Program

dan

Birokrasi,

Deputi

Kelembagaan,

Deputi

Bidang Sumber Daya Aparatur, Deputi

Bidang

Tatalaksana,

Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas dan Deputi Bidang Pelayanan Publik,untuk: 1) Layanan Data dan Informasi, 2) Layanan Konsultasi, 3) Layanan Audiensi, 4) Layanan Penyediaan Narasumber. b. Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi, untuk Layanan Advokasi dan Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi. c. Deputi Bidang Kelembagaan, untuk Penataan Kelembagaan. d. Deputi

Bidang

Aparatur

Sumber

Layanan

Daya

Pengadaan

Formasi Pegawai Negeri, untuk Pengadaan

FormasiPegawai

Negeri Sipil. e. Kepala Biro Hukum dan Humas, untuk Buku

Layanan

Peminjaman

Perpustakaan

menjadi

tanggung jawab. f. Pimpinan,

Deputi,

dan

Kepala

Biro, untuk Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, dan Layanan Informasi Publik. Pasal 4 Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi

penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pasal 5 Peraturanini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

AZWAR ABUBAKAR

lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : Tentang : S t a n d a r   P e l a y a n a n   R e k a m M e d i s di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa

STANDAR PELAYANAN REKAM MEDIS A. Komponen

Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian

Pelayanan (Service Delivery) meliputi:

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan Pelayanan

2.

Sistem, mekanisme, dan prosedur

Pasien membawa berkas sesuai dengan prosedur pelayanan di rumah sakit; a. Pasien Jaminan: kartu JKN, surat rujukan dari puskesmas/ klinik/dokter pribadi/antar rumah sakit setempat, KTP/KK b. Pasien Umum: dapat langsung mendaftar dengan menunjukan KTP / KK Kasir (pasien umum)

Tempat Pendaftaran

Nomor Antrian

Rawat Inap

Dirujuk kerumah sakit atas

Poliklinik yang di tuju

Pemeriksaan penunjang kesehatan lain nya

Apotik

Pulang

1. Pasien mengambil nomor antrian. 2. Pasien Ketempat Pendaftaran

menurut

nomor

antrian yang dipanggil. 3. a. Pasien menuju ke poliklinik yang dituju. b. Bila Pasien Umum terlebih dahulu ke kasir. 4. Pasien menunggu pemeriksaan dokter spesialis sesuai nomor urut di poliklinik yang dituju. 5. Setelah mendapat pelayanan dokter spesialis, pasien dapat langsung ke Apotik untuk mengambil obat. 6. Bila diperlukan pemeriksaan penunjang, dokter spesialis

menulis

jenis

–

jenis

pemeriksaan

penunjang yang diinginkan. 7. Apabila pasien memerlukan perawatan lebih lanjut, maka pasien di kirim ke ruang rawatan sesuai dengan kelas rawatannya. 8. Apabila pasien memerlukan pemeriksaan lain yang tidak terdapat di Rumah Sakit Umum Meuraxa, maka

pasien

dirujuk

ke

Rumah

Sakit

Umum

setingkat lebih tinggi, ( baik dari Poliklinik maupun dari Rawat Inap ) 9. Setelah mendapat

pelayanan

di

Apotik,

pasien

pulang.

3.

Jangka waktu pelayanan

1. Dalam melayani 1 pasien membutuhkan waktu 30 detik untuk melakukan registrasi. 2. Berkas Pasien diantar ke poliklinik yang dituju membutuhkan waktu 10 menit

4.

Biaya/tarif

1. Pasien yang menggunakan dipungut biaya

Jaminan

tidak

2. Bagi pasien umum dikenakan biaya sesuai tarif rumah sakit. 5.

6.

Produk pelayanan

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Berkas pasien lengkap dan terkoneksi ke poliklinik dan rawat inap dengan menggunakan aplikasi SIMRS 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Unit Pengaduan untuk diproses lebih lanjut. 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon :

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (manufacturing) NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

1. Pasal 7 ayat (3), Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 749a/Menkes/ PER/ XII/1989 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis/ Medical Record di Rumah Sakit

2.

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

1. Ruang Kerja Administrasi Rekam Medis 2. Ruang Pendaftaran Pasien 3. Ruang Penyimpanan Status Rekam Medis 4. Komputer dengan akses internet 5. Printer 6. Pesawat Telepon 7. Formulir Rekam Medis 8. AC 9. Scaner 10. Rak Arsip 11. Meja 12. Kursi 13. Mesin cetak kartu Barcode 14. Kartu Barcode

3.

Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan di Rekam Medis 2. SDM yang memiliki keterampilan komunikasi

dan

dapat

menyampaikan

informasi

secara

4.

Pengawasan internal

5.

Jumlah pelaksana Jaminan pelayanan

6.

7.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

8.

Evaluasi kinerja Pelaksana

lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pasien, dan semua staf mampu mengoperasikan komputerisasi. 1. Supervisi atasan langsung 2. Satuan Pengawasan Internal Rumah Sakit. 20 orang dengan latar belakang pendidikan rekam medis 11 orang, IT 1 orang dan Umum 8 orang Data dan berkas rekam medis pasien diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan berkas rekam medis yang diberikan dijamin keabsahan dan kerahasiaannya.

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh Direktur,

Dr.dr.Syahrul, Sp.S-K Pembina Utama Muda NIP. 19620202 198903 1 001