SOSIALISASI UU NO 23 TAHUN 2014 - Copy.ppt

UNDANG-UNDANG NOM0R 23 TAHUN 2014 (Tentang Pemerintahan Daerah) S U M A T E R A

K A L IM A N T A N

IR IA N

J A Y A

J A V A

Dr. HALILUL KHAIRI, M.Si (Anggota Tim Perumus dan Pembahas UU No 23 Tahun 2014 Kemendagri) 0811856657 2014

LATAR BELAKANG

1. Menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Menata manajemen pemerintahan daerah yang lebih responsif, akuntabel, transparan dan efisien. 3. Menata keseimbangan tanggung jawab antar tingkatan/susunan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. 4. Menata pembentukan daerah agar lebih selektif sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah. 5. Menata hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PEMBAGIAN WILAYAH NEGARA

WILAYAH NEGARA

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota

WILAYAH DAERAH.

 Merupakan batas kedaulatan  Negara lain dapat dihalangi untuk masuk wilayah negara

 Merupakan batas administrasi urusan pemerintahan  Tidak menghalangi susunan/tingkatan pemerintahan lain untuk melaksanakan urusan pemerintahan di wilyahnya

KEDUDUKAN DAERAH OTONOM

1. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mepunyai pemerintahan sendri dan mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. 2. Keberadaan daerah otonom dan hak otonomi diberikan oleh konstitusi, namun pembentukan daerah otonom dan penentuan jenis dan jumlah urusan otonomi ditetapkan dengan undang-undang. 3. Pemerintahan daerah berada di luar struktur pemerintah pusat. 4. Daerah otonom tidak berdaulat sehingga tunduk pada hukum yang dibuat oleh pemerintah pusat. 5. Hubungan pusat dan daerah adalah hubungan hierarkhi kedaulatan dan bukan hubungan hierarkhi organisatoris.

URUSAN PEMERINTAHAN

PRESIDEN

PUSAT

MENTERI

AZAS TUGAS PEMBANTUAN

DEKONSENTRASI

DAERAH OTONOMI

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT : Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat KONKUREN : URUSAN PEMERINTAAHAN

Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota PEMERINTAHAN UMUM :

kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang di daerah dilaksanakan oleh gubernur, bupati/walikota dan didelegasikan kepada camat

URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT

1. Dapat didekonsentrasikan kepada gubenur, bupati/walikota sebagai wakil pemerintah pusat atau instansi vertikal 2. Tidak dapat ditugaspembantuankan kepada daerah otonom, karena tidak ada perangkat daerah yang melaksanakan.

3. Dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara. 4. Pembentukan instansi vertikal di daerah tidak memerlukan persetujuan gubernur sebagai wakil pemerintah.

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

PRINSIP PEMBAGIAN:

akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN:

1.Lokasi pelaksanaan urusan pemerintahan; 2.Pengguna/konsumen atas pelaksanaan urusan pemerintahan; 3.Manfaat atau dampak pelaksanaan urusan pemerintahan; 4.Kedudukan strategis bagi kepentingan nasional. KETENTUAN PEMBAGIAN: 1.Diatur dalam lampiran UU No 23 Tahun 2014. 2.Urusan ekologis (ESDM, Kehutanan, dan Kelautan hanya diserahkan kepada daerah provinsi.

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

POLA PEMBAGIAN:

Yang dibagi antar tingkatan/susunan pemerintahan hanya substansi urusan saja, sedangkan unsur manajemen dan fungsi manajemen melekat pada setiap substansi tersebut kecuali ada fungsi manajemen tertentu atau unsur manajemen tertentu yang secara eksplisit dinyatakan sebagai kewenangan susunan pemetintahan yang lain KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN:

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan setiap tingkatan/susunan pemerintahan dilakukan secara jelas (clear cut), sehingga tidak ada lagi urusan pemerintahan yang tumpang tindih antar tingkatan/susunan pemerintahan.

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR :

Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR : Urusan Pemerintahan Wajib yang substansinya tidak mengandung Pelayanan Dasar. PILIHAN : Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG DIOTONOMIKAN

AZAS PELAKSANAAN :

Urusan Pemerintahan yang dibagi menjadi kewenangan daerah dilaksanakan berdasarkan azas otonomi.

ANGGARAN : Pelaksanaan urusan dibiayai dari APBD. KEKUASAAN DAERAH : Mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus urusan yang sudah diserahkan kepada daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat dan kondisi daerat dalam prinsip NKRI.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. Mengandung Pelayanan Dasar

Pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. 2. Memerlukan SPM : Ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 3. Menjadi Prioritas: Dilaksanakan mendahului/mengatasi kebutuhan pembiayaan yang lain.

seluruh

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

AZAS PELAKSANAAN :

Dilaksanakan berdasarkan azas dekonsentrasi karena merupakan kewenangan Presiden yang tidak diotonomikan. ANGGARAN : Pelaksanaan urusan dibiayai dari APBN. PELAKSANA :

Di daerah dilaksanakan oleh gubernur, bupati dan walikota sebagai wakil pemerintah pusat dibantu oleh instansi vertikal. Camat melaksanakan kewenangan bupati/walikota di tingkat kecamatan PERTANGGUNGJAWABAN:

Gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui Mendagri dan bupati/walikota betanggung jawab kepada Mendagri melalui gubernur wakil pusat.

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; 3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional dan nasional; 4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan 7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Urusan pemerintahan umum tersebut di atas juga dilaksanakan oleh berbagai instansi baik instansi pusat maupun perangkat daerah. Kepala daerah lebih menekankan pada fungsi koordinator pelaksanaan urusan pemeritahan umum di daerah disamping sebagai pelaksana. Instansi vertikal yang membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada dasarnya bertugas membantu kepala daerah, terutama bantuan keuangan, fasilitasi, administrasi dan bantuan lainnya

KONSTRUKSI URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI DAERAH

PRESIDEN

MENDAGRI

GUBERNUR BUPATI/ WALIKOTA

CAMAT

INSTANSI VERTIKAL INSTANSI VERTIKAL

FORKOPIMDA 1. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum Gubernur, Bupati/Walikota dibantu oleh Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah. 2. Gubernur, Bupati/walikota sebagai Ketua Forkopimda. 3. Anggota Fokopimda terdiri dari Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan satuan teritorial TNI dan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas. 4. Di kecamatan dibentuk forum pimpinan kecamatan yang diketua oleh Camat dengan anggota pimpinan kepolisian dan pimpinan teritorial TNI di Kecamatan. 5. Rapat Fokopimda dapat mengundang instansi vertikal yang lain sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan gubernur, bupati dan walikota adalah perpanjangan Presiden di wilayahnya masing-masing.

umum, tangan

DEKONSENTRASI

Definisi: Pendlegasian Wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah. Sifat : 1.Hubungan bersifat hirarkhi antara atasan dan bawahan (pejabat pusat dan pejabat daerah). 2.Murni meknaisme pelaksanaan urusan pemerintahan pusat. 3.Kemendagri menjadi atasan gubernur dan bupati/walikota sebagai wakil pemerintah pusat. 4.Tugas pusat yang dapat didekonsentrasikan kepada gubernur adalah yang menyangkut binwas kepada kab/kota atau ur PUM dan bup/walikota yang terkait dengan ur PUM.

DEKONSENTRASI

PELAKSANA: Gubernur, bupati/walikota sebagai wakil pemerintah pusat dan instansi vertikal. Kepada gubernur, bupati/walikota sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diatur dalam UU 23/2014. ANGGARAN : Pelaksanaan urusan dibiayai dari APBN. KEKUASAAN PELAKSANAAN : Tidak punya kekuasaan mengatur sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL: Dengan persetujuan gubernur wakil pemerintah pusat kecuali untuk urusan absolut dan urusan yang nomenklaturnya sudah disebut dalam UUD 1945.

TUGAS PEMBANTUAN PELAKSANA : Dilaksanakan oleh daerah otonom bukan oleh pemerintah daerah seperti selama ini. ANGGARAN : Pelaksanaan urusan dibiayai dari APBN dan kepada DPRD bersamaan dengan pengajuan daerah penerima tugas pembantuan

wajib diinformasikan RAPBD oleh kepala

SIFAT PENYERAHAN : Diserahkan kepada daerah sesuai dengan pemerintah pusat dan dapat ditarik kembali.

kebijakan

PERTANGGUNGJAWABAN:

Kepala daerah mempertanggung jawabkan kepada pemerintah pusat dan menyampaikan keterangan kepada DPRD. Perangkat daerah tidak bertanggung jawab langsung ke pusat tapi bertanggung jawab kepada kepala daerah.

KEKUASAAN DAERAH : Dapat menetapkan Perda untuk mengatur penyesuaian pelaksanaan di daerah tersebut.

KEWENANGAN DAERAH PROVINSI BERCIRI KEPULAUAN

1. Pengelolaan sumber daya alam di laut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dapat ditugas pembantuankan kepada provinsi berciri kepulauan. 2. Untuk melaksanakan tugas pembantuan, daerah provinsi berciri kepulauan harus memenuhi NSPK yang mengatur standar dan tata cara melaksanakan tugas pembantuan di bidang kelautan. 3. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BERCIRI KEPULAUAN

1. Provinsi berciri kepulauan adalah daerah provinsi yang luas wilayah lautnya lebih luas dari wilayah daratan. 2. Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi berciri kepualuan dihitung dengan memasukkan luas wilayah laut sampai 12 mil.

3. Tambahan DAU dari perhitungan luas wilayah laut dibagi 30 % untuk provinsi dan 70 % untuk sleuruh kab/kota dalam provinsi tersebut. 4. Dana Alokasi Khusus (DAK) mempertimbangkan pengembangan daerah provinsi berciri kepulauan sebagai prioritas kegiatan kewilayahan.

5. Selain Dana Alokasi Umum dan DAK, Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan untuk percepatan pembangunan daerah provisi berciri kepulauan

PENATAAN DAERAH

1. Pembentukan Daerah Terdiri Atas :  Pemekaran Daerah;  Penggabungan Daerah Penyesuaian Daerah Terdiri Atas :  perubahan batas wilayah Daerah;  perubahan nama Daerah;  pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi;  pemindahan ibu kota; dan/atau  perubahan nama ibu kota 2.

PEMEKARAN DAERAH

1. Lingkup Pemekaran Daerah  pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru; atau  penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersandingan dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi satu Daerah baru.

2. Persyaratan :  persyaratan dasar kewilayahan; dan  persyaratan dasar kapasitas Daerah.  Persyaratan Administratif.

3. Melalui Daerah Persiapan Selama 3 Tahun

PEMEKARAN DAERAH

1. 2. 3. 4. 5.

luas wilayah minimal; jumlah penduduk minimal; batas wilayah; Cakupan Wilayah; dan batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota, dan Kecamatan..

PEMEKARAN DAERAH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

geografi; demografi; keamanan; sosial politik, adat, dan tradisi; potensi ekonomi ; keuangan Daerah; dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.

PENGGABUNGAN DAERAH

1. Lingkup Penggabungan Daerah  penggabungan dua Daerah kabupaten/kota atau lebih yang bersanding dalam satu Daerah provinsi menjadi Daerah kabupaten/kota baru; dan  penggabungan dua Daerah provinsi atau lebih yang bersanding menjadi Daerah provinsi baru 2. Alasan Penggabungan:  kesepakatan Daerah yang bersangkutan; atau  hasil evaluasi Pemerintah Pusat.

3. Persyaratan Penggabungan Daerah  Untuk penggabungan berdasarkan kesepakatan berlaku syarat administratif dan syarat dasar kapasitas.  Untuk penggabungan sebagai hasil evaluasi tidak memerlukan syarat.

PENYESUAIAN DAERAH

1.Perubahan batas wilayah ditetapkan dengan UndangUndang 2.Penetapan penyesuaian daerah diluar penetapan batas wilayah ditetapkan dengan peratuaran pemerintah.

PEMBENTUKAN DAERAH KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL 1. berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan Daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. harus dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota paling lama 5 (lima) tahun

3. harus memiliki Cakupan Wilayah dengan batas-batas yang jelas dan mempertimbangkan parameter pertahanan dan keamanan, potensi ekonomi, serta paramater lain yang memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia 4. Tidak memerlukan usulan dari daerah, namun kondisi daerah tetap menjadi pertimbangan. 5. Selama daerah persiapan dibiayai dari APBN, pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut di wilayah daerah persiapan.

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

1.Kepala Daerah dapat dibantu oleh wakil kepala daerah 2.Kepala Daerah yang ditahan tidak boleh melaksanakan tugas dan wewenangnya. 3.Tugas dan wewenang KDH yang ditahan atau berhalangan sementara dilaksanakan oleh WK KDH 4.Dalam hal KDH ditahan atau berhalangan sementara dan WK KDH tidak ada, maka tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Sekda.

PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH

1. Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala yang mengundurkan diri, meninggal dunia, habis masa jabatan atau berhalangan tetap diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. 2. Dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atas usul Menteri serta Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH

1. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana angka 1 diatas berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH

1.

Kepala daerah diusulkan untuk diberhentikan oleh DPRD apabila :  Dinyatakan Melanggar Sumpah/Janji Jabatan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah;  Tidak Melaksanakan Kewajiban Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Berupa Menaati Seluruh Peraturan Perundang-undangan;  Melanggar Larangan Bagi Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah kecuali melakukan perjalanan ke luar negeri, meninggalkan tugas dan menjadi pengurus yayasan, BUMN, BUMD, swasta  Melakukan Perbuatan Tercela 2. Diuji terlebih dahulu oleh Mahkamah Agung. 3. Apabila DPRD tidak melaksanakan fungsi pengawasan atas tindakan KDH/WK KDH pada angka 1, maka dapat diambil alih oleh Pemerintah Pusat dengan tetap diuji oleh Mahkamah Agung.

PEMBERHENTIAN KARENA DOKUMEN PALSU

1. Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diduga menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf h, DPRD menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan. 2. Apabila terbukti menggunakan dokumen palsu berdasarkan pembuktian dari pejabat yang mengeluarkan dokumen, maka diajukan untuk diberhentikan. 3. Apabila DPRD tidak melakukan penyelidikan dalam 2 bulan, pemerintah pusat melakukan pemeriksaan.

GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

1. 2. 3.

4. 5.

Dalam rangka melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, Gubernur ditunjuk sebagai sebagai wakil pemerintah pusat Biaya untuk melaksanakan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dibebankan kepada APBN. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai wakil pemerintah pusat gubernur dibantu oleh sekretaris gubernur (ex-officio Sekdaprov) dan 5 unit kerja, diluar struktur yang ada pada perangkat daerah. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan umum serta binwas teknis kepada kab/kota. Tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat diambil alih oleh pemerintah pusat jika diabaikan atau sengaja tidak melaksanakan.

ESENSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Untuk menjamin agar pelaksanaan urusan oleh pemerintahan daerah selaras/harmonis sesuai dengan amanat undang-undang. Peran binwas tidak berarti pusat dapat ikut serta (intervensi) penyelenggaraan urusan otonomi daerah Kecuali diamanatkan Peraturan perundang-undangan.

KEKUASAAN PEMERINTAHAN

PUSAT

KEKUASAAN PEMERINTAHAN Penyerahan Sebagian Urusan

laporan Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD ‘45

DAERAH

PROVINSI

KAB/KOTA

KORBINWAS PEMDA

PEMERITAH PUSAT

BANTUAN BINWAS

KORBINWAS Mendelegasikan KORBINWAS

Gub Wk Pem Pusat

PROVINSI

KAB/KOTA

BINWAS PROVINSI

PUSAT K/L : Binwas Teknis

Kemendagri : Binwas Umum

PROVINSI DPRD Binwas (fungsi Manajemen)

GUBERNUR dibantu INSPEKTORAT INSPEKTORAT

PERANGKAT PERANGKAT DAERAH DAERAH

BINWAS KAB/KOTA

GUB WK PUSAT Binwas umum dan teknis

SET GWP :

SEKDA DAN 5 UNIT KERJA

KAB/KOTA DPRD Binwas (fungsi Manajemen)

BUP/WK dibantu INSPEKTORAT INSPEKTORAT

PERANGKAT PERANGKAT DAERAH DAERAH

BINWAS UMUM DAN BINWAS TEKNIS  BINWAS UMUM.  pembagian Urusan Pemerintahan;  kelembagaan Daerah;  kepegawaian pada Perangkat Daerah;  keuangan Daerah;  pembangunan Daerah;  pelayanan publik di Daerah;  kerja sama Daerah;  kebijakan Daerah;  kepala Daerah dan DPRD; dan  bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  Binwas Teknis : Binwas teknis peaksanaan urusan di luar binwas umum.

PENGATURAN DPRD

1. Pengaturan DPRD dipindahkan dari UU MD3 ke UU No 23 tahun 2014 agar selaras dengan amanat konstitusi (pasal 18 UUD 1945). 2. Pemindahan tempat pengaturan tidak merubah substansi pengaturan yang sudah ada dalam UU MD3, kecuali mengganti istilah “legislasi” menjadi “pembentukan Perda”. 3. Kedudukan anggota DPRD ditetapkan sebagai pejabat daerah.

PERANGKAT DAERAH

1.

Perangkat Daerah Provinsi :

    

sekretariat daerah; sekretariat DPRD; inspektorat; dinas; dan badan.

     

sekretariat daerah; sekretariat DPRD; inspektorat; dinas; badan; dan Kecamatan

2. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota :

TIPOLOGI DAN KOMPETENSI

1. Perangkat daerah berupa badan dan dinas dibagi ke dalam 3 type (type A, B dan C.) 2. Kecamatan di bagi kedalam 2 type yaitu type A dab B. 3. Seluruh pejabat struktural (jabatan tinggi pratama dan jabatan administrasi) diangkat berdasarkan komtensi (teknis, manejerial, sosio kultural dan pemerintahan). 4. Kepala perangkat daerah diangkat melalui seleksi terbuka.

PERATURAN DAERAH

1. Untuk melaksanakan urusan yang diserahkan kepada daerah, daerah menetapkan peratura daerah. 2. Setiap peratuaran daerah wajib mendapat nomor register. 3. Peratuaran daerah provinsi dapat dibatalkan oleh Mendagri dan Perda Kab/Kota dapat dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. 4. Terdapat beberapa jenis Perda yang memerlukan evaluasi sebelum ditetapkan.

KEUANGAN DAERAH

1. Seluruh pendapatan asli daerah (PAD) harus ditetapkan dengan Perda berdasarkan Peratuaran Perundang-Undangan; 2. Dana transfer dari pemerintah pusat terdiri dari :  dana perimbangan;  dana otonomi khusus;  dana keistimewaan; dan  dana Desa 3. KDH yang melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan aturan dikenakan sanksi pemotongan penghasilan 6 bulan. 4. KDH dan DPRD yang terlambat menetapkan APBD dikenakan sanksi pemotongan penghasilan 6 bulan, DPRD tidak dikenakan sanksi jika KDH terlambat menyampaikan RAPBD.

MEKANISME DANA ALOKASI KHUSUS

ajukan

KEMENTERIAN KEMENTERIAN YG YG MEMBIDANGI MEMBIDANGI URUSAN URUSAN

MENKEU MENKEU

BAPPENAS BAPPENAS berkoordinasi

Gub Wk Pem Pusat

MENDAGRI DPOD

Kebijakan DAK

MEKANISME DANA DARURAT

1. Dana darurat hanya digunakan untuk mendanai kegiatan pasca bencana; 2. Dana darurat diberikan kepada daerah yang memiliki kapasitas keuangan rendah. 3. Dana darurat diajukan oleh daerah kepada Mendagri yang selanjutnya dibahas dengan menteri terkait. 4. Hasil pembahasan dengan menteri/lembaga terkait dibahas kembali oleh Mendagri dengan Menteri Keuangan.

PELAYANAN PUBLIK

1. KDH wajib menyebarluaskan informasi pelayanan publik berupa maklumat pelayanan; 2. KDH yang tidak mengumumkan informasi pelayanan publik diberi sanksi mulai dari teguran samapi sanksi mengikuti program khusus. 3. Daerah dapat menyederhanakan jenis dan prosedur pelayanan yang ditetapkan dengan Perda. 4. KDH yang tidak memberikan izin sesuai dengan peraturan diberikan teguran, apabila 2 kali tetap tidak memberikan izin, maka Mendagri atau Gubernur Wakil Pusat mengambil alih pemberian izin.

KAWASAN PERBATASAN NEGARA

1. 2.

3.

Kawasan perbatasan negara adalah Kecamatan-Kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud diatas, Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk:  penetapan rencana detail tata ruang;  pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan  pembangunan sarana dan prasarana kawasan. 4. Pemerintah Pusat wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga. 5. SOTK Kecamatan dan tata cara pengangkatan Camat di perbatasan ditetapkan dengan Peraturan Mendagri setelah Berkoordinasi dengan Menpan.

KERJA SAMA DAERAH

1. Kerja sama daerah dapat dilakukan :  Daerah lain;  pihak ketiga; dan/atau  lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1. Kerja sama darah dapat berupa kerja sama wajib dan kerja sama pilihan. 2. Untuk melaksanakan kerja sama daerah dapat dibentuk sekretariat kerja sama. 3. Kerja sama wajib apabila:  memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan  penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama

TINDAKAN HUKUM THD APARATUR DAERAH 1. Tindakan penyidikan terhadap aparatur pemerintahan daerah dalam pelaksanaan tugas, hanya dapat dilakukan setelah ada pemberitahuan kepada Kepala Daerah, kecuali tertangkap tangan atau tindak pidana dengan ancaman 5 tahun keatas. 2. Pengaduan masyarakat yang diterima penegak hukum atas penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berkoorinasi terlebih dahulu dengan APIP, jika ada bukti pidana ditangani penegak hukum dan jika hanya administrasi diserahkan kepada APIP.

INOVASI DAERAH

1. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat 2. Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada. 3. Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri Dalam Negeri. 4. Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana.

TERIMA KASIH S U M AT E R A

K A L IM A N T A N

IR IA N J A Y A

JAVA