Standar Audit 200-265

2.1 Standar Audit 200 ( Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit ) 1. Ruang Lingkup Standar Audit ini mengatur tanggung jawab keseluruhan auditor independen

ketika

melaksanakan

audit

atas

laporan

keuangan

berdasarkan SA. 2. Audit atas Laporan Keuangan  Tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan 

pengguna laporan keuangan yang dituju. Laporan keuangan yang diaudit adalah milik entitas, yang disusun oleh manajemen entitas dengan pengawasan dari pihak

yang bertanggung jawab atas tata kelola. 3. Tujuan Keseluruhan Auditor a. Memperoleh keyakinan memadai tentang

apakah

laporan

keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material,

baik

yang

disebabkan

oleh

kecurangan

maupun

kesalahan, dan oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. b. Melaporkan atas laporan keuangan dan mengkomunikasikannya sebagaimana ditentukan oleh SA berdasarkan temuan auditor. 4. Ketentuan a. Ketentuan etika yang berkaitan dengan audit atas laporan keuangan b. Skeptisisme professional c. Pertimbangan professional d. Bukti audit yang cukup dan tepat serta resiko audit 5. Pelaksanaan Audit Berdasarkan SA a. Kepatuhan terhadap SA yang relevan dengan audit b. Tujuan yang dinyatakan dalam setiap SA c. Kepatuhan terhadap ketentuan yang relevan d. Kegagalan untuk mencapai suatu tujuan 2.2 Standar Audit 210 ( Persetujuan atas Ketentuan Perikatan Audit )

1. Ruang Lingkup Standar audit ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor dalam menyepakati syarat perikatan audit dengan manajemen dan, jika relevan, dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. 2. Tujuan Tujuan

auditor

adalah

untuk

menerima

atau

melanjutkan

perikatan audit hanya ketika basis yang melandasi pelaksanaan audit telah disepakati : a. Penetapan apakah terdapat prakondisi untuk suatu audit b. Penegasan bahwa ada pemahaman yang sama tentang ketentuan perikatan audit antara auditor, manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. 3. Ketentuan a. Prakondisi untuk suatu audit :  Auditor harus menentukan apakah kerangka pelaporan laporan 

keuangan

yang

akan

diterapkan

dalam

penyusunan laporan keuangan dapat diterima. Memperoleh persetujuan dari pihak manajemen bahwa

manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya. b. Persetujuan atas Ketentuan Perikatan Audit  Auditor harus menyepakati ketentuan perikatan audit dengan manajemen atau pihak yang betanggung jawab 

atas tata kelola entitas, jika relevan. Ketentuan perikatan audit yang disepakati harus dicatat dalam surat perikatan audit yang disepakati harus dicatat dalam surat perikatan audit atau bentuk kesepakatan

   

tertulis lain yang tepat dan harus mencakup : Tujuan dan ruang lingkup audit atas laporan keuangan Tanggung jawab auditor Tanggung jawab manajemen Identifikasi kerangka pelaporan keuangan yang diterapkan

dalam penyusunan laporan keuangan  Pengacuan ke bentuk dan isi laporan dikeluarkan oleh auditor c. Audit Berulang

yang

akan

Auditor harus menilai apakah terdapat kondisi yang memerlukan suatu revisi terhadap ketentuan perikatan audit dan apakah perlu

mengingatkan

entitas

yang

bersangkutan

ketentuan perikatan audit yang masih berlaku. d. Penerimaan Perubahan dalam Ketentuan Perikatan Audit  Auditor tidak boleh menyepakati perubahan

tentang

dalam

ketentuan perikatan audit jika tidak ada alasan yang 

memadai untuk melakukan perubahan. Jika sebeum penyelesaian perikatan audit, auditor diminta untuk mengubah perikatan audit tersebut ke perikatan yang menyebabkan auditor memperoleh tingkat asurans yang lebih rendah, maka auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat dasar yang wajar untuk melakukan



perubahan tersebut. Jika ketentuan perikatan

audit

dirubah,

auditor

dan

manajemen harus sepakat atas ketentuan baru tersebut, dan menuangkannya ke dalam suatu surat perikatan yang 

baru. Jika auditor tidak dapat menyepakati perubahan dalam ketentuan

perikatan

audit

dan

manajemen

tidak

mengizinkan auditor untuk meneruskan perikatan semula , maka auditor harus :  Menarik diri dari perikatan  Menentukan apakah ada kewajiban, baik secara kontrak

ataupun

dalam

bentuk

lainnya,

untuk

melaporkan kondisi tersebut pada pihak lain. e. Pertimbangan Lain dalam Penerimaan Perikatan  Standar pelaporan keuangan yang ditambahkan oleh 

Peraturan Perundang-undangan. Kerangkan pelaporan keuangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan



dan hal lain yang

mempengaruhi penerimaan. Laporan auditor yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

2.3 Standar Audit 220 ( Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan ) 1. Ruang Lingkup Standar audit mengatur tanggung jawab tertentu auditor dalam memperhatikan prosedur pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan. 2. Sistem Pengendalian Mutu dan Peran Tim Perikatan Sistem, kebijakan, dan prosedur pengendalian mutu merupakan tanggung jawab KAP. Berdasarkan SPM 1, KAP berkewajiban untuk menetapkan dan memelihara suatu sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan memadai bahwa : a. KAP personelnya mematuhi standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. b. Laporan yang diterbitkan oleh KAP atau rekan perikatan telah sesuai dengan kondisinya. 3. Tujuan Tujuan auditor adalah untuk mengimplementasikan prosedur pengendalian

mutu

pada

tingkat

perikatan

untuk

memberikan

keyakinan memadai bagi auditor bahwa : a. Audit telah dilakukan dengan mematuhi standar profesi serta ketentuan hokum dan peraturan yang berlaku. b. Laporan auditor yang diterbitkan telah sesuai dengan kondisinya. 4. Ketentuan a. Tanggung jawab kepemimpinan atas mutu audit b. Ketentuan etika yang relevan c. Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan d. e. f. g.

perikatan audit Penugasan tim perikatan Pelaksanaan perikatan Pemantauan Dokumentasi

2.4 Standar Audit 230 ( Dokumentasi Audit ) 1. Ruang Lingkup

Standar audit ini nerkaitan dengankewajiban auditor dalam menyusun dokumentasi audit untuk keperluan audit atas laporan keuangan. 2. Sifat dan Tujuan Dokumentasi Audit Dokumentasi audit yang memenuhi

SA

ini

dan

persyaratan

dokumentasi spesifik lain sebagaimana tercantum dalam SA lain yang relevan memberikan : a. Bukti sebagai basis bagi auditor untuk menarik suatu kesimpulan tentang pencapaian tujuan keseluruhan auditor. b. Bukti bahwa audit telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan SA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumentasi audit juga berfungsi untuk memenuhi tujuan tambahan berikut : a. Membantu

tim

perikatan

untuk

merencanakan

dan

melaksanakan audit. b. Membantu anggota tim perikatan yang bertanggung jawab dalam supervise untuk mengarahkan dan mensupervisi proses audit, dan menunaikan tanggung jawab penelaahan. c. Memungkinkan tim perikatan untuk mempertanggung jawabkan pekerjaan mereka. d. Menyimpan catatan atas hal-hal signifikan yang berkelanjutan untuk audit di masa yang akan datang. 3. Tujuan Tujuan auditor adalah untuk menyusun dokumentasi yang memberikan : a. Catatan yang cukup dan tepat sebagai basis untuk laporan auditor. b. Bukti bahwa audit telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan SA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Ketentuan a. Penyiapan dokumentasi audit tepat waktu. b. Pendokumentasian prosedur audit yang telah dilaksanakan dan bukti audit yang diperoleh. c. Pengumpulan folder audit final.

2.5 Standar Audit 240 ( Tanggung Jawab Auditor Terkait dengan Kecurangan dalam Suatu Audit atas Laporan Keuangan ) 1. Ruang Lingkup Standar audit ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor yang terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. 2. Karakteristik Kecurangan Kesalahan penyajian dalam laporan keuangan dapat timbul karena kecurangan atau kesalahan. Factor yang membedakan antara kecurangan

dan

kesalahan

adalah

apakah

tindakan

yang

mendasarinya, yang berakibat terjadinya kesalahan penyajian dalam laporan

keuangan,

adalah

tindakan

yang

disengaja

atau

tidak

disengaja. Terdapat dua tipe kesalahan penyajian yang relevan dengan pertimbangan auditor, kesalahan penyajian yang timbul

karena

perlakuan tidak semestinya terhadap aset. 3. Tanggung Jawab untuk Pencegahan Pendeteksian Kecurangan Tanggung jawab utama untuk pencegahan dan pendeteksian kecurangan berada pada dua pihak yaitu yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas dan manajemen. Merupakan hal penting bahwa manajemen, dengan pengawasan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, menekankan pencegahan kecurangan, yang dapat mengurangi kecurangan

peluang yang

terjadinya

dapat

kecurangan,

membujuk

dan

individu-individu

pencegahan agar

tidak

melakukan kecurangan karena kemungkinan akan terdeteksi dan terkena hukuman. Tanggung jawab auditor adalah melaksanakan audit berdasarkan SA bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. 4. Tujuan Tujuan auditor adalah : a. Mengindentifikasi dan menilai resiko kesalahan penyajian material laporan keuangan yang diakibatkan oleh kecurangan.

b. Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait dengan penilaian resiko kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan. c. Memberikan respon

terhadap

kecurangan

atau

dugaan

kecurangan yang terindentifikasi selama audit. 5. Ketentuan a. Skeptisisme professional b. Pembahasan diantara tim perikatan c. Prosedur penilaian resiko dan aktivitas terkait d. Identifikasi dan penilaian resiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. e. Respons terhadap hasil penilaian resiko kesalahan penyajian f. g. h. i.

material yang diakibatkan oleh kecurangan. Pengevaluasian terhadap bukti audit Ketidakmampuan auditor untuk melanjutkan perikatan Representasi tertulis Komunikasi kepada manajemen dan pihak yang bertanggung

jawab atas tata kelola j. Komunikasi kepada badan pengatur dan penegak hokum. k. Dokumentasi 2.6 Standar Audit 250 ( Pertimbangan atas Peraturan Perundangundangan dalam Audit atas Laporan Keuangan ) 1. Ruang Lingkup Standar audit ini mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk

mempertimbangkan

peraturan

perundang-undangan dalam

audit atas laporan keuangan. 2. Dampak Peraturan Perundang-undangan Dampak peraturan perundang-undangan

terhadap

laporan

keuangan sangat bervariasi. Peraturan perundang-undangan tersebut bersifat mengikat dan merupakan kerangka peraturan

perundang-

undangan bagi suatru entitas. Ketentuan dalam beberapa peraturan perundang-undangan berdampak langsung terhadap laporan keuangan yang menentukan jumlah dan pengungkapan yang dilaporkan dalam laporan keuangan suatu entitas. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

dapat

mengakibatkan

denda,

litigasi,

atau

knsekuensi lain bagi entitas yang dapat menimbulkan dampak material terhadap laporan keuangan. 3. Tanggung Jawab untuk

mematuhi

Peraturan

Perundang-

undangan Adalah tanggung jawab manajemen, dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, untuk memastikan bahwa operasi entitas dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan

yang

menentukan

jumlah

dan

pengungkapan yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan suatu entitas. Ketentuan SA ini dirancang untuk membantu auditor dalam mengidentifikasi

kesalahan

penyajian

material

dalam

laporan

keuangan yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 4. Tujuan Tujuan auditor adalah : a. Untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait dengan

kepatuhan

terhadap

ketentuan

dalam

peraturan

perundang-undangan yang pada umumnya berdampak langsung dalam menentukan jumlah dan pengungkapan material dalam laporan keuangan. b. Untuk melaksanakan prosedur audit tertentu untuk membantu mengungkapkan

adanya

perundang-undangan

lain

ketidakpatuhan yang

dapat

terhadap

pertura

berdampak

material

terhadap laporan keuangan, dan c. Untuk merespon adanya ketidakpatuhan ketidakpatuhan

peraturan

atau

dugaan

perundang-undangan

diidentifikasi selama pelaksanaan audit secara tepat. 5. Ketentuan a. Pertimbangan auditor atas kepatuhan terhadap

yang

peraturan

perundang-undangan b. Prosedur audit pada saat ketidakpatuhan terindentifikasi atau diduga terjadi.

c. Pelaporan atas ketidakpatuhan yan diidentifikasi atau diduga terjadi. 2.7 Standar Audit 260 ( Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola ) 1. Ruang Lingkup Standar audit ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam audit atas laporan keuangan. 2. Peran Komunikasi Focus utama SA ini adalah komunikasi auditor kepada pihak yang bertanggung

jawa

atas

tata

kelola.

Meskipun

demikian,

peran

komunikasi dua arah yang efektif penting untuk membantu : a. Auditor dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam memahami hal yang terkait dengan konteks audit, dan dalam

mengembangkan

hubungan

kerja

yang

saling

mendukung. b. Auditor dalam memperoleh informasi audit yang relevan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata c. kelola. d. Pihak yang betanggung jawab atas

tata

kelola

dalam

memenuhi tanggung jawab mereka untuk mengawasi proses laporan keuangan. 3. Tujuan Tujuan auditor adalah : a. Untuk mengkomunikasikan secara jelas kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan audit atas laporan keuangan, dan gambaran umum perencanaan lingkup saat audit. b. Untuk memperoleh informasi yang relevan dengan audit dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. c. Untuk menyediakan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola secara tepat waktu, hasil observasi audit yang signifikan dan relevan terhadap tanggung jawa mereka untuk mengaweasi proses pelaporan keuangan.

d. Untuk mendukung komunikasi dua-arah yang efektif antara auditor dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. 4. Ketentuan a. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola b. Hal-hal yang perlu dikomunikasikan c. Proses komunikasi d. Dokumentasi

2.8

Standar

Audit

265

(

Pengkomunikasian

Defisiensi

Dalam

Pengendalian Internal Kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola dan Manajemen ) 1. Ruang Lingkup Standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor untuk mengkomunikasikan dengan tepat kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen tentang defiensi dalam pengendalian internal yang diidentifikasi oleh auditor dalam audit atas laporan keuangan. 2. Tujuan Tujuan auditor

adalah

untuk

mengkomunikasikan

dengan

semestinya kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen tentang defisiensi dalam pengendalian internal yang diidentifikasi professional oleh auditor adalah cukup penting untuk mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang bersangkutan. 3. Ketentuan a. Auditor harus menentukan apakah, berdasarkan pekerjaan audit yang telah dilakukan, auditor telah mengidentifikasi satu atau lebih defisiensi dalam pengendalian internal. b. Jika auditor telah mengidentifikasi satu atau lebih defisiensi dalam

pengendalian

internal,

auditor

harus

menentukan,

berdasarkan pekerjaan audit yang telah dilakukan, apakah defisiensi tersebut, secara individual atau kombinasi merupakan defisiensi signifikan.

c. Auditor harus mengkomunikasi secara tertulis tentang defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang diidentifikasi selama audit kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tepat waktu. d. Auditor juga

harus

mengkomunikasikan

kepada

pihak

manajemen pada tingkat tanggung jawab yang tepat secara waktu. e. Auditor dalam mengkomunikasikan defisiensi signifikan dalam pengendalian internal secara tertulis harus menyertakan tentang deskripsi

yang

jelas

dan

informasi

yang

cukup

untuk

memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen dalam memahami konteks komunikasi tersebut.