Spt Tahunan Pph Op 1770s Dan 1770ss
July 11, 2019 | Author: stiekalpataru | Category: N/A
Short Description
http://stiekalpatarucilengsi.blogspot.com/...
Description
SOSIALISASI
Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011
APAYG APAYG DIMAKSUD DIMAK SUD SPT TAHUNAN ITU?
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) adalah formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pembayaran PPh, objek pajak pajak PPh, bukan objek pajak PPh, harta dan kewajiban. kewajiban.
MENGAPA MENG APA KITA KITA WAJIB MENGISI DAN MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN PPh ?
Setiap Wajib Wajib Pajak yang telah te lah memenuhi persyaratan SUBJEKTIF dan OBJEKTIF WAJIB :
Mend Me ndaf afta tark rkan an di diri ri un untu tuk k me memi mili liki ki NP NPWP WP da dan n
Wajib MENGISI SURAT PEMBERITAHUAN dengan benar, leng le ngka kap, p, da dan n je jela las, s, da dan n me mena nand ndat atan anga gani ni se sert rtaa
MENYAMPAIKANNYA ke kantor Direktorat Jenderal Pajak temp te mpat at Waj ajib ib Paj ajak ak te terd rdaf afta tarr at atau au dik ikuk uku uhka kan n ata tau u te tem mpat la lain in yang ang dite di teta tapk pkan an ol oleh eh Di Dire rekt ktur ur Je Jend nder eral al Pa Paja jak k
(Pasal 2 dan 3 UU No.6 Tahun Tahun 1984 tentang Ketentuan Umum dan Tata Tata Cara Perpajakan stdd UU No.16 Tahun Tahun 2009)
Sanksi Tidak Menyampaikan SPT
SANKSI DEN DENDA & BUNGA
PIDANA KARENA ALPA
PIDANA KARENA SENGAJA
Ps. 7 UU KUP
Ps. 38 UU KUP
Ps. 39 UU KUP
Rp 100.000 dan 2% dari Kurang Bayar
TIDAK MENYAMPAIKAN SPT MENYAMPAIKAN SPT: ISINYA TIDAK BENAR TIDAK LENGKAP MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR
KURUNGAN PALING SINGKAT 3 BLN ATAU PALING LAMA 1 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 1 KALI DARI PAJAK YG TERHUTANG ATAU 2 KALI DARI PAJAK 4 TERHUTANG
PENJARA PALING SINGKAT 6 BULAN DAN PALING LAMA 6 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 2 X DARI JML PAJAK TERUTANG DAN PALING BANYAK 4 KALI DARI JML PJK TERHUTANG
Salah satu tempat penyampaian SPT adalah melalui DROP BOX ATAU
Kantor Pelayanan Pajak
Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan adalah 31 Maret
5
Maret 2011
31
Pengambilan Formulir SPT Tahunan PPh OP 1
2
AMBIL SENDIRI
DOWNLOAD / UNDUH
www.pajak.go.id
KPP Pratama
AMBIL SENDIRI DI
Mobil Pajak Keliling
3
Definisi Penghasilan
Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
Ikhtisar Penghasilan Menurut UU PPh 8 Penghasilan Yang Merupakan Objek PPh
Jenis Penghasilan
Keterangan
Penghasilan dari pekerjaan seperti : gaji, honor, tunjangan, bonus, insentif, gratifikasi, komisi, uang pensiun
Umumnya di potong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja. Harus dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT Tahunan
Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
Umumnya di potong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja. Harus dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT Tahunan
Laba usaha
Dapat diperoleh melalui hasil pembukuan dan pencatatan. Harus dilaporkan dan di hitung besarnya PPh di SPT Tahunan
Keuntungan karena penjualan harta, misalnya penjualan perhiasan, kendaraan dsb
Di laporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan
Bunga di luar bunga bank
Di laporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan
Royalti, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan selisih kurs
Di laporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan
Tambahan kekayaan neto yg berasal dari penghasilan yg belum dikenakan PPh
Di laporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan
Ikhtisar Penghasilan Menurut UU PPh
Penghasilan Yang bukan Merupakan Objek PPh
Jenis Penghasilan Bantuan atau sumbangan bagi pihak yg menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tdk dlm rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan pengusaan antara pihak-pihak yg bersangkutan
Keterangan Harus dilaporkan dan dihitung besarnya PPh dalam SPT Tahunan
Harta hibahan bagi pihak yg menerima bukan merupakan objek Harus dilaporkan dan dihitung pajak apabila diterima keluarga sedarah dlm garis keturunan lurus besarnya PPh dalam SPT Tahunan satu sederajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yg ditetapkan Menkeu, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yg bersangkutan. Warisan, klaim asuransi, Beasiswa
Harus dilaporkan dan dihitung besarnya PPh dalam SPT Tahunan
Status PTKP 0 Tanggungan
TK/0
15.840.000
0 Tanggungan
K/0
17.160.000
1 Tanggungan
TK/1
17.160.000
1 Tanggungan
K/1
18.480.000
2 Tanggungan
TK/2
18.480.000
2 Tanggungan
K/2
19.800.000
3 Tanggungan
TK/3
19.800.000
3 Tanggungan
K/3
21.120.000
0 Tanggungan
K/I/0
33.000.000
1 Tanggungan
K/I/1
34.320.000
2 Tanggungan
K/I/2
35.640.000
3 Tanggungan
K/I/3
36.960.000
10
NO LAPISAN PENGHASILAN KENA . PAJAK
1.
s.d. Rp 50.000.000,-
2.
Di atas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000
3.
Di atas Rp 250.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,11
Di atas
TARIF
Punya NPWP
Tidak Punya NPWP
5%
6% (5% + 20%x 5%)
15%
18% (15% + 20%x 15%)
25%
30% (25% + 20%x 25%)
30%
36%
NO.
PENERIMA PENGHASILAN
TARIF
PNS Golongan I dan II 1.
2.
Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya
0%
PNS Golongan III
5%
Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya
Golongan IV 3.
Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya 12
15%
Jenis-Jenis SPT PPh Orang Pribadi
1770
BAGI ORANG PRIBADI YANG PENGHASILANNYA BERSUMBER ANTARA LAIN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS, SEPERTI DOKTER PRAKTEK, PENGACARA, PEDAGANG, PENGUSAHA, BIRO JASA, KONSULTAN DAN LAIN-LAIN YANG PEKERJAANNYA TIDAK TERIKAT.
1770 S
1770 SS
BAGI ORANG PRIBADI YANG SUMBER PENGHASILANNYA DIPEROLEH DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA DAN MEMLIKI PENGHASILAN LAINNYA YANG BUKAN DARI KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS. CONTOHNYA KARYAWAN, PNS, TNI, POLRI, PEJABAT NEGARA, YANG MEMILIKI PENGHASILAN L AINNYA ANTARA L AIN SEWA RUMAH, HONOR PEMBICARA/PENGAJAR/PELATIH DAN SEBAGAINYA
BAGI ORANG PRIBADI YANG SUMBER PENGHASILANNYA DARI SATU PEMBERI KERJA (SEBAGAI KARYAWAN) DAN JUMLAH PENGHASILAN BRUTONYA TIDAK MELEBIHI RP60.000.000 SETAHUN SERTA TIDAK TERDAPAT PENGHASILAN LAINNYA KECUALI PENGHASILAN DARI BUNGA BANK DAN BUNGA KOPERASI
13
Formulir SPT Tahunan bagi Suami Istri yang memiliki NPWP Terpisah (melaksanakan hak dan kewajibannya sendirisendiri & penghasilan di atas 60 juta setahun) SUAMI
ISTRI
FORMULIR SPT SUAMI
FORMULIR SPT ISTRI
PNS/ Swasta
PNS/ Swasta
1770S
1770S
KETERANGAN
Suami dan Isteri masing2 mengisi SPT Tahunan •Suami dan Isteri masing2 mengisi SPT Tahunan;
PNS/ Swasta
Usaha
Usaha
PNS/ Swasta
1770S
1770
1770
1770S
•Besarnya PPh yg harus dilunasi oleh masing2 suami-isteri dihitung berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri dan disesuai dgn perbandingan penghasilan neto mereka • Suami dan Isteri masing2 mengisi SPT Tahunan; • Besarnya PPh yg harus dilunasi oleh masing2 suami-isteri dihitung berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri dan disesuai dgn perbandingan penghasilan neto mereka
YANG DIISI TERLEBIH DAHULU ADALAH FORMULIR LAMPIRAN, BUKAN INDUKNYA
DI SETIAP LEMBAR JANGAN LUPA MENGISI IDENTITAS SEPERTI NAMA, NPWP DAN TAHUN PAJAKNYA
JANGAN LUPA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN, KARENA JIKA TIDAK SPT YANG ANDA LAPORKAN DIANGGAP TIDAK SAH
SEBELUM SPT DIKIRIM/DISAMPAIKAN KE KPP, JIKA SPT MENUNJUKKAN KURANG BAYAR, KEKURANGAN TERSEBUT HARUS DIBAYAR PALING LAMBAT SEBELUM SPT DILAPORKAN
PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN DI KANTOR POS ATAU BANK
SPT TAHUNAN
1770 S
R I PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK L U MEMPUNYAI PENGHASILAN : M R KEMENTERIAN KEUANGAN RI DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA O DALAM NEGERI LAINNYA F DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
ORANG PRIBADI
• • •
PERHATIAN •
S A T I T N E D I
YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
NPWP
:
NA MA WA JIB PA JA K
:
PEKERJAAN
:
NO. TELEPON
:
PERUBAHAN DATA
:
•
ISI DENGAN HURUFCET AK /DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
• BERI TANDA "X"PADA
NO. FAKS :
LAMPIRAN TERSENDIRI
(KOTAK PILIHAN)YANGSESUAI
-
RUPIAH *)
……………………………………… 1
[Diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan atau Bukti Potong Lain]
…………………………………………………………………
2
……………………………………………………………………………………
3
2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A ]
3 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI
[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]
4 JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)
………………………………………………………………………………… 4
5 ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB ………………………………………………………… 5 6 JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN ……………….. 6 YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)
G N A T U R E T h P P . C
SPT PEMBETULAN KE - …
TIDAK ADA
1 PENGHASILA N NETO DALA M NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
N A K L I A S J A A P H G A N N E E P . K B
2 0
KLU :
*) Pengisian kolom-kolom y ang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)
O T E N N A L I S A H G N E P . A
K A J A P N U H A T
7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
TK/
K/
8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)
……………………………………………………………………………………
9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8)
K/I/
PH/
7
……………………………………………………………
10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN 11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)
HB/
8
9
…………………………………10
…………………………………………………………………………………… 11
16
F O R M U L I R 1 7 7 0 S
12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)] 13 a . K A J A P T I D E R K . D
PPh YA NG HA RUS DIBA YA R SENDIRI
b.
PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT
14 PPh YANG DIBAY AR SENDIRI
(11-12)
12
13
a. PPh PASAL 25 … …………………………………………………………… 14a b. STPPPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak) c. FISKAL LUAR NEGERI
15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)
…………………………………… 14b
……………………………………………………… 14c
…………………………………………………………………… 15 TGL LUNAS
H I B E L / G R N A A Y R A U B K h P P . E
a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)
16
(13-15)
16 TGL
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) 17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pa da 16b mohon
BLN
THN
a.
DIRESTITUSIKAN
DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP PATUH)
b.
DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG
DIKEMBALIKAN DENGAN SKKPP PASAL 17 D (WP TERTENTU)
PAJAK
h N Y P U N P T H N A U A T K I R 5 R U 2 E S L B G A N S K A A A J . P F A P N A R I P M A L . G
18 ANGSURAN PPh PASA L 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR
………………………………………………
18
DIHITUNG BERDASARKAN 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13 a. PENGHITUNGAN DAL AM LAMPIRAN TERSENDIRI
b. a.
Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21
d.
Perhitungan PPh Terutang Bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri
b.
Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 29
e.
…………………………………………………………..
c.
Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)
PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
TANDA TANGAN
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah beritahukan diatas beserta lampiranlampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
WAJIB PAJAK
KUASA
TANGGAL TGL
NAMA LENGKAP
:
NPWP
:
BLN
THN
F.1.1.32.18
17
F O R M U L I R 1 7 7 0 S
R I L U M R O F
1770 S - I KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAMPIRAN - I
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
• • •
PENGHASILA N NETO DALAM NEGERI LAINNYA PENGHASILA N YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJA K DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK L AIN DAN PPh YA NG DITANGGUNG PEMERINTAH
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
BAGIAN A
:
K A J A P N U H A T
2 0
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FI NAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)
NO.
JENIS PENGHASILAN
(1)
(2)
1.
BUNGA
2.
ROYALTI
3.
SEWA
4.
PENGHARGAAN DAN HADIAH
5.
KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA
6.
PENGHASILAN LAINNYA
JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah) (3)
JUMLAH BAGIAN A
JBA Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A angka (2)
BAGIAN B
:
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
NO.
JENIS PENGHASILAN
(1)
(2)
1.
BANTUAN / SuUMBANGAN / HIBAH
2.
WARISAN
3.
BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM,
JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah) (3)
PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMAN, KONGSI 4.
KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA
5. BEASISWA DALAM NEGERI 6.
PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK JUMLAH BAGIAN B
JBB
18
BAGIAN C
:
DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
NAMA PEMOTONG/ NO
(1)
NPWP PEMOTONG/
PEMUNGUT PAJAK
PEMUNGUT PAJAK
(2)
(3)
BUKTI PEMOTONGAN/
JENIS PAJAK :
PEMUNGUTAN
PPh PASAL 21/
NOMOR
TANGGAL
22/23/24/26/DTP*
(4)
(5)
(6)
JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (7)
1.
2.
3.
4. 5. dst JUMLAH BAGIAN C
JBC Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk 1770 S Bagian D angka (12)
Catatan :
*)
- DTP : Ditanggung Pemerintah - Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP) - Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat buku petunjuk tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)
JIKA FORM ULIR INI TIDAK M ENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
19
Halaman ke-
dari
hala man Lampiran-I
R I L U M R O F
LAMPIRAN - II
1770 S - II KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
BAGIAN A
:
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
• • • •
PENGHASILA N YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/A TAU BERSIFAT FINAL HARTA PADA AKHIR TAHUN KEWAJIBAN/UTANG PADA A KHIR TAHUN
K A J A P N U H A T
2
0
DAFTA R SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL DASAR PENGENAAN PAJAK/
NO.
SUMBER/JENIS PENGHASILAN
(1)
(2)
PPh TERUTANG
PENGHASILAN B RUTO (Rupiah)
1
BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA
2
BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YANG DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK
3
PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
4
HADIAH UNDIAN
5
PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN SEKALIG
6
HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD
7
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
8
SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGGUNAN
9
BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH
10
BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI
11
PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF
12
DIVIDEN
13
PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA
14
PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL JUMLAH BAGIAN A
(Rupiah)
(3)
20
JBA
BAGIAN B
:
HARTA PADA AKHIR TAHUN
NO.
JENIS HARTA
TAHUN PEROLEHAN
HARGA PEROLEHAN
(1)
(2)
(3)
(4)
KETERANGAN
(Rupiah)
(5)
1 2 3 4 5 dst JUMLAH BAGIAN B BAGIAN C
NO.
:
JBB
KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
NAMA
ALAMAT
TAHUN
PEMBERI PINJAMAN
PEMBERI PINJAMAN
(2)
(3)
PEMINJAMAN (4)
(1)
JUMLAH (5)
1 2 3 4 5 dst JUMLAH BAGIAN C
B AGI AN D :
JBC
D AF TA R S US UN AN AN GG OT A K EL UA RGA
NO.
NAMA
TANGGAL LAHIR
HUBUNGAN KELUARGA
PEKERJAAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1 2 3 4 5
21
JIKA FORMULI R INI TIDAK M ENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
H al am an k e-
d ar i
h al am an L am pi ra n- II
Contoh Kasus SPT 1770 s 1. Nama
ADI SAPUTRO
2. Alamat
Jl. Sakti No. 18
4. Status/Tanggungan 5. Pangkat/Golongan 6. NPWP
Karo Keuangan, Kementerian BUMN Kawin/3 Anak Pembina (IV/a) 48.999.666.3.011.000
7. Masa Kerja
Januari – Desember 2010
3. Jabatan
22
Data Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2010 A. PERINCIAN PENGHASILAN TAHUN 2010 (Formulir 1 721- A2) : Gaji pokok Rp 65,000,000 Tunjangan istri/suami
:
Rp
6,500,000
Tunjangan anak
:
Rp
2,000,000
Tunjangan struktural/fungsional
:
Rp
6,000,000
Rp
3,000,000
Tunjangan beras :
Tunjangan lain-lain
Rp
Penghasilan Bruto
BIAYA JABATAN = 5% x Penghasilan Bruto (Maksimal : 6.000.000/Th, 500.000/Bln
- (+) = Rp
82,500,000
Pengurangan : - Biaya Jabatan 5% x82.500.000
:
Rp
4,125,000
*)
- Iuran Pensiun
:
Rp
3,087,500
** )
IURAN PENSIUN = 4.75% x Gaji Pokok = 4.75% x 65.000.000
Penghasilan Neto
= Rp
23
= Rp
7,212,500 (-) 75,287,500
Data Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2010 Penghasilan Neto
= Rp
PTKP ( K/3 ) - Wajib Pajak
:
Rp
15,840,000
- Status Kawin
:
Rp
1,320,000
- Anak 3 orang @ Rp 1.320.000
:
Rp
3,960,000
Total Penghasilan Tidak Kena Pajak
=
75,287,500
Pembulatan Penghasilan Kena Pajak adalah Ribuan (+) Penuh (000) Rp 21,120,000 (-) Rp 54,167,500
Penghasilan Kena Pajak PPh Terutang
5 % x R p 50.000.000 = 2.500.000
= Rp 54,167,500 = Rp
3,125,050
15 % x Rp 4.167.000 = 625.050
PPh Telah Dipotong PPh yang kurang atau lebih dibayar *)
**)
= Rp
3,125,050 (-) NIHIL
Bia ya ja ba tan y ait u b ia ya u nt uk m enda patka n, m ena gih , d an m em elih ara p eng hasilan se be sar 5 % da ri p eng ha silan b ru to d eng an ju mla h m aksim um sebesar Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000 ,- sebulan. Iuran pensiun sebesar 4,75 % x gaji24 pokok
1. 2. 3.
LAMPIRAN I - B
R I L U M R O F
1721 - A2 •
DEPARTEMEN KEUANGA N RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
M I W K A SPT TAHUNAN PPh PASAL 21 T N PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI NEGERI U SIP IL , ANGGOTA TNI / POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA H A T
Lembar 1 untuk KPP Lembar 2 untuk Pemotong Pajak Lembar 3 untuk Pegawai
2
0
NOMOR URUT
:
0
2
NAMA INSTANSI / BADAN LAIN
:
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
X
Y
NPWP BENDAHARA
:
0
1
.
0
1
1
.
8
8
8
.
9
-
0
1
1
.
0
0
0
NAMA BENDAHARA
:
B
E
N
D
A
H
A
R
A
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
ALAMAT BEND AHARA
:
J
L
.
M
E
R
D
E
K
A
B
A
R
A
T
N
O
NAMA PEGAWAI / PE NSIUN AN
:
A
D
I
NIP / NRP
:
1
9
5
0
1
NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN
:
2
7
ALAMAT PEGAWAI / PEN SIUNAN
:
J
L
PANGKAT / GOLONGAN
:
I
V
/
A
JABATAN
:
K
E
P
A
STATUS DAN JENIS KELAMIN
:
J UML A H TA NG GUNG AN KEL UA RGA U NTUK PTK P
:
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
:
A.
.
2 a 1 2 7 1
S
A
P
U
T
R
O
9
0
6
1
5
1
9
8
8
8
4
6
6
6
S
A
K
L
x KAWIN
K/
2
0
1
T
A
I
B
N
A
G
TIDAK KAWIN TK/ S.D
4 O
.
2
I
A
N
•
•
PENGHASILAN BRUTO : 1.
GAJI POKOK / P ENSIUN
2.
TUNJANGAN ISTERI
3.
TUNJANGAN A NAK
4.
0
Z
2
1
0
0
1
5
0
N
X
1
2
A
N
Y
Z
3
1 0
0
0
A
N
G
5
K
LAKI-LAKI
E
U
PEREMPU
HB/ 1
2 RUPIAH
RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : •
1
1
65,000,000
2
6,500,000
3
2,000,000
JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 1+2+3 )
4
73,500,000
5.
TUNJANGAN PE RBAIKAN PENGHASILAN
5
6.
TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL
6
6,000,000
7.
TUNJANGAN BE RAS
7
3,000,000
8.
TUNJANGAN KHUSUS
8
9.
TUNJANGAN LAIN-LAIN
10.
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9)
9 10
82,500,000
PENGURANGAN 11.
BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN
11
4,125,000
12.
IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT
12
3,087,500
13.
JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12)
13
7,212,500
14
75,287,500
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 : 14.
JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)
25
•
•
6.
TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL
6
7.
TUNJANGAN BERAS
7
8.
TUNJANGAN KHUSUS
8
9.
TUNJANGAN LAIN-LAIN
9
10.
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9)
82,500,000 4,125,000 3,087,500 7,212,500
11.
BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN
11
12.
IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT
12
13.
JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12)
13
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
2 a 1 2 7 1
14.
JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)
14
15.
JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
15
16.
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTK P)
16
17.
PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16)
17
18.
PPh PASAL 21 TERUTANG
18
19.
PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG
20.
JUMLAH PPh PASAL 21 : b.
•
10
PENGURANGAN
a.
B.
6,000,000 3,000,000
:
DIPINDAHKAN
21,120,000 54,167,500 3,125,050 3,125,050
19
YANG KURANG DIPOTONG 18 - 19 YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)
PEGAWAI TERSEBUT
75,287,500
NIHIL
20 PINDAHAN
BARU
PENSIUN
3
C. TANDA TANGAN BENDAHARA (Tempat)
1
/
1
TGL
2
/
2
BLN
0
1
0
THN
Tanda Tangan dan Cap
BENDAHARA NAMA
:
NIP/NRP
:
K
E
W A 1
3
M
E
R
S
3
2
N I
T T
3
3
E
R
I
3
3
A
N
X
Y
Z
WARSITO
O 5
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.49
26
Pak Adi Saputro juga mendapatkan honorarium sebagai Tim Peny usun Materi Pembaha san Rancangan Peratur an 1 Pemer inta h di Kemenhu b sebesar Rp 2.000.000,- dan bendahar a t elah melakukan pemotongan PPh Final sesuai ketentuan y aitu 1 5%. ( Bukti Pemotongan PPh Nomor : BP21-02/V I/2010 Tan ggal 15/0 6/2010) Pak Adi Saputro juga mendapatkan honorarium sebagai Pembicara Ahli Acara Bimbingan Teknis Keuangan di 2 Kemenkop dan UKM sebesar Rp 4.000.000,- dan bendahara telah melakukan pemotongan PPh Final sesuai ketentuan y aitu 1 5%. ( ( Bukti Pemotongan PPh 21 Fina l Nomor : BP21-10/IX/2010 Tgl 10/09/2010) Pak Adi Saputro juga mendapatkan honorarium sebagai Pengaja r Semina r di BUMN ya ng diselenggar akan oleh 3 salah satu media sebesar Rp 5.000.000,- dan t elah melakukan pemotongan PPh 2 1 sesuai ketentuan Pasal 17 . ( Bukti Pemotongan PPh 21 Non Final Nomor : BP21-05/RT /X/2010 Tan ggal 29/10/2010)
Instansi Pemotong Pajak/ NPWP
Honorarium
Penghasilan Bruto
PPh 21 FINAL + NON FINAL
Nomor & Tanggal Bukti Potong
Juni 2010
Kemenhub ( 17.094.420.1.061.00)
Rp 2.000.000
Rp 300.000
BP21-02/VI/2010 ( 15/06/2010)
Oktober 2010
Kemenkop&UKM ( 18.047.280.7.021.000)
Rp 4.000.000
Rp 600.000
BP21-10/IX/2010 ( 10/09/2010)
Oktober 2010
MT (19.090.209.1.014.000)
Rp 5.000.000
Rp 125.000
BP21-05/RT/X/2010 ( 29/10/2010)
Rp 11.000.000
Rp 1.025.000
Jumlah Total
PENGHASILAN ISTRI
TK/-
• • • •
Bekerja di BCA sebagai kepala cabang Thamrin Penghasilan Bruto setahun = Rp. 150.000.000 PPh 21 yang telah dipotong = Rp. 14.224.000 27 Bukti Potong adalah 1721-A1
Bukti Potong PPh 21 final Lembar ke-1 untuk : WajibP ajak Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : PemotongPajak
DEPARTEMENKEUANGANREPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………...………….
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA DIREKTORAT JENDERALP AJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………...………….
(1)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FINAL)
NOMOR : BP21-10/IX/2010
NOMOR : BP21-02/VI/2010………
N PWP
:
4 8 - 9 9 9 - 6 6 6 - 3 - 0 1 1 - 0 0 0 )
S A P UT RO
Nama Wajib Pajak
:
AD I
S A P UT R O
Sa k t i
Alamat
:
J l .
Sa k t i
N P WP
:
4 8 - 9 9 9 - 6 6 6 - 3 - 0 1 1 - 0 0 0
Nama Wajib Pajak
:
AD I
Alamat
:
J l .
No.
Jenis Penghasilan
(1)
(2)
1.
Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan
2.
(3)
No . 1 8
Jumlah Penghasilan Bruto
Tarif
(3)
Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus. Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima
(1)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FINAL)
PPh yang dipotong
(4)
(5)
No.
Jenis Penghasilan
(1)
(2)
1.
Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus. Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan.
2.
2,000,000
15%
300,000
oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan.
300,000
JUMLAH
No . 1 8
Jumlah Penghasilan Bruto
Tarif
(3)
4,000,000
15%
Terbilang : Enam Ratus Ribu Rupiah
*) Lihat petunjuk pengisian
*) Lihat petunjuk pengisian
Jakarta , 15 Juni 2010 (4)
Jakarta, 4 Juni 2009
Pemotong Pajak (5)
Pemotong Pajak (5)
:
1 7 - 0 94 - 4 20
N a ma
:
B E ND AH AR A
1 - 0 6 1 - 00 0 K E M E N H UB
(5)
600,000 600,000
JUMLAH
Terbilang : Tiga Ratus Ribu Rupiah
N P WP
PPh yang dipotong
(4)
N P WP :
1 8 - 0 4 7 - 2 8 0 - 7 - 0 2 1 - 0 0 0
N a ma
B E N D A H A RA
:
K EM E NK O P
UKM Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas bukan merupakan kredit
Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT)
Tanda tan an nama dan ca
pajak da lam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi. 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.02
Tanda tan an nama dan ca
Tahunan PPh Orang Pribadi.
SOEDIBYO
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.
28
F.1.1.33.02
KURNIADI
&
Bukti Potong PPh 21 Non Final & 1721 A1 Istri Lembar ke-2 untuk : Pemoton g Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDO NESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJ AK KANTOR PELAYANAN PAJ AK ……………………………………... …………. (1)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 NOMOR : BP21-25/RT/X/2010
N P WP
:
4 8 -
Nama Wajib Pajak
:
AD I
S A P UT R O
Alamat
:
J
S a k t
No.
.
6 6 6 i
3 -
0 0 0 )
0 1 1 -
N o . 1 8
Je nis Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)
Tarif lebih tinggi 20% (Tidak BerNPWP)
Tarif
PPh yang Terutang (Rp)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
1.
l
9 9 9-
Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tena Kerja Lepas
2.
Imbalan Distributor MLM
3.
Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi
4.
Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan
5.
Imbalan Kepada Tenaga Ahli
6.
Honorarium atau Imbalan kepada Ang Dewan Komisaris atau Dewan Pengaw tidak merangkap sebagai Pegawai Teta
7.
Jasa Prod uksi, Tantiem, Bonus a tau I Lain kepada Mantan Pegawai
8.
Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
9.
Imbalan kepada Peserta Kegiatan
10.
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan
11.
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang
5,000,000
tidak bersifat berkesinambungan 12.
2.5%
125,000
Penghasilan kepada Pegawai atau Pem Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri
5,000,000
Jumlah
125,000
Terbilang : Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah *) Lihat petunjuk pengisian
Jakarta,29 Oktober 2010
Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas
Pemotong Pajak (5)
Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk
N PWP :
1 9 - 0 9 0 - 2 0 9 - 1 - 0 1 4 - 0 0 0
N a ma
ME D I
diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.
:
29
A
K E U A N G A N
Bukti Potong PPh 21 Non Final & 1721 A1 Istri LAMPIRAN I - A
1721 - A1
R I L U M R O F
DEPARTEMEN KEUANGA N RI DIREKTORAT JENDERAL PAJA K
SPT TAHUNAN PPH PASAL 21 •
PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWA I TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGA N HARI TUA / TABUNGA N HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)
NOMOR URUT
:
NPWP PEMOTONG PAJA K
:
NAMA PEMOTONG PAJA K
:
ALAMAT PEMOTONG PAJAK
:
NAMA PEGAWA I ATA U PENERIMA PENSIUN/THT/JHT
:
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT
:
AL AMAT PEGAWA I ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : STA TUS, JENIS KELA MIN DA N KA RY AWA N A SING
:
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
:
JABATAN
:
0 0 B J S 4 J
5 1 0 0 1 A G I A N L . M H . T I S K A 8 9 9 9 L . S A K T X
K AWIN K/
TK/
0
1
0 0 1
LAKI-LAKI
X
PEREMPUA N
0
KARYAWAN A SING
HB/
Kepala Cabang
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN:
0
1
S.D
1
2
RUPIAH
PENGHASILAN BRUTO : 1.
GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT
1
2.
TUNJANGAN PPh
2
3.
TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA
3
4.
HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA
4
5.
PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA
5
PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 7. JUMLAH (1 s.d. 6)
•
2
6 6 6 3 0 1 1 I N O 1 8
6.
•
Lembar 1 untuk KPP Lembar 2 untuk Pemotong Pajak Lembar 3 untuk Pegaw ai
0 0 0 B C A 1 2 5
A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : •
1. 2. 3.
1 7 8 7 0 1 1 G A J I B A N K H A M R I N N O
TIDAK KAWIN 0
M I W K A T N U H A T
1 50 0 00 0 00
6 7
8.
TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR
8
9.
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)
9
150,000,000 150,000,000
PENGURANGAN : 10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7
10
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8
11
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT
12
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)
13
6,000,000
14
14 4 00 0 00 0
6,000,000
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 : 14.
JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)
30
Bukti Potong PPh 21 Non Final & 1721 A1 Istri PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
•
14.
JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)
14
15.
PENGHASILAN NETO MASA S EBELUMNYA
15
16.
JUMLAH PE NGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
16
144,000,000
17.
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
17
15,840,000
18.
PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)
18
128,160,000
19.
PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN
19
14,224,000
20.
PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA
20
21.
PPh PASAL 21 TERUTANG
21
22.
PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH
22
23.
PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)
23
24.
PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI
24
25.
JUMLAH PPh PASAL 21 : a. YANG KURANG DIPOTONG 23 - 24 b.
144,000,000
14,224,000 14,224,000 14,224,000 NIHIL
25
YANG LEBIH DIPOTONG 24 - 23
26. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TEL AH a.
DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI
BULAN
b.
DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh
BULAN
TAHUN 26
Jakarta
B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
x
PEMOTONG PAJA K
TAHUN
3
(tempat)
KUASA
1 TGL
1
2 BLN
2
0
1
0
THN
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
NAMA LENGKAP
B
A
NPWP
0
1
G 0
G
A
0
1
J
I 1
B 7
8
A
N 7
K 0
31
B
C
1
1
A 0
0
0
RINI
P Fatmawati, Kepala Cabang BCA Thamrin, Penghasilan Bruto setahun Rp 150.000.000. Pengh. bruto setahun Pengurangan: Biaya jabatan (maksimum)(Rp. 150jt x5% =7.500.000) Penghasilan neto setahun PTKP (TK/0) PKP PPh terutang (5% x Rp50.000.000,00) (15% x Rp78.160.000,00) PPh terutang sebulan (Rp14.224.000/12)
Dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 32
150.000.000 (6.000.000) 144.000.000 (15.840.000) 128.160.000 14.224.000 1.185.333
Daftar HARTA & KEWAJIBAN A T R A H r a t f a D
Jenis Harta
Rumah
Rumah
Toyota Forturner
Perhiasan
Deposito BRI
Harga Beli/ Nominal
Rp 560.000.000
Rp 10.000.000
Rp 285.000.000
Rp 10.500.000
Rp 1.000.000.000
1998
1980
2008
2005
2007
Tunai
-
Tahun Perolehan Alamat
Jl. Widya Chandra No. 18
Jl. Bangka No. 9
Cara Pembayaran
Kredit 20 Tahun
Warisan
Tunai
Keterangan
NOP : 13.12344567812
NOP:151987 6454612
No. BPKB : 34598764
Rp 560.000.000
Rp 7.000.000
Harga Perolehan
Rp 285.000.000
33
Bunga 10%/Tahun = 100.000.000 Rp 10.500.000
Rp 1.000.000.000
Daftar HARTA & KEWAJIBAN Jenis Harta Harga Beli/ Nominal Tahun Perolehan Alamat Pemberi Pinjaman No. Objek Pajak Keterangan
Rumah
D a f t a r
Rp. 116.000.000 1998 Jl. MH. Thamrin No. 5 KPR BTN 15.19876454612 20 Tahun
34
K E W A J I B A N
DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN
R I L U M R O F
LAMPIRAN - II
1770 S - II
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
KEMENTERIANKEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
BAGIAN A NO.
:
• • • •
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL HARTA PADA AKHIR TAHUN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
K A J A P N U H A T
2
0
1 0
DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
4 8 A D I
9 9 9 6 6 6 3 S A P U T R O
0 1 1
0 0 0
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
SUMBER/JENIS PENGHASILAN
DASAR PENGENAAN PAJAK/ PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(2)
(1) 1
BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA
2
BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YANG DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK
3
PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
4
HADIAH UNDIAN
5
PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS
6
HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD
7
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
8
SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGGUNAN
9
BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH
10
BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI
11
PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF
12
DIVIDEN
13
PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA
14 PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL
PPh TERUTANG
DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2
(Rupiah)
(3)
100.000.000
20.000.000
DI ISI DENGAN BESARNYA PENGHASILAN PPh TERUTANG BRUTODEVIDEN BUNGA 20% x PH. BRUTO
6.000.000
900.000
Diisi dari Lampiran 1721A1/A2 Istri, Jika NPWP Istri berbeda, maka kolom ini dikosongkan dan Istri membuat SPT sendiri
35
150.000.000 JBA
DI ISI DENGAN BESARNYA PENGHASILAN BRUTO HONORARIUM PPh TERUTANG HONORARIUM JUMLAH TOTAL PPh 15% x PH. BRUTO TERUTANG (FINAL)
14.224.000
DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
JUMLAH BAGIAN A
DI ISI DENGAN NPWP WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2
35.124.000
DI ISI DENGAN JENIS HARTA WAJIB PAJAK BAGIAN B
:
DI ISI DENGAN HARGA PEROLEHAN WP
DI ISI DENGAN TAHUN PEROLEHAN JENIS HARTA WP
HARTA PADA AKHIR TAHUN JENIS HARTA
NO.
(2)
(1)
TAHUN PEROLEHAN
HARGA PEROLEHAN
(3)
(4)
KETERANGAN
(Rupiah)
(5)
1
Rumah (Jl. Widya Chandra No. 18)
1998
560.000.000
2
Toyota Forturner
2008
3
Perhiasan
2005
285.000.000 10.500.000
4
Deposito BRI
2007
Rumah (Jl. Kebon Jeruk No. 5)
1980
5 dst
JUMLAH BAGIAN B
BAGIAN C NO. (1) 1
:
Kredit, NOP : No. BPKB :
DIJUMLAHKAN HARGA PEROLEHANWP 1000.000.000
7.000.000 1.862.500.000
JBB
Warisan, NOP :
KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN NAMA
ALAMAT
TAHUN
PEMBERI PINJAMAN
PEMBERI PINJAMAN
PEMINJAMAN
(2)
(3)
(4)
Jl. MH. Thamrin No. 5
KPR BTN
JUMLAH (5)
1998
116.000.000
2 3 4 5 dst JUMLAH BAGIAN C
DI ISI DENGAN 36 JUMLAH PINJAMAN
JBC
116.000.000
DI ISI DENGAN NAMA KELUARGA
BAGIAN D :
DI ISI DENGAN HUB KELUARGA
DI ISI DENGAN TANGGAL LAHIR SESUAI AKTE
DIISI DENGAN PEKERJAAN
DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
NO.
NAMA
TANGGAL LAHIR
HUBUNGAN KELUARGA
PEKERJAAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Istri
Karyawati BCA
1 2 3
Fatmawati Nadine Royan
12/07/1965 01/09/1985 10/10/1990
Anak Kandung Anak Kandung
4 5 JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Halaman ke-
1
dari 1
hala man Lampir an-II
DI ISI DENGAN NOMOR HALAMAN 37
DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN
LAMPIRAN - I R I L U M R O F
1770 S - I
K A J A P N U H A T
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
• • •
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
BAGIAN A
:
4 8
9 9 9
A D I
6 6 6
3
0 1 1
0
0 0
S A P U T R O
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)
NO.
JENIS PENGHASILAN
(1)
(2)
2 0 1 0 DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 – A1/A2 JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah) (3)
1. BUNGA
2. ROYALTI
DI ISI DENGAN JUMLAH PENGHASILAN & PINDAHKAN KE BAGIAN A KE FORMULIR INDUK 1770 S BAGIAN ANGKA (2)
3. SEWA 4. PENGHARGAAN DAN HADIAH 5. KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA
5.000.000
6. PENGHASILAN LAINNYA JUMLAH BAGIAN A
JBA
38
5.000.000 Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A angka (2)
BAGIAN B :
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
NO.
JENIS PENGHASILAN
(1)
(2)
JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah) (3)
1. BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH
10.000.000
2. WARISAN 3. BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI 4. KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA
DI ISI DENGAN JUMLAH PENGHASILAN YANG BUKAN JBB OBJEK PAJAK
5. BEASISWA 6. PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK JUMLAH BAGIAN B
BAGIAN C:
10.000.000
DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
NAMA PE MOTONG/
NPWP PE MOTONG/
PEMUNGUT PAJAK
PEMUNGUT PAJAK
(1)
(2)
(3)
1.
Bendahara Kementerian XYZ
01.001.688.7.011.000
PPh 21
2.
Media Keuangan
19.090209.1.014.000
PPh 21
NO
BUKTI PE MOTONGAN/ PEMUNGUTAN NOMOR TANGGAL (4) (5)
JE NIS PA JA K : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP* (6)
JUM LA H P Ph YA NG DIPOTONG / DIPUNGUT (7)
Rp. 3.125.050 Rp. 125.000
3. 4. 5. dst JUMLAH BAGIAN C
JBC
Catatan :
*)
Rp. 3.250.050 Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk 1770 S Bagian D angka 12
- DTP : Ditanggung Pemerintah - Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP) - Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat buku petunjuk tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)
39 JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
DI ISI DENGAN JUMLAH PINDAHKAN KE BAGIAN C 1 FORMULIR INDUK 1770 Hala man keS Bagian D angka (12)
DI ISI DENGAN NOMOR HALAMAN
1
dari
halaman Lampiran-I
DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN
DI ISI DENGAN NPWP WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2
SPT TAHUNAN
1770 S
K A J A P N U H A T
R I PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI L U MEMPUNYAI PENGHASILAN : M R KEMENTERIAN KEUANGAN RI DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA DI ISI DENGAN O NAMA WP SESUAI F DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM NEGERI LAINNYA • • •
PERHATIAN
S A T I T N E D I
•
DENGAN FORMULIR YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL 1721 –A1/A2
•
SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
PEKERJAAN
:
NO. TELEPON
:
PERUBAHAN DATA
:
4 8 A D I
9 9 9
ISI DENGAN HURUF CETAK /DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
6 6 6
3
011
•
PEMBETULAN KE - … DI ISISPT DENGAN PEKERJAAN & YANG SESUAI (KOTAK WP PILIHAN) No. TELEPONSESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2
BERI TANDA "X" PADA
0 0 0
S A P U T R O
P E G AWA I N EG E R I - 5 5 5 5 5 5 5 5 02 1 LAMPIRAN TERSENDIRI
KLU : NO. FAKS
:
2 0 1 0
0 2 1
-
TIDAK ADA
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)
9 5 0 0 0 1
5 5 5 5 5 5 5 5 DI ISI SESUAI DENGAN SURAT RUPIAH *) KETERANGAN TERDAFTAR
75.287.500 ………… ……………………………………………………………………………………………. 5.000.000 2
1 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
…….…………………………………………….. 1
[Diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan] O T E N N A L I S A H G N E P . A
2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A ]
3 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI …………………………………………………………………………………………………………………………. 3 [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]
4 JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)
………………………………………………………………………………………
5 ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI OBJEK PAJAK
4
…………………………………………………………………………… 5
6 JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN (4-5)
40
………………..
6
-
80.287.500 80.287.500
N A K L I A S J A A H P G A N N E E P . K B
G N A T U R E T h P P . C
7
5% x 50.000.000 = 2.500.000 15% x 9.167.500 = 1.375.050 + = 3.875.050 Untuk NPWP Istri berbeda, maka kolom ini dikosongkan danK/I/dihitung dengan PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ K/ 3 PH/ HB/ 7 21.120.000 perhitungan tersendiri
8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)
……………………………………………………………………………………………
Untuk NPWP Istri berbeda, maka kolom inixdikosongkan dan dihitung dengan 9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh ANGKA 8) ………………………… ………………… …………………… 9 perhitungan tersendiri 10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN ………………………………… 10 Merupakan pindahan dari 1770 S-I 11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10) …………………………………………………………………………………………… 11 jumlah bagian C kolom (7) 12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)] 13 a.
K A J A P T I D E R K . D
8
b.
PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
(11-12)
a.
PPh PASAL 25
b.
STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)
c.
FISKAL LUAR NEGERI
15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)
3.875.050 -
3.875.050
12
3.250.050
13
625.000
PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT
14 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
59.167.500
… ………………………………………………………………… 14a ……………………………………… 14b
……………………………………………………………. 14c
………………………………………………………………………. 15
41
-
H I B E L / G N R A A R Y U A K B
TGL LUNAS
16
a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (13-15)
16
625.000
………………………………………………… 18
-
TGL
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)
h P P . E
17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon
h P N P U A H Y N A A T K N T R 5 A U J U 2 I S L A K P R G A E N S B A A . P F N A R I P M A L . G
x
BLN
THN
a.
DIRESTITUSIKAN
b.
DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK
18 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR DIHITUNG BERDASARKAN 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13
a.
x
b. a. b. c.
x x
PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI
Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21
d.
Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)
Daftar Susunan Keluarga yang menjadi Tanggungan Wajib Pajak
e.
…………………………………………………………..
Surat Setoran Pajak Lembar ke-3 PPh Pasal 29
PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
TANDA TANGAN
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiranlampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
x
WAJIB PAJAK
KUASA
TANGGAL TGL
NAMA LENGKAP
:
A D I
NPWP
:
4 8
BLN
THN
S A P U TR O
9 9 9
6 6 6
3
0 1 1
F.1.1.32.18
42
0 0 0
JANGAN LUPA UNTUK DITANDATANGANI
SURAT SETORAN PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
3
LEMBAR Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP
(SSP)
NPWP : 4 8 9 9 9 6 6 6 3 0 Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki NAMA WP
:
ADI SAPUTRO
ALAMAT WP
:
JL. SAKTI NO.18 JAKARTA
1
1
0
0
0
NOP : Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak ALAMAT OP
:
………….……………………...……………………………………….……………………………………… ………….……………………...……………………………………….………………………………………
Kode Akun Pajak 4
Jan
1
1
1
Feb
2
Mar
5
Apr
Kode Jenis Setoran
2
Mei
0
0
Uraian Pembayar PPh PASAL 29 ……………………………………………...…………………..……… ……………………………………………...…………………..……… ……………………………………………...…………………..………
Masa Pajak Jun Jul Ags
Sep
Okt
Nov
Tahun Pajak
Des
2 0 1 0 ilang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang i Tahun terutangnya Paj Nomor Keteta : / / Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SK PKB, SKPKBT
/
Jumlah Pembayar : Rp625.000,Terbilan ENAM RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal …………………………………………… ap an an a angan
Nama Jelas …………………………………….
/
dengan rupiah pe
Wajib Pajak/Penyetor JAKARTA , Tangg # ap an an a angan
Nama Jelas ADI SAPUTRO
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Pener ima Pembayaran
F.2.0.32.01
Perhitungan Sendiri NPWP Suami berbeda dengan NPWP Istri 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Penghasilan Neto Suami a. Gaji PNS Rp 75.287.500 b. Honor Mengajar di Lembaga Info Keuangan Rp 5.000.000 (+) Jumlah Penghasilan Neto Rp 80.287.500 Penghasilan Neto Istri (Gaji) Rp 150.000.000 (+) Jumlah Penghasilan Total (Suami + Istri) Rp 230.287.500 PTKP (K/I/3) Rp 36.960.000 (-) Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 193.327.500 PPh Terutang Total (Suami + Istri) Rp 23.999.050 PPh Terutang Suami = 80.287.500/230.287.500 x 23.999.050 Rp 8.367.036 Kredit PPh Suami Rp 3.250.050 (-) PPh Kurang Bayar Suami Rp 5.116.986 PPh Terutang Istri = 150.000.000/230.287.500 x 23.999.050 Rp 15.632.014 Kredit PPh Istri Rp 14.224.000(-) PPh Kurang Bayar Istri Rp 1.408.014 44
N A K L A I S J A A P H G A N N E E P . K B
G N A T U R E T h P P . C
7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)
9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8)
9
8.367.036
………………………………
10
11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)
…………………………………………………………………………………… Kredit Pajak Suami = 3.125.050 +125.000 = 3.250.050
11
8.367.036
12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/A TAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)]
12
3.250.050
13
5116.986
b.
PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT
14 PPh Y ANG DIBAYAR SENDIRI
(11-12)
a.
PPh PASAL 25 … …………………………………………………………… 14a
b.
STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)
c.
FISKAL LUAR NEGERI
15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)
H I B E L / G R N A A Y R A U B K h P P . E
……………………………………………………………
10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN
13 a. K A J A P T I D E R K . D
PPh Terutang SUAMI : x TK/ K/ = 80.287.500/230.287.500 K/I/ PH/ HB/ 7 23.999.050 …………………………………………………………………………………… 8 = 8.367.036
…………………………………… 14b
……………………………………………………… 14c
…………………………………………………………………… 15 TGL LUNAS
16
X
2 8
a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (13-15)
TGL
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) 17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bay ar pada 16b mohon
0 3 BLN
1 1 THN
16
5.116.986
a.
DIRESTITUSIKAN
DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP PATUH)
b.
DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG
DIKEMBALIKAN DENGAN SKKPP PASAL 17 D (WP TERTENTU)
PAJAK
45
N A K L A I S J A A P H G A N N E E P . K B
G N A T U R E T h P P . C
7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)
PPh Terutang Istri : PH/ HB/ 7 = 150.000.000/230.287.500 x 23.999.050 ………………………………………………… ………………………………… 8
TK/
K/
K/I/
9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8)
……………………………………………………………
10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN
………………………………
Kredit Pajak Istri …………… = 11.974.000, telah …………………… …………… ………………………… ………… dipotong oleh BII dalam formulir 1721 A1 Istri 12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEME RINTAH DAN/A TAU KREDIT PAJAK LUAR 11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)
9
10
11
15.632.014
12
14.224.000
13
1.208.014
NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)] 13 a. K A J A P T I D E R K . D
b.
PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT
14 PPh Y ANG DIBAYAR SENDIRI
a.
PPh PASAL 25 … …………………………………………………………… 14a
b.
STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)
c.
FISKAL LUAR NEGERI
15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)
H I B E L / G R N A A Y R A U B K h P P . E
(11-12)
15.632.014
…………………………………… 14b
……………………………………………………… 14c
…………………………………………………………………… 15 TGL LUNAS
16
X
2 8
a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (13-15)
TGL
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) 17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bay ar pada 16b mohon
0 3 BLN
1 1 THN
16
1.208.014
a.
DIRESTITUSIKAN
DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP PATUH)
b.
DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG
DIKEMBALIKAN DENGAN SKKPP PASAL 17 D (WP TERTENTU)
PAJAK
46
Perhitungan Sendiri Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2011 Form Induk 1770 S Nomor 18b
Nama
:
Adi Saputro
NPWP
:
48.999.666.3-011.000
Penghasilan Selama Tahun Pajak 2010 1 2
Penghasilan Neto atas Gaji PNS Penghasilan atas Honorarium Mengajar di Swasta
Rp Rp
75,287,500 5,000,000 (+)
3 -/4 5 6 7 -/8
Penghasilan Total Tahun 2010 Penghasilan Tidak Teratur Penghasilan Teratur Tahun 2010 Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3) Penghasilan Kena Pajak PPh Terutang Kedit Pajak : PPh 21 Telah Dipotong Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2011
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
80,287,500 5,000,000 (-) 75,287,500 21,120,000 (-) 54,167,500 3,125,050 3,125,050 NIHIL
Wajib Pajak
Adi Saputro Adi Saputro 47
SPT Tahunan 1770
ss
Wajib Pajak Orang Pribadi Yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja; dan Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi
48
SPT TAHUNAN
1770 SS
R I L
U M R O F
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA DAN TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA KECUALI BUNGA BANK DAN/ATAU BUNGA KOPERASI
DIREKTORATJENDERALPAJAK
PERHATIAN
S A T I T N E D I
K A J A P N U H A T
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
•
BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN IN I
•
L AMP IR KA N F OT O C OP Y F OR MU LI R 1 72 1- A1 at au 17 21 -A 2*
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
PEKERJAAN
:
NO. TELEPON
:
PERUBAHAN DATA
:
• •
BERI TANDA "X" PADA
2
KLU : NO. FAKSIMILI
LAMPIRAN TERSENDIRI
:
-
TIDAK ADA
JU ML AH K ES EL UR UH AN H AR TA YA NG D IMI LI KI P AD A A KH IR T AH UN
… …… …… …… …… …. .
Rp.
JU ML AH K ES EL UR UH AN K EW AJ B I AN /U TA NG P AD A A KH IR T AH UN
… …… …… …… …… ……
Rp.
PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
TANDA TANGAN
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiranlampirannya adalah benar,lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja. TANGGAL
TGL
*)
BLN
THN
Foto copyFormulir 1721 A1 atau 1721 A2 wajib dilampirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS
PetunjukPengisian
49
SPT PEMBETULAN KE -…
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
I SI D EN GA N H UR UF C ET AK / D IK ET IK D EN GA N T IN TA H IT AM
0
F O R M U L I R 1 7 7 0 s s
YANG DIISI TERLEBIH DAHULU ADALAH FORMULIR LAMPIRAN, BUKAN INDUKNYA
DI SETIAP LEMBAR JANGAN LUPA MENGISI IDENTITAS SEPERTI NAMA, NPWP DAN TAHUN PAJAKNYA
JANGAN LUPA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN, KARENA JIKA TIDAK SPT YANG ANDA LAPORKAN DIANGGAP TIDAK SAH
SEBELUM SPT DIKIRIM/DISAMPAIKAN KE KPP, JIKA SPT MENUNJUKKAN KURANG BAYAR, KEKURANGAN TERSEBUT HARUS DIBAYAR PALING LAMBAT TANGGAL SEBELUM SPT DISAMPAIKAN
PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN DI KANTOR POS ATAU BANK 50
SPT TAHUNAN
K DI ISI DENGAN A J NPWP WP SESUAI A PAJAK PENG HASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI P DENGAN FORMULIR N 1721 –A1/A2 U YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU P EMBERI KERJA DAN
1770 SS
R I L U M R O F
2 0 1 0
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
S A T I T N E D I
H A T
TIDAK MEMP UNYAI PENGHASILAN LAINNYA KECUALI BUNGA BANK DAN/ATAU BUNGA KOPERASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJ AK
PERHATIAN
DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN
SPT PEMBETULAN KE -…
•
BACA DAHULU PETUNJUK PENGIS IA N PADA HALAMAN INI
•
BERI TANDA "X" PADA
•
LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 atau 1721-A2*
•
ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
NPWP
:
2 7
NA MA WA JIB PA JA K
:
I MRON
PEKERJAAN
:
NO. TELEPON
:
T E KN I S I - 5 5 5 5 5 5 5 5 0 2 1
PERUBAHAN DATA
:
1 99
6 6 6
DI ISI DENGAN LAMPIRAN TERSENDIRI NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2
x
3
0 1 4
0 0 0
NO. FAKSIMILI :
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
DI ISI DENGAN PEKERJAAN WP SESUAI DENGAN KLU – : FORMULIR 1721 A1/A2
0 2 1
5 5 5 5 5 5 5
DI ISI DENGAN NOMOR TELEPON WP YANG DAPAT DIHUBUNGI
TIDAK ADA
JUMLAH KESELURUHAN HARTA Y ANG DIMILIKI PADA A KHIR TAHUN …………… …………… ..
Rp.
50.000.000
JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA A KHIR TAHUN
Rp.
75.000.000
…………………………
DIISI DENGAN TANGGAL SAAT SPT
PERNYATAAN
DITANDATANGANI Dengan menyadariINI sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-
DIISI DENGAN JUMLAH SELURUH UTANG YANG DIPEROLEH/DIMILIKI, TERMASUK UTANG BUNGA. MISALNYA: TAND A TANGAN PINJAMAN BANK ATAU KOPERASI
lampirannya adalah benar,lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja.
TANGGAL
2 9. TGL
-
0 3
-
2 0 1 1
BLN
THN
51
DIISI DENGAN NI DARI SELURU DIMILIKI SES KETENTUAN PE BERLAKU. MISA 5 KENDARAAN KEBUN, SAWA DEPOSITO, TA
JANGAN LUPA UNTUK DITANDATANGANI
DI ISI D NOMOR
R I L U M R O F
LAMPIRAN I - A
1721 - A1 DEPARTEMENK EUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJA K
SPT TAHUNAN PPH PASAL 21 •
PENGHASILANDAN PENGHITUNGANPPh PASAL 21 PEGAWAI TETAPA TAU PENERIMA PENSIUNATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)
NOMOR URUT
:
1 0
NPWP PEMOTONG PAJAK
:
1 9
2 9 9
NAMA PEMOTONG PAJAK
:
P T
X Y Z
ALAMAT PEMOTONG PAJAK
:
J
NAMA PEGAWAI ATA U PENERIMA PENSIUN/THT/JHT
:
I M R O N
NPWPPEGAWAI A TAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT
:
L
.
J
3
0 1 7
.
I
R M A N
3
0 1 4
E N D
S U D
2 7
1 9 9
J
K E B A Y O R A N
STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING
:
X KAWIN
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
:
JABATAN
:
K/
0
6 6 6
TIDAK KAWIN
TK/
X
3
FORMULIR 1721- A1
0
0 0 0
PEREMPUAN
KARYAWAN ASING
HB/
TEKNISI
MASA PEROLEHAN PENGHA 0
1
S.D
1
2
RUPIAH
PENGHASILAN BRUTO :
1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT
1
2. TUNJANGAN PPh
2
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA
3
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA
4
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA
5
6.
•
CONTOH
0 0 0
2 7
LAKI-LAKI
A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : •
2 0 1 0
5 4 0
ALA MAT PEGAWAI ATA U PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :
L
M 1. Lembar 1 untuk KPP I W 2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak K 3. Lembar 3 untuk Pegawai A T N U H A T
PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21
50,000,000
6
50,000,000
7. JUMLAH (1 s.d. 6)
7
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR
8
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)
9
50,000,000
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7
10
2,500,000
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8
11
PENGURANGAN :
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT
12
52
FORMULIR INI SEBAGAI SATU KESATUAN YG TIDAK TERPISAHKAN DARI SPT 1770 SS
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12) •
13
2,500,000
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)
14
47,500,000
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA
15
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASA L 21
16
47,500,000
CONTOH
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
17
18,480,000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)
18
29,020,000
FORMULIR 1721- A1
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN
19
1,451,000
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA
20
21. PPh PASAL 21 TERUTANG
21
22. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH
22
23. PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)
23
1,451,000
24. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI
24
1,451,000
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
1,451,000
25. JUMLAH PPh PASAL 21 :
a. YANG KURANG DIPOTONG (23 - 24)
-
25
b. YANG LEBIH DIPOTONG (24 - 23) 26. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH
a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI
BULAN
TAHUN
b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL BULAN
TAHUN
26
JAKARTA
B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
X PEMOTONG PAJAK
0 TGL
(tempat)
KUASA
1
0 BLN
1
2
0
1
1
THN
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
NAMA LENGKAP H
E
NPWP
8
2
N
D
R
A
7
7
7
3
3
3
8
0
2
5
0
0
0
JIKA FORM ULIR INI TIDAK MENCUK UPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.48
53
FORMULIR INI SEBAGAI SATU KESATUAN YG TIDAK TERPISAHKAN DARI SPT 1770 SS
View more...
Comments
