Standar Pelayanan Minimal Kesehatan; Sebuah Panduan Formulasi di Tingkat Puskesmas/Kecamatan - Agung Dwi Laksono

STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN Sebuah Panduan Formulasi di Tingkat Puskesmas/Kecamatan

AGUNG DWI LAKSONO EVIE SOPACUA SUHARMIATI LESTARI HANDAYANI RISTRINI HERTI MARYANI BAMBANG WASITO

Diterbitkan oleh;

Health Advocacy Yayasan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Jl. Bibis Karah I/41 Surabaya 60232 Telp. +6231-70234576 Email; [email protected]

Bekerja sama dengan; PUSAT HUMANIORA, KEBIJAKAN KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI Jl. Indrapura 17 Surabaya 60176 Telp. +6231-3528748, Fax. +6231-3528749

i

STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN Sebuah Panduan Formulasi di Tingkat Puskesmas/Kecamatan

Oleh: Agung Dwi Laksono Evie Sopacua Suharmiati Lestari Handayani Ristrini Herti Maryani Bambang Wasito

Copyright ©2010 HEALTH ADVOCACY Yayasan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Email; [email protected]

Desain Sampul: Addesign

ii

PENGANTAR Dalam era desentralisasi, penggunaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai tolok ukur kinerja menjadi sebuah keniscayaan. Akuntabilitas adalah sebuah syarat mutlak yang memaksa kita untuk mau tidak mau mengimplementasikannya dalam sebuah pelayanan publik, tidak terkecuali pelayanan kesehatan di dalamnya. Di dalam sebuah negara besar seperti Indonesia, dengan tingginya tingkat variabilitas antar daerah sesungguhnya diperlukan sebuah SPM yang juga spesifik lokal. Penerbitan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/Menkes/ Sk/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota sebenarnya sebuah langkah maju dalam upaya akuntabilitas kinerja pelayanan publik. Penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota yang menganulir kebijakan sebelumnya juga sebenarnya sangat produktif. Karena kebijakan terbaru tentang SPM Kesehatan ini lebih menyederhanakan indikator kinerja di bidang pelayanan kesehatan. Kekurangan dari ke-dua kebijakan ini adalah tidak mengadopsi tingkat variabilitas yang tinggi antar wilayah. Untuk itu maka buku ini ditulis. Meski juga buku ini tidak untuk membagi peran yang lebih adil antar kabupaten/kota, tapi lebih ditekankan pada pembagian peran antar puskesmas/kecamatan dalam satu wilayah kabupaten/kota dengan pertimbangan input (sarana & prasarana, sumber

iii

daya tenaga kesehatan, dan besaran alokasi anggaran bidang kesehatan) dan target. Harapan yang tinggi agar buku ini bisa operasional di lapangan, untuk itu masih berharap kritik membangun untuk perbaikan ke depan. Untuk Indonesia yang lebih baik!

-Penyusun-

iv

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

iii

Daftar Isi

v

Daftar Tabel

vii



Pendahuluan

1



SPM Kesehatan

9



Formulasi

13



Identifikasi Input

17



Identifikasi Sasaran

33



Penghitungan Target

61



Diskusi

77



Rekomendasi

79

81

Kepustakaan

v

vi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kronologis Kebijakan Terkait SPM Kesehatan Tabel 2. Identifikasi Input Sarana dan Prasarana di Kota Pontianak Tabel 3. Rekapitulasi Identifikasi Input Sarana dan Prasarana di Kota Pontianak Tabel 4. Identifikasi Input Sumber Daya Tenaga di Kota Pontianak Tabel 5. Rekapitulasi Identifikasi Input Sumber Daya Tenaga di Kota Pontianak Tabel 6. Rekapitulasi Identifikasi Input Alokasi Anggaran Kesehatan di Kota Pontianak Tabel 7. Pembobotan Indikator Input Oleh Aktor Pelaksana Kebijakan di Kota Pontianak Tahun 2010 Tabel 8. Rekapitulasi Identifikasi Input Total SPM Kesehatan di Kota Pontianak Tabel 9. Data Dasar Sasaran SPM Kesehatan Tingkat Kecamatan di Kota Pontianak Tabel 10. Rekapitulasi Sasaran SPM Kesehatan Tingkat Kecamatan/UPTD di Kota Pontianak Tabel 11. Penghitungan Target SPM Indikator 1, Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kota Pontianak Tabel 12. Penghitungan Target SPM Indikator 2, Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Pontianak

vii

8 18 21 22 27 28

30 32 34

58

62

62

Tabel 13. Penghitungan Target SPM Indikator 3, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Pontianak Tabel 14. Penghitungan Target SPM Indikator 4, Cakupan pelayanan nifas di Kota Pontianak Tabel 15. Penghitungan Target SPM Indikator 5, Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kota Pontianak Tabel 16. Penghitungan Target SPM Indikator 6, Cakupan kunjungan bayi di Kota Pontianak Tabel 17. Penghitungan Target SPM Indikator 7, Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Kota Pontianak Tabel 18. Penghitungan Target SPM Indikator 8, Cakupan pelayanan anak balita di Kota Pontianak Tabel 19. Penghitungan Target SPM Indikator 9, Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin di Kota Pontianak Tabel 20. Penghitungan Target SPM Indikator 10, Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kota Pontianak Tabel 21. Penghitungan Target SPM Indikator 11, Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di Kota Pontianak Tabel 22. Penghitungan Target SPM Indikator 12, Cakupan peserta KB aktif di Kota Pontianak Tabel 23. Penghitungan Target SPM Indikator 13a, Cakupan kasus AFP non Polio pada penduduk