Sosialisasi Politik, Budaya Politik, Dan Partisipasi Politik

MAKALAH PENGANTAR ILMU POLITIK “

SOSIALISASI POLITIK, BUDAYA POLITIK, DAN PARTISIPASI ”

POLITIK 

DOSEN : BURLIAN SANJAYA, S.HI., MA

ANGGOTA : RODI ISKANDAR ANJANI CITRA IQROR BAGUS ISLAMI SANDI

SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN POLITIK NURDIN HAMZAH JAMBI 2017

1

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Sosialisasi Politik, Budaya Politik, Dan Partisipasi Politik pada mata kuliah pengantar ilmu  politik ini dengan tepat pada waktunya. waktunya. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati, kami berharap bagi  para pembaca berkenan untuk memberikan kritik dan sarannya. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT selalu mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Jambi,

November 2017 Penulis

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................

i

DAFTAR ISI .......................................................................................................

ii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ........................................................................................

1

B. Rumusan Masalah ...................................................................................

2

C. Tujuan Penulisan .....................................................................................

2

BAB II PEMBAHASAN A. Sosialisasi Politik ....................................................................................

3

1. Pengertian Sosialisasi Politik ............................................................

3

2. Tipe Sosialisasi Politik ......................................................................

5

3. Sarana Sosialisasi Politik ..................................................................

7

B. Budaya Politik 1. Orientasi warga negara terhadap objek politik.................................. 11 2. Tipe-tipe Budaya Politik ................................................................... 13 C. Partisipasi Politik 1. Penyebab Partisipasi.......................................................................... 15 2. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik...................................................... 16 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan ............................................................................................. 19 B. Saran ........................................................................................................ DAFTAR PUSTAKA

ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia di dalam masyarakat, memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak cukup yang bersifat dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan papan (rumah). Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, anggota suatu partai politik tertentu dan sebagainya. Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam  proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik. Jika secara tidak langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi. Dan jika seraca langsung, berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa  politik tertentu. Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar  pemerintah (non-formal), telah menghasilkan dan membentuk variasi  pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Oleh karena itu, seringkali kita bisa melihat dan mengukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan dan sikap warga negara terhadap negaranya, pemerintahnya, pemimpim politik dan lai-lain. Budaya politik, merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi,  pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan

1

 partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial, kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Dengan demikian, budaya  politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan sosialisasi politik? 2. Apa yang dimaksud dengan budaya politik? 3. Apa yang dimaksud dengan partisipasi politik?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan sosialisasi politik 2. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan budaya politik 3. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan partisipasi politik

2

BAB II PEMBAHASAN A. Sosialisasi Politik

1. Pengertian Sosialisasi Politik Berbagai

pengertian

dan

batasan

mengenai

sosialisasi

politik

sebagaimana dikemukakan oleh para sarjana terkemuka yang dirangkum oleh Sri Jutmini dan Winarno (2007 : 17), adalah sebagai berikut : a. Kenneth P. Langton Sosialisasi politik dalam pengertian luas merujuk pada cara masyarakat dalam mentransmisikan budaya politiknya dari generasi ke generasi  b. Richard E. Dawson Sosialisasi politik dapat dipandang sebagai pewarisan pengetahuan, nilainilai dan pandangan-pandangan politik dad orang tua, guru, dan sarana-sarana sosialisasi lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang menginjak dewasa. c. Dennis Kavanagh Sosialisasi

politik

adalah

istilah

yang

digunakan

untuk

menggambarkan proses di mana individu belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi terhadap politik. d. Prewitt dan Dawson Sosialisasi politik didefinisikan sebagai proses bagaimana warga negara memperoleh pandangan-pandangan politik yang merupakan  perkumpulan cara yang telah menjadi pegangan bagi kehidupan politik  bangsanya. e. Cholisin Sosialisasi politik merupakan proses transmisi orientasi politik dan  budaya politik bangsanya (sistem politik nasionalnya) agar warga negara memiliki kematangan politik (sadar akan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan dalam politik nasionalnya).

3

Sosialisasi politik sebagaimana yang dikemukakan oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba dalam (Mas’oed dan MacAndrews : 2000: 34), adalah bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai  politik yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Kebanyakan anakanak, sejak masa kanak-kanaknya belajar memahami sikap-sikap dan harapan-harapan politik yang hidup dalam masyarakatnya. Jadi sosialisasi politik menunjuk pada proses-proses pembentukan sikapsikap politik dan pola-pola tingkah laku. Di samping itu sosialisasi  poltik juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk “mewariskan”  patokan-patokan

dan

keyakian-keyakinan

politik

kepada

generasi

sesudahnya. Proses ini disebut transmisi kebudayaan. Teradapat dua hal yang harus diperhatikan mengenai proses sosialisasi  politik ini. Pertama, sosialisai ini berjalan terus menerus selama hidup seseorang. Sikap-sikap yang terbentuk selama masa kanak-kanak selalu disesuaikan atau diperkuat sementara is menjalani berbagai pengalaman sosial. Pengaruh keluarga pada masa anak-anak mungkin menciptakan gambaran-gambaran yang baik mengenai suatu partai politik tertentu dalam pemikiran seseorang, tetapi pendidikan sekolah, pengalaman  bekerja, dan pengaruh pergaulan mungkin saja merubah gambaran itu dengan dramatis. Juga peristiwa-peristiwa dan pengalaman-pengalaman tertentu seperti perang besar atau malaise ekonomi akan meninggalkan  bekas yang dalam pada seluruh masyarakat. Bagi anggota-anggota masyarakat

yang

lebih

tua,

pengalaman-pengalaman

ini

dapat

menimbulkan resosialisasi, yaitu perubahan drastis dalam sikap-sikap mereka terhadap lembaga-lembaga politik yang ada. Tetapi pengaruh dari  peristiwa-peristiwa

semacam ini rupanya paling banyak menimpa

golongan pemilih (electorate) yang berusia muda, yang mempunyai sikapsikap yang lebih fleksibel terhadap sistem politiknya. Kedua, sosialisasi politik dapat berwujud transmisi dan pengajaran yang langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi bersifat langsung kalau

4

melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai atau perasaan-perasaan mengenai politik secara eksplisit. Sosialisasi politik membentuk dan “mewariskan”  kebudayaan politik suatu bangsa. Sosialisasi politik juga bisa memelihara kebudayaan politik suatu bangsa dalam bentuk pewarisan kebudayaan itu oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya. Sosialisasi politik juga bisa merubah kebudayaan politik, yaitu bila sosialisasi itu bisa menyebabkan penduduk atau sebagian penduduk, melihat atau mengalami kehidupan politik dijalankan dengan cars lain. Pada waktu terjadi perubahan besar atau  peristiwa-peristiwa luar biasa, misalnya terbentuknya negara baru, sosialisasi politik bahkan dapat menciptakan kebudayaan politik yang  baru. Memelihara, merubah, dan menciptakan kebudayaan politik adalah macam-macam fungsi yang dijalankan oleh sosialisasi politi k. 2. Tipe Sosialisasi Politik Tipe sosialisasi politik yang dimaksud adalah bagaimana cara atau mekanisme sosialisasi politik berlangsung. Oleh karena itu, tipe sosialisasi  politik dapat disebut pula dengan mekanisme sosialisasi politik. Ada dua tipe sosialisasi politik yaitu tidak langsung dan langsung. a. Sosialisasi politik tidak langsung Sosialisasi politik tidak langsung adalah warga negara pada mulanya berorientasi pada hal-hal yang bukan politik (non-politik), namun kemudian mempengaruhinya untuk memiliki orientasi politik. Terdapat dua tahap dalam sosialisasi politik tidak langsung yaitu tahap  pertama berorientasi pada non-politik, tahap kedua - orientasi pertama digunakan untuk orientasi pada politik. Sosialisasi politik secara tidak langsung ini dapat dilakukan melalui dua cara : 1) Pengalihan Hubungan Antar Individu Hubungan antar individu yang pada mulanya tidak berkaitan dengan

politik,

 berhubungan

namun

atau

nantinya

berorientasi

akan dengan

terpengaruh

ketika

kehidupan

politik.

5

Contohnya, hubungan mahasiswa dengan dosen nantinya akan membentuk siswa manakala ia bertemu dengan bupati. 2) Magang Magang merupakan bentuk aktivitas sebagai sarana belajar. Magang di tempat-tempat tertentu atau organisasi non-politik, nantinya akan mempengaruhi seseorang ketika berhubungan dengan

politik.

kemahasiswaan,

Contohnya, dalam

mahasiswa

organisasi

tersebut

ikut

organisasi

mereka

belajar

mengenai rapat, melakukan voting, dan membuat keputusan. Kegiatan ini akan sangat membantu manakala mahasiswa nanti  benar-benar terjun ke dalam dunia politik praktis. 3) Generalisasi Kepercayaan dan nilai-nilai yang diyakini selama ini yang sebenarnya tidak ada kaitannya secara langsung dengan politik dapat mempengaruhi seseorang untuk berorientasi pada objek  politik tertentu. Contohnya, seseorang yang memiliki kepercayaan  bahwa semua orang pada dasamya baik, maka kepercayaan ini akan menjadikan ia berprasangka baik terhadap semua pejabat negara. Sebaliknya, jika seseorang berpendapat bahwa semua orang pada dasarnya buruk, ia akan hati-hati manakala bertemu dengan pejabat. Jadi kepercayaan atau nilai-nilai yang diyakini digeneralisasikan kepada kehidupan politik.  b. Sosialisasi Politik Langsung Tipe sosialisasi politik langsung berlangsung dalam satu tahap saja, yaitu bahwa hal-hal yang diorientasikan dan ditransmisikan adalah halhal yang bersifat politik saja. Sosialisi politik langsung dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu sebagai berikut : 1) Peniruan Perilaku (imitasi) Proses menyerap atau mendapatkan orientasi politik dengan cara meniru orang lain. Yang ditiru bukan hanya pandangan  politik, tetapi juga sikap-sikap politik, keyakinan politik, harapan

6

mengenai politik, tingkah laku politik, serta keterampilan dalam  berpolitik. 2) Sosialisasi Antisipatori Sosialisasi politik dengan cara belajar bersikap dan berperilaku seperti tokoh politik yang diidealkan. 3) Pendidikan Politik Sosialisasi politik melalui pendidikan politik adalah upaya yang

secara

sadar

dan

sengaja

serta

direncanakan

untuk

menyampaikan, menanamkan, dan memberikan pelajaran kepada anak untuk memiliki orientasi politik tertentu. Pendidikan politik  bisa dilakukan di sekolah, organisasi, partai politik, media massa, diskusi politik, serta forum-forum politik. 4) Pengalaman Politik Pengalaman politik adalah belajar langsung dalam kegiatankegiatan politik atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya publik. Terlibat langsung dalam kegiatan partai politik. 3. Sarana Sosialisasi Politik Sosialisasi dijalankan melalui bermacam-macam lembaga. Beberapa diantaranya seperti pelajaran kewarganegaraan di sekolah-sekolah dengan sengaja direncanakan demi tujuan sosialisasi politik. Berikut ini adalah  beberapa sarana sosialisasi politik. 

Keluarga, pengaruh kehidupan keluarga baik yang langsung maupun yang tidak langsung - yang merupakan struktur sosialisasi pertama yang dialami seseorang - sangat kuat dan kekal. Yang paling jelas  pengaruhnya dari keluarga adalah dalam hal pembentukan sikap terhadap

wewenang

kekuasaan

(authority).

Keluarga

biasanya

membuat keputusan bersama, dan bagi si anak keputusankeputusan yang dibuat itu bisa otoritatif, dalam anti keengganan untuk mematuhinya dapat mengundang hukuman. Pengalaman berpartisipasi dalam pembuatan keputusan keluarga dapat meningkatkan perasaan kompetensi politik si anak, memberinya kecakapan-kecakapan untuk

7

melakukan interaksi politik, serta membuatnya lebih mungkin  berpartisipasi dengan aktif dalam sistem politik sesudah menjadi dewasa. Keluarga juga membentuk sikap-sikap politik masa depan dengan menempatkan individu dalam dunia kemasyarakatan luas; dengan membentuk ikatan-ikatan etnik, linguistik, religius, dan kelas sosialnya; dengan memperkuat nilai-nilai dan prestasi kultural dan  pendidikannya; dan dengan mengarahkan aspirasi-aspirasi pekerjaan dan ekonominya. 

Sekolah, orang yang terpelajar lebih sadar akan pengaruh pemerintah terhadap kehidupan mereka, lebih memperhatikan kehidupan politik, memperoleh lebih banyak informasi tentang proses-proses politik, dan lebih kompeten dalam tingkah laku politiknya.



Kelompok Pergaulan, Meskipun sekolah dan keluarga merupakan sarana yang paling jelas terlibat dalam proses sosialisasi, ada juga  beberapa unit social lain yang bisa membentuk sikap-sikap politik seseorang. Salah satunya adalah kelompok pergaulan, termasuk kelompok bermain di masa kanak-kanak, kelompok persabatan, dan kelompok kerja yang kecil, di mana setiap anggota mempunyai kedudukan yang relatif sama dan sating memiliki ikatan-ikatan yang erat. Setiap individu dalam kelompok itu menyesuaikan pendapatnya dengan

teman-temannya

mungkin

karena

is

menyukai

atau

menghormat mereka, atau mungkin pula karena is ingin sama dengan mereka. Jadi kelompok pergaulan itu mensosialisasikan angotaanggotanya dengan cars mendorong atau mendesak mereka untuk menyesuaikan diri terhadap sikap-sikap atau tingkah laku yang dianut olah kelompok itu. Seseorang mungkin menjadi tertarik pada politik, atau mulai mengikuti peristiwa-peristiwa politik karena temantemannya berbuat begitu. Seorang anak lulusan sekolah menengah mungkin memilih masuk ke suatu perguruan tinggi karena pelajar pelajar lain temannya berbuat hal serupa. Dalam hal ini, individu tersebut merubah kepentingan dan tingkah lakunya agar sesuai dengan

8

kelompoknya sebagai usaha agar ia tetap diterima oleh anggotaanggota kelompok tersebut. 

Pekerjaan, Pekerjaan - dan organisasi-organisasi formal maupun nonfomial yang dibentuk berdasar lingkungan pekerjaan tersebut, seperti serikat buruh, klub sosial, dan semacamnya - juga merupakan saluran komunikasi informasi dan keyakinan yang jelas. Individuindividu mengidentifikasikan din dengan suatu kelompok tertentu dan menggunakan

kelompok

itu

sebagai

acuan

(reference)

dalam

kehidupan politik. Mereka menjadi sensitif terhadap norma-norma kelompok itu dan menilai tidakan-tindakannya berdasar perhitungan apa yang paling baik bagi kelompok itu. 

Media Massa. Masyarakat modern tidak dapat hidup tanpa komunikasi yang luas, cepat, dan secara umum seragam. Informasi tentang  peristiwa-peristiwa yang terjadi di mana saja di dunia segera menjadi  pengetahuan umum dalam beberapa jam saja. Sebagian besar masyarakat dunia - terutama bagian-bagiannya yang modern - telah menjadi satu kelompok penonton tunggal, yang tergerak hatinya oleh  peristiwa-peristiwa yang sama dan dirangsang oleh selera yang sama. Kita tahu bahwa media massa - surat kabar, radio, televisi, majalah memegang peranan penting dalam menularkan sikap-sikap dan nilainilai modern kepada bangsa-bangsa yang bare merdeka.



Kontak-kontak Langsung, Tidak peduli betapa positif pandangan terhadap sistem politik yang telah ditanamkam oleh keluarga atau sekolah, tetapi bila seseorang diabaikan oleh partainya, ditipu oleh  polisi, kelaparan tanpa ditolong, dan dipaksa masuk wajib militer,  pandangannya terhadap dunia politik sangat mungkin berubah. Partai  politik, kampanye pemilihan umum, krisis-krisis politik luar negeri dan  perang, dan daya tanggap badan-badan pemerintah terhadap tuntutantuntutan individu dan kelompok-kelompok dapat mempengaruhi kesetiaan dan kesediaan mereka untuk mematuhi hukum.

9

B. Budaya Politik

Kebudayaan politik termasuk kajian dan ilmu politik. Banyak sarjana ilmu  politik yang telah berupaya merumuskan makna budaya politik. Pendapat mereka tentang budaya politik terangkum dalam (Sri Jutmini dan Winarno : 2007), adalah sebagai berikut : 1. Gabriel Almond dan Sidney Verba Budaya politik mengacu pada sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara dalam sistem itu. 2. Kay Lawson Budaya politik adalah terdapatnya satu perangkat yang meliputi seluruh nilai-nilai politik yang terdapat di seluruh bangsa. 3. Alan R. Ball Budaya politik adalah susunan yang terdiri alas sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik. 4. Austin Ranney Budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang  politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama, sebuah orientasi terhadap objekobjek politik. Berdasar berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan tentang budaya  politik adalah sebagai berikut : 1. Budaya politik dapat saja berupa perilaku aktual w arga negara yang seperti tindakan, tetapi juga menekankan pada perilaku non-aktual yang berupa orientasi, seperti pengetahuan, sikap nilai, kepercayaan, dan penilaian warga negara terhadap suatu objek politik. 2. Hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik. Objek pembicaraan warga negara adalah kehidupan politik pada umumnya. Budaya politik menggambarkan orientasi politik warga negara dalam jumlah besar, tetapi kadangkala juga perseorangan.

10

Kalau kita mengacu pada pendapat Gabriel Almond dan Sidney Verba di alas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya budaya politik mencakup dua hal, yaitu : 1. Orientasi warga negara terhadap objek politik, dan Sikap warga negara terhadap peranannya sendiri dalam sistem politik. a. Orientasi Politik dan Objek Politik Salah satu makna dari budaya politik adalah orientasi warga negara terhadap subjek politik. Apa itu orientasi warga negara dan apa itu objek politik? Kata “orientasi”  bermakna luas meliputi melihat, mengenal,  pandangan, pendapat, sikap, penilaian, pengetahuan, kepercayaan, keyakinan, dan lain-lain. Oleh karena itu, orientasi warga negara meliputi tiga komponen orientasi yaitu : koginitif, afektif, dan evaluatif. 

Orientasi kognitif yaitu, orientasi warga negara yang sifatnya kognitif

atau

pengetahuan

seperti

pengetahuan,

wawasan,

kepercayaan dan keyakinan warga negara terhadap suatu objek  politik. 

Orientasi afektif yaitu, orientasi warga negara yang sifatnya afektif atau sikap, seperti sikap-sikap, nilai•nilai, dan perasaan warga negara terhadap objek politik.



Orientasi evaluatif yaitu, orientasi warga negara yang sifatnya evaluatif atau penilaian, seperti pendapat dan penilaian warga negara terhadap suatu objek politik. Objek politik adalah hal yang dijadikan sasaran dari orientasi

 politik warga negara. Objek politik yang dijadikan sasaran orientasi itu meliputi tiga hal sebagai berikut : 

Objek politik umum atau sistem politik secara keseluruhan meliputi sejarah bangsa, simbol negara, wilayah negara, kekuasaan negara, konstitusi negara, lembaga-lembaga negara, pimpinan negara dan hal lain dalam politik yang sifatnya umum.

11



Objek politik input, yaitu lembaga atau pranata politik yang termasuk proses input dalam sistem potitik. Lembaga yang termasuk dalam kategori objek politik input ini seperti partai  potitik, kelompok kepentingan, organisasi masyarakat, pers, dukungan dan tuntutan.



Objek politik output yaitu, lembaga atau pranata politik yang termasuk proses output dalam sistem politik. Lembaga yang termasuk dalam kategori objek politik output ini seperti birokrasi, lembaga peradilan, kebijakan, keputusan, undang-undang, dan  peraturan. Berdasarkan uraian di atas kita dapat mengatakan bahwa orientasi

warga

negara

terhadap

objek

politik

merupakan

serangkaian

 pengetahuan, sikap, dan penilaian warga negara terhadap objek pottik,  baik objek politik secara umum, objek potitik input, maupun objek  politik dalam proses output di dalam sistem politik. Meskipun komponen orientasi politik dapat dipisah-pisahkan, akan tetapi dalam kenyataannya ketiga komponen orientasi politik tersebut tidak dapat  berdiri sendiri. Ketiga komponen itu sating berkaitan, sating  berhubungan, dan sating mempengaruhi (Sri Jutmini dan Winarno 2007 : 7). Lebih jauh Sri Jutmini dan Winamo memberikan contoh : “seorang warga negara diminta untuk menilai seorang pemimpin negara maka jawaban warga negara tersebut akan dipengaruhi oteh  pengetahuannya terhadap pemimpin itu dan sikapnya sendiri terhadap  pemimpin tersebut. Di antara dua orientasi tersebut terdapat orientasi apatis (apathy), yaitu seseorang tidak mau tahu, bersikap acuh atau masa bodoh terhadap objek politik. Dengan demikian sikap warga negara terhadap  peranannya dalam sistem politik menghasilkan dua orientasi yang  berbeda, yaitu orientasi yang partisipan atau aktif dan orientasi yang  pasif.

12

2. Tipe-tipe Budaya Politik Orientasi warga negara terhadap sistem atau objek politik berbeda beda dan beragam. Berdasarkan hal ini maka terdapat variasi budaya  politik. Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba dalam (Sri Jutmini dan Winarno : 2007 : 8), mengklasifikasikan budaya politik menjadi tiga kebudayaan politik yaitu : a. Budaya Politik Parokial Dalam budaya politik parokial, orientasi politik warga negara terhadap keseluruhan objek politik , baik umum, input, dan output, serta pribadinya mendekati nol atau dapat dikatakan rendah. Berdasarkan hal ini maka ciri-ciri budaya politik parokial adalah sebagai berikut 1) Warga negara cenderung tidak menaruh minat terhadap objekobjek politik yang luas, kecuali yang ada disekitamya. 2) Warga tidak banyak berharap atau tidak memiliki harapan-harapan tertentu dari sistem politik di mana is berada. 3) Kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan atau kekuasaan dalam masyarakatnya. 4) Berlangsung dalam masyarakat yang tradisional dan sederhana. 5) Belum adanya peran-peran politik yang khusus, peran politik dilakukan serempak bersamaan dengan peran ekonomi, keagamaan dan lain-lain. 6) Berkaitan dengan di atas maka pelaku politik tidak hanya menjalankan peran politik tetapi berperan lain di masyarakat tersebut, contohnya : seorang kepala suku tidak hanya memimpin suku, tetapi juga sekaligus penguasa ekonomi, pemimpin spiritual dan panglima perang.  b. Budaya Politik Subjek Dalam budaya politik subjek, orientasi politik warga negara terhadap objek politik umum dan objek politik output adalah mendekati satu atau dapat dikatakan orientasinya tinggi. Sebaliknya

13

orientasi warga negara terhadap objek politik input dan peranannya sendiri adalah mendekati nol atau dapat dikatakan rendah. Berdasarkan hal tersebut berikut ini adalah ciri-ciri budaya politik subjek : 1) Warga negara menaruh kesadaran, minat, dan perhatian terhadap sistem politik pada umumnya dan terutama pada objek politik output, sedangkan kesadarannya terhadap input dan kesadarannya sebagai aktor politik rendah. 2) Warga negara menyadari sepenuhnya akan otoritas pemerintah 3) Mereka tidak berdaya mempengaruhi, bahkan tunduk dan patuh saja terhadap segala kebijakan dan keputusan yang ada di masyarakatnya. 4) Sikapnya sebagai aktor politik adalah pasif, artinya tidak mampu  berbuat banyak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. 5) Tidak banyak memberi masukan dan tuntutan kepada pemerintah, tetapi cukup puas untuk menerima apa yang berasal dari  pemerintah. c. Budaya Politik Partisipan Dalam budaya politik partisipan, orientasi politik warga negara terhadap keseluruhan objek politik, baik umum, input, output, maupun  pribadinya mendekati satu atau dapat dikatakan tinggi. Berdasarkan hal ini maka ciri-ciri budaya politik partisipasi adalah sebagai berikut : 1) Anggota masyarakat sangat partisipatif terhadap semua objek  politik, baik menerima maupun menolak suatu objek politik. 2) Kesadaran bahwa mereka adalah warga negara yang aktif dan  berperan sebagai aktivis. 3) Warga negara menyadari akan hak dan tanggungjawabnya dan mampu mempergunakan hak itu serta menanggung kewajibannya. 4) Tidak menerima begitu saja keadaan, tunduk kepada keadaan,  berdisiplin, tetapi dapat menilai dengan penuh kesadaran semua objek politik, baik keseluruhan, input, output, ataupun posisi dirinya sendiri.

14

5) Kehidupan politik dianggap sebagai sarana transaksi seperti halnya  penjual dan pembeli. Warga negara dapat menerima berdasarkan kesadarannya,

tetapi

juga

mampu

menolak

berdasarkan

 penilaiannya.

C. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah bentuk-bentuk keikutsertaan warga negara dalam aktivitas-aktivitas politik dalam suatu negara. Bentuk-bentuk partisipasi tersebut dapat berupa keikutsertaan warga negara dalam proses pembuatan keputusan politik, ikut memberikan suara pada pemilihan umum, dan ikut menduduki jabatan-jabatan baik politik maupun pemerintahan. Kecendrungan warga negara untuk ikut berpartisipasi politik dalam  bentuknya yang lebih luas bermula pada masa renaissance dan reformasi abad ke-15 sampai abad ke-17 dan abad ke-18 dan abad ke-19. Akan tetapi  bagaimana cara berbagai golongan dalam masyarakat menuntut hak mereka untuk ikut berpartisipasi lebih luas dalam pembuatan keputusan politik sangat  berbeda di berbagai negara. Menurut Myron Weiner dalam (Mas’oed dan MacAndrews : 2000 : 45), bahwa paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi yang lebih luas dalam  proses politik, yaitu : 1. Penyebab Partisipasi a. Modernisasi Modemisasi menyebabkan indsustrialisasi, urbanisasi, penyebaran kepandaian baca-tulis, perbaikan pendidikan, teknologi media massa, serta komersialisasi pertanian. Dad kesemuanya itu membuat sebagian  besar warga negara merasa mampu mempengaruhi nasib mereka sendiri, dan mereka banyak menuntut keterlibatan dalam politik.  b. Perubahan-perubahan kelas sosial Selama proses modernisasi dan industrialisasi dimulai, lapangan kerja semakin terspesialisasi, lapangan kerja semakin banyak, terbentuk kelas-kelas baru dalam masyarakat dan kelas menengah

15

semakin meluas. Masalah tentang siapa yang berhak berpartisipasi dalam

pembuatan

keputusan

politik

menjadi

penting

dan

mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola-pola partisipasi. c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modem Kaum intelektual seperti sarjana. pengarang, wartawan sering mengemukakan ide-ide kepada warga negara untuk membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa yang lebih luas dalam pembuatan keputusan politik. Begitu pula sistem transportasi dan komunikasi modem akan memudahkan dan mempercepat penyebaran ide-ide baru. d. Konflik di antara pemimpin politik Ketika terjadi konflik di antara pemimpin politik, maka strategi yang sering digunakan oleh para pemimpin politik adalah melibatkan kelompok-kelompok politik yang ada dan mencari dukungan rakyat. e. Keterlibatan pemerintah yang lebih luas dalam kehidupan sosial. Meningkatnya peranan pemerintah dalam kehidupan sosial warga negara seperti ekonomi, kebudayaan, pendidikan, tentunya akan menimbulkan dampak yang lebih luas. Dampak tersebut dapat menguntungkan warga negara ataupun merugikannya. Perjuangan untuk menuntut hak secara berkelompok dalam bentuk seperti demonstrasi bagi masyarakat yang dirugikan akan memberikan kesempatan untuk berperan serta mempengaruhi suatu kebijakan  pemerintah. 2. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik Tabel berikut ini menunjukkan bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dan berbagai waktu. Kegiatan politik konvensional adalah bentukbentuk partisipasi politik yang normal di negara demokrasi modern. Sedangkan bentuk-bentuk partisipasi yang nonkonvensional termasuk beberapa yang mungkin legal (seperti petisi) maupun yang illegal, yang penuh kekerasan, dan bersifat revolusioner. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai alat ukur untuk menilai stabilitas sistem politik, dan kepuasan atau

16

ketidakpuasan warga negara. Berikut ini adalah tabel bentuk-bentuk  partisipasi politik. Konvensional Non Konvensional Pemberian suara (voting) Pengajuan petisi Diskusi politik Demonstrasi Kegiatan kampanye Konfrontasi Membentuk dan Mogok  bergabung dalam Tindak kekerasan politik terhadap kelompok kepentingan harta benda (pengrusakan, Komunikasi individual  pembakaran, bom) dengan pejabat politik dan Tindakan kekerasan politik terhadap administratif manusia (penculikan, pembunuhan) Perang gerilya, revolusi. 













 







a. Pemberian suara (Voting) Pemberian suara merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang  paling luas tersebar. Dewasa ini perkembangan pemberian suara melalui pemilihan umum terdapat hampir di semua sistem politik ,  baik yang demokrat maupun yang otoriter. Pemilihan umum di negara-negara dan berpartai tunggal hanyalah sekadar alat bagi penguasa dari pada alat untuk memilih siapa yang seharusnya menjalankan kekuasaan tersebut. pemilihan umum di negara-negara berpartai tunggal tidak dimaksudkan untuk memberi kesempatan pada rakyat dalam rangka mempengaruhi kebijaksanaan  pemerintah, akan tetapi hanyalah sekadar memberi kesempatan kepada elit politik yang berkuasa untuk berpropaganda dan sekaligus memobilisasi rakyat. Pemberian suara merupakan tindakan untuk memeperoleh dukungan rakyat terhadap sistem politik dan elit yang  berkuasa. Penolakan untuk ikut memberi suara dianggap sebagai  penolakan secara diam-diam.  b. Demonstrasi, Protes, dan Tindakan Kekerasan Ted Robert Gurr dalam (Mas’oed dan MacAndrews : 2000 : 48), mengatakan bahwa tindakan kekerasan politik bersifat episodik dalam sejarah sebagian besar masyarakat politik dan bersifat kronis dalam  beberapa masyarakat. Tindakan kekerasan tersebut memperlihatkan

17

 bentuknya seperti kerusuhan-kerusuhan berdarah, pembunuhan, dan kudeta, serta protes-protes dalam bentuk unjuk rasa. Tindakan kekerasan yang lebih umum adalah kudeta, di mana sekelompok kecil konspirator yang biasanya dari kalangan militer menggulingkan

pemerintah

serta

menggantinya

dengan

suatu

kelompok penguasa baru atau bahkan mungkin menciptakan rezim  baru. Kebanyakan dari kudeta-kudeta ini relatif tidak berdarah, akan tetapi kebanyakan yang lain adalah kudeta berdarah. Bentuk partisipasi politik yang berwujud demonstrasi, protes, dan tindakan kekerasan ini biasanya dipergunakan oleh orang untuk mempengaruhi kehidupan politik dan kebijakan pemerintah bila  bentuk-bentuk aktivitas lain tidak bisa lagi dilakukan atau tidak efektif.

18

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Sosialisasi politik menunjuk pada proses-proses pembentukan sikapsikap  politik dan pola-pola tingkah laku. Di samping itu sosialisasi poltik juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk “mewariskan” patokan-patokan dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi sesudahnya. Ada dua tipe sosialisasi politik yaitu tidak langsung dan langsung. Sarana sosialisasi politik adalah keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, pekerjaan, media massa, dan kontak langsung. Budaya politik adalah terdapatnya satu perangkat yang meliputi seluruh nilai-nilai politik yang terdapat di seluruh bangsa. Budaya politik dapat saja  berupa perilaku aktual warga negara yang seperti tindakan, tetapi juga menekankan pada perilaku non-aktual. Hal-hal yang diorientasikan dalam  budaya politik adalah sistem politik. Pada hakikatnya budaya politik mencakup dua hal, yaitu orientasi warga negara terhadap objek politik dan tipe-tipe budaya politik. Partisipasi politik adalah bentuk-bentuk keikutsertaan warga negara dalam aktivitas-aktivitas politik dalam suatu negara. Bentuk-bentuk partisipasi tersebut dapat berupa keikutsertaan warga negara dalam proses pembuatan keputusan politik, ikut memberikan suara pada pemilihan umum, dan ikut menduduki jabatan-jabatan baik politik maupun pemerintahan. B. Saran

Demikianlah

makalah

ini

kami

sampaikan,

mudah-mudahan

ada

manfaatnya bagi kita semua. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

19

DAFTAR PUSTAKA

Sri Jutmini & winarno. 2006.  Kewarganegaraan. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Mas’oed dan MacAndrews. 2000.  Politik, Perbandingan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

20