Sosialisasi Pilkades 2019.pdf

1

BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 2019

LA N D AS A N H U K U M UU 6 / 2014 ttg D E S A PP 43 / 2014 ttg DESA sebagaimana telah diubah dgn Pp 47 / 2015 Permendagri 112 / 2014 ttg PILKADES sebagaimana telah diubah dgn Permendagri 65 / 2017 PERDA 3 / 2015 ttg t tg DESA Sebagaimana telah diubah dgn PERDA 8 / 2018 PERBUP 42 / 2015 ttg PILKADES DI KAB. LAMONGAN Sebagaimana telah diubah dgn PERBUP 42 / 2017 2

PILKADES SERENTAK

3 KALI DLM KURUN WAKTU 6 TAHUN



INTERVAL WAKTU PALING LAMA 2 TAHUN (PERMENDAGRI 112 / 2014 PS. 4)

3

PANITIA a.

PANITIA PEMIL ILIIHAN TK KABUPATEN

b.

PANITIA PENGAWAS TK KECAMATAN

c.

PANITIA PILKADES DESA

TK

4

PANI ANITIA TIA TK KABUP KABUPA ATEN

(KEP. BUPATI)

Susunan Panitia Panitia Pemilihan Pemilihan tingkat Kabupaten : •

 Ketua ;

•

 Wakil Ketua ;

•

 Sekretaris ; dan

•

 Anggota.

5

PANITIA PENGAWAS TK KECAMATAN (KEP. BUPATI)

Susunan tim pengawas tingkat Kecamatan : •

Ketua

:

Camat

•

Sekretaris

:

Sekcam

•

Anggota

:

Unsur dari :

- Polsek - Koramil - Kec

6

PANITIA PEMILIHAN TK DESA (KEP. BPD) Panitia pemilihan kepala Desa

berjumlah ganjil,

terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat   dengan susunan keanggotaan : - Ketua ; - Wakil ketua ;

- Sekretaris ; - Bendahara ; dan

- Seksi-seksi ;

7

KETENTUAN JUMLAH PANITIA PEMILIHAN No

Jumlah Hak Pilih

Jumlah panitia maksimal

1

s/d 2000

9 0rang

2

2001 s/d 3000

11 orang

3

3001 s/d 4000

13 orang

4

4001 s/d 5000

15 orang

5

5001 s/d 6000

17 orang

6

6001 s/d 7000

19 orang

7

7001 s/d 8000

21 orang

8

8001 s/d 9000

23 orang

9

9001 s/d 10.000

25 orang

10

Diatas 10.000

27 orang

Ket.

8

DAFTAR PEMILIH

•

Daftar

pemilih

yang

digunakan

pelaksanaan pemilihan umum

pada

saat

terakhir, digunakan

sebagai   dasar   penyusunan daftar pemilih untuk

pemilihan Kepala Desa (divalidasi)

DPS

(disusun 10 hari kalender)

9

PERSYARATAN PEMILIH (PS. 14 PERBUP 42 / 2015) •

•

•

• •

Penduduk Desa berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah (pada hari H) Berdomisili di Desa sekurangkurangnya 6 bulan, tmt sebelum disyahkannya DPS, dibuktikan dgn KTP atau Surat Keterangan Penduduk Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; Tidak sedang dicabut hak pilihnya; Tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan; 10

KETENTUAN BAGI ANGGOTA TNI DAN POLRI •

Anggota

TNI

menggunakan

dan hak

Polri

dilarang

memilih

dalam

pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; •

Bersikap NETRAL serta menempatkan diri dalam

jarak

yang

sama,

adil

dan

proporsional kepada semua Calon Kepala Desa; •

 Anggota TNI dan Polri  tidak didaftar dalam Daftar Pemilih ; 

•

Kecuali di tentukan dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

11

DPS DAN DPT •

DPS diumumkan selama   3 (tiga) hari kalender sejak ditetapkan;

•

Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak DPS diumumkan;

•

Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) dilaksanakan selama   3 (tiga) hari kalender   terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan;

•

Daftar Pemilih Tetap (DPT) diumumkan selama   3 (tiga) hari kalender   sejak ditetapkan, yg DTO Ketua, Sekretaris Panitia dan Calon Kades. 12

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON  Pengumuman pendaftaran dilaksanakan untuk jangka

•

waktu 9 (sembilan) hari kerja, mulai jam 07.00 wib s/d 15,00 wib; (Lengkap, diberi tanda terima pendaftaran) •

Penelitian kelengkapan persyaratan

administrasi,

klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam waktu

20 (dua puluh) Hari

Kerja;

13

•

 Penetapan calon kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;

•

 Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama hari

kerja,

dengan

cara

20 (dua puluh) membuka

pengumuman

pendaftaran kembali;

14

•

Setelah perpanjangan pendaftaran,

panitia pemilihan

melakukan penelitian kelengkapan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman calon dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja; •

 Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Bupati menunda pilkades sampai waktu yang ditetapkan kemudian;

15

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan urutan  kriteria :

1.

Lamanya Pengalaman bekerja di bidang pemerintahan;

2.

Tingkat Pendidikan tertinggi;

3.

Usia Tertua bakal calon;

4.  Lamanya Domisili di desa setempat; dan 5.

Urutan Pendaftaran sebagai bakal calon.

16

KETENTUAN SKOR SELEKSI TAMBAHAN BALON LEBIH DR 5

1. Pengalaman bekerja di Bidang Pemerintahan : •

1 s/d 3 tahun

skor 1

•

4 s/d 6 tahun

skor 2

•

7 s/d 9 tahun

skor 3

  10 s/d 13 tahun

skor 4

14 tahun keatas

skor 5

•

•

17

2. TINGKAT PENDIDIKAN :

•

SMP/sederajat

skor 1

•

SMA /D1

skor 2

•

D2/D3

skor 3

•

D4/S1

skor 4

•

S2/S3

skor 5

18

3. USIA :

•

Usia 25 s/d 29 tahun

skor 1

•

Usia 30 s/d 34 tahun

skor 2

•

Usia 35 s/d 39 tahun

skor 3

•

Usia 40 s/d 44 tahun

skor 4

•

Usia 45 tahun keatas

skor 5

19

4. LAMANYA DOMISILI DI DESA SETEMPAT :

•

1 s/d 3 thun

skor 1

•

4 s/d 6 thun

skor 2

•

7 s/d 9 thun

skor 3

•

10 s/d 13 thun

skor 4

•

14 tahun keatas

skor 5

20

5. URUTAN PENDAFTARAN : •

Urutan pertama

skor 5

•

Urutan kedua

skor 4

•

Urutan ketiga

skor 3

•

Urutan keempat

skor 2

•

Urutan kelima

skor 1

•

Urutan keenam dst

Skor dari 5

skor 0

urutan kriteria tersebut, dijumlahkan secara

komulatif guna mendapatkan 5 (lima) bakal calon dengan skor tertinggi ;

21

CONTOH TABEL SIMULASI JUMLAH BAKAL CALON 7 ORANG

Kriteria/ skor No

Nama

PK *)

TK *)

U *)

LD *)

UP *)

Jumlah skor

1

Teguh

5

5

5

5

5

25

2

Fahmi

5

5

5

5

4

24

3

Yanuar

5

5

4

5

3

22

4

Galih

4

5

3

4

2

18

5

Yuli

4

2

5

5

1

17

6

Zamroni

5

4

3

5

0

17

7

Wiwit

4

5

3

2

0

14

22

KETERANGAN : *)

•

 PK = Pengalaman kerja di bidang pemerintahan

•

 TK = Tingkat Pendidikan

•

U = Usia

•

 LD = Lamanya domisili di desa setempat

•

 UP = Urutan Pendaftaran

23

•

 Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih bakal calon yang memperoleh skor sama pada urutan jumlah skor (ranking) kelima dan seterusnya, maka untuk menentukan bakal calon yang lolos mengikuti tahapan berikutnya adalah ditentukan dengan membandingkan

skor tertinggi pada urutan

kriteria

24

Dari contoh tabel, yang memperoleh skor sama adalah Yuli & Zamroni pada ranking 5 dan 6. Sehingga untuk menentukan yg

berhak lolos pada tahapan berikutnya adalah dengan

membandingkan skor urutan kriteria teratas yakni skor pada kriteria Pengalaman kerja dibidang pemerintahan (PK). Mengingat skor PK Zamroni adalah 5 sedangkan skor PK Yuli adalah 4, maka yang lolos pada tahapan berikutnya adalah Zamroni.

25

PERSYARATAN CALON KADES : (Perbup 42 / 2017 Ps. 22 )   Warga

Negara Republik Indonesia;  Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;  Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;   Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;  Bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;  Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;   Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara, dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; 26

  Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap;   Berbadan sehat;   Tidak pernah menjabat sebagai kepala Desa selama 3

(tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;  Berkelakuan baik, jujur, dan adil;    Bersedia dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai

kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;  Sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;  Mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang

berwenang

apabila

pendaftar

berasal

dari

PNS/TNI/Polri.

27

SYARAT ADMINISTRASI MELIPUTI : (PS 23 AYAT (2) PERBUP 42 / 2017) •

 Surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari Camat;

•

 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

•

 Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermeterai cukup;

•

Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika bermaterai cukup;

• •

 Fotokopi ijasah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; Fotokopi

akta

kelahiran

yang

dilegalisir

oleh

pejabat

yang

Kepala

Desa

berwenang; •

Surat

pernyataan

bersedia

dicalonkan

sebagai

bermaterai cukup; •

 Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara bermaterai cukup;

•

 Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

28

•

Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

•

Surat keterangan berbadan sehat dari RSUD;

•

Surat pernyataan tidak pernah menjabat

sebagai Kepala Desa

selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut bermaterai cukup; • •

 Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort; Surat pernyataan bersedia dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bermaterai cukup;

•

Surat pernyataan sanggup

bertempat tinggal di desa yang

bersangkutan (desa setempat) bermaterai cukup ; •

 Surat keterangan bebas narkoba dari RSUD;

•

 Surat ijin dari pejabat yang berwenang bagi pendaftar dari unsur PNS, TNI, Polri dan Perangkat Desa;

•

 Surat cuti dari pejabat yang berwenang bagi pendaftar dari Kepala Desa definitif;

•

 Surat pengunduran diri bagi pendaftar dari unsur BPD; dan

•

 Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar. 29

•

Kades yang mencalonkan diri kembali, wajib mengajukan cuti kpd Bupati lewat Camat (sejak di tetapkan sebagai Calon Kades yang berhak dipilih s/d selesainya Pelaksanaan Penetapan Calon Terpilih);

•

Calon Kades

dari pengurus parpol, apabila

terpilih harus berhenti dr pengurus porpol; •

Anggota

BPD

mengundurkan

yng diri

mendaftar

dari

wajib

keanggotaan

BPD

terhitung sejak mendaftar; •

Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Kepala Desa wajib mengajukan permohonan ijin kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat. (sejak mendaftar) 30

KETENTUAN CALON KADES DARI PNS :  CAPEG TIDAK BOLEH MENDAFTAR SEBAGAI CALON KADES;  PNS HARUS MENDAPATKAN IZIN TERTULIS DARI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN;  PANGKAT MINIMAL II/A DAN SETINGGI-TINGGINYA 1 (SATU) TINGKAT DI BAWAH PANGKAT CAMAT SETEMPAT.

31

KETENTUAN CALON DARI TNI DAN POLRI

Mendapatkan

izin

tertulis

dari

pejabat yang berwenang; TNI pangkat minimal Sersan Dua dan

setinggi-tingginya 1 (satu) tingkat di bawah pangkat Komandan Rayon Militer setempat; POLRI pangkat minimal Brigadir Dua

dan setinggi-tingginya 1 (satu) tingkat di bawah pangkat Kepala Kepolisian Sektor setempat. 32

TIM SUKSES

•

Calon kepala Desa dapat membentuk tim sukses sejak ditetapkan sebagai calon kepala Desa yang berhak dipilih.

 Tim sukses sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

•

bertugas membantu calon kepala Desa agar terpilih dalam pemilihan kepala Desa dan wajib mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala Desa. •

 Jumlah tim sukses masing-masing calon kepala Desa maksimal 10 (sepuluh) orang dan daftar namanya harus dilaporkan secara tertulis

kepada panitia

pemilihan. •

BPD dan perangkat Desa dilarang menjadi tim sukses calon kepala Desa.

•

 Calon kepala Desa bertanggung jawab penuh atas segala bentuk kegiatan dari tim sukses. 33

KAMPANYE •

Calon kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

•

 Pelaksanan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

•

Kampanye

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),

dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggungjawab. •

  Materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi visi dan misi bila terpilih sebagai kepala Desa.

•

 Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilaksanakan melalui : •

 pertemuan terbatas;

•

 tatap muka dan dialog;

•

 penyebaran bahan kampanye kepada umum;

•

pemasangan alat peraga di tempat yang telah ditentukan oleh panitia;

•

kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

34

Larangan Kampanye (Pasal 42 Perbup 42 / 2015) -

MEMPERSOALKAN DASAR NEGARA PANCASILA, PEMBUKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, DAN BENTUK NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA;

- MELAKUKAN KEGIATAN YANG

MEMBAHAYAKAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK

INDONESIA; - MENGHINA ATAU MERENDAHKAN SESEORANG, AGAMA, SUKU, RAS, GOLONGAN, CALON DAN/ATAU CALON YANG LAIN; - MENGHASUT DAN MENGADU-DOMBA PERSEORANGAN ATAU MASYARAKAT; - MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM; - MENGANCAM UNTUK MELAKUKAN KEKERASAN ATAU MENGANJURKAN PENGGUNAN KEKERASAN KEPADA SESEORANG, SEKELOMPOK ANGGOTA MASYARAKAT, DAN/ATAU CALON YANG LAIN; - MERUSAK DAN/ATAU MENGHILANGKAN ALAT PERAGA KAMPANYE CALON YANG LAIN; - MEMASANG TANDA GAMBAR/TULISAN ATAU FOTO CALON TANPA IZIN PANITIA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA; - MEMASANG TANDA GAMBAR/TULISAN ATAU FOTO CALON YANG MELEBIHI UKURAN YANG TELAH DITETAPKAN; - MENGGUNAKAN FASILITAS PEMERINTAH, TEMPAT IBADAH, DAN TEMPAT PENDIDIKAN; - MEMASANG TANDA GAMBAR/TULISAN ATAU FOTO CALON DI LUAR DARI TEMPAT-TEMPAT YANG DITETAPKAN; - MEMBUAT SLOGAN-SLOGAN DAN TULISAN-TULISAN SERTA SELEBARAN YANG MENGARAH KEPADA TINDAKAN KEKERASAN, PENGHINAN DAN TINDAKAN CURANG LAINNYA; - MENGADAKAN

PAWAI/ARAK-ARAKAN

ATAU

SENGAJA

MENGUMPULKAN

MASA SEHINGGA

MENGGANGGU KELANCARAN AKTIFITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT; - MENGGUNAKAN FASILITAS DAN ANGGARAN PEMERINTAH DESA; - MEMBAWA ATAU MENGGUNAKAN GAMBAR DAN/ATAU ATRIBUT CALON LAIN SELAIN DARI GAMBAR DAN/ATAU ATRIBUT CALON YANG BERSANGKUTAN; DAN - MENJANJIKAN ATAU MEMBERIKAN UANG ATAU MATERI LAINNYA KEPADA PESERTA KAMPANYE.

35

HARI TENANG H–3 SBLM PEMUNGUTAN SUARA

SEMUA GAMBAR/TULISAN/FOTO DIBERSIHKAN, KECUALI DI HALAMAN DAN / ATAU PEKARANGAN RUMAH CALON

36

SAKSI •

Dalam pemungutan dan penghitungan suara calon Kades dapat menunjuk saksi;

•

Saksi yang ditunjuk harus me mahami tata cara pemungutan dan penghitungan suara;

•

Saksi bertugas menyaksikan pemungutan & penghitungan suara;

•

Dalam hal terjadi pelanggaran, saksi dapat menyampaikan kepada Panitia Pemilihan pada saat pemungutan dan atau penghitungan suara masih berlangsung. 37

HARI ‘H’

PEMUNGUTAN SUARA

•

Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 WIB s/d 13.00 WIB;

•

Dilaksanakan di TPS, yakni di balai Desa / tempat lain yang ditetapkan oleh panitia;

•

Jumlah bilik suara   paling sedikit  sesuai dengan jumlah dusun;

•

Dalam hal jumlah dusun hanya ada 1 Dusun, maka jumlah bilik suara sesuai jumlah RW

•

Pemilih menggunakan hak pilihnya sesuai dengan bilik suara dusun/RW masingmasing. 38

TEKNIS PEMUNGUTAN SUARA : •

DPT dipisahkan pada masing-masing dusun/RW sebagai dasar panitia pemilihan dalam

pelaksanaan pemungutan

suara di TPS dan di bilik suara masing-masing dusun/RW; •

•

 Pemilih masuk ke pintu TPS berdasarkan dusun/ RW ; Panitia pemilihan wajib mengarahkan/mengecek masingmasing pemilih untuk memastikan bahwa ybs berada pada bilik suara berdasarkan dusun/RW;

38

•

Setelah dipastikan bahwa pemilih berada pada TPS  berdasarkan dusun/ RW masingmasing, pemilih menggunakan hak pilihnya pada bilik suara Dusun/ RW masing-masing ;

•

Selesai menggunakan hak pilihnya, pemilih memasukkan kartu suara ke   kotak suara berdasarkan dusun/RW

yang disediakan

panitia.

40

PENGHITUNGAN SUARA

•

Penghitungan

suara

dilakukan

sesuai

dusun/RW dengan cara menghitung surat suara yang berada didalam kotak suara masing-masing dusun/RW; •

Jumlah perolehan suara pada kotak suara masing-masing dusun/RW dicatat dalam lembar

penghitungan

suara

di

papan

penghitungan; •

Setelah penghitungan suara pada kotak suara seluruh dusun/RW selesai, perolehan suara untuk tiap-tiap dusun/RW dijumlahkan guna mengetahui total perolehan suara masing-masing calon. 41

CONTOH REKAP PENGHITIUNGAN SUARA

Perolehan suara sah masing-masing Dusun

Nama No

Jumlah total

Calon Kepala Desa

Dsn A

peroleh- an Dsn B Dsn C Dsn D Dsn E

suara sah

1

Teguh

483 290

110

87

105

1.075

2

Fahmi

130 210

332

188

215

1.075

3

Yanuar

231 211

230

56

42

770

4

Galih

79

231

233

111

45

699

5

Zamroni

453

12

109

221

19

814

42

•

Calon yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah;

•

Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, maka  calon yang dinyatakan berdasarkan

terpilih sebaran

suara

ditetapkan sah

di

masing-masing dusun; •

Pada contoh tabel simulasi diatas, maka yang dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa terpilih adalah Sdr. Fahmi, karena sebaran suara sahnya terbanyak di 3 (tiga) dusun, sedangkan Sdr. Teguh hanya di 2 (dua) dusun; 43

•

 Dalam hal sebaran suara sah di masing-masing dusun tetap sama, maka yang dinyatakan sebagai calon terpilih adalah calon yang memperoleh  suara terbanyak di dusun dengan jumlah DPT terbanyak.

44

CONTOH TABEL

No

Nama

Perolehan suara sah

Jumlah

masing-masing Dusun

total

Calon

suara Dsn A

Dsn B

Dsn C

Dsn D

sah

1

Teguh

501

211

432

87

1.231

2

Fahmi

232

612

76

311

1.231

3

Yanuar

234

16

54

111

415

4

Galih

112

211

9

42

374

45

Catatan : •

Dusun A jumlah DPT = 1.170

•

Dusun B jumlah DPT = 1.591

•

Dusun C jumlah DPT =

510

•

Dusun D jumlah DPT =

766

Dari tabel tersebut diatas, maka calon yang dinyatakan terpilih adalah Sdr. Fahmi karena yang bersangkutan memperoleh suara terbanyak pada Dusun dengan DPT terbanyak.

46

PENETAPAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN •

Panitia pemilihan menetapkan calon terpilih dan melaporkan kepada BPD dengan tembusan Camat

paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara; •

Paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diterimanya laporan dari panitia pemilihan, BPD menyampaikan laporan calon terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat;

47

 Apabila dalam waktu 7 hari panitia pemilihan tidak

•

melaporkan hasil pemilihan, maka BPD menetapkan calon terpilih setelah berkordinasi dengan Camat; •

Dalam hal setelah 7 hari panitia pemilihan dan/atau BPD juga tidak menetapkan hasil pemilihan kepala Desa, maka Camat melaporkan hasil penghitungan

suara berdasarkan kondisi di lapangan kepada Bupati;

48

•

Bupati menerbitkan SK tentang pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD;

•

Apabila panitia pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan kepala Desa serta BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan maka Bupati menetapkan calon terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh Camat. 49

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESIAN MASALAH •

Calon Kades yang tidak terpilih dpt mengajukan keberatan atas hasil pemilihan kepada Tim pengawas

gan dilengkapi bukti-bukti ;  Keberatan hasil pemilihan disampaikan paling lama 7

•

(tujuh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan

Pilkades;

50

•

Tim Pengawas Tingkat Kec wajib melakukan penyelesaian

keberatan

dgn melakukan

penelitian / pengecekan dan koordinasi; •

Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada pihak pengadu serta di Laporkan kepada Bupati ;

•

Apabila pengadu tidak puas dengan hasil penyelesaian

keberatan,

maka

yang

bersangkutan

dapat

menempuh

upaya

hukum;

51

BIAYA PILKADES •

Biaya Pilkades dibebankan pada APBD dan APBDesa;

•

Besarnya

Biaya pemilihan Kepala Desa

dianggarkan dalam APBDes ; •

Besarnya biaya Pilkades Th 2019 yang bersumber

dari

APBD

Kab.

Lamongan

ditetapkan dgn Keputusan Bupati; •

Panitia pemilihan dilarang membebani biaya Pilkades kepada calon.

52

PROSES TAHAPAN PILKADES SERENTAK TAHUN 2019 NO.

HARI/TANGGAL/BULAN

KEGIATAN

KETERANGAN

1

2

3

4

1.

Sabtu, 20 April 2019 sampai dengan Kamis, 9 Mei 2019

-

-

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Jum’at, 10 Mei 2019

sampai dengan Rabu, 22 Mei 2019 Kamis, 23 Mei 2019 sampai dengan Senin, 24 Juni 2019 Selasa, 25 Juni 2019 sampai dengan Senin, 22 Juli 2019

Sosialisasi Pemilihan Kepala Dilaksanakan di tingkat Desa; Kabupaten, Kecamatan dan Desa oleh Panitia Pemilihan Pembentukan Panitia dan Kepala Desa Kabupaten, Pengambilan sumpah Panitia Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa; Kecamatan dan Panitia Penetapan Program Kerja Pelaksana Desa Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pengumuman Pendaftaran

9 (sembilan) hari kerja

Penelitian administrasi Bakal Calon 20 (dua puluh) hari kerja Kepala Desa Perpanjangan pengumuman (20 (dua puluh) hari kerja) pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan dalam hal jumlah Bakal Calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang

Selasa, 23 Juli 2019 sampai dengan Senin, 5 Agustus 2019 Selasa, 6 Agustus 2019 sampai dengan Senin, 12 Agustus 2019

Penelitian administrasi Bakal Calon 10 (sepuluh) hari kerja

Selasa, 6 Agustus 2019 sampai dengan Kamis, 15 Agustus 2019 Jum’at, 16 Agustus 2019 sampai dengan Minggu, 18 Agustus 2019 Senin, 19 Agustus 2019 sampai dengan Rabu, 21 Agustus 2019

Penyusunan Sementara

Penetapan dan pengumuman 7 (tujuh) hari kalender nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih serta Penetapan Lambang atau Tanda gambar dan Nomor Urut Calon

Pengumuman Sementara Pencatatan Tambahan

Daftar

Daftar

Daftar

Pemilih 10 (sepuluh) hari kalender

Pemilih 3 (tiga) hari kalender

Pemilih 3 (tiga) hari kalender

53

1

2

10. Kamis, 22 Agustus 2019

sampai dengan Sabtu, 24 Agustus 2019 11. Minggu, 25 Agustus 2019 sampai dengan Selasa, 27 Agustus 2019 12. Rabu, 28 Agustus 2019 sampai dengan Sabtu, 7 September 2019 13. Minggu, 9 September 2019 sampai dengan Rabu, 11 September 2019 14. Minggu, 8 September 2019 sampai dengan Rabu, 11 September 2019 15. Kamis, 12 September 2019 sampai dengan Sabtu, 14 September 2019 16. Kamis, 12 September 2019 sampai dengan Sabtu, 14 September 2019 17.   Minggu, 15 September 2019

18. Senin, 16 September 2019

sampai dengan Selasa, 24 September 2019 19. Rabu, 25 September 2019

sampai dengan Kamis, 3 Oktober 2019

20. Jum’at, 4 Oktober 2019

sampai dengan Kamis, 14 Nopember 2019 21. Jum’at, 15 Nopember 2019

sampai dengan Kamis, 23 Januari 2020

3

Pengumuman Tambahan

Daftar

4

Pemilih 3 (tiga) hari kalender

Pengesahan dan Pengumuman 3 (tiga) hari kalender Daftar Pemilih Tetap Cetak Surat Suara dan Surat Panggilan Kampanye

3 (tiga) hari sebelum masa tenang

Penyampaian Surat Panggilan

-

Masa tenang

3 (tiga) hari pemungutan suara

Persiapan pemungutan penghitungan suara

sebelum

dan -

Pelaksanaan Pemungutan Suara (Pemilihan Kepala Desa) Laporan Panitia Pemilihan Paling lambat 7 (tujuh) hari Kepala Desa kepada Badan setelah pemungutan suara Permusyawaratan Desa dengan tembusan Camat Penyampaian laporan calon Paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Desa terpilih dari setelah menerima laporan Badan Permusyawaratan Desa dari panitia kepada Bupati melalui Camat Penerbitan Keputusan Bupati Paling lambat 30 (tiga puluh) tentang Pengesahan dan hari kerja setelah laporan Pengangkatan Kepala Desa dari Badan Permusyawaratan Desa Pelantikan Kepala Desa Terpilih Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih dilaksanakan paling lambat bersamaan dengan akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama

54

HASIL EVALUASI DAN MONITORING PILKADES 2018 •

 Penataan TPS wajib disesuaikan dengan Jumlah Dusun / RW (Jika hanya 1 Dusun)

•

 Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan per dusun dan tekhnisnya bisa satu dusun selesai lanjut dusun berikutnya, atau dihitung bersamaan tapi tetap per dusun (Jika Jumlah DPT banyak)

•

Setelah penghitungan suara 1 dusun selesai harus segera ditanda tangani dan bisa dilanjutkan perhitungan suara dusun selanjutnya

•

Spidol yang digunakan untuk penghitungan suara harus permanen

•

 Tidak memberikan tambahan atau pengurangan yang sifatnya tidak perlu/tidak penting thd ketentuan pelaksanaan pilkades yang sudah ditetapkan

•

Meminimalisir persoalan yang ada dilapangan, sekecil apapun

55